<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/25/UMKM-25-1297516458.jpg" alt="Ilustrasi sertifkasi tenaga konstruksi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sertifkasi tenaga konstruksi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) meninjau tahap terakhir dari proses lisensi uji kompetensi berupa witness (kesaksian) yang digelar Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia (Hiptasi) di Kampus Universitas Borobudur Jakarta. Witness yang diikuti puluhan asesi tersebut menjadi rangkaian terakhir sebelum Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) mendapatkan aspek legalitas dari BNSP. &rdquo;Witness adalah pelaksanaan uji kompetensi secara nyata. Dalam klausul pedoman pelaksanaan uji kompetensi bagi LSP itu harus disaksikan BNSP sebelum LSP melakukan kegiatan operasional selanjutnya,&rdquo; kata Ade Syaekudin, Asesor Lisensi Kepala dari BNSP, Jumat (15/12). Menurut Ade, tujuan kedatangan pihak BNSP dalam kegiatan witness yang digelar Hiptasi adalah untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan LSP sudah relevan, sesuai perangkat asesmen yang ada. BNSP berharap ke depannya semua profesi tersertifikasi secara nasional, tidak hanya bidang konstruksi. Misal profesi bidang pariwisata, bidang wirausaha, dan lainnya. Itu penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan apa yang diharapkan lembaga masing-masing. &rdquo;Saat ini, BNSP memiliki sekitar 2.300 LSP yang posisinya mengawasi, memastikan, dan memotret, dokumen apakah sudah sesuai dengan yang berlaku di BNSP atau belum,&rdquo; tegas Ade Syaekudin. Sementara itu, Ketua Umum Hiptasi Hengki Hamino mengungkapkan, witness adalah tahap terakhir dari serangkaian proses lisensi sebuah LSP yang pelaksanaannya harus disaksikan asesor BNSP. Alat uji bisa menggunakan portofolio atau menggunakan mekanisme lain lantaran metode uji memang banyak. Hadirnya asesor lisensi BNSP kata Hengki, bertujuan memastikan seberapa siap LSP tersebut beroperasi, baik secara administratif maupun teknis. Selain itu, juga memastikan bagaimana LSP bisa menjamin konsistensi dokumen, konsistensi proses, sebelum BNSP menentukan dan yakin kalau LSP tersebut telah bisa beroperasi sesuai regulasi. &rdquo;Pesertanya adalah asesi atau pemohon sertifikat kompetensi kerja atau SKK. BNSP ingin membuktikan bahwa LSP tersebut benar-benar siap,&rdquo; jelas Hengki Hamino. Setelah melalui proses witness dan para asesi tenaga kerja bidang konstruksi tersebut mendapatkan predikat kompeten dari salah satu LSP di Indonesia, sertifikat kompetensi kerja (SKK) yang diperoleh dapat digunakan untuk melamar pekerjaan baik di dalam maupun luar negeri. Rangkaian uji kompetensi bagi asesi tenaga kerja bidang konstruksi lanjut Hengki, dimulai dari tahap apresiasi, skema kompetensi, pelatihan asesor kompetensi, asesmen, dan terakhir adalah witness.

BNSP meninjau tahap terakhir dari proses lisensi uji kompetensi berupa witness (kesaksian) yang digelar Hiptasi di Universitas Borobudur

Tinjau Tahap Witness Uji Kompetensi Asesi Bidang Konstruksi, BNSP Berharap Semua Profesi Kantongi Sertifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Tenaga-Kerja-Konstruksi-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan proyek konstruksi pembangunan di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (27/6/2020). Pada tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky;at (PUPR) menargetkan sertifikasi kepada 113.900 orang untuk tenaga kerja konstruksi. Fo" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan proyek konstruksi pembangunan di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (27/6/2020). Pada tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky;at (PUPR) menargetkan sertifikasi kepada 113.900 orang untuk tenaga kerja konstruksi. Fo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik lokal, regional, maupun nasional. Apalagi, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di masa pandemi, salah satunya dapat dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur.  Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nanang Handono Prasetyo mengatakan untuk menghasilkan kualitas infrastruktur yang baik, maka diperlukan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang andal dan memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.  Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa setiap tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana diatur pada Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2). Menurutnya, Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya tenaga kerja konstruksi menjadi diperlukan untuk mempersiapkan bonus demografi pada 2024 mendatang.  “Untuk menghadapi bonus demografi tersebut kita harus berbenah dan bersiap diri dari mulai sekarang. Kita mengharapkan, proporsi demografi semestinya terbanyak diisi oleh lulusan Pendidikan menengah keatas yang memiliki kualifikasi untuk bekerja dan berkontribusi di tengah masyarakat,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (8/12).  Nanang menyebut, hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden Republik Indonesia pada periode 2019-2024 yaitu upaya Untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing,  Ia melanjutkan, dukungan itu kemudian dituangkan dalam berbagai kebijakan dan upaya strategis dari Direktorat kompetensi dan Produktivitas Konstruksi yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan dibidang kompetensi dan produktivitas tenaga kerja konstruksi.  Salah satu terobosan yang dibuat untuk mempercepat pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No.129/SE/Dk/2020 Tentang Pemberian Kompetensi Tambahan Dan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan Dan Calon Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik dan Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi.  Ia menambahkan, pada pelaksanaannya diperlukan kerjasama dan dukungan dari seluruh stakeholder terkait, agar setiap kebijakan dapat di implementasikan dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal.  “Kerjasama yang baik akan meningkatkan kinerja pembinaan konstruksi nasional untuk meraih mimpi Indonesia 2045 sebagai Negara yang maju, berdaulat, adil dan makmur melalui pembangunan Infrastruktur yang merata di seluruh tanah air,” tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Cc5XV77zkqc

Hadapi Bonus Demografi, Perlu Sertifikat Kompetensi Tenaga Konstruksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pemerintah-targetkan-sertifikasi-500-ribu-tenaga-konstruksi-tahun-2017_m_152413.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Pemerintah terus mendorong tenaga kontruksi Indonesia untuk meningkatkan keahliannya sehingga mampu bersaing dengan pekerja konstruksi negara tetangga. Sektor konstruksi saat ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi lewat pembangunan infrastruktur yang cukup masif. Tenaga ahli yang terampil di sektor ini akan menjaga kualitas kontruksi yang dibangun. "Kita terus mendorong pekerja meningkatkan skill dan kemampuannya di sektor konstruksi. Selain dari PUPR, kita juga mengajak BUMN dan swasta berinisiatif melakukan sertifikasi para pekerjanya," ujar Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta, Senin (21/8). Tahun ini, pemerintah berharap bisa mensertifikasi 500 ribu tenaga konstruksi di Indonesia. Dari target tersebut, sebanyak 300 ribu orang telah dilakukan sertifikasi hingga akhir Juli 2017. "Sertifikasi bukan hanya merupakan amanat undang-undang, tapi juga harus memberikan manfaat bagi tenaga kerja Indonesiai" imbuh Basuki. Menurutnya, dengan sertifikasi tenaga kerja akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan bisa bekerja di luar negeri karena keahliannya diakui. "Bagi yang sudah bersertifikat namun belum dapat kerja, bisa lapor ke saya. Ini semua yang membedakan dengan tenaga kerja yang tidak bersertifikat." katanya. Basuki menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur nasional menjadi prioritas Presiden Joko Widodo pada periode 2015-2019. Keberhasilan pembangunan bidang PUPR ditentukan oleh kualitas tenaga kerja konstruksi. Tahun 2018, Kementerian PUPR menerima amanat membelanjakan anggaran sebesar Rp 106, 91 triliun. "Hasilnya harus berkualitas," tegas Menteri Basuki. Karena itu, Indonesia butuh jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat dalam jumlah yang besa. Pasalnya, saat ini dari ada 1 juta tenaga kerja konstruksi bersertifikat dari total 7 juta tenaga kontruksi di Indonesia.

Pemerintah Targetkan Sertifikasi 500 Ribu Tenaga Konstruksi Tahun 2017