<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/1001086696-3008898064.jpg" alt="Kapolda Jatim Komjen Pol Imam Sugianto (tengah) menunjukkan senjata api yang diproduksi di Bojonegoro dan dipasok untuk KKB Papua. (Moch Asim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Jatim Komjen Pol Imam Sugianto (tengah) menunjukkan senjata api yang diproduksi di Bojonegoro dan dipasok untuk KKB Papua. (Moch Asim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Amunisi produksi PT Pindad yang disita dari tangan otak komplotan perakit senjata api di Bojonegoro diduga berasal dari tentara aktif. Jejaring Bojonegoro-Sleman-Papua terbentuk karena pertemanan di komunitas berburu. Sehari-hari, di mata tetangga, Mukhamad Kamaludin terlihat seperti orang bingung. Kerap tidak nyambung ketika diajak ngobrol. Tak ada bayangan pria yang tinggal di Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), itu terlibat dalam perakitan senjata api (senpi). &rdquo;Keluarganya juga mengaku baru tahu kalau terlibat yang kayak gitu,&rdquo; kata Alwi, salah seorang tetangga, kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro. Di Desa Kalianyar, warga juga tak begitu mengenal Teguh Wiyono meski sudah lima tahun dia mengontrak rumah di desa yang masuk wilayah Kecamatan Kapas tersebut bersama istri dan anak. &rdquo;Jarang kelihatan, yang tahu cuma anak dan istrinya,&rdquo; ungkap Budi, tetangganya. Teguh dan Kamaludin ditangkap polisi pada Sabtu (8/3) pekan lalu bersama Pujiono. Teguh merupakan otak komplotan yang bermarkas di Perumahan Citra Modern RT 11 Blok 3 Nomor 1, Kalianyar, Kapas, Bojonegoro (selengkapnya lihat grafis). Senpi yang dirakit di desa di kabupaten tepian Bengawan Solo itu ternyata mengalir jauh sekali sampai ke Papua sana, dengan tujuan akhir mereka yang tergabung dalam kelompok separatis teroris (KST) atau yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM). Yang tak kalah mengejutkan, dalam pengungkapan di Bojonegoro, ditemukan peluru produksi perusahaan pelat merah, PT Pindad, yang juga bakal dikirim ke kelompok separatis pimpinan Lerimayu Telenggen di Puncak Jaya, Mimika, Papua Tengah. Total sebanyak 982 butir amunisi disita aparat dari tangan Teguh. Pertanyaan besar lainnya, bagaimana segitiga Bojonegoro-Sleman-Puncak Jaya terbentuk? Sleman, Jogjakarta, adalah tempat tinggal Adi Pamungkas, seorang satpam SMA yang turut ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menduga, pengadaan amunisi dari PT Pindad tersebut diduga didapatkan oleh para pelaku dari personel aktif. &rdquo;Masih kami selidiki profil yang sebenarnya siapa. Yang pasti didapatkan secara ilegal,&rdquo; tutur Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jatim Kombespol Farman kepada Jawa Pos. Dari keterangan yang didapatkan sementara ini, penyuplai tersebut berinisial R. Sosok tersebut diduga merupakan anggota TNI aktif dari salah satu kesatuan tentara di Jawa Barat. <h3>Komunitas Pemburu</h3> Para pelaku perakitan senpi, kata Farman, belajar secara otodidak. Teguh sebagai otak perakitan dalam kesehariannya hobi bergabung dalam komunitas berburu. Berangkat dari hobi bongkar pasang senapan angin, dia kemudian beralih ke bongkar pasang senjata api rakitan. Transisi keahlian tersebut dipelajari Teguh setelah dirinya mengenal Eko Sugiono, mantan personel Kodam XVIII/Kasuari. Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur menuturkan bahwa keduanya saling mengenal berkat komunitas berburu menggunakan senapan angin. Keduanya beberapa kali bertemu dalam kompetisi berburu di lingkup Jawa Timur. &rdquo;Khususnya pencinta pemburu wilayah barat Jawa Timur seperti Pacitan, Trenggalek, dan sekitarnya,&rdquo; paparnya. Dari perkenalan tersebut, Eko kemudian menyambungkan Teguh dengan rekannya eks sesama anggota di Kodam XVIII/Kasuari, Yuni Enumbi. Menurut Farman, pemesanan senpi dilangsungkan pada akhir 2024. Dari penuturan pelaku, baru sekali mereka menyuplai senjata kepada Yuni. Teguh mengetahui bahwa senjata hasil rakitannya akan diedarkan kepada KST. &rdquo;Kalau ini otaknya Teguh, apakah mengetahui? Sangat mengetahui (senjata untuk KST),&rdquo; beber eks Dirresnarkoba Polda Sumsel tersebut. <h3>Berawal dari Penangkapan Yuni</h3> Komplotan di Bojonegoro dan Jogja terungkap setelah Yuni Enumbi ditangkap polisi di Keerom, Papua, pada Kamis (6/3) pekan lalu. Dari tangan mantan tentara itu, aparat menyita empat pucuk pistol jenis G2 Pindad, dua pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V1 Pindad, dan ratusan butir amunisi dari berbagai kaliber. Senjata-senjata tersebut disembunyikan di dalam tabung air kompresor dan dibungkus dalam paket suku cadang mobil untuk mengelabui petugas. Aparat juga menyita barang bukti lainnya, di antaranya senapan angin, teleskop, peredam senapan angin, dan berbagai suku cadang senjata api. Yuni juga pernah menengok langsung tempat perakitan senpi di Bojonegoro. Selain Yuni, mantan tentara lain yang juga terlibat dalam komplotan ini adalah Eko. Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menuturkan, dirinya bisa memastikan senjata dan amunisi yang dijual Yuni buatan Pindad. Tapi, bagaimana cara Yuni mendapatkannya, dia belum mengetahui. &rdquo;Hubungan Yuni dengan Jakarta seperti apa, saya tidak mengetahui,&rdquo; paparnya kepada Jawa Pos kemarin (14/3). Selama ini TPNPB-OPM menggunakan berbagai senjata, entah bikinan Pindad atau bukan. Di antaranya, Armalite AR 15 buatan Amerika Serikat, M4 buatan Amerika Serikat, AK 47 buatan Rusia, serta SS1 dan SS2 buatan Pindad. &rdquo;Jenis senjata yang kami pakai bisa dilihat di foto,&rdquo; ujarnya setelah mengirim sejumlah foto pasukan TPNPB-OPM yang menenteng berbagai senjata laras panjang dan pendek. Dia mengatakan meminta maaf terhadap pendukung TPNPB-OPM yang memproduksi senjata di Bojonegoro. Sebab, tertangkapnya mereka akibat Yuni Enumbi anggotanya yang tidak mampu menahan diri setelah tertangkap. &rdquo;Tradisi dari TPNPB-OPM itu kalau tertangkap sudah diam. Tapi, sepertinya Yuni Enumbi belum siap seperti itu,&rdquo; paparnya. Jawa Pos berupaya mengonfirmasi ke Wakil Direktur PT Pindad Sigit Santosa dan Humas Pindad Tuning Rudyati. Namun, hingga berita ini ditulis, keduanya tidak merespons. (*/ttg) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015516327/panglima-tni-tinjau-dan-uji-senjata-produk-pt-pindad-secara-langsung">Panglima TNI Tinjau dan Uji Senjata Produk PT Pindad secara Langsung</a> --- <h3>PEREDARAN SENJATA API ILEGAL</h3> <ul> <li>- Pemesan/pembeli: Yuni Enumbi</li> <li>- Perakit: Teguh Wiyono</li> <li class="class-paragraph">- Perantara: Eko Sugiono</li> </ul> <h3>Terbentuknya Jaringan</h3> - Teguh dan Eko tergabung di komunitas senapan angin. Pernah bertemu dalam ajang berburu di Jatim. - Eko dan Yuni dulu rekan di Kodam XVIII/Kasuari. Eko memperkenalkan Yuni kepada Teguh. - Yuni lalu memesan senpi rakitan kepada Teguh. Dia pernah meninjau lokasi pembuatan di Kalianyar, Kapas, Bojonegoro. - Teguh merekrut dua orang lain sebagai perakit senpi, yaitu M. Kamaludin dan Pujiono. - Transaksi melibatkan Adi Pamungkas yang diduga teman sesama komunitas senapan angin. - Eko memperkenalkan Teguh dengan R yang diduga TNI aktif selaku penyuplai amunisi. <h3>Peran Masing-Masing</h3> - Yuni Enumbi: penyandang dana dan pemasok senjata - Eko Sugiono: perantara dan penyimpan senjata - Teguh Wiyono: pemasok dan distributor senjata - M. Kamaludin: operator mesin perakitan senpi - Pujiono: pembuat popor senjata - Adi Pamungkas: penyimpan senjata dan amunisi Sumber: Polda Jatim

Amunisi produksi PT Pindad yang disita dari tangan otak komplotan perakit senjata api di Bojonegoro diduga berasal dari tentara aktif.

Produksi Senjata PT Pindad di Tangan Separatis, Ada Keterlibatan Tentara Aktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/KSAD-2-3496185696.jpeg" alt="KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak turut buka suara mengenai isu penempatan personel TNI aktif pada jabatan sipil di kementerian atau lembaga negara non militer. (TNI AD)" width="100%">
<figcaption>KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak turut buka suara mengenai isu penempatan personel TNI aktif pada jabatan sipil di kementerian atau lembaga negara non militer. (TNI AD)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak turut buka suara mengenai isu penempatan personel TNI aktif pada jabatan sipil di kementerian atau lembaga negara non militer. Orang nomor satu di TNI AD itu menilai, hal itu tidak perlu lagi menjadi polemik. Sebab, TNI selalu berpatokan pada aturan dan patuh pada keputusan negara. Menurut Jenderal Maruli, hal itu boleh saja menjadi bahan diskusi. Termasuk diskusi mengenai opsi prajurit TNI aktif harus alih status bila menduduki jabatan sipil atau malah musti pensiun dini. Namun, dia tidak ingin hal itu diperdebatkan dengan arah yang tidak tentu. Menurut dia, perdebatan seperti itu tidak seperti kurang kerjaan sehingga tidak diperlukan. &rdquo;Silakan saja didiskusikan, apakah tentara harus alih status, apakah tentara harus pensiun? Jadi, tidak usah diperdebatkan seperti ribut kanan, kiri, ke depan, kayak kurang kerjaan. Nanti kan ada forumnya, kita bisa diskusikan,&rdquo; kata dia. Pejabat yang pernah bertugas sebagai panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu memastikan, TNI akan loyal, taat, dan tunduk pada aturan. Jika keputusan dalam diskusi di forum resmi berkaitan dengan aturan ketentaraan mengharuskan prajurit TNI aktif mundur dari jabatan atau pensiun dini ketika mengisi jabatan sipil, maka mereka akan tunduk. &rdquo;Jadi tidak usah ramai bikin ribut di media, ini itu lah, Orde Baru lah, tentara dibilang hanya bisa membunuh dan dibunuh. Menurut saya, otak-otak (pemikiran) seperti itu, kampungan menurut saya,&rdquo; kata dia. Perwira tinggi bintang empat TNI AD itu pun tidak ingin keributan yang muncul sampai menyerang institusi. Sebab, TNI patuh pada keputusan negara. Bila ada anggota atau prajurit TNI aktif yang dibutuhkan oleh negara, maka mereka siap membantu. Apalagi bila prajurit atau personel itu memang punya kemampuan dan kapasitas yang baik. &rdquo;Karena kami melihat anggota-anggota TNI AD punya potensi. Silakan didiskusikan, apakah kami boleh mendaftar, atau ada sidangnya, atau ditentukan oleh presiden, silakan saja. Tapi jangan menyerang institusi,&rdquo; tegas Maruli.

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak turut buka suara mengenai isu penempatan personel TNI aktif pada jabatan sipil di kementerian.

Tentara Aktif Duduki Jabatan Sipil, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak: Tidak Usah Diperdebatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/Header_UkraineInvasion_iStock2-2864673339.jpg" alt="Ilustrasi konflik Rusia dan Ukraina. Ukraina mengundurkan diri dari Kejuaraan Judo Dunia di Qatar karena kehadiran atlet Rusia yang menurut mereka merupakan tentara aktif." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi konflik Rusia dan Ukraina. Ukraina mengundurkan diri dari Kejuaraan Judo Dunia di Qatar karena kehadiran atlet Rusia yang menurut mereka merupakan tentara aktif.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ukraina mengundurkan diri dari Kejuaraan Judo Dunia di Qatar karena kehadiran atlet Rusia yang menurut mereka merupakan tentara aktif. Federasi Judo Internasional (IJF) mengizinkan judoka-judoka asal Rusia dan Belarusia untuk berkompetisi pada Kejuaraan Judo Dunia di Doha, Qatar, dengan syarat melakukannya sebagai atlet netral. Namun, federasi judo Ukraina seperti dilansir AFP, dalam pernyataannya menyebut bahwa sebagian besar anggota tim Rusia merupakan atlet-atlet yang bertugas aktif di angkatan bersenjata Rusia. Para atlet itu dianggap merupakan bagian dari kelompok tentara yang menyerang Ukraina pada 24 Februari 2022. Federasi judo Ukraina menambahkan bahwa tentara Rusia masih melakukan pertempuran dalam skala brutal di kawasan mereka. Tentara Rusia menembaki kota-kota di Ukraina dan warga sipil setiap hari, serta membunuh warga sipil dan anak-anak. "Sebaliknya, lebih dari 250 atlet Ukraina memberikan hidup mereka untuk membela negara. Sebagian di antara mereka adalah atlet judo," tambahnya. Federasi judo Ukraina menilai tidak melihat adanya netralitas, kondisi yang setara, dan jembatan perdamaian seperti yang tercantum dalam Resolusi IJF atas kehadiran atlet dari Rusia dan Belarusia pada Kejuaraan Judo Dunia. Mereka menilai hal itu justru merupakan kontradiksi dari rekomendasi terkini Komite Olimpiade Internasional (IOC) pada 28 Maret yang menyatakan bahwa status atlet netral hanya dapat diberikan kepada atlet yang bukan merupakan anggota militer. Pada bulan lalu, Presiden IOC Thomas Bach mengatakan atlet-atlet Rusia dan Belarusia dilarang mengikuti kompetisi internasional. Larangan itu juga mencakup pada atlet yang mendukung peperangan, serta atlet-atlet yang dikontrak militer Rusia dan Belarusia atau perusahaan keamanan nasional kedua negara tersebut. Para atlet Rusia dan Belarusia menghadapi sanksi di berbagai cabang olahraga sejak Rusia menginvasi Ukraina pada tahun lalu. Saat serangan Rusia memasuki tahun kedua, IOC merekomendasikan untuk mengizinkan para atlet Rusia dan Belarusia bertanding di ajang internasional dengan menyandang status atlet netral. Meski demikian IOC belum mengambil keputusan terkait keikutsertaan atlet Rusia mengikuti Olimpiade Paris tahun depan.

Ukraina mengundurkan diri dari Kejuaraan Judo Dunia di Qatar karena kehadiran atlet Rusia yang menurut mereka merupakan tentara aktif.

Atlet Rusia Hadir dan Diyakini Sebagai Tentara Aktif, Ukraina Mundur dari Kejuaran Dunia Judo di Qatar

tentara aktif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tentara aktif

Berita Terkini

Produksi Senjata PT Pindad di Tangan Separatis, Ada Keterlibatan Tentara Aktif

Tentara Aktif Duduki Jabatan Sipil, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak: Tidak Usah Diperdebatkan

Atlet Rusia Hadir dan Diyakini Sebagai Tentara Aktif, Ukraina Mundur dari Kejuaran Dunia Judo di Qatar

Download Aplikasi JawaPos.com