<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/97a23daf-24ca-430c-8056-1665ba594c92-1790225396.jpeg" alt="Menaker Ida Fauziah saat membuka acara Pembekalan TKM Pemula dan Penandatanganan MoU Bantuan TKM Pemula Tahap III Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (15/11)." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziah saat membuka acara Pembekalan TKM Pemula dan Penandatanganan MoU Bantuan TKM Pemula Tahap III Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (15/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah berharap kepada para penerima bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pemula tahun 2023 agar dapat mengembangkan usahanya dengan berbasis digital. Sebab menurut Menaker, saat ini pengaruh digitalisasi cukup besar dalam sektor perekonomian. Selain itu, perubahan dari sistem konvensional ke digital penting sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis dan operasional TKM menjadi lebih modern. "Saya kira di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini mau tidak mau kita dalam berwirausaha juga harus masuk memanfaatkan kemajuan teknologi digital ini," kata Menaker saat membuka acara Pembekalan TKM Pemula dan Penandatanganan MoU Bantuan TKM Pemula Tahap III Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (15/11). "Sekarang ini marketing dengan terbuka dan benar-benar punya kontribusi untuk berwirusaha. Menurut saya biayanya relatif murah, kecuali yang mahal itu kemampuan atau kompetensi menggunakan digital itu," ucapnya. Acara pembekalan TKM pemula 2023 ini diikuti oleh 667 peserta. Mereka berasal dari wilayah Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat (Bekasi, Depok, Bogor, dan Sukabumi). Pada kesempatan tersebut, Menaker meminta para peserta agar memanfaatkan acara pembekalan ini dengan sebaik--baiknya, yakni dengan menyerap ilmu yang dipaparkan pembicara yang kemudian diterapkan dalam membentuk kelompok usaha dan menjalani wirausahanya. "Saya berharap pembekalan yang diberikan ini benar-benar memicu teman-teman peserta untuk menerjemahkan ke dalam kerja-kerja berikutnya," ucapnya.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah berharap kepada penerima bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pemula agar mengembangkan bisnis digital.

Menaker Harap Penerima TKM 2023 Kembangkan Usaha Berbasis Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/Kemnaker-15-A-3546775813.jpg" alt="Staf Khusus Menaker, Titik Masudah dalam acara pembekalan TKS pendamping TKM Pemula tahap III tahun 2023 di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (14/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Menaker, Titik Masudah dalam acara pembekalan TKS pendamping TKM Pemula tahap III tahun 2023 di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (14/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus meningkatkan kapasitas tenaga kerja sukarela (TKS) pendamping tenaga kerja mandiri (TKM) Pemula dalam upaya menumbuhkan wirausaha baru. Salah satu langkah peningkatan kapasitas pendamping, dilakukan melalui pembekalan TKS pendamping TKM Pemula. "Kapasitas, kapabilitas serta kecakapan TKS dalam mendampingi kelompok wirausaha TKM Pemula sangat menentukan keberhasilan dalam mewujudkan wirausaha baru yang berprospek untuk tumbuh dan berkembang, " kata Staf Khusus (Stafsus) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Titik Masudah saat memberikan pembekalan TKS pendamping TKM Pemula tahap III tahun 2023 di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (14/11/2023). Titik Masudah mengatakan sebagai pendamping, memiliki tiga peran strategis. Pertama, sebagai motivator yang memotivasi TKM Pemula dalam mengembangkan kegiatan usaha.&nbsp; Kedua, sebagai fasilitator yang memfasilitasi TKM Pemula dalam memperluas jejaring kemitraan, akses permodalan dan akses pemasaran. Ketiga, sebagai inovator yang menggerakkan ide-ide pengembangan usaha. "Secara khusus, saya meminta para TKS untuk mengoptimalkan peran sebagai fasilitator guna membantu TKM Pemula dalam menyusun dan menyempaikan laporan pertanggungjawaban bantuan usaha yang telah diterima. Peran TKS sangat penting untuk mendukung agar program TKM Pemula dapat berjalan secara transparan dan akuntabel, " ujar Titik Masudah. Titik berharap kegiatan pembekalan TKS&nbsp; mampu meningkatkan kapasitas TKS dalam melaksanakan tugas sebagai pendamping TKM Pemula. Ia menilai&nbsp; pembekalan TKS ini merupakan bagian penting dalam bisnis proses pendayagunaan TKS.&nbsp;&nbsp; "Saya harapkan pembekalan ini dapat menjadi forum komunikasi dan koordinasi guna mendukung pelaksanaan tugas TKS sebagai pendamping TKM Pemula secara optimal," kata Titik. Tahun 2023, Kemnaker menargetkan pemberdayaan kelompok usaha TKM Pemula sebanyak 11.000 kelompok atau sekitar 110.000 orang. Pada pembekalan tahap III ini, Ditjen Binapenta &amp; PKK menugaskan 181 orang TKS yang tersebar di 118 kabupaten/kota untuk mendampingi 2.767 TKM Pemula. Tahap II, terpilih sebanyak 333 orang TKS di 182 kabupaten/kota sebagai pendamping 3.790 TKM Pemula. Sedangkan tahap I, ada 386 orang TKS terpilih di 141 kabupaten/kota sebagai pendamping 4.398 TKM Pemula.

Kegiatan pembekalan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan pendampingan TKM Pemula.

Kemnaker Minta TKS Pendamping TKM Pemula Berperan Optimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/KEMNAKER-12-3304918148.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah berfoto bersama usai memberikan Pembekalan kepada 333 TKS Pendamping TKM Pemula Tahap II Tahun 2023 di Cikarang, kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (11/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah berfoto bersama usai memberikan Pembekalan kepada 333 TKS Pendamping TKM Pemula Tahap II Tahun 2023 di Cikarang, kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (11/10/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memiliki komitmen kuat menumbuhkan wirausaha baru di kalangan masyarakat dengan terus meningkatkan kapasitas Tenaga Kerja Sukarela (TKS) pendamping Tenaga Kerja Mandiri (TKM).&nbsp; Sebagai Pendamping, TKS bertugas dan memiliki peran strategis untuk memotivasi TKM pemula guna mengembangkan usaha (motivator), memfasilitasi mereka membangun kemitraan (fasilitator), memperluas akses terhadap layanan permodalan dan memperluas jangkauan pasar (inovator). "Pembekalan TKS ini merupakan bagian penting dalam bisnis proses pendayagunaan TKS.&nbsp; Saya harapkan pembekalan ini dapat menjadi forum komunikasi dan koordinasi guna mendukung pelaksanaan tugas TKS sebagai pendamping TKM Pemula secara optimal, " kata Ida Fauziyah saat memberikan Pembekalan kepada 333 TKS Pendamping TKM Pemula Tahap II Tahun 2023 di Cikarang, kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (11/10/2023). Ida Fauziyah menjelaskan kapasitas dan kapabilitas serta kecakapan TKS dalam mendampingi kelompok wirausaha TKM Pemula sangat menentukan keberhasilan dalam mewujudkan wirausaha baru yang berprospek untuk tumbuh dan berkembang. "Peran TKS sangat penting dalam membantu Kemnaker untuk mendukung program TKM Pemula agar dapat berjalan secara akuntabel, " ujarnya&nbsp; Hingga saat medio Oktober 2023 ini, total TKS Pendamping TKM Pemula berjumlah 900 orang dengan total kelompok TKM Pemula yang didampingi sabanyak 11.000 kelompok. Dengan jumlah tersebut maka proporsi 1 orang TKS akan mendampingi sekitar 12 Kelompok TKM Pemula. "Pada tahun 2023, Kemnaker menargetkan pemberdayaan kelompok usaha TKM Pemula sebanyak 11.000 kelompok atau sekitar 110.000 orang. " ujarnya. Ida Fauziyah menambahkan pengembangan kewirausahaan merupakan pilihan kebijakan tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi demi mencapai visi Indonesia negara maju pada 2045.&nbsp;&nbsp; "Untuk mencapai visi 2045 tersebut, Indonesia harus memiliki rasio wirausaha paling sedikit sebesar 4 persen dari populasi penduduk. Sementara saat ini, Indonesia baru mencapai rasio kewirausahaan sebesar 3,47 persen," katanya.

Kecakapan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dalam mendampingi kelompok wirausaha Pemula menentukan keberhasilan dalam mewujudkan wirausaha baru.

Tingkatkan Kapasitas Tenaga Kerja Sukarela, Upaya Kemnaker Ciptakan Wirausaha Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IDA-09-A.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah saat menghadiri Foreign Policy Community of Indonesia CEO Forum bertema Big Plans For Indonesia" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah saat menghadiri Foreign Policy Community of Indonesia CEO Forum bertema Big Plans For Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan dalam bidang ketenagakerjaan menuai pujian dari sejumlah Chief Executiver Officer. Apresiasi tersebut dilontarkan oleh Presiden Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata dan Arief Triastika selaku Head of External Affair PT Sampoerna dalam Foreign Policy Community of Indonesia CEO Forum bertema Big Plans For Indonesia's Manpower di Jakarta, Kamis (9/2/2023).  "Saya memberikan apresiasi kepada Ibu dan Kemnaker karena memberikan perhatian di luar pekerja formal, atau bukan hanya di pekerja formal, terutama saat pandemi COVID-19. Terus terang, kami sangat surprise," kata Ridzki  Ridzky menjelaskan pada medio 2022 lalu, pihaknya diundang untuk berpartisipasi dalam program pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta. Program TKM difokuskan untuk meningkatkan daya saing ekonomi digital sesuai kebijakan yang diterbitkan Kemnaker untuk membangun ekosistem tenaga kerja digital.  "Ini sesuai kebijakan kami, memberikan akses sebagai pendapatan tambahan untuk jutaan masyarakat, dalam bentuk mitra pengemudi dan UMKM. Seperti di Jawa Timur, selama pandemi, jumlah UMKM yang masuk ke platform kami, meningkat 3x lipat. Jadi bukannya menurun, tapi malah meningkat," katanya.  Fakta lainnya, lanjut Rizki, dari jumlah peningkatan UMKM selama pandemi COVID-19 tersebut, sebanyak 68 persen UMKM yang bergabung berasal dari masyarakat non-perkotaan. Pihaknya pun tertarik kepada masyarakat korban PHK yang termarjinalkan, ibu tunggal, disabilitas juga merupakan target dari Grab sebagai TKM, untuk memperoleh tambahan di ekonomi digital.  "Kami siap melanjutkan program-program seperti Bu Menteri kembangkan dan sama-sama evaluasi penyebab penurunan di sini, dan membangkitkan dengan tenaga kerja non formal," ujarnya.  Sementara Arief Triastika memberikan penghargaan kepada Kemnaker melalui program  Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja di saat sulit masa pandemi COVID-19. Terobosan lainnya yakni membawa Balai Latihan Kerja (BLK) yang biasanya di kawasan tertentu, kini sudah hadir dekat dengan masyarakat melalui BLK Komunitas.  "Di tengah tantangan ekonomi yang sulit ini, kami berharap Kemnaker tetap terus memberikan masukan dan kebijakan tentang industri padat karya di masa mendatang," katanya.  Hingga tahun 2023, Kemnaker memiliki 3573 BLK yang dibangun di sejumlah komunitas tersebar di seluruh Indonesia, termasuk komunitas Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Mayoritas BLK yang berada di pedasaan tersebut memberikan dampak kepada masyarakat sekitarnya.  "Sama, kami apresiasi juga karena Sampoerna mayoritas pekerjanya perempuan. Saya sering kesana dan senang berdialog teman-teman pekerja perempuan di sana," ujar Ida Fauziyah seraya menyebut jumlah pekerja formal jauh lebih besar dari jumlah pekerja informal.

Kebijakan Kemnaker Tuai Pujian di Forum CEO Indonesia