<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/15/Ilustrasi-AI-memahami-gambar-dan-suara-Freepik-170129346-963201743.jpg" alt="Ilustrasi AI yang ditunjuk menjadi menteri untuk berantas korupsi di Albania. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi AI yang ditunjuk menjadi menteri untuk berantas korupsi di Albania. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - ​Perdana Menteri Albania, Edi Rama, yang baru saja memulai masa jabatan keempatnya, membuat gebrakan dengan menunjuk menteri baru yang tak biasa. Menteri ini tidak bisa disuap, diancam, atau diiming-imingi jabatan, lantaran ia adalah sebuah bot kecerdasan buatan (AI) bernama Diella. ​Diella, yang berarti "matahari" dalam bahasa Albania, akan mengemban tugas berat mengelola dan mengawasi semua tender publik.&nbsp;Penunjukan ini merupakan langkah radikal untuk mengatasi masalah korupsi yang telah lama membelenggu Albania.&nbsp; Rama berharap Diella dapat menjadikan negaranya sebuah negara dengan tender publik yang 100 persen bebas korupsi. "Diella adalah anggota kabinet pertama yang tidak hadir secara fisik, tetapi secara virtual diciptakan oleh AI," ujar Rama dalam pidato peresmian kabinet barunya seperti dilansir dari Reuters. Namun, meskipun menjanjikan, ada kekhawatiran yang muncul terkait potensi manipulasi atau bahkan kerentanan bot AI ini. Meski begitu, penunjukan Diella sebagai menteri menandai babak baru dalam pemerintahan Albania, sebuah negara yang reputasinya tercoreng oleh skandal korupsi. Tender publik, khususnya, telah menjadi sumber utama skandal ini.&nbsp; Menurut para ahli, korupsi telah meresap hingga ke koridor kekuasaan, membuat Albania sulit memenuhi syarat untuk bergabung dengan Uni Eropa. Edi Rama menargetkan Albania bisa bergabung pada 2030, sebuah ambisi yang dinilai banyak pihak terlalu optimistis. ​Meskipun Rama yakin dengan keputusan ini, pemerintah belum memberikan detail mengenai pengawasan manusia terhadap Diella atau bagaimana mereka akan menangani risiko manipulasi bot tersebut. ​Diella sendiri bukan sepenuhnya hal baru. Bot ini sebelumnya telah diluncurkan sebagai asisten virtual di platform e-Albania pada awal tahun, demi membantu masyarakat dan pelaku bisnis mengurus dokumen negara.&nbsp; Dengan pakaian tradisional Albania, Diella mampu memberikan bantuan melalui perintah suara dan membubuhkan stempel elektronik, yang berhasil mengurangi proses birokrasi. ​Namun, tidak semua pihak menyambut baik kehadiran Diella. Seorang pengguna Facebook bahkan mengungkapkan bahwa Diella akan dikorupsi di Albania. Sementara yang lain lebih sinis, dengan menjelaskan bahwa pencurian akan terus berlanjut dan Diella akan disalahkan. Di sisi lain, ​parlemen Albania yang baru terpilih akan segera bersidang, meskipun belum ada kepastian apakah kabinet baru termasuk Diella, akan segera disahkan pada hari yang sama. &nbsp;

Albania menunjuk Diella, menteri AI pertama, untuk mengawasi tender publik dan melawan korupsi di negara tersebut.

Inovatif! Albania Tunjuk Bot AI jadi Menteri untuk Berantas Korupsi dan Selesaikan Masalah Tender

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/kM01fTP3PgrB6aSmrr08YcT2XsPZ8TV7jqbuQna8-1-2251295474.jpg" alt="Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno menghadiri press conference APBD DKI, Rabu (27/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno menghadiri press conference APBD DKI, Rabu (27/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan realisasi belanja daerah masih rendah, baru 37 persen hingga Juli 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam konferensi pers APBD DKI di Balai Kota, Rabu (27/8). Pramono memaparkan, hingga 31 Juli 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat Rp45,63 triliun atau 56 persen dari target Rp81,73 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp31,52 triliun. Namun, belanja daerah baru mencapai Rp30,95 triliun atau 37 persen dari target. Kondisi ini membuat Jakarta membukukan surplus anggaran Rp14,67 triliun serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp18,56 triliun. "Jadi yang pertama begini belanja daerah memang baru 37 persen. Dan ini selalu dialami di pemerintahan kita," ujar Pramono.&nbsp; Ia menjelaskan, rendahnya realisasi belanja di pertengahan tahun memang kerap terjadi di pemerintahan. Baik pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda).&nbsp; Hal itu disebabkan penyelesaian anggaran biasanya dilakukan pada penghujung tahun.&nbsp; "Yang jadi problem adalah selalu hampir semua, termasuk di Jakarta ini, menyelesaikan anggaran itu di ujung, terutama nanti di bulan November-Desember. Saya sudah pengalaman 10 tahun di pemerintahan pusat, ini juga dialami yang sama," terangnya. Pramono mengaku akan melakukan sejumlah perbaikan agar hal serupa tidak kembali terulang. Namun, ia tidak merinci langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini. "Tetapi dalam hal belanja, perilakunya mungkin kurang lebih masih sama dengan pemerintahan pusat. Inilah yang next akan kami lakukan perbaikan untuk itu. Karena ini memang yang selalu jadi problem, apa tender-tendernya dipepetin, pengadaannya dipepetin, dan sebagainya-sebagainya," ucapnya. <h2>Pastikan Ekonomi Jakarta Tetap Stabil</h2> Meski belanja rendah, ekonomi Jakarta tumbuh 5,18 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,12 persen. Inflasi juga terkendali di 2,25 persen, sementara tingkat pengangguran turun tipis ke 6,18 persen. "Selain fiskal yang terjaga, aktivitas ekonomi di Jakarta juga tumbuh solid. Ekspor meningkat 17,26 persen, konsumsi rumah tangga naik 5,13 persen, dan konsumsi pemerintah tumbuh 5,16 persen," jelasnya. Investasi di Semester I 2025 mencapai Rp140,8 triliun, menempatkan Jakarta sebagai tujuan investasi terbesar kedua nasional dengan kontribusi 14,9 persen. <h2>Tantangan Sosial dan Ketenagakerjaan</h2> Meski ekonomi tumbuh positif, kesenjangan sosial masih menjadi pekerjaan rumah. Pemprov DKI meluncurkan program perlindungan sosial seperti Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas Jakarta, KJP Plus, KJMU, dan pangan bersubsidi. "Program perlindungan sosial ini menjadi bantalan agar masyarakat kecil tetap kuat menghadapi dinamika ekonomi. Bahkan, kami sedang mengkaji perluasan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, bukan hanya untuk S1, tetapi juga S2 dan S3," kata Pramono. Selain itu, DKI menargetkan 21 job fair sepanjang 2025, termasuk pelatihan vokasi dan Mobile Training Unit (MTU) yang fokus pada peningkatan kemampuan bahasa asing. "Kesempatan kerja di luar negeri sering terkendala bahasa. Karena itu, Jakarta harus mempersiapkan SDM unggul yang siap bersaing, baik di dalam negeri maupun global," tegasnya. <h2>APBD Transparan untuk Warga</h2> Pramono menekankan, stabilitas ekonomi Jakarta hanya bisa dijaga dengan kerja sama semua pihak, baik DPRD, pemerintah pusat, BUMD, pelaku usaha, maupun masyarakat. "Jakarta menyumbang 16,61 persen terhadap perekonomian nasional. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola APBD adalah kunci. Kami ingin warga Jakarta merasakan langsung manfaat pembangunan, baik berupa lapangan kerja, layanan publik, maupun infrastruktur yang lebih baik," tandasnya.

Pemerintah DKI Jakarta mengungkapkan belanja daerah baru 37 persen hingga Juli 2025, meski ekonomi tumbuh positif.

Belanja Daerah DKI Jakarta Baru 37 Persen, Gubernur Pramono: Tender dan Lelangnya Dipepet-pepetin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/WhatsApp-Image-2025-04-15-at-212009-2048213125.jpg" alt="Sepanjang 2024, WSBP merealisasikan pembayaran kepada supplier dan vendor sebesar Rp 2,02 triliun. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sepanjang 2024, WSBP merealisasikan pembayaran kepada supplier dan vendor sebesar Rp 2,02 triliun. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keberlanjutan operasional dan meningkatkan kepercayaan mitra bisnisnya. Sepanjang 2024, WSBP merealisasikan pembayaran kepada supplier dan vendor sebesar Rp 2,02 triliun, meningkat 25,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut mencerminkan keseriusan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial secara menyeluruh. Baik yang berkaitan dengan kegiatan operasional rutin maupun bagian dari strategi pemulihan dan penguatan bisnis. Kepala Divisi Corporate Secretary Fandy Dewanto menyatakan, langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata dalam memastikan kelancaran rantai pasok dan stabilitas operasional perusahaan. Peningkatan pembayaran supplier dan vendor sejalan dengan komitmen memperkuat hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan yang didorong dengan strategi pemasaran dalam mengikuti tender yang prundent seperti mengidentifikasi risiko proyek, memastikan kredibilitas pelanggan, kecukupan pendanaan, serta membentuk tim khusus untuk penagihan utang. &rdquo;Kebijakan pengelolaan keuangan yang berpegang teguh pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) juga turut menjaga stabilitas finansial. WSBP juga telah menerapkan program optimalisasi aset yang efektif guna meningkatkan likuiditas,&rdquo; ujar Fandy Dewanto. Dengan strategi ini, lanjut dia, perusahaan dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. &rdquo;Kami terus berupaya untuk terus meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, menjaga kepercayaan para mitra bisnis, serta memastikan keberlanjutan usaha dengan strategi yang prudent dan transparan,&rdquo; tutur Fandy Dewanto. &rdquo;Dengan mengoptimalkan pengelolaan aset, menjaga likuiditas, serta terus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, kami yakin dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan,&rdquo; ujar Fandy Dewanto. Sebagai komitmen pembayaran kepada supplier dan vendor, dia menjelaskan, pihaknya konsisten memenuhi kewajiban dalam skema Cash Flow Available for Debt Service (CFADS) sesuai Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati. Sepanjang 2024, perusahaan telah membayarkan CFADS tahap 3 dan 4 dengan total Rp 169,31 miliar. &rdquo;Terbaru, pada 25 Maret 2025, telah merealisasikan pembayaran CFADS tahap 5 sebesar Rp 106,36 miliar,&rdquo; papar Fandy Dewanto. Dia menambahkan, pembayaran ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menjaga kelangsungan bisnis serta memenuhi seluruh kewajibannya guna memastikan operasional tetap berjalan optimal. &rdquo;Dengan langkah-langkah strategis ini, kami optimistis dapat terus meningkatkan kinerjanya serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan akan terus berupaya menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dengan tetap mengedepankan efisiensi, inovasi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,&rdquo; ungkap Fandy Dewanto.

Sepanjang 2024, WSBP merealisasikan pembayaran kepada supplier dan vendor sebesar Rp 2,02 triliun, naik 25,7 persen dibandingkan tahun lalu

Pendapatan Naik, WSBP Keluarkan Rp 2,02 Triliun untuk Bayar Supplier dan Vendor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Daging-Sapi-Dery-Ridwansah-7-2.jpg" alt="Pedagang menata daging sapi lokal dagangannya di Pasar Kebayoran Lama, Jakart, Rabu (23/02/2022). Harga daging sapi lokal mengalami kenaikan dalam satu bulan terakhir dari Rp120 ribu menjadi Rp140 ribu per kilogram. Hal ini diperparah lagi oleh menurunya" width="100%">
<figcaption>Pedagang menata daging sapi lokal dagangannya di Pasar Kebayoran Lama, Jakart, Rabu (23/02/2022). Harga daging sapi lokal mengalami kenaikan dalam satu bulan terakhir dari Rp120 ribu menjadi Rp140 ribu per kilogram. Hal ini diperparah lagi oleh menurunya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan ternak dan atau Produk hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.  Aturan baru mengenai prosedur impor daging sapi dan daging kerbau ini memberikan swasta kesempatan untuk ikut melakukan impor. Namun tentunya harus memenuhi syarat tertentu.  Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen PLN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana menuturkan, pihaknya saat ini masih menyusun aturan turunannya. Sebab, perlu ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pihak swasta.  ’’Nanti mungkin modelnya tender yang bisa suplai harga terendah ke konsumen itu yang akan kita kasih (izin) dulu,” terang dia saat ditemui di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (9/3).  Adapun, untuk kuota impor daging bagi swasta akan dibicarakan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas). Meskipun belum resmi hadir kebijakan dari pihaknya, saat ini sudah ada swasta yang menyampaikan permohonon untuk persetujuan impor daging. ’’Izin impor masih bergerak terus, jadi alokasi masih tergantung dari permohonan,” jelas Wisnu.  Seperti diketahui, impor daging oleh pihak swasta diizinkan karena harga telah melonjak di dalam negeri. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Januari-Februari, harga rata-rata bulanan daging sapi nasional pada Januari 2022 mencapai Rp 124.500 per kg.  Harga rata-rata tertinggi terdapat di pasar modern hingga mencapai Rp159.250 per kg. Angka ini meningkat pada Februari dengan harga rata-rata nasional mencapai Rp 125.000 per kg dan rata-rata tertinggi di pasar modern sebesar Rp160.650 per kg. (*)

Kemendag Sebut Izin Impor Daging Swasta Menggunakan Sistem Tender

tender

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tender

Berita Terkini

Inovatif! Albania Tunjuk Bot AI jadi Menteri untuk Berantas Korupsi dan Selesaikan Masalah Tender

Belanja Daerah DKI Jakarta Baru 37 Persen, Gubernur Pramono: Tender dan Lelangnya Dipepet-pepetin

Pendapatan Naik, WSBP Keluarkan Rp 2,02 Triliun untuk Bayar Supplier dan Vendor

Kemendag Sebut Izin Impor Daging Swasta Menggunakan Sistem Tender

Download Aplikasi JawaPos.com