<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/waketum-mui-tegaskan-ogah-tanggung-jawab-atas-ustad-tengku-zulkarnain_m_.jpg" alt="Wasekjen MUI Ustad Tengku Zulkarnain meminta maaf karean telah menuduh pemerintah" width="100%">
<figcaption>Wasekjen MUI Ustad Tengku Zulkarnain meminta maaf karean telah menuduh pemerintah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ustaz Tengku Zulkarnain telah meninggal dunia, hari ini, Senin (10/5) setelah dinyatakan positif Covid-19. Ia menghembuskan napas terakhirnya di RS Prof Thabrani, Pekanbaru, Riau.  Ucapan duka pun berdatangan dari berbagai kalangan, salah satunya Ustaz Abdul Somad (UAS). Pendakwah yang juga berasal dari Riau itu menyampaikan ungkapan duka mendalam atas meninggalnya gurunya tersebut.  "Senin, malam 29 Ramadan 1442H /10 Mei 2021. Jam 18.25. Guru kita aI-Mukarram Ustaz Tengku Zulkarnain sudah mendahului kita," jelas dia dalam akun Instagram-nya ustadzabdulsomad_official yang dikutip JawaPos.com, Senin (10/5).  Ia mengenal sosok Tengku Zulkarnain sebagai pria yang tidak memiliki rasa takut, khususnya dalam berdakwah. "Selama aku mengenal engkau, kesan ku, tak ada takut dalam dirimu. Takutmu engkau habiskan hanya untuk Allah," terangnya.  Pertemuan terakhirnya adalah ketika keduanya berada di Pondok Pesantren Perguruan Diniyyah Puteri, Padang Panjang, Sumatera Barat. Di mana, almarhum menceritakan tentang pondok Tahfizh Qur'an yang ia bangun di Medan.  "Entah apa amal engkau guru, hingga doa kami kalah ingin berhariraya denganmu, Allah dan para malaikat-Nya lebih memilihmu untuk berada di tengah mereka pada hari besar itu. Engkau benar-benar kembali ke fitrah. Doakan kami supaya istiqomah. Makin sunyi jalan ini ku rasa," pungkasnya.  Sebagai informasi, Tengku Zulkarnain lahir di Medan, Sumatera Utara pada 14 Agustus 1963. Ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2015–2020. (*)  &nbsp;

UAS Sampaikan Duka Mendalam Atas Meninggalnya Ustaz Tengku Zulkarnain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/said_aqil.jpg" alt="Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan formasi baru kepengurusan untuk periode 2020–2025. Penetapan itu dilakukan setelah melalui rapat Musyawarah Nasional (Munas) ke-X.  Posisi Ketua Umum MUI 2020-2025 saat ini dipegang oleh KH Miftachul Akhyar menggantikan KH Ma'ruf Amin yang kini menjabat sebagai wakil presiden. Kemudian, Ma'ruf Amin dipercaya untuk menempati posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI.  Atas perubahan jajaran dewan pimpinan dan dewan pertimbangan MUI, Anwar Abbas yang sekarang menjadi Wakil Ketua Umum MUI pun mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mendampingi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.  ’’MUI itu adalah mitra atau teman baik pemerintah. Teman yang baik itu kalau temannya berbuat baik ya didukung dan kalau berbuat salah ya diingat dan diluruskan,’’ ungkap dia kepada JawaPos.com, Jumat (27/11).  Apabila MUI sendiri tidak meluruskan pemerintah dalam menjalankan kebijakannya, maka itu bukanlah MUI itu sendiri. Maka dari itu, MUI akan mengawasi pelaksanaan birokrasi pemerintahan. ’’Kalau MUI tidak berani mengingatkan pemerintah bila pemerintah berbuat salah, maka berarti MUI bukanlah teman yang baik tapi teman yang buruk dan MUI tidak mau seperti itu,’’ jelasnya.  Terkait dengan tidak adanya nama Tengku Zulkarnain yang sebelumnya menjabat sebagai Wasekjen MUI, dia enggan untuk menjawab.  Sebelumnya, Ma'ruf Amin yang memimpin rapat mengatakan bahwa penetapan pengurus baru MUI berjalan dengan lancar dan juga hasilnya sudah tetap atau tidak bisa dibatalkan.  ‘’’Suasananya sangat cair, tidak alot, sehingga alhamdulillah pertemuaan menghasilkan keputusan Dewan Pengurus Harian dan Dewan Pertimbangan. Hasilnya tidak boleh diganggu gugat,’’ kata dia melalui keterangan resmi yang didapat JawaPos.com, Jumat (27/11). (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JaV_ngATA7I&amp;t=19s  &nbsp;

MUI Formasi Baru Periode 2020–2025, Tak Ada Tengku Zulkarnain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dinilai-sebar-hoaks-tkn-pertimbangkan-polisikan-tengku-zulkarnain_m_.jpg" alt="Ustaz Tengku Zulkarnain" width="100%">
<figcaption>Ustaz Tengku Zulkarnain</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengumumkan kepengurusan baru untuk periode 2020-2025. Namun kepengurusan itu tidak ada nama Tengku Zulkarnain, yang sebelumnya pernah menjadi sebagai elite MUI.  Saat dikonfirmasi, Tengku Zulkarnain mengatakan, memang di MUI dibutuhkan regenerasi kepengurusan. Lagi pula dirinya sudah 10 tahun di MUI menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal.  "Ya kan harus ada regenerasi, kalau saya merasa cukuplah, 10 tahun jadi wakil sekjen sudah cukup lama. Saya pikir cukuplah apalagi saya juga tidak dari organiasasi besar seperti NU dan Muhammadiyah," ujar Tengku kepada wartawan, Jumat (27/11). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/27/11/2020/ini-struktur-baru-mui-2020-2025-tengku-zulkarnain-tidak-masuk/">Ini Struktur Baru MUI 2020-2025, Tengku Zulkarnain Tidak Masuk</a></li> </ul> Dengan tidak masuknya kepengurusan tersebut, Tengku bisa berkonsetrasi kepada hal-hal yang lain. Seperti dirinya bisa fokus dalam dakwah. Termasuk juga mengurus pesantren miliknya.  "Saya bisa konsentrasi untuk kerja yang lain lah. Mengurus pesantren saya dan lain-lain dan dakwah lagi dengan jamaah dan bisa keliling dunia," katanya.  Tengku berharap dengan kepengurusan baru tersebut MUI bisa tetap kritis kepada pemerintah. Jangan sungkan memberikan kritik kepada pemerintah jika programnya tidak pro terhadap rakyat.  "Kita berharap ke depan MUI tetap kritis terhadap kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat," ungkapnya.  Saksikan video menarik berikuta ini:  https://www.youtube.com/watch?v=aoicuqj6-qY

Tak Masuk Kepengurusan Baru MUI, Begini Komentar Tengku Zulkarnain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mui-radikalisme-jangan-hanya-diukur-dari-simbol-dan-aksesori_m_194975.jpeg" alt="Ilustrasi logo MUI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo MUI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan struktur baru kepengurusan untuk periode 2020-2025. Hal tersebut ditetapkan setelah melalui Musyawarah Nasional (Munas) ke X yang dipimpin oleh Ketua Tim Formatur KH Ma'ruf Amin pada Jumat (27/11) dini hari.  Terdapat beberapa perubahan, seperti KH Miftachul Akhyar yang didaulat sebagai Ketua Umum MUI 2020-2025 menggantikan KH Ma'ruf Amin. Sementara Ma'ruf Amin sendiri menempati posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI.  Munas juga menetapkan sejumlah nama untuk menduduki posisi wakil ketua umum yaitu Buya Anwar Abbas, KH Marsyudi Suhud, dan Buya Basri Bermanda. Namun, terdapat nama yang tidak terlihat lagi dalam kepengurusan MUI. Baik di dewan pertimbangan dan juga dewan pimpinan. Orang itu adalah Tengku Zulkarnain yang sebelumnya menjabat sebagai Wasekjen MUI.  Ma'ruf yang memimpin rapat pun mengatakan bahwa penetapan pengurus baru MUI berjalan dengan lancar dan juga hasilnya sudah tetap atau tidak bisa dibatalkan. “Suasananya sangat cair, tidak alot, sehingga alhamdulillah pertemuaan hasilkan keputusan Dewan Pengurus Harian dan Dewan Pertimbangan. Hasilnya tidak boleh diganggu gugat,” kata dia melalui keterangan resmi yang didapat JawaPos.com, Jumat (27/11).  Kemudian, Sekretaris Tim Formatur sekaligus Sekjen MUI Anwar Abbas turut menyampaikan, pemilihan pengurus MUI melibatkan banyak aspek. Mulai dari keterwakilan, integritas serta kompetensi.  "MUI sebagai tenda besar umat Islam, sidang formatur memprioritaskan tiga hal utama yaitu keterwakilan, integritas, dan kompetensi," tambahnya.  Adapun, berikut ini daftar lengkap Dewan Pimpinan Harian MUI periode 2020-2025, antara lain:  Dewan Pimpinan Harian MUI Pusat  Ketua Umum MUI : KH. Miftachul Akhyar  Wakil Ketua Umum MUI 1 : Dr. Anwar Abbas  Wakil Ketua Umum MUI 2 : KH. Marsudi Syuhud  Wakil Ketua Umum MUI 3 : Drs. H. Basri Bermanda, MBA.  Ketua MUI KH. Masduki Bidlowi Ketua MUI Dr. Yusnar Yusuf Rangkuti Ketua MUI Prof. Noor Achmad Ketua MUI KH. Abdullah Jaidi Ketua MUI KH. Afifuddin Muhajir Ketua MUI KH. Dr. Sodikun Ketua MUI Dr. Lukmanul Hakim Ketua MUI KH. Sholahuddin Al Aiyubi Ketua MUI Prof. Amany Lubis Ketua MUI KH. Cholil Nafis Ketua MUI Dr. Jeje Zainuddin Ketua MUI Dr. Asrorun Niam Sholeh Ketua MUI Dr. Sudarnoto Abdul Hakim Ketua MUI Prof. Dr. Utang Ranuwijaya  Sekretaris Jenderal : Dr. Amirsyah Tambunan  Wakil Sekretaris Jenderal: KH. Abdul Manan Ghani Habib Hasan Bahar Rofiqul Umam Ahmad Azrul Tanjung Asrori S. Karni Ikhsan Abdullah Arif Fahrudin M. Ziyad Isfah Abidal Aziz Dr. Badriyah Fayumi Drs. H. Pasni Rusli Dr. Abdul Ghaffar Rozin Prof. Dr. Valina Sinka Subekti Dr. Fahrur Razi  Bendahara Umum Misbahul Ulum  Wakil Bendahara  KH. Eman Suryaman Dr. Rahmat Hidayat Jojo Sutisna Trisna Ningsih Julianti Erni Juliana  Kemudian, ini daftar lengkap Pengurus Wantim MUI 2020-2025:  Ketua Wantim MUI : Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin.  Sekretaris Wantim : Prof. Dr. Dadang Kahmad  Wakil Ketua Wantim:  Drs. Zainut Tauhid Sa’adi Prof. didin Hafidhuddin Prof. Dr. Hamdan Zoelva KH. Anwar Iskandar Habib Zein Umar bin Smith Prof. Jimly Asshiddiqi KH. Ahmad Sadeli Karim KH. Masdar Farid Mas’udi KH. Abun Bunyamin Dr. Ahmad Herayawan, Lc Prof. Dr. Masykuri Abdillah KH. Muhyiddin Junaidi  Wakil Sekretaris  KH. Zulfa Mustofa Prof. Dr. Mukhtar Latif Prof. Dr. Maman Abdurrahman KH. Zaitun Rasmin  Saksikan video menarik berikuta ini:  https://www.youtube.com/watch?v=aoicuqj6-qY

Ini Struktur Baru MUI 2020-2025, Tengku Zulkarnain Tidak Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/waketum-mui-tegaskan-ogah-tanggung-jawab-atas-ustad-tengku-zulkarnain_m_.jpg" alt="Wasekjen MUI Ustad Tengku Zulkarnain meminta maaf karean telah menuduh pemerintah" width="100%">
<figcaption>Wasekjen MUI Ustad Tengku Zulkarnain meminta maaf karean telah menuduh pemerintah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) bereaksi atas sikap salah satu pengurusnya yang dinilai telah merugikan Presiden Joko Widodo. Itu terkait ucapan Tengku Zulkarnain yang mengaitkan RUU PKS dengan pemerintah yang melegalkan zina.  Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, ‎yang disampaikan oleh Wasekjen MUI Ustad Tengku Zulkarnain tentang pemerintah akan melegalkan zina lewat Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) adalah bentuk pernyataan pribadi dan tidak mengatasnamakan MUI.  "Sehingga MUI tidak bertanggung jawab atas pernyataannya tersebut," tegas Zainut dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (14/3)  Zainut juga menuturkan, pernyataan yang disampaikan Tengku Zulkarnain tersebut tidak bersumber dari hasil kajian staf ahli MUI atau Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang).  "Artinya jelas sama sekali tidak berdasar dan merupakan bentuk kecerobohan yang sangat nyata," katanya.  Diakuinya, MUI memang memiliki perhatian serius terhadap RUU PKS. Sehingga, organisasi ini menugaskan kepada Komisi Kumdang dan Komisi Fatwa untuk melakukan pengkajian dan pendalaman terhadap RUU tersebut.  Hasilnya nanti akan direkomendasikan kepada DPR dan pemerintah untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan perbaikan agar RUU tersebut isinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila.  Karena itu, MUI mengimbau kepada semua pihak khususnya tokoh agama, masyarakat, dan elite politik untuk lebih bijak, cermat, dan berhati-hati dalam menyampaikan pendapat kepada publik.  "Tujuannya agar terhindar dari berita bohong dan fitnah yang dapat membuat konflik dan kegaduhan di masyarakat," pungkasnya.  ‎Adapun, setelah menyampaikan ceramah pemerintah Jokowi melegalkan zina dengan membagikan kontrasepsi, Tengku Zulkarnain pun menyampaikan permintaan maaf lewat akun Twitter miliknya @ustadtengkuzul, Selasa (12/3).  Tengku Zulkarnain memohon maaf karena tidak cermat dalam membaca bahwa tidak ada dalam RUU PKS ini yang meyebutkan penyediaan alat kontrasepsi.  "Setelah mencermati isi RUU PKS saya tidak menemukan pasal penyediaan alat kontrasepsi oleh pemerintah untuk pasangan remaja dan pemuda yang ingin melakukan hubungan suami istri. Dengan ini saya mencabut isi ceramah saya tentang hal tersebut. Dan meminta maaf karena mendapat masukan yang salah," tulis Tengku Zulkarnain.

Waketum MUI Tegaskan Ogah Tanggung Jawab Atas Ustad Tengku Zulkarnain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tengku-zulkarnain-cabut-ceramahnya-tkn-lebih-baik-fokus-dakwah_m_.jpg" alt="Tengku Zulkarnain menyebut, pemerintahan Jokowi melegalkan zina dengan menyediakan kontrasepsi dalam RUU PKS. Belakang dai kondang itu meminta maaf dan mencabut ceramahnya." width="100%">
<figcaption>Tengku Zulkarnain menyebut, pemerintahan Jokowi melegalkan zina dengan menyediakan kontrasepsi dalam RUU PKS. Belakang dai kondang itu meminta maaf dan mencabut ceramahnya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain meminta maaf karena menyebarkan informasi tidak benar dalam ceramahnya tentang Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Tengku Zulkarnain dalam ceramahnya menyebut, adanya RUU tersebut menunjukkan pemerintahan Jokowi telah terang-terangan melegalkan zina, dan menyediakan alat kontrasepsi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengusulkan Tengku Zulkarnain agar lebih fokus berdakwah, alih-alih membuah gaduh dengan menyebarkan hoaks. "Usul saya fokus saja dakwah. Itu akan menjadi maslahat untuk umat umum daripada main di politik tapi dampaknya tidak baik&lrm;," ujar Karding kepada JawaPos.com, Rabu (13/3). Kami melihat, Tengku Zulkarnain saat ini sudah terlalu jauh terjun ke politik. Padahal dia adalah seorang ustad dan ulama yang selalu berdakwah ke masyarakat. "Tengku Zulkarnain bukan hanya hari ini, ada beberapa juga kasus yang menurut saya, lebih menonjol politik praktisnya daripada dakwah keagamaannya," katanya. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) inipun berharap Tengku Zulkarnain bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Sehingga yang bersangkutan lebih teliti sebelum menyebarkan berita bohong dan menciptakan polemik di tengah masyarakat. "Ya pesan saya kepada beliau bahwa untuk menyampaikan statement perlu lebih teliti, lebih hati-hati, agar tidak mudah menyebarkan hoaks. Karena di media sosial sangat cepat viral dan tentu itu tidak akan berdampak baik bagi masyarakat," pungkasnya. &lrm;Sekadar informasi setelah menyampaikan informasi tidak benar tentang RUU PKS, Tengku Zulkarnain lewat akun &lrm;Twitter miliknya @ustadtengkuzul menyampaikan permintaan maaf ke publik pada Selasa (12/3). Tengku Zulkarnain menyampaikan permintaan maafnya karena tidak cermat dalam membaca. Dia mengaku tidak ada dalam RUU PKS ini pasal yang menyebutkan penyediaan alat kontrasepsi. "Setelah mencermati isi RUU PKS saya tidak menemukan pasal penyediaan alat kontrasepsi oleh pemerintah untuk pasangan remaja dan pemuda yang ingin melakukan hubungan suami isteri. Dengan ini saya mencabut isi ceramah saya tentang hal tersebut. Dan meminta maaf karena mendapat masukan yg salah," tulis Tengku Zulkarnain.

Tengku Zulkarnain Cabut Ceramahnya, TKN: Lebih Baik Fokus Dakwah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/karding-lebih-baik-fokus-dakwah-ketimbang-main-politik_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain meminta maaf karena menyebarkan informasi tidak benar terkait Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Itu disampaikan pada salah satu ceramahnya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengusulkan Tengku Zulkarnain lebih baik fokus ke dakwah saja. Ketimbang membuat gaduh dengan menyebarkan hoaks ke masyarakat. "Usul saya fokus saja ke dakwah untuk kemaslahatan umat. Daripada main di ranah politik, tapi dampaknya tidak baik&lrm;," ujar Karding kepada JawaPos.com, Rabu (13/3). Menurut Karding, Tengku Zulkarnain saat ini sudah terlalu jauh terjun ke politik. Padahal dia adalah seorang ustad dan ulama yang selalu berdakwah ke masyarakat. "Tengku Zulkarnain bukan hanya hari ini, ada beberapa juga kasus yang menurut saya, lebih menonjol nuansa politiknya dari pada dakwah keagaamnya," katanya. Kejadian ini, lanjut Karding, sebaiknya menjadi pelajaran bagi Tengku Zulkarnain agar berhati-hati dan lebih teliti sebelum menyampaikan sesuatu. Sehingga tidak menjadi polemik di masyarakart. "Agar tidak mudah menyebarkan hoaks, karena di media sosial sangat cepat viral dan tentu itu tidak akan berdampak baik bagi masyarakat," pungkasnya. &lrm;Sekadar informasi setelah menyampaikan informasi tidak benar itu, Tengku Zulkarnain lewat akun &lrm;Twitter miliknya @ustadtengkuzul menyampaikan permintaan maaf ke publik pada Selasa (12/3). Tengku Zulkarnain menyampaikan permintaan maafnya karena tidak cermat dalam membaca, bahwa tidak ada dalam RUU PKS ini yang meyebutkan penyediaan alat kontrasepsi. "Setelah mencermati isi RUU PKS saya tidak menemukan pasal penyediaan alat kontrasepsi oleh pemerintah untu pasangan remaja dan pemuda yang ingin melakukan hubungan suami isteri. Dengan ini saya mencabut isi ceramah saya tentang hal tersebut. Dan meminta maaf krn mendapat masukan yg salah," tulis Tengku Zulkarnain.

Karding: Lebih Baik Fokus Dakwah Ketimbang Main Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wasekjen-mui-ikut-sebarkan-hoax-surat-suara-begini-kata-maruf-amin_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kotak suara pemilu legislatif" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kotak suara pemilu legislatif</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersiar kabar jika Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain akan dicopot dari jabatannya setelah ikut menulis tweet terkait hoax 7 kontainer surat suara. Kabar tersebut bahkan sudah ditulis oleh mantan Presidium Alumni 212, Faisal Assegaf dalam akun twitternya. Menanggapi itu, Ketua Umum MUI, Ma'ruf Amin mengaku belum mengambil sikap kepada Zulkarnain. MUI sejauh ini masih menunggu hasil penanganan polisi terhadap kasus hoax tersebut.&nbsp; "Ini kan sedang ditangani oleh pihak kepolisian, jadi kita akan menunggu saja apa yang nanti ditetapkan atau diputuskan oleh pihak kepolisian," ujar Ma'ruf di Rumah Situbondo Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/1). Ma'ruf menuturkan, setelah ada keputusan polisi, baru nanti MUI bisa bertindak kepada anggotanya. Sebab, di lembaga ini tidak bisa asal memecat anggota tanpa melalui mekanisme yang ada. "Sesudah itu kita akan tindaklanjuti di MUI untuk merespons apa yang sebenarnya terjadi kepada beliau (Zulkarnain, Red) itu, nah kita di MUI kan ada mekanisme," jelasnya. Lebih lanjut, mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menegaskan jika masing-masing anggota MUI berhak memiliki pilihan politiknya masing-masing. Hanya saja sudah ditekankan untuk tidak saling menghujat maupun mendeskriditkan pihak-pihak tertentu. "Kita di dalam masing-masing boleh menentukan pilihannya, tapi tidak boleh menghujat atau membuat diskusi yang tidak baik. Itu di MUI ada etikanya kita di dalam menyikapi soal-soal politik," pungkas Ma'ruf.&nbsp; Sebelumnya, rekaman suara berdurasi 33 detik sempat menggegerkan dunia maya. Dalam rekaman itu disebutkan ada 7 kontainer berisikan surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan nomor urut 01. Kontainer itu dikirim dari Tiongkok dan sudah diamankan oleh TNI AL di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.&nbsp; Bersamaan dengan itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief dalam akun twitternya menulis mendapat informasi jika ada 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos. Kontainer itu disebutkan berada di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. "Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di Tanjung. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya. Karena ini kabar sudah beredar," kata Andi Arief dalam&nbsp;Twitter&nbsp;@andiarief_. Hal serupa juga dilakukan oleh Zulkarnain. Dalam akun twitternya dia menuliskan&nbsp; adanya kabar tersebut. Namun baik Andi dan Zulkarnain keduanya sudah menghapus tweetnya masing-masing.&nbsp; "7 kontainer surat suara pemilu yang didatangkan dari Cina sudah tercoblos untuk pasangan nomor 01 (Kompas TV). Nampaknya pemilu sudah dirancang untuk curang ...?&nbsp;Kalau NGEBET banget apa tidak sebaiknya buat surat permohonan agar Capres yang lain mengundurkan diri saja? Siapa tahu mau," tulis Tengku di Twitter pribadinya @ustadtengkuzul.

Wasekjen MUI Ikut Sebarkan Hoax Surat Suara, Begini Kata Ma'ruf Amin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/31-juta-data-pemilih-tetap-misterius-dijadikan-bahan-hoax_m_.jpg" alt="Isu DPT misterius" width="100%">
<figcaption>Isu DPT misterius</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketika pemilihan umum makin dekat, pesan-pesan keliru yang terkait dengan kepemiluan terus bermunculan. Termasuk soal daftar pemilih tetap (DPT). Belakangan, banyak yang menyebarkan isu soal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memasukkan data pemilih baru misterius. Tak main-main, jumlahnya <a href="https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/13/10/2018/penyebar-hoax-bikin-khabib-nurmagomedov-versi-ganti-presiden" target="_blank">31 juta pemilih</a>. Entah siapa yang kali pertama menyebarkan isu itu. Namun, tak sedikit yang terseret untuk ikut berkomentar. Termasuk akun Twitter tengkuzulkarnain (@ustadtengkuzul). Tiga hari lalu akun tersebut berkicau seperti ini. "Kemendagri Masukkan 31 Data Pemilih Baru yg Misterius dan Tidak Bisa Dibuka oleh KPU...? Saran Saya Kalau Memang Sudah Takut Sekali Kalah, Keluarkan Perppu untuk 2 Priode Saja. Jika Perlu Batalkan Pemilu karena Memakan Trilyunan Uang Negara Saran yang Mudah, Bukan? Monggo Komen." Keterangan "31 data pemilih baru" kemudian diralat menjadi 31 juta. Dari pengecekan di Twitter dan Facebook, ternyata banyak warganet yang membahas hal serupa. Ada yang mengunggah pesan tersebut lewat video. Judulnya bahkan provokatif. Misalnya, 31 juta data pemilih yg dimasukkan belakangn oleh KEMENDAGRI ke KPU dilarang dibuka dan diverifikasi. Tim Jawa Pos Clearing House of Information menemukan <a href="https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/18/10/2018/demi-clickbait-tulisan-amien-vs-kapolri-dipelintir" target="_blank">fakta</a> bahwa isu itu bermula dari perbedaan penafsiran. Kemendagri sebenarnya telah membahas masalah tersebut saat peluncuran Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) 5 Oktober lalu. Menurut Kemendagri, munculnya angka 31 juta itu hanya disebabkan ketidaksinkronan data. Sebagaimana diketahui, jumlah pemilih di DPT dalam negeri 185 juta. Dari data itu, tidak seluruhnya sinkron dengan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). "Yang tersanding (sinkron, Red) 160 juta. Yang belum tersanding sekitar 31 juta," terang Kasubbid Pengolahan Data Ditjen Dukcapil Kemendagri Erikson Manihuruk. Angka 31 juta tersebut juga belum pasti. Erikson mengatakan, data yang belum sinkron itu disebabkan persoalan kependudukan. Misalnya, terjadi kekeliruan nomor induk kependudukan (NIK) atau tanggal lahir dan persoalan lain. Mungkin ada seorang pemilih yang sebenarnya masuk DPT, tapi karena identitas di DPT dan DP4 tidak sinkron, akhirnya oleh Kemendagri belum dinyatakan masuk DPT. Jadi, angka 31 juta tersebut bukan jumlah tambahan atau pengurangan dari Kemendagri, apalagi selundupan. Angka itu merupakan jumlah penduduk yang sudah menjalani perekaman tapi belum tercantum dalam DPT. Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh membantah kabar adanya 31 juta pemilih baru yang tak bisa diakses KPU. Menurut dia, KPU sudah diberi akses data kependudukan. "<a href="https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/16/10/2018/foto-khabib-nurmagomedov-diedit-pegang-kaus-2019gantipresident" target="_blank">Password</a> (untuk akses data, Red) saja kami berikan. Itu membuka dapur dukcapil lho," lanjut dia. Semua data, mulai daftar agregat kependudukan per kecamatan (DAK2), DP4, hingga data kependudukan yang diperbarui setiap enam bulan, juga telah diserahkan kepada KPU.&nbsp; FAKTA Tidak ada 31 juta pemilih baru. Data itu muncul karena ketidaksinkronan antara daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Dari total 185 juta pemilih di DPT, yang sinkron dengan DP4 baru 160 juta pemilih.

31 Juta Data Pemilih Tetap Misterius Dijadikan Bahan Hoax

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/video-lawas-dijadikan-bahan-hoax-untuk-menghasut_m_.jpg" alt="Postingan lama dijadikan sebagai bahan hoaks dan menuding media sudah dikuasai penguasa." width="100%">
<figcaption>Postingan lama dijadikan sebagai bahan hoaks dan menuding media sudah dikuasai penguasa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada Jumat malam (14/9), di berbagai platform media sosial, bertebaran informasi mengenai demo mahasiswa. Katanya, demo tersebut meminta Joko Widodo lengser. Yang lebih merisaukan, pesan itu dibumbui hasutan. Disebutkan, aksi-aksi tersebut tak diliput media karena telah dikuasai petahana. Dari pengecekan yang dilakukan, ternyata sejumlah video merupakan kejadian lawas. Bahkan, ada yang sama sekali tak berkaitan dengan Jokowi. Mari kita cek faktanya satu per satu. --- Rekaman Unjuk Rasa Lawas AKUN Twitter Tengkuzulkarnain (@ustadtengkuzul) ikut meramaikan gonjang-ganjing soal demo mahasiswa. Pada 14 September 2018, akun itu mengunggah sebuah foto demo mahasiswa, lalu menyelipkan kalimat hasutan yang berbunyi seperti ini. "Mahasiswa Mulai Bergerak Berdemo dari Pekanbaru, Medan, Lampung, Jambi, dan Tadi di Jakarta. Apakah Ada TV Nasional yang Memberitakannya? Kalau Tidak Ada Kenapa? Dan Ada Apa...? Nampaknya Media Medsos yg Bisa Dipakai..." tulis akun Tengkuzulkarnain. Ternyata foto yang disebarkan akun Tengkuzulkarnain merupakan demo mahasiswa setahun lalu. Demo terkait tiga tahun pemerintahan Jokowi. Dan, salah kalau disebut tidak ada yang memberitakan. Faktanya, foto itu pernah dipublikasikan portal berita detik.com pada 20 Oktober 2017. --- Demo di Mahkamah Konstitusi VIDEO ini menggambarkan demo mahasiswa secara besar-besaran di Jakarta. "JAKARTA SUDAH BERGERAK, MAHASISWA SUDAH BERSUARA KERAS dan Peserta Aksi Mengusung Tagar #TurunkanJokowi. MOHON DIVIRALKAN KARENA MEDIA TV DIKUASAI PETAHANA," tulis akun Facebook Syuhada Al Aqse (fb.com/syuhada.aqse). Jawa Pos menemukan unggahan Syuhada itu Sabtu lalu (15/9). Akun Syuhada menulis status di atas sembari menyebarkan tiga video aksi demo. Salah satu video menunjukkan gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Ketika tulisan ini dibuat, Syuhada telah menghapus unggahan yang sudah dibagikan hingga 135 ribu kali itu. Ternyata video tersebut merupakan simulasi pelaksanaan operasi Mantap Brata yang dilakukan Mabes Polri. Kegiatan itu digelar dalam rangka mempersiapkan Pemilu 2019. Divisi Humas Mabes Polri telah menegaskan bahwa unggahan netizen seperti yang dilakukan Syuhada Al Aqse adalah hoax. --- Protes Kelas Malam Unisba SATU lagi demo yang dikaitkan dengan Jokowi. Disebarkan akun Twitter #2019,presiden anyar (@Harlans_27). "Aksi mahasiswa Unisba Bdg meminta @jokowi mundur hari ini, nostalgia kampus perjuangan," tulis akun tersebut. Akun #2019,presiden anyar juga mengunggah sebuah foto demo. Eh, ternyata foto tersebut merupakan demo mahasiswa Universitas Islam Bandung atau Unisba. Tapi, bukan sedang meminta Jokowi turun, melainkan terkait penolakan kelas malam. Sejumlah mahasiswa Unisba melakukan protes di menu reply akun #2019,presiden anyar. Tapi, akun tersebut tetap tak menghapus posting-annya.&nbsp;

Video Lawas Dijadikan Bahan Hoax untuk Menghasut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tengku zulkarnain

Berita Terkini