<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024. Tercatat 2.314 formasi, yang meliputi 1.800 formasi tenaga teknis dan 514 formasi tenaga kesehatan dibuka. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan, seleksi CPNS Tahun 2024 merupakan yang terbesar dalam sejarah perekrutan di lingkungan Pemprov Jatim. &rdquo;Tahun ini, kita adakan kembali seleksi CPNS dengan total 2.314 formasi baik teknis maupun kesehatan. Ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah perekrutan yang pernah ada di Jawa Timur,&rdquo; ujar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Adhy mengungkapkan, calon peserta bisa membuka helpdesk melalui aplikasi Rumah ASN pada tautan https://siasn.bkd.jatimprov.go.id/helpdesk. Terdapat beberapa tahap seleksi CPNS Tahun 2024. Di antaranya pengumuman seleksi pada 19 Agustus sampai 2 September dan proses pendaftaran calon peserta pada 20 Agustus sampai 6 September 2024. Kemudian proses akan terus berlanjut hingga tahap pengumuman hasil CPNS pada Januari 2025. Terkait informasi lebih lanjut mengenai tahap seleksi dan persyaratan lain, para pelamar diharapkan terus memantau pengumuman resmi yang akan disampaikan melalui situs web resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau melalui website https://sscasn.bkn.go.id/ atau https://bkd.jatimprov.go.id/Rekrutmen-ASN2024.

Pemprov Jatim resmi membuka seleksi CPNS Tahun 2024 meliputi 1.800 formasi tenaga teknis dan 514 formasi tenaga kesehatan

Penerimaan CPNS di Jawa Timur Buka Ribuan Formasi, Simak Link Pendaftarannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/pns-950969430.jpg" alt="Seleksi CPNS. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Seleksi CPNS. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024. Tercatat 2.314 formasi, yang meliputi 1.800 formasi tenaga teknis dan 514 formasi tenaga kesehatan. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan, seleksi CPNS tahun ini merupakan yang terbesar dalam sejarah perekrutan di lingkungan Pemprov Jatim. &rdquo;Tahun ini, kita adakan kembali seleksi CPNS dengan total 2.314 formasi baik teknis maupun kesehatan. Ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah perekrutan di Jawa Timur,&rdquo; ujar Adhy di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Dari 2.314 formasi yang disediakan, kata Adhy, terbagi dalam formasi umum dan formasi khusus. Formasi khusus yang dibuka tahun ini mencakup 10 formasi untuk penyandang disabilitas dan 50 formasi bagi lulusan terbaik atau cum laude. Pj Gubernur Adhy menambahkan, seleksi CPNS Pemprov Jatim 2024 diharapkan bisa memberikan peluang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat baik yang fresh graduate maupun tidak, untuk menjadi bagian dalam keluarga besar Pemprov Jawa Timur. &rdquo;Pemprov Jatim berkomitmen menciptakan inklusivitas dalam dunia kerja dan mendorong sumber daya manusia (SDM) yang berprestasi untuk bergabung dalam jajaran ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur,&rdquo; kata Adhy. Dia berpesan kepada seluruh calon pelamar agar mempersiapkan diri sebaik mungkin dan membaca keseluruhan persyaratan dengan teliti. Pasalnya, pada seleksi tahun ini, terdapat beberapa persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi pelamar. Salah satu persyaratan itu adalah Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 bagi lulusan sarjana serta kepemilikan sertifikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) sebagai syarat dasar. &rdquo;Persyaratan ini diharapkan dapat menjaring calon-calon ASN yang tidak hanya berkompeten, tetapi juga memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang memadai untuk mendukung tugas dan fungsi di lingkungan Pemprov Jawa Timur,&rdquo; tutur ujar Adhy. Selain itu, seleksi CPNS 2024 juga akan menghadirkan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan khusus untuk delapan jabatan yang berbasis Teknologi Informasi (IT). Hal itu, sejalan dengan visi Pemprov Jawa Timur untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memperkuat digitalisasi dalam pelayanan publik. &rdquo;Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk merekrut ASN yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga siap menghadapi tantangan zaman, terutama dalam era digital saat ini,&rdquo; jelas Adhy. Pj Gubernur Adhy menegaskan, seluruh tahap pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan Pemprov Jatim baik untuk tenaga teknis maupun tenaga kesehatan tidak dipungut biaya. &rdquo;Semuanya gratis. Tidak ada pungutan biaya. Dan sistemnya sudah online serta transparan. Untuk itu saya imbau kepada seluruh calon peserta agar tidak mudah percaya atau bahkan menggunakan jasa calo dalam setiap tahapan seleksinya, yang meminta imbalan uang atau bentuk lain,&rdquo; tegas Adhy. &rdquo;Selamat berjuang kepada seluruh calon peserta. Persiapkan diri dan manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Dan jadilah bagian dari Abdi Negara di keluarga besar Pemprov Jawa Timur,&rdquo; ucap Adhy. Adhy menambahkan, Panitia Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2024 membuka helpdesk melalui aplikasi Rumah ASN pada tautan https://siasn.bkd.jatimprov.go.id/helpdesk. Tahap seleksi CPNS Tahun 2024 di antaranya pengumuman seleksi pada 19 Agustus sampai 2 September dan proses pendaftaran calon peserta pada 20 Agustus sampai 6 September. Kemudian proses akan terus berlanjut hingga tahap pengumuman hasil CPNS pada Januari 2025. Terkait informasi lebih lanjut mengenai tahap seleksi dan persyaratan lain, para pelamar diharapkan terus memantau pengumuman resmi yang akan disampaikan melalui situs web resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau melalui website https://sscasn.bkn.go.id/ atau https://bkd.jatimprov.go.id/Rekrutmen-ASN2024.

Pemprov Jatim resmi membuka seleksi CPNS. Tercatat 2.314 formasi, yang meliputi 1.800 formasi tenaga teknis dan 514 formasi tenaga kesehatan

Simak Formasi CPNS di Jawa Timur, Kuota Dibuka Hingga Ribuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/Ilustrasi-PNS1-1330042859.jpg" alt="Ilustrasi PNS." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS.</figcaption>
</figure> JawaPos. com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 Tenaga Teknis. <div dir="auto">Semula, pengumuman pendaftaran PPPK 2023 Tenaga Teknis di lingkungan BKN ini sejatinya akan dibuka pada tanggal 17 September 2023, akan tetapi hal itu urung dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati sempat diundur, namun pada akhirnya BKN telah menjadwalkan ulang proses pendaftaran seleksi, baik CPNS maupun PPPK 2023 pada hari ini Rabu (20/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BKN membuka penerimaan PPPK 2023 untuk tenaga teknis mulai dari jabatan ahli pertama hingga terampil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun untuk penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 ini tersedia 149 lowongan tenaga teknis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut ini rincian jabatan PPPK untuk tenaga teknis di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012999330/hari-pertama-dibuka-beberapa-website-pendaftaran-cpns-dikabarkan-belum-update-hingga-mengalami-down">Hari Pertama Dibuka, Beberapa Website Pendaftaran CPNS Dikabarkan Belum Update hingga Mengalami Down</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Ahli Pertama - Analis Kebijakan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Ahli Pertama - Pranata Komputer</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5. Ahli Pertama - Pustakawan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6. Terampil - Arsiparis</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">7. Terampil - Pranata Komputer</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">8. Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun setiap jabatan memiliki rentang gaji yang berbeda-beda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terdapat besaran minimal dan maksimal gaji yang akan diterima oleh setiap tenaga teknis PPPK dari jabatan ahli pertama analis hingga terampil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Minimal gaji yang akan diterima oleh tenaga teknis PPPK di lingkungan BKN paling besar mencapai delapan jutaan lebih dan dengan jabatan terendahnya sekitar enam jutaan lebih. Adapun untuk rentang maksimal, gaji ahli pertama analis maksimal menerima sembilan jutaan lebih. Untuk lebih jelasnya bisa klik <a href="https://www.bkn.go.id/">DI SINI</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nah, demikian pengumuman PPPK 2023 tenaga teknis di lingkungan BKN dengan jabatan yang dibuka beserta besaran gaji yang akan diterimanya.***</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

BKN membuka penerimaan PPPK 2023 untuk tenaga teknis mulai dari jabatan ahli pertama hingga terampil. Berikut informasinya.

Informasi PPPK 2023 Tenaga Teknis di Lingkungan BKN, Ini Jabatan Serta Besaran Gajinya!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/IMG_20230904_105124-993193963.jpg" alt="Sebanyak 1.476 guru PPPK Pemkot Surabaya menerima SK pengangkatan." width="100%">
<figcaption>Sebanyak 1.476 guru PPPK Pemkot Surabaya menerima SK pengangkatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - BKN Resmi membuka seleksi pendaftaran Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 sejak hari Minggu (17/9) kemarin. Seleksi PPPK 2023 yang dilakukan oleh BKN untuk memenuhi tenaga teknis lembaga seluruh Indonesia itu. Tenaga Teknis yang dibutuhkan oleh BKN pada penerimaan PPPK 2023 mencakup Ahli Pertama dan Tenaga Terampil. Kebutuhan tenaga Ahli Pertama dan Terampil yang diterima nanti akan mendapat gaji yang fantastis, dengan&nbsp; tunjangan yang akan diterima saat bekerja. Bgai pegawai yang memiliki kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dari BKN, tidak salah untuk mendaftar. Pendaftaran dibuka untuk umum bagi warga Indonesia baik yang menempuh pendidikan di Indonesia maupun di luar negeri. Sebelum itu, seleksi administrasi dan kompetensi sebelum dipastikan diterima menjadi pegawai PPPK di BKN. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/012974893/menjelang-pendaftaran-casn-2023-bps-rilis-347-formasi-pppk-dengan-penghasilan-capai-rp-10-juta">Menjelang Pendaftaran CASN 2023, BPS Rilis 347 Formasi PPPK dengan Penghasilan Capai Rp 10 Juta</a> Dikutip dari Surat Edaran (SE)&nbsp;<a href="http://bkn.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://bkn.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1695183218780000&amp;usg=AOvVaw3xE8X9WzMN9ip4IL9wDWgG">bkn.go.id</a>&nbsp;gaji dan penghasilan tenaga teknis dan tenaga terampil beragam, yang disesuaikan dengan tugas pokok, dan beban&nbsp; kerja yang dilakukan pegawai. Untuk&nbsp; Ahli Pertama, jabatan Analis kebijakan akan mendapatkan gaji dari BKN dengan dengan besaran minimal 8 juta maksimal 9 juta. Jabatan Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur nantinya akan mendapat gaji dari BKN mulai&nbsp; 8,1&nbsp; juta 9,4 juta. PPPK yang memiliki Jabatan lain, seperti Arsiparis nantinya akan digaji berkisar 8 juta sampai 9,3 juta. Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat pada PPPK BKN nantinya akan mendapatkan gaji 8,1 juta sampai 9,4 juta. Ahli pratama lainya, seperti Pranata Komputer nantinya dari lembaga BKN, PPPK akan mendapat gaji 8,1 juta sampai 9,4 juta. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/012974832/cpns-2023-kapan-dibuka-simak-perubahan-jadwal-pendaftarannya-setelah-diumumkan-oleh-bkn">CPNS 2023 Kapan Dibuka? Simak Perubahan Jadwal Pendaftarannya Setelah Diumumkan oleh BKN</a> PPPK dengan jabatan Pustakawan&nbsp; dengan jabatan Ahli Pratama akan mendapat gaji minimal 8 juta sampai 9 juta. Untuk PPPK dengan spesifikasi Terampil, jabatan fungsional Arsiparis Nanti di BKN akan mendapat gaji&nbsp; 6, 5 juta&nbsp; sampai 7,7 juta. Sedangkan untuk jabatan terampil lainnya, seperti Pranata Komputer saat bekerja akan mendapat gaji 6,5 juta sampai 7,7 juta. Selanjutnya untuk Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur di BKN saat diterima menjadi PPPK akan digaji 6,5 juta sampai 7,7 juta. Pendaftaran PPPK saat ini untuk BKN masih dibuka, dan informasi pendaftaran masih gencar disosialisasikan hingga tanggal (30/9) mendatang. Selepas tanggal (30/9) BKN sudah tidak melakukan sosialisasi dan fokus untuk menerima pendaftaran bagi peserta yang tertarik menjadi PPPK di lembaga pegawai itu. Resminya, pembukaan pendaftaran PPPK BKN, menurut laman&nbsp;<a href="http://bkn.co.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://bkn.co.id&amp;source=gmail&amp;ust=1695183218780000&amp;usg=AOvVaw0v49F9bxt3VclA8CoVAhLu">bkn.co.id</a>&nbsp;sudah dibuka , dan baru akan ditutup hingga (9/10) mendatang.***&nbsp;

BKN membuka kesempatan bagi tenaga teknis PPPK 2023, intip gaji dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah.

BKN Membuka Kesempatan Bagi Tenaga Teknis PPPK 2023, Segini Gaji dan Tanggung Jawab yang Diterima

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211005-WA0031-1.jpg" alt="Ilustrasi tahap seleksi PPPK. Dok JawaPos.com " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tahap seleksi PPPK. Dok JawaPos.com </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tenaga teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pekan depan. Yakni pada 2-4 April.  Total sebanyak 2.002 peserta akan mengikuti seleksi kompetensi PPPK tenaga teknis tersebut. Untuk itu, Khofifah mengimbau agar seluruh peserta memperhatikan segala detail aturan dan juga mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dengan baik.  ”Jangan lupa membawa dokumen penting seperti KTP, KK, kartu peserta, dan pensil. Jangan sampai terlambat karena akan otomatis dianggap gugur,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis  (30/3).  ”Khusus penyandang disabilitas, apabila memerlukan bantuan untuk pendampingan bisa segera menghubungi panitia melalui email p3dasi.bkd@jatimprov.go.id dan sertakan nomor HP yang dapat dihubungi. Karena pengantar tidak boleh mendampingi selama di lokasi ujian,” lanjut Khofifah.  Sebanyak 2.002 peserta tersebut akan memperebutkan 442 formasi yang tersebar di 59 unit kerja perangkat daerah. Jumlah formasi tersebut meliputi 60 nomenklatur jabatan fungsional di semua jenjang pendidikan, antara lain 300 alokasi formasi sarjana, 50 alokasi diploma, dan 92 alokasi SMA/SMK.

Seleksi Kompetensi PPPK Pemprov Jatim, Peserta Wajib Bawa Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Jogjakarta mendapatkan alokasi 251 formasi untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2022. Seleksi terbagi dalam beberapa kelompok yaitu tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan guru dengan alokasi formasi terbanyak.  ”Ketetapan jumlah formasi untuk seleksi sudah ada, tetapi waktu pelaksanaan seleksi masih menunggu informasi. Sampai sekarang belum ada jadwal yang ditetapkan,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Jogjakarta Dedi Budiono seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Dari 251 formasi yang sudah ditetapkan tersebut, 189 di antaranya adalah untuk jabatan guru, 39 tenaga kesehatan, dan sisanya adalah tenaga teknis. Mereka akan tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah.  Meskipun demikian, lanjut Dedi Budiono, dari 189 formasi guru yang ditetapkan, seluruhnya sudah langsung terisi pendaftar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tahun sebelumnya. ”Khusus untuk guru, tidak ada seleksi tetapi kami memakai hasil seleksi P3K tahun sebelumnya karena seluruh peserta sudah memenuhi passing grade,” terang dia.  Dengan demikian, menurut dia, untuk formasi guru hanya tinggal menunggu pengangkatan saja. ”Ini berdasar keputusan terbaru dari Menpan RB, yaitu peserta yang sudah lolos passing grade tinggal diangkat saja. Sedangkan untuk formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis masih akan dilakukan seleksi,” papar Dedi Budiono.  Menurut Dedi, pada tahun lalu, tidak semua peserta P3K formasi guru diangkat menjadi P3K meskipun lolos passing grade karena belum ada kuota. ”Sekarang sudah ada kuota sehingga bisa masuk untuk diangkat,” tutur Dedi Budiono.  Sedangkan untuk formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis, kualifikasi pendidikan yang menjadi syarat untuk mengikuti seleksi P3K harus sesuai dengan rumpun jabatan yang dilamar meskipun tidak semuanya membutuhkan kualifikasi lulusan S1 tetapi ada pula untuk lulusan SMA atau sederajat.  Dedi menambahkan, seleksi P3K tersebut untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Jogjakarta. Secara umum, kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Jogjakarta bersifat dinamis.  ”Jika kompetensi pegawai sudah semakin membaik, dimungkinkan jumlah SDM yang dibutuhkan bisa berkurang karena satu pegawai bisa menangani lebih dari satu pekerjaan terlebih ada dukungan perkembangan teknologi,” ucap Dedi Budiono.  Namun demikian, khusus untuk kebutuhan guru, jumlah formasi yang diajukan biasanya disesuaikan dengan jumlah guru yang pensiun karena guru tidak bisa digantikan teknologi. Misalnya, guru mata pelajaran tertentu apabila pensiun tidak bisa digantikan dengan guru dari mata pelajaran lain. Oleh karena itu, jumlah kebutuhan guru di Kota Jogjakarta relatif dinamis.

Pemkot Jogjakarta Buka 251 Formasi Seleksi PPPK 2022, Terbanyak Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gara-gara-pelaksanaan-skd-molor-jadwal-seleksi-cpns-direvisi_m_.jpg" alt="Peserta membaca buku saat menunggu dimulainya Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk CPNS di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat (26/10). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peserta membaca buku saat menunggu dimulainya Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk CPNS di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat (26/10). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak ada rekrutmen tenaga administratif pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah memutuskan untuk melakukan moratorium. Pertimbangannya, perbandingan jumlah pegawai tenaga administratif dengan pelaksana teknis tidak berimbang.  Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, jumlah PNS di seluruh Indonesia saat ini 4.287.526 orang. Dari jumlah itu, 1.672.135 pegawai (39 persen) merupakan tenaga pelaksana administrasi. PNS tenaga teknis hanya 15 persen atau 643.129 pegawai.  Perbandingan jumlah tersebut dinilai tidak proporsional. ”Kita ini mau ngomong birokrasi yang berkelas dunia. Tapi, yang mikir (tenaga ahli/pelaksana teknis, Red) cuma sedikit,” ungkap Bima saat ditemui seusai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen kemarin (18/11).  Karena itu, BKN bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sepakat melakukan moratorium rekrutmen tenaga administratif. ”Sudah terlalu banyak,” ucapnya.  Apalagi mengingat pengelolaan data, dokumen, dan administrasi birokrasi ke depan berbasis teknologi. Jumlah tenaga administratif yang dibutuhkan pun semakin sedikit.  ”Mungkin 5 persen (dari jumlah PNS se-Indonesia, Red) saja sudah cukup,” tutur Bima.  Sampai kapan moratorium rekrutmen tenaga administratif itu berlaku? Bima tidak menyebutkan waktu secara detail. Hanya mengatakan hingga jumlahnya proporsional. Artinya, bergantung seberapa banyak instansi yang menggunakan SPBE (sistem pemerintah berbasis elektronik).  Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menuturkan, moratorium rekrutmen CPNS tenaga administratif tidak hanya berlaku tahun ini. ”Terus. Sampai jumlahnya nanti proporsional,” jelasnya.  Saat ini, kata dia, pemerintah membutuhkan rekrutmen yang tepat untuk mewujudkan birokrasi yang efisien. Artinya, dibutuhkan banyak tenaga teknis dengan keahlian yang sesuai untuk mempercepat pelayanan. Hal itu juga sesuai dengan salah satu prioritas kerja Presiden Joko Widodo untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Termasuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.  ”Maka, penerimaan CPNS tahun ini diprioritaskan untuk tenaga guru, kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Tidak menerima tenaga administratif,” jelas alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu.  Berdasar laporan evaluasi BKN, ungkap Tjahjo, Indonesia kekurangan guru dengan status PNS. Dibutuhkan setidaknya tiga tahun agar jumlahnya benar-benar memenuhi. Sebab, jumlah guru yang pensiun dan yang diangkat hampir sama. Sementara itu, kepala daerah hingga kepala sekolah dilarang mengangkat honorer. Perawat pun demikian.  Kemudian, daerah-daerah juga membutuhkan tenaga teknis untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sebut saja tenaga penyuluh pertanian, peternakan, dan ahli teknologi informasi (TI).  Dengan komposisi PNS yang didominasi tenaga administratif saat ini, praktis program visi dan misi presiden tidak akan berjalan optimal. ”Fenomena yang terjadi saat ini, banyak tenaga administratif yang difungsikan sebagai tenaga teknis. Itu kan tidak pas. Berarti tidak profesional dong,” kata politikus PDIP tersebut.  Selain itu, saat ini Tjahjo sedang berusaha merampingkan pejabat struktural eselon di birokrasi kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.  Menurut Tjahjo, itu memang tidak mudah. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Pengalihan jabatan struktural ke fungsional juga harus setara. Termasuk menilik aspek tunjangan dan gaji.  Dalam surat edaran Menteri PAN-RB Nomor 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi, Tjahjo menyebutkan, ada posisi atau jabatan yang tidak bisa dirampingkan begitu saja. Yakni, jika memiliki tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran maupun barang dan jasa. Kemudian, jika jabatan tersebut memiliki tugas yang berkaitan dengan otoritas, legalisasi, pengesahan, dan persetujuan dokumen.  ”Juga yang bersifat khusus berdasarkan usulan kementerian/lembaga dan pemda yang dirasa perlu dan terkait pelayanan masyarakat,” terangnya.  Itu juga sebagaimana usulan yang disepakati anggota Komisi II DPR dalam RDP kemarin. Misalnya, posisi camat dan lurah. Peran jabatan itu sangat dibutuhkan lantaran bersentuhan langsung dengan masyarakat.  ”Pemerintahan skala kecil seperti camat dan lurah harus diperkuat,” kata anggota Komisi II Johan Budi S.P.  Tjahjo mengungkapkan, dalam pertemuan dengan perwakilan kementerian/lembaga pada Jumat pekan lalu (15/11), malah ada yang meminta untuk menghapus beberapa posisi eselon I dan II.  Mantan menteri dalam negeri itu meminta setiap instansi mengidentifikasi unit kerja yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya ke fungsional.  Hasil identifikasi dan pemetaan dilaporkan ke Kementerian PAN-RB, dilakukan paling lambat minggu ke-4 Desember 2019. Jika berjalan sesuai rencana, diharapkan proses transformasi bisa dijalankan paling lambat pekan ke-4 Juni 2020.

Stop Sementara Rekrutmen Tenaga Administratif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perbanyak-tenaga-teknis-jawa-barat-ajukan-500-formasi-penerimaan-cpns_m_.jpg" alt="Ilustrasi PNS." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengajukan 500 formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018. Saat ini Jabar lebih memperbanyak penerimaan terhadap tenaga teknis. Formasi tersebut telah diajukan lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), sehingga saat ini masih dalam tahapan proses. "Kita umumnya di Jabar diarahkan untuk bidang-bidang teknis karena administrasif cukup banyak. Yakni yang lebih teknis apakah medis atau guru yang paling dibutuhkan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar, Iwa Karniwa di Bandung, Jumat (24/8). Dengan bergantinya MenPAN RB tidak ada masalah dalam proses atau pelaksanaan penerimaan CPNS. Karena dipastikan sebelumnya sudah dilakukan konsolidasi. "Alhamdulillah tidak ada (kendala), hanya mungkin Pak Menteri baru (Komjen Syafruddin) perlu ada konsolidasi. Apabila ada pejabat yang baru akan dilakukan konsolidasi, tapi setelahnya akan ada satu percepatan," ujarnya. Pemprov Jabar mengimbau kepada masyarakat Jabar jika berminat daftar CPNS bisa langsung dicek di Website KemenPAN RB. Proses penerimaan dan seleksi pjn akan dilakukan secara transparan dan terbuka. Sehingga kecil kemungkinan adanya kecurangan. "Karena proses menggunakan satu sistem, pada saat tes tertulis saat itu juga diketahui apa nilainya. Sehingga kecurangan bisa dihindari," paparnya. Untuk diketahui, sekitar 2.000-3.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabar pensiun pertahunnya, termasuk para guru. Namun penerimaan jauh lebih kecil dibandingkan pensiun. Menurut Iwa, kebijakan tersebut karena pemerintah saat ini lebih mengedepankan kualitas ASN dibanding kuantitas. Terlebih jika lebih sedikit maka anggaran belanja pun berkurang. "Hal itu supaya anggaran belanja pegawai semakin lama semakin menurun. Tapi kapasitas atau kualitas ASN ditingkatkan sehingga walaupun ada yang berkurang tugas pokok dan fungsi kinerja lebih tinggi," pungkasnya.

Perbanyak Tenaga Teknis, Jawa Barat Ajukan 500 Formasi Penerimaan CPNS

tenaga teknis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tenaga teknis

Berita Terkini