<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/13/image-2-1762275687.png" alt="Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono didampingi Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar saat mengunjungi SMP Negeri 193, Kelurahan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, Jumat. (ANTARA/HO)" width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono didampingi Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar saat mengunjungi SMP Negeri 193, Kelurahan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, Jumat. (ANTARA/HO)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi bullying atau perundungan sudah sering kali terjadi di lingkungan sekolah dan harus dicegah dengan melibatkan semua pihak sekolah. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menginstruksikan guru dan tenaga pendidik, agar lebih intesif melakukan pengawasan guna mencegah aksi perundungan di kalangan siswa di sekolah. "Saya titip setiap sekolah tidak ada lagi bullying. Mulai sekarang dikontrol dan dicek," tegas Heru saat berkunjung ke SMP Negeri 193, Kelurahan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, Jumat (13/10). Pj Gubernur DKI itu dengan tegas melarang aksi perundungan terjadi di seluruh sekolah di DKI Jakarta. Dinas Pendidikan secara berkesinambungan akan melakukan pengawasan (monitoring) untuk memastikan sekolah-sekolah menjalankan kebijakan untuk mencegah terjadinya perundungan. Dalam kesempatan itu, Heru juga menyapa guru dan siswa serta memberikan semangat agar terus berprestasi. Dia juga berpesan kepada para siswa SMP Negeri 193, agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat. "Setiap sekolah ada kantin, setiap anak diwajibkan membawa bekal, hindari jajanan yang kurang sehat," ujar Heru. Selain itu, pesan lainnya Heru mengatakan siswa harus semangat dan fokus belajar dengan tetap mentaati peraturan sekolah supaya kegiatan belajar mengajar berjalan optimal. "Para siswa harus belajar dengan baik, menjaga kesehatan, turuti nasihat-nasihat guru, seperti saat jam masuk sekolah harus masuk sekolah dan tidak boleh merokok," ujarnya.

Guru dan tenaga pendidik diinstruksikan agar lebih intesif melakukan pengawasan guna mencegah aksi perundungan di kalangan siswa di sekolah.

Pj Gubernur DKI Minta Sekolah Intens Lakukan Pencegahan Bullying pada Siswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/08/Doc2-500731330.jpg" alt="Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Zulfikri Anas M Ed mendukung inovasi pembelajaran yang meningkatkan kualitas tenaga pengajar di ekosistem pendidikan Indonesia." width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Zulfikri Anas M Ed mendukung inovasi pembelajaran yang meningkatkan kualitas tenaga pengajar di ekosistem pendidikan Indonesia.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&ndash;Era Society 5.0 tak hanya menjadi tantangan baru bagi dunia industri, terlebih ekosistem pendidikan. Tenaga pengajar dituntut segera beradaptasi dengan produk-produk digital. Guru dan mentor bahkan harus mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Melihat kebutuhan itu, Compass Publishing Indonesia berinovasi untuk semakin memberdayakan para pahlawan pendidikan. &rdquo;Kami berupaya memberikan layanan produk pendidikan sesuai karakteristik Society 5.0. Humanity skills dikombinasikan dengan teknologi. Dalam website yang kami launching hari ini, banyak materi yang dapat menunjang kebutuhan itu,&rdquo; ungkap Project &amp; Marketing Manager Compass Publishing Indonesia Femikhirana SE CDS. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/08/Doc22-3525884729.jpg" alt="Para tamu undangan grand launching, termasuk Nana Padmosaputra, M. Psi, Zulfikri Anas, M. Ed, dan Dave Jephcott, bersemangat menyambut era Society 5.0." width="100%">
<figcaption>Para tamu undangan grand launching, termasuk Nana Padmosaputra, M. Psi, Zulfikri Anas, M. Ed, dan Dave Jephcott, bersemangat menyambut era Society 5.0.</figcaption>
</figure> Pada momen grand launching kemarin (7/7), digelar pula webinar bersama Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Zulfikri Anas M Ed. Dia mengutip konsep berpikir Ki Hadjar Dewantara bahwa proses pendidikan harus didasarkan pada asas kemerdekaan. &rdquo;Bukan lagi mendikte anak dan menjadikan mereka pendengar yang pasif,&rdquo; tutur Zulfikri. Anak pada era Society 5.0 juga harus berpikir multivariabel agar tidak gagap digital. Kebutuhan-kebutuhan itu sudah dirangkum Compass Publishing Indonesia dalam bentuk kelas ajar untuk para guru dan mentor di website resmi. Hadir pula secara online dalam grand launching kemarin adalah content creator Cak Dave. (nad/c17/kkn)

Guru dan mentor dituntut harus mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran pada Era Society 5.0

 Usung Digitalisasi dan Karakter Intelektual Ekosistem Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/Kadindik-Surabaya-Yusuf-Masruh-1-1101073660.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh. (ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh. (ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengusulkan penambahan tenaga pengajar melalui perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kepada pemerintah pusat, dikutip dari ANTARA. "Kemarin kan sudah ada 1.513 usulan yang masih diproses. Terus untuk kuota tahun ini masih menunggu dari kementerian," kata&nbsp;Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh&nbsp;sebagaimana dikutip dalam siaran pers pemerintah kota di Surabaya, Jumat (5/5). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/01571976/ditahan-imbang-udinese-1-1-napoli-resmi-raih-scudetto">Ditahan Imbang Udinese 1-1, Napoli Resmi Raih Scudetto</a> Yusuf&nbsp;menyampaikan bahwa dinas mengusulkan penambahan tenaga pengajar karena saat ini jam kerja guru-guru di Surabaya sudah melampaui 24 jam dalam sepekan. "Sekarang kan ada yang 28 sampai 30 jam dalam seminggu," katanya. "Tugas guru itu kan bukan hanya mengajar, tetapi juga harus menyiapkan materi, badan harus fit juga. Lain dengan staf. Kalau jam mengajar guru terlalu banyak kan kasihan," ia menambahkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01571975/gemuk-dan-lebih-pendek-dari-sitha-marino-bastian-steel-tetap-pede">Gemuk dan Lebih Pendek dari Sitha Marino, Bastian Steel Tetap Pede</a> Ia mengatakan bahwa dinas mengusulkan penambahan tenaga pengajar untuk tingkat&nbsp;sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). "Kurang lebih kebutuhan guru SD dan SMP sekitar 800-an. Insya Allah sudah kami ajukan, koordinasikan, dan hitung bersama dengan bagian keorganisasian juga," katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ternyata-hoax/01571957/kkb-klaim-sandera-prajurit-tni-dan-bunuh-16-prajurit-kopassus-kapendam-tidak-benar">KKB Klaim Sandera Prajurit TNI dan Bunuh 16 Prajurit Kopassus, Kapendam: Tidak Benar</a> Setelah penambahan tenaga pengajar melalui perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK,&nbsp;Yusuf&nbsp;mengatakan, para guru diharapkan bisa menjalankan tugas secara optimal.

Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengusulkan penambahan tenaga pengajar melalui perekrutan pegawai pemerintah.

Dinas Pendidikan Kota Surabaya Usulkan Penambahan Tenaga Pengajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/WhatsApp-Image-2023-05-04-at-181055-1632689873.jpg" alt="Jam mengajar tenaga pengajar di Kota Surabaya sudah melebihi batas." width="100%">
<figcaption>Jam mengajar tenaga pengajar di Kota Surabaya sudah melebihi batas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya mengusulkan penambahan tenaga pengajar melalui seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ke pemerintah pusat. Tujuan penambahan tenaga pengajar di Surabaya melalui seleksi PPPK tersebut untuk efektivitas waktu dalam mengajar. Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, penambahan tenaga pengajar akan diusulkan dan menunggu instruksi dari pemerintah pusat. &rdquo;Kemarin kan ada 1.513 nanti proses, terus untuk kuota tahun ini masih menunggu dari kementerian,&rdquo; kata Yusuf, Kamis (4/5). Yusuf mengaku, kebutuhan tenaga pengajar di Surabaya masih banyak. Alasannya, jam mengajar guru pada saat ini dinilai sudah overload (berlebihan). Idealnya, menurut dia, guru mengajar dalam sepekan selama 24 jam. Namun, saat ini guru di Surabaya mengajar lebih dari ketentuan tersebut. &rdquo;Sekarang kan ada yang 28 sampai 30 jam dalam seminggu, karena tugas guru itu kan bukan hanya mengajar, tetapi juga harus menyiapkan materi, badan harus fit juga. Lain dengan staf, kalau jam mengajar guru terlalu banyak kan kasihan,&rdquo; ujar Yusuf. Yusuf berharap, agar jam mengajar guru lebih efektif, akan mengusulkan penambahan tenaga pengajar melalui seleksi PPPK ke pemerintah pusat. Rencananya, Yusuf mengusulkan tenaga pengajar untuk mengisi kekosongan di tingkat SD dan SMP. &rdquo;Kurang lebih kebutuhan guru SD dan SMP sekitar 800-an. Insya Allah sudah kami ajukan, koordinasikan, dan hitung bersama dengan bagian keorganisasian juga,&rdquo; papar Yusuf.

Dinas Pendidikan Surabaya usulkan penambahan tenaga pengajar melalui seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)

Jam Mengajar Guru Overload, Pemkot Surabaya Usulkan Tambah Tenaga Pengajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/guru-tidak-tetap-dapat-insentif-rp-17-jutabulan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Guru honorer. (Fisca Tanjung/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Guru honorer. (Fisca Tanjung/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin kembali mengusulkan perekrutan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) kepada pemerintah pusat pada 2023. &rdquo;Jumlahnya yang kita usulkan lagi itu kuotanya sebanyak 422 guru P3K,&rdquo; kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Rabu (3/5). Dia menyampaikan, guru-guru yang diusulkan untuk direkrut sebagai P3K adalah guru-guru yang tidak lolos dalam seleksi penerimaan guru P3K tahap pertama. &rdquo;Kami harap ada kesempatan lagi bagi mereka mengikuti seleksi kedua. Ini kita tunggu persetujuannya dari pemerintah pusat,&rdquo; ujar Nuryadi dia. Nuryadi mengatakan, Kota Banjarmasin pada 2022 mendapat kuota merekrut 1.300 guru P3K. Tapi hanya 878 guru honorer peserta seleksi yang lolos menjadi guru P3K. &rdquo;Semoga disetujui tambahan yang kita usulkan untuk sisa kuota yang kemarin itu masih 422 P3K, sebab masih banyak guru honorer yang harus diberi kesempatan jadi P3K untuk kesejahteraan mereka,&rdquo; tutur Nuryadi. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina&nbsp;telah menyampaikan komitmen pemerintah kota untuk mengusulkan perekrutan guru dan perawat P3K ke pemerintah pusat setiap tahun.​​​​​​​ &rdquo;Tahun lalu kan kita sudah buka rekrutmen P3K sebanyak 1.300 orang, semuanya guru. Meskipun yang berhasil lolos kan sebanyak 878 orang,&rdquo; terang Ibnu Sina. Dia berharap guru honorer yang belum lolos seleksi penerimaan P3K bisa kembali mendapat kesempatan untuk mengikuti perekrutan. Wali Kota menyampaikan, pemerintah kota berkomitmen mengupayakan peningkatan&nbsp;kesejahteraan&nbsp;guru.

Pemkot Banjarmasin kembali mengusulkan perekrutan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) kepada pemerintah pusat pada 2023

Pemkot Banjarmasin Kembali Usulkan Rekrut Guru P3K

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/boleh-ke-sekolah.jpg" alt="Guru memberikan materi saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) kepada siswa kelas XI secara daring di SMA Negeri 8 Jakarta, Senin (13/7/2020). Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sekolah tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkunga" width="100%">
<figcaption>Guru memberikan materi saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) kepada siswa kelas XI secara daring di SMA Negeri 8 Jakarta, Senin (13/7/2020). Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sekolah tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkunga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 yang belum berakhir mengharuskan para pengajar untuk memindahkan sekolah offline ke lingkungan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau hibrid. Metode ini terbilang sedikit atau bahkan tanpa persiapan sama sekali. Selain aspek teknis dari perubahan tersebut, nyatanya para pelaku kejahatan siber juga turut menargetkan sektor ini. Secara global, jumlah total serangan DDoS meningkat 80 persen pada kuartal pertama 2020 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019.  Selain itu, serangan terhadap sumber daya pendidikan (educational resources) menjadi penyumbang cukup besar terhadap peningkatan tersebut. Pada medio Januari dan Juni 2020, jumlah serangan DDoS yang memengaruhi sumber daya pendidikan meningkat setidaknya 350 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada 2019 berdasarkan laporan terbaru dari perusahaan keamanan siber <a href="https://www.jawapos.com/tag/kaspersky/">Kaspersky</a>.  Dalam serangan penolakan layanan (DoS), para pelaku kejahatan siber berusaha membanjiri server jaringan dengan permintaan layanan sehingga server terhenti dan menolak akses pengguna. Serangan DDoS termasuk sangat merusak karena dapat berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu, sehingga menyebabkan gangguan pada operasi organisasi pendidikan tertentu. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/07/12/2020/prediksi-ancaman-siber-buat-2021-kaspersky-tak-lebih-baik-dari-2020/">Prediksi Ancaman Siber Buat 2021, Kaspersky: Tak Lebih Baik Dari 2020</a></li> </ul> Dalam kasus sumber daya pendidikan, itu akan menolak akses siswa dan staf menuju materi penting. Kaspersky Security Network (KSN) juga menunjukkan lonjakan tajam dalam jumlah pengguna di Asia Tenggara yang menghadapi ancaman yang menyamar sebagai platform E-Learning dan konferensi video selama tiga kuartal pertama tahun 2020.  Aplikasi dan alat tersebut termasuk Moodle, Zoom, edX, Coursera, Google Meet, Google Classroom, dan Blackboard. Dari hanya 131 pengguna yang terpengaruh pada Januari hingga Maret 2020, kuartal kedua menunjukkan solusi Kaspersky melindungi sebanyak 1.483 pengguna unik di Asia Tenggara dari ancaman online yang terkait dengan pendidikan virtual dan aplikasi konferensi video online, ini merupakan peningkatan sebesar 1032 persen dalam skala perbandingan per kuartal.  Perusahaan keamanan siber global ini juga memantau sedikit penurunan hingga 1.166 pengguna hampir terinfeksi malware di kuartal ketiga. Dapat dicatat bahwa sebagian besar tindakan lockdown di Asia Tenggara diterapkan pada akhir bulan Maret.  “Peningkatan empat digit dalam jumlah pengguna yang kami amankan dari berbagai ancaman online membuktikan bahwa pelaku kejahatan siber sangat menyadari betul akan celah baru yang dapat mereka manfaatkan untuk membidik sektor pendidikan yang sudah memikul beban cukup berat sebelumnya," ungkap Yeo Siang Tiong, General Manager untuk Asia Tenggara di Kaspersky.  Menurutnya transisi online yang dipaksakan namun diharuskan ini telah membuat para pengajar kewalahan dan khawatir, yang juga berarti mereka lebih rentan menjadi mangsa trik rekayasa sosial yaitu sebuah metode lama namun efektif, seperti phishing dan scam.  Terkait temuan tersebut, Kaspersky menyarankan langkah-langkah tentang bagaimana para pengajar dapat meningkatkan keamanan online. Pertama, pelajari tentang alat yang digunakan. Ketahui kemampuan dan fiturnya sebaik mungkin, dengan membaca seluruh petunjuk, mempelajari antarmuka, dan mencari di internet untuk panduan konfigurasi. Pastikan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh institusi.  Alat penunjang yang dipilih untuk menyelenggarakan kelas harus nyaman, baik bagi guru dan siswa. Lebih banyak alat tidak selalu berarti memberikan pengalaman yang lebih baik. Sebelum memulai kelas, pastikan memiliki alat yang memadai untuk pekerjaan itu dan seluruh peserta dalam proses pendidikan merasa nyaman menggunakannya. Kaspersky juga menyarankan untuk merapkan kata sandi unik untuk setiap layanan.  Untuk setiap akun, memerlukan satu kata sandi unik. Tentu saja, semua kata sandi harus kuat, cukup panjang dan kompleks. Lindungi akun edukasi, perhatikan baik-baik akun yang digunakan untuk tujuan pendidikan.  Penting juga untuk para tenaga pengajar memahami cara mengenali email phishing dan upaya phishing dari email resmi dan pesan yang mungkin dikirim oleh layanan resmi.  Situs phishing seringkali berisi kesalahan, tata letak tidak selaras, dan tautan keliru, walaupun begitu, terkadang para pelaku kejahatan siber berhasil membuat laman phishing yang tidak dapat dibedakan dari aslinya dan lindungi setiap perangkat dengan solusi keamanan siber yang andal dan terpercaya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iOP6WXpGIZo

Para Tenaga Pangajar Dituntut Waspadai Ancaman Siber Saat PJJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Guru-Dery.jpg" alt="Ilustrasi seorang guru tengah melakukan aktivitas mengajar beberapa waktu lalu sebelum ada Pandemi Covid-19." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seorang guru tengah melakukan aktivitas mengajar beberapa waktu lalu sebelum ada Pandemi Covid-19.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2020-2021, Indonesia diprediksi akan kekurangan sekitar 960 ribu guru.  Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian pun meminta agar pihak Kemendikbud melakukan berbagai terobosan dalam pemenuhan jumlah guru di Indonesia.  “Permasalahan manajemen guru hingga saat ini belum terselesaikan, antara lain masalah kekurangan guru, guru honorer dengan pendapatan yang kurang layak, serta ketidakjelasan kasus guru honorer K2. Ini harus kita prioritaskan,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (10/7).  Bagi guru yang sudah mengabdikan dirinya lebih dari sepuluh tahun, dia meminta pemerintah tidak mengabaikan. Kemendikbud perlu membuat mekanisme untuk mengapresiasi pengabdian jasa para tenaga didik yang sudah lebih dari sepuluh tahun tersebut.  “Kami mengerti bahwa Kemendikbud mengutamakan kualitas dengan merekrut guru dari lulusan-lulusan terbaik dan nilai ujian tertinggi. Namun demikian, harus dipikirkan adanya kompensasi dan penghargaan bagi para guru honorer yang sudah lama mengabdi, namun belum dapat lolos seleksi,” jelas dia.  Menurutnya, salah satu kendala kekurangan guru ialah koordinasi antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang tidak aktif.  "Saya sering dapat keluhan dari daerah bahwa BKD kurang proaktif dalam mendata dan menampung aspirasi dari guru honorer. Jika ditanya, mereka jawab hanya menunggu arahan pusat. Sebaiknya BKN lebih meningkatkan lagi pemantauan atas kinerja Badan Kepegawaian di daerah,” ucapnya.  Terakhir, Hetifah meminta adanya penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi perekrutan guru dan tenaga kependidikan. “Ada tenaga honorer bodong yang tercatat, sementara banyak guru honorer asli yang telah mengabdi bertahun-tahun justru tidak tercatat karena kurang memiliki kedekatan dengan pihak-pihak tertentu. Saya harap ke depannya ini tidak terjadi, dan teknologi bisa dimanfaatkan untuk mengatasi itu,” pungkasnya.  Sebelumnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud Iwan Syahril mengatakan, pada tahun 2020-2021 ini, Indonesia diprediksi akan kekurangan sekitar 960.000 guru. Namun demikian, perekrutan tenaga pengajar tidak boleh sembarangan.  “Guru yang mengajar perlu status kepegawaian yang jelas serta kualitas yang baik. Guru honorer akan kami beri kesempatan mengikuti tes CPNS maupun PPPK. Mereka yang terdaftar di dapodik dan lulusan PPG yang berminat boleh ujian ini, dan kita bantu dengan bahan persiapan ujian. Ada kesempatan mengulang hingga 3 kali jika belum berhasil,” paparnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OFdFLNRMpKk  https://www.youtube.com/watch?v=m18u_GdhvAc  https://www.youtube.com/watch?v=WrXe3krii-s

Kemendikbud Diminta Tuntaskan Masalah Kekurangan 960 ribu Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/minim-tenaga-pengajar-9-perguruan-tinggi-swasta-ditutup_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Alasan PTS itu ditutup lantaran tidak ada dosen yang mengajar. Selain itu, jumlah mahasiswanya yang juga tidak sesuai persyaratan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Alasan PTS itu ditutup lantaran tidak ada dosen yang mengajar. Selain itu, jumlah mahasiswanya yang juga tidak sesuai persyaratan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui Lembaga Layanan Dikti menutup sembilan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumatera Utara. Salah satu alasannya karena minimnya <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/11/02/2019/ciptakan-tas-laptop-multifungsi-mahasiswa-uns-diganjar-penghargaan" target="_blank">tenaga pengajar</a> di PTS tersebut.  Sembilan PTS yang ditutup antara lain: Politeknik Profesional Mandiri, Politeknik Trijaya Krama, Akubank Swadaya Medan. Lalu <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/11/02/2019/ciptakan-tas-laptop-multifungsi-mahasiswa-uns-diganjar-penghargaan" target="_blank">Sekolah Tinggi Kelautan </a>dan Perikanan Indonesia, Politeknik Tugu 45 Tebingtinggi, Akbid Eunice Rajawali Binjai, Akademi Manajemen Ilmu Komputer Medan, serta Akademi Kebidanan Takasima Kabanjahe dan Akademi Keperawatan Takasima Kabanjahe. "Kalau kedua yang terakhir ini, Akbid dan Akper Takasima Kabanjahe dilakukan penutupan, memang permintaan atas yayasan tersebut," ungkap Kepala <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/11/02/2019/ciptakan-tas-laptop-multifungsi-mahasiswa-uns-diganjar-penghargaan" target="_blank">Lembaga Layanan Dikti</a> Sumut Dian Armanto, Rabu (13/2).  Alasan PTS itu ditutup, kata Dian, lantaran tidak ada dosen yang mengajar. Selain itu, jumlah mahasiswanya yang juga tidak sesuai persyaratan dan <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/11/02/2019/ciptakan-tas-laptop-multifungsi-mahasiswa-uns-diganjar-penghargaan" target="_blank">sarana prasarana</a> yang kurang memadai.  Selain sembilan PTS itu, Lembaga Layanan Dikti tidak menutup kemungkinan menutup yang lainnya yang juga bermasalah. "Kemarin kita sudah kirim surat ke Dikti, untuk memverifikasi dan mendatangkan  tim Evaluasi Kerja Akademik (EKA) untuk memeriksa <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/11/02/2019/ciptakan-tas-laptop-multifungsi-mahasiswa-uns-diganjar-penghargaan" target="_blank">belasan perguruan tinggi </a>lainnya," ujarnya. Ada 19 PTS lagi yang akan dilakukan verifikasi. Jika tidak layak dan <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/11/02/2019/ciptakan-tas-laptop-multifungsi-mahasiswa-uns-diganjar-penghargaan" target="_blank">tidak ada kemajuan</a>, maka akan dilakukan penutupan. "Tahun ini perbaikan mutu secara besar-besaran akan dilakukan. Dikti Sumut sudah menjadi lembaga pemetaan mutu. Karena ada beberapa tugas yakni memfasilitasi pemetaan mutu, <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/11/02/2019/ciptakan-tas-laptop-multifungsi-mahasiswa-uns-diganjar-penghargaan" target="_blank">peningkatan mutu </a>penyelenggaraan, memfasilitasi mutu pengelolaan dan memfasilitasi kesiapan," ujarnya.  Selain itu Dikti juga melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitas peningkatan mutu, serta melaksanakan pengelolaan data dan <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/11/02/2019/ciptakan-tas-laptop-multifungsi-mahasiswa-uns-diganjar-penghargaan" target="_blank">informasi di bidang mutu</a> dan melaksanakan administrasi.  "Kita berharap PTS yang mendapat pembinaan dari tim EKA, segera memperbaiki diri sesuai permintaan Kemenristekdikti," pungkasnya.

Minim Tenaga Pengajar, 9 Perguruan Tinggi Swasta Ditutup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/miris-jawa-barat-kekurangan-50-ribu-guru_m_.jpg" alt="Jawa Barat kekurangan 50 ribu tenaga pengajar atau guru" width="100%">
<figcaption>Jawa Barat kekurangan 50 ribu tenaga pengajar atau guru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah tenaga pengajar atau guru di Jawa Barat dinilai masih sangat minim. Dinas Pendidikan Jawa Barat mencatat hingga saat ini pihaknya kekurangan hingga 50 ribu guru. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi mengatakan&nbsp;hal itu terjadi karena banyaknya tenaga pengajar yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya. Sehingga Jabar kekurangan guru sekitar 14.000 orang untuk SMK, SMA, dan SLB. Jika ditambah dari level TK, SD, dan SMP angkanya bisa mencapai 50 ribu. "Sekarang kami kekurangan guru 14 ribuan guru untuk SMK, SMA, dan SLB, kalau ditambah dengan SD, SMP bisa jadi 3 kali lipat kebutuhannya, tidak kurang dari 50 ribuan untuk se-Jabar. Ini harus secara bertahap ada pengangkatan kalau enggak bisa lebih dahsyat (angka kebutuhannya)," kata Ahmad Hadadi di Gedung Sate Bandung, Senin (26/11). Berdasarkan data, daerah yang paling kekurangan tenaga pengajar adalah bagian Selatan. Karena di sana jumlah PNS nya minim, sehingga sangat mengandalkan dari honorer. "Sangat mengandalkan dari honorer karena guru tidak bisa digantikan dengan teknologi," ujarnya. Selain itu, pihaknya pun akan memprioritaskan guru di beberapa daerah tertinggal atau pelosok. Disdik Jabar akan memberikan apresiasi untuk para guru di daerah tertinggal. "Kami memberikan perhatian dalam persoalan guru dipelosok. kita memberikan apresiasi atau honor untuk daerah itu, terus juga untuk beberapa hal kami prioritaskan guru-guru yang dipelosok untuk mendapatkan penghargaan dari pemerintah kalau ada event-event akan kami prioritaskan," pungkasnya.

Miris, Jawa Barat Kekurangan 50 Ribu Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/miris-jawa-barat-kekurangan-50-ribu-guru_m_-1.jpg" alt="Jawa Barat kekurangan 50 ribu tenaga pengajar atau guru" width="100%">
<figcaption>Jawa Barat kekurangan 50 ribu tenaga pengajar atau guru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah tenaga pengajar atau guru di Jawa Barat dinilai masih sangat minim. Dinas Pendidikan Jawa Barat mencatat hingga saat ini pihaknya kekurangan hingga 50 ribu guru. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi mengatakan&nbsp;hal itu terjadi karena banyaknya tenaga pengajar yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya. Sehingga Jabar kekurangan guru sekitar 14.000 orang untuk SMK, SMA, dan SLB. Jika ditambah dari level TK, SD, dan SMP angkanya bisa mencapai 50 ribu. "Sekarang kami kekurangan guru 14 ribuan guru untuk SMK, SMA, dan SLB, kalau ditambah dengan SD, SMP bisa jadi 3 kali lipat kebutuhannya, tidak kurang dari 50 ribuan untuk se-Jabar. Ini harus secara bertahap ada pengangkatan kalau enggak bisa lebih dahsyat (angka kebutuhannya)," kata Ahmad Hadadi di Gedung Sate Bandung, Senin (26/11). Berdasarkan data, daerah yang paling kekurangan tenaga pengajar adalah bagian Selatan. Karena di sana jumlah PNS nya minim, sehingga sangat mengandalkan dari honorer. "Sangat mengandalkan dari honorer karena guru tidak bisa digantikan dengan teknologi," ujarnya. Selain itu, pihaknya pun akan memprioritaskan guru di beberapa daerah tertinggal atau pelosok. Disdik Jabar akan memberikan apresiasi untuk para guru di daerah tertinggal. "Kami memberikan perhatian dalam persoalan guru dipelosok. kita memberikan apresiasi atau honor untuk daerah itu, terus juga untuk beberapa hal kami prioritaskan guru-guru yang dipelosok untuk mendapatkan penghargaan dari pemerintah kalau ada event-event akan kami prioritaskan," pungkasnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tenaga pengajar

Berita Terkini

Pj Gubernur DKI Minta Sekolah Intens Lakukan Pencegahan Bullying pada Siswa

Usung Digitalisasi dan Karakter Intelektual Ekosistem Pendidikan

Dinas Pendidikan Kota Surabaya Usulkan Penambahan Tenaga Pengajar

Jam Mengajar Guru Overload, Pemkot Surabaya Usulkan Tambah Tenaga Pengajar

Pemkot Banjarmasin Kembali Usulkan Rekrut Guru P3K

Para Tenaga Pangajar Dituntut Waspadai Ancaman Siber Saat PJJ

Kemendikbud Diminta Tuntaskan Masalah Kekurangan 960 ribu Guru

Minim Tenaga Pengajar, 9 Perguruan Tinggi Swasta Ditutup

Miris, Jawa Barat Kekurangan 50 Ribu Guru

Miris, Jawa Barat Kekurangan 50 Ribu Guru

Download Aplikasi JawaPos.com