<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/14/ok-kementan-2-2224598445.jpg" alt="Wamentan Sudaryono di tengah sawah bersama petanidi sela kunjungan kerja di Ogan Ilir, Sumsel, Senin (13/1). (Humas Kementan)" width="100%">
<figcaption>Wamentan Sudaryono di tengah sawah bersama petanidi sela kunjungan kerja di Ogan Ilir, Sumsel, Senin (13/1). (Humas Kementan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Pertanian (Kementan) angkat bicara terkait keluhan harga gabah yang anjlok di bawah harga pokok pembelian (HPP). Kemenko Bidang Pangan sebelumnya menetapkan HPP gabah Rp 6.500/kg. Namun, dalam praktiknya harga di petani jauh di bawah HPP. Wamentan Sudaryono geram dengan keluhan para petani tersebut. Dia lantas mengeluarkan ultimatum kepada Bulog. Dia meminta dalam dua hari ke depan, Bulog harus segera menyerap gabah petani. Tentunya dengan HPP yang sudah jadi kesepakatan pemerintah. Seruan tegas itu disampaikan Sudaryono di sela kunjungan kerja di Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (13/1). Dia meminta Bulog segera melakukan penyerapan gabah petani yang sudah memasuki puncak musim panen. Baginya serapan dari Bulog itu penting, untuk menjaga harga gabah di tingkat petani tetap tinggi. Sudaryono mengaku menerima informasi untuk wilayah Sumatera Selatan, ada laporan harga gabah di bawah Rp 5.400/Kg. "Jangan ada lagi harga gabah di bawah Rp 5.400 di tingkat petani. Saya minta tolong tengkulak jangan untung sendiri, kasihan petani," cetusnya. Sudaryono menegaskan, dua hari lagi Bulog wajib menyerap gabah petani sesuai dengan HPP yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo, yakni Rp 6.500/Kg. Penetapan HPP itu untuk menjaga dan melindungi harga dasar gabah dan beras di tingkat petani. "Pembelian sesuai HPP itu perlu dilakukan agar petaninya sejahtera dan supaya petaninya untung," katanya. Sebab jika petani untung, mereka semangat. Berikutnya juga menanam padi kembali lebih semangat. Sudaryono mengungkapkan, ketika petani semangat menanam padi, maka produksi nasional akan meningkat dan menekan angka impor beras. Dia meminta para tengkulak jangan sampai menjadi penjajah baru. Dengan cara memeras petani melalui harga beli gabah yang murah. "Presidennya sudah Pak Prabowo. Nggak boleh lagi rakyat susah, itu nggak boleh lagi," tandasnya. Sudaryono menegaskan, penurunan harga gabah sampai di bawah Rp 5.000/Kg harus direspon seluruh pihak terkait. Supaya misi utama menuju swasembada pangan harus bisa tercapai. Baginya ujung tombak menuju swasembada pangan adalah para petani. Jangan sampai upaya menyejahterakan petani dihalangi oleh tengkulak nakal. (wan/ali)

Kementan angkat bicara terkait keluhan harga gabah yang anjlok di bawah HPP. Prabowo sudah jadi presiden, rakyat tidak boleh susah.

Wamentan Sudaryono: Presidennya sudah Prabowo, Rakyat Tidak Boleh Susah

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/khudori-1182451108.png" alt="Khudori" width="100%">
<figcaption>Khudori</figcaption>
</figure> DALAM&nbsp;beberapa hari ini, publik dikagetkan raibnya beras premium di ritel modern. Yang tersisa hanya beras-beras khusus, seperti basmati, thai hom mali, dan beras hitam atau beras merah, yang harganya selangit. Sebaliknya, di pasar tradisional, beras premium aneka merek dengan mudah ditemukan. Mengapa? Pemasok beras ke ritel modern menghentikan pasokan karena tak lagi kuat menanggung kerugian. Mereka bertahan memasok ke ritel modern dengan kerugian Rp 1.000&ndash;Rp 1.500/kg. Harapannya, harga gabah sebagai bahan baku beras turun sehingga kerugian bisa tertutupi. Tapi, rupanya harga gabah tidak juga turun. Hari-hari ini, bahkan harganya menembus Rp 7.500 hingga Rp 8.800/kg gabah kering panen (GKP). Jika diolah jadi beras, harganya bisa tembus Rp 15.000&ndash;Rp 16.000/kg, melampaui harga eceran tertinggi (HET). Yakni, Rp 10.900&ndash;Rp 11.800/kg beras medium dan Rp 13.900&ndash;Rp 14.800/kg beras premium. Berbeda dengan ritel modern yang patuh HET, pasar tradisional tidak pernah patuh sejak kebijakan tersebut diberlakukan September 2017. Karena itu, hari-hari ini harga beras premium berbagai merek di pasar tradisional tinggi. Rata-rata di atas Rp 16.000/kg. Pertanyaannya, bukankah HET dimaksudkan untuk mengendalikan harga agar di bawah patokan? Jika harga melampaui patokan, lalu apa gunanya HET? Bukankah ini akan menggerus kredibilitas pemerintah? Pertama, kenaikan harga beras adalah konsekuensi kenaikan harga gabah. HET seperti diatur di Peraturan Bapanas No 7 Tahun 2023 menggunakan patokan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di petani Rp 5.000/kg dan di penggilingan Rp 5.100/kg. Sementara itu, HPP gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp 6.200/kg dan di gudang Bulog Rp 6.300/kg. Saat ini harga GKP di tingkat petani sudah di atas Rp 7.000/kg. Bahkan di beberapa wilayah mencapai Rp 7.400/kg. Ketika harga gabah sebagai bahan baku (input) naik, dengan sendirinya beras sebagai output produksi juga naik. Namun, mematok harga gabah secara tetap seperti HET tentu tidak adil bagi petani. Sebab, harga input produksi pertanian (tenaga kerja, bibit, sewa lahan, pupuk, dan lainnya) tidak tetap. Pada titik ini, mempertanyakan HET sebagai sebuah kebijakan menjadi relevan. Kalau harga bahan baku tidak tetap, mengapa harga jual dibuat tetap? Bukankah harga jual yang dibuat tetap itu akan membatasi inovasi? Kedua, dalam konteks stabilisasi harga, sejatinya HET bukan peranti langsung untuk mengatur pelaku usaha. HET adalah batas harga perlu tidaknya pemerintah melakukan intervensi di pasar. Tujuannya, daya beli terjaga dan inflasi terkendali. Karena itu, dalam konteks stabilisasi harga beras, HET tidak berdiri sendiri. HET adalah pelengkap pelbagai instrumen stabilisasi: cadangan, ekspor dan impor, serta harga dasar. HET tidak bisa diandalkan jadi instrumen stabilisasi bila tak ada cadangan beras yang setiap saat bisa digerakkan untuk mengoreksi kegagalan pasar. Agar cadangan aman, penyerapan beras domestik harus dioptimalkan. Di sini perlu instrumen harga dasar, yang di Inpres 15/2015 disebut harga pembelian pemerintah (HPP). HPP adalah perisai agar petani tak rugi. Ketika harga gabah/beras jatuh di bawah HPP, negara lewat Bulog hadir membeli produksi petani. Ketika cadangan belum cukup, bisa diisi dari impor di luar panen. Sekarang ini, tak jelas kaitan HET dengan cadangan beras dan instrumen lainnya. Ketiga, sejak diberlakukan pada 1 September 2017 sampai saat ini, HET belum efektif. Kalau 6 tahun berlalu tak efektif, kenapa HET beras tetap diberlakukan? Apakah masih perlu trial and error lagi? Bukankah sudah banyak penggilingan yang gulung tikar? Bukankah penggilingan dan pedagang beras masih trauma dengan kehadiran satgas pangan untuk mengamankan HET? Diyakini, beleid HET mengirim banyak penggilingan ke jurang maut. Kalau tetap menerapkan HET, mengapa mesti menyasar beras premium yang bisa dibeli warga berduit. Segmen itu rela merogoh dalam-dalam sakunya bila ada produsen yang mampu mengolah beras sehingga mengandung antioksidan, cocok buat penderita diabetes, dan jadi obat awet muda. HET dibuat agar harga beras terjangkau oleh rata-rata daya beli masyarakat. Kalau konsisten dengan latar itu, konsumen yang hendak disasar sudah jelas: kaum miskin. Karena itu, HET seharusnya hanya mengatur jenis beras medium untuk segmen warga kebanyakan, bukan konsumen tajir. Keempat, HET membuat petani ogah berinovasi dan memproduksi padi berkualitas. Itu disebabkan HET tidak mengakomodasi dan membuka peluang petani untuk mendapatkan nilai lebih dari inovasi yang dilakukan. HET telah memaksa pedagang dan penggilingan padi memperlakukan sama para petani yang memproduksi padi berkualitas dengan yang tidak. Lalu, apa gunanya inovasi petani bila tak dihargai? Berbeda halnya bila HET mengakomodasi penciptaan nilai tambah beras, misalnya, tak ada HET beras premium. Nilai tambah itu pasti membawa spillover ke petani dalam bentuk harga gabah lebih tinggi. Itu akan menggerus keuntungan tengkulak. Beleid HET beras kembali menyadarkan perlunya para pemangku kepentingan untuk berhati-hati, membuang jauh-jauh egosektoral dengan menimbang semua sisi, dan melibatkan para pihak untuk membuahkan kebijakan yang baik dan kredibel. Kebijakan yang baik tentu juga didasarkan pada data yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini penting karena ujung dari semua itu kredibilitas pemerintah yang menjadi taruhan. Saatnya menimbang ulang kebijakan HET beras. Tidak ada kata terlambat untuk mengoreksi sebuah masalah.&nbsp;(*) <hr /> *) KHUDORI, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP), penulis buku Bulog dan Politik Perberasan (penerbit Obor, 2022)

Dalam beberapa hari ini, publik dikagetkan raibnya beras premium di ritel modern. Yang tersisa hanya beras-beras khusus.

Ritel Modern dan HET Beras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kppu-ungkap-biang-kerok-mahalnya-harga-beras-di-pasaran_m_147440.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf geram harga beli beras di tingkat petani sangat rendah saat dibeli oleh swasta. Dia mencontohkan, jika Bulog berani membayar Rp 7.300/Kg, swasta hanya menghargainya sebesar Rp 6.200/Kg. "Kenapa? karena para petani kita tidak punya bargaining position untuk menghadapi para tengkulak ini. Oleh sebab itu gap harganya menjadi sangat tinggi," ujarnya di Jakarta, Sabtu (27/9). Menurut Syarkawi, harga tersebut akan melonjak sekitar 50 persen saat sampai ke konsumen. Padahal, ritel menjual beras ke konsumen seharga Rp 9000/Kg-Rp 10000/Kg. "Saya kira ada gap Rp 3 ribu yang jadi margin besar mereka," tuturnya. Margin tersebut dianggap terlalu besar karena kualitasnya sendiri mendekati premium. "Harga beras paling mahal itu, Rp 11.500. Menurut teman-teman di retailer, jenis beras yang Rp 11.500 sudah mendekati beras kualitas premium itu marginnya masih ada Rp 3 ribu," terangnya.

KPPU Ungkap Biang Kerok Mahalnya Harga Beras di Pasaran

tengkulak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tengkulak

Berita Terkini

Wamentan Sudaryono: Presidennya sudah Prabowo, Rakyat Tidak Boleh Susah

Ritel Modern dan HET Beras

KPPU Ungkap Biang Kerok Mahalnya Harga Beras di Pasaran

Download Aplikasi JawaPos.com