<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bumd-sulteng-layak-diberi-prioritas-kelola-tambang-nikel-bahodopi_m_.jpg" alt="BUMD Sulteng diprioritaskan kelola tambang nikel Bahodopi" width="100%">
<figcaption>BUMD Sulteng diprioritaskan kelola tambang nikel Bahodopi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Minimnya pemberdayaan kontraktor dan tenaga kerja lokal&nbsp;di sektor pertambangan nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara kembali disorot. Kondisi ini dinilai perlu diperbaiki demi peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah tambang. Sekretaris Koperasi Pertambangan Merah Putih, Muhamad Ikram Pelesa mengatakan, sumber daya alam tidak boleh hanya dikuasai segelintir orang maupun kelompok. Masyarakat setempat harus ikut merasakan dampak ekonomi dari pertambangan. &ldquo;Model pengelolaan tambang yang berjalan saat ini tidak lebih dari pola ekonomi ekstraktif yang hanya menguntungkan segelintir elite. Kontraktor lokal dikesampingkan, tenaga kerja lokal tidak diberdayakan, dan masyarakat dibiarkan menjadi penonton di atas tanahnya sendiri,&rdquo; kata Ikram dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/12). Tidak adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat maka akan menimbulkan jurang kemiskinan. Sebab, perputaran ekonomi tidak menyentuk hingga lapisan terbawah. &ldquo;Ketika kekayaan nikel Konawe Utara hanya mengalir kepada pemilik IUP, oligarki, dan relasinya, maka yang terjadi adalah pembentukan kemiskinan secara sistematis. Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi bentuk pembiaran yang merugikan rakyat,&rdquo;&nbsp;imbuhnya. Ikram mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar para pemilik IUP tambang memberdayakan tenaga kerja lokal. intruksi ini seharusnya dijalankan dengan baik oleh para perusahaan yang terlibat pertambangan di Konawe Utara. Atas dasar itu, Ikram meminta kepada Kementerian ESDM agar melakukan evaluasi pengelolaan tambang. Terutama dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal agar lebih ditingkatkan. <div dir="ltr">Diketahui, Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi mulai melakukan penataan tata kelola tambang. Satgas yang saat itu dipimpin oleh mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, melakukan pencabutan ribuan IUP yang dinilai bermasalah, tidak beroperasi, atau tidak memenuhi kewajiban.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Bahlil menegaskan, penertiban izin-izin yang tidak produktif adalah bagian dari upaya negara untuk memastikan sumber daya alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai amanat UUD 1945.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Izin-izin yang kami cabut ini adalah izin-izin yang tidak beroperasi. Kami sudah mencabut lebih dari 2.000 IUP," tegas Bahlil.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Ia menjelaskan, izin-izin yang dicabut bervariasi, mulai dari yang tidak melakukan eksekusi di lapangan meskipun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sudah terbit, tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), hingga izin yang sengaja dijual kembali oleh pemegang konsesi.</div>

Minimnya pemberdayaan kontraktor dan tenaga kerja lokal di sektor pertambangan nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara kembali disorot.

Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal di Pertambangan Perlu Ditingkatkan, Dianggap Penting untuk Entaskan Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/23/KEMNAKER-23-A-3962435463.jpg" alt="Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor. (Kemnaker untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor. (Kemnaker untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berkomitmen terus mengembangan tenaga kerja produktif sehingga bisa bersaing dalam mengisi peluang kerja di wilayahnya. Dunia usaha diharapkan mendukung kebijakan pemerintah dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal dalam perekutan pegawainya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor mengingatkan pentingnya hal itu karena Indonesia akan menghadapi puncak bonus demografi. "Saya meminta perusahaan dalam melakukan perekrutan peduli dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Ini penting agar kesempatan masyarakat berusaha dapat seimbang dengan kesempatan masyarakat untuk bekerja," ucapnya saat membuka acara Festival Pelatihan Vokasi dan Jobfair 2024 Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Kamis (22/2/2024). Istilah Bonus Demografi adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta karena perubahan struktur umur penduduk, dimana proporsi usia kerja lebih besar daripada proporsi bukan usia kerja Afriansyah mengungkapkan Indonedia akan mengalami puncak bonus demografi dan itu merupakan sebuah tantangan bagi penyerapan tenaga kerja. Konsidi itu akan dialami Indonesia dimana perubahan struktur penduduk Indonesia dengan jumlah usia penduduk produktif akan lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. "Karena itu, penting bagi kita untuk dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dalam memanfaatkan potensi angkatan kerja yang besar ini," ucapnya. Dia mengungkapkan bahwa bonus demografi saat ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan digitalisasi di dunia. Karena itu, sudah seharusnya semua pihak merespons itu dengan strategi yang tepat karena tidak semua negara dan tidak semua kelompok masyarakat menikmati buah manis digitalisasi. Wamenaker khawatir jika upaya peningkatan kualitas angkatan kerja Indonesia tidak dilakukan secara masif, akan berdampak dan merugikan pekerja Indonesia. "Utamanya pekerja rentan yang masuk ke dalam kelompok digital underclass, yaitu kelompok yang tidak hanya kurang mengakses dan menggunakan teknologi digital, tetapi juga mereka yang terkena dampak negatif dari digitalisasi," pungkasnya. &nbsp;

Indonedia akan mengalami puncak bonus demografi dan itu merupakan sebuah tantangan bagi penyerapan tenaga kerja.

Kemenaker Komit Kembangkan Kompetensi Tenaga Kerja Produktif, Minta Perusahaan Utamakan Pekerja Lokal Saat Lakukan Perekrutan Karyawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-27-at-16.58.54.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, Senin (27/3). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, Senin (27/3). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPD Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur Sutandi Purnomosidi berkomitmen menyerap tenaga kerja warga ber-KTP Surabaya.  Dia menyatakan, rata-rata mal di Surabaya sudah melakukan penyerapan tenaga kerja warga ber-KTP Surabaya. Yakni kurang lebih 50-95 persen.  Sutandi menjelaskan, APPBI Jatim bersama Disperinaker Surabaya akan berkoordinasi dengan tenant-tenant di mal yang membutuhkan tenaga kerja. Pihaknya yakin, tenan di mal-mal Surabaya banyak yang membutuhkan tenaga kerja.  ”Kita pasti bisa penyerapan tenaga kerja lebih dari 40 persen, kita optimistis. Terutama yang bekerja di bawah naungan mal langsung, pasti akan lebih dari itu,” ucap Sutandi Purnomosidi.  Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, Senin (27/3).  Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama 33 pengelola mal di Surabaya membahas percepatan penanganan pengangguran dan penyerapan tenaga kerja.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, mengentaskan pengangguran di Surabaya bukan hanya tugas pemerintah, namun juga ada kontribusi dari para investor.  ”Saya ingin membuka peluang investasi di Surabaya, namun saya juga ingin investasi itu berdampak pada warga,” kata Wali Kota Eri saat ditemui di ruang sidang wali kota.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ingin, peluang investasi di Surabaya itu berdampak pada warga, baik itu dari sektor lapangan pekerjaan, maupun bentuk CSR untuk pembangunan kota.

APPBI Jatim Sebut  50-95 Persen Pekerja Mal Orang Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-27-at-16.55.332.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kanan). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kanan). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya menyatakan, akan menandatangani perjanjian kerja sama terkait nilai upah. Sebelum tenant atau pihak mal melakukan rekrutmen tenaga kerja lokal Surabaya.  ”Nanti saya akan tanda tangan di situ, untuk menjamin menyesuaikan kondisi di lapangan bahwa tidak harus sesuai dengan UMK,” tutur Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya Achmad Zaini kepada awak media di Balai Kota Surabaya.  Zaini menambahkan, sejauh ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyiapkan tempat pelatihan untuk warga. Mulai dari pelatihan memasak dan sebagainya.  ”Misalkan bapak atau ibu merekrut warga Surabaya, namun belum memiliki keahlian, kami bisa membantu melatih sampai siap bekerja, menyesuaikan kebutuhan. Akan kami siapkan,” ujar Achmad Zaini.  Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, saat ini ada 80-95 persen mal di Kota Pahlawan yang menyerap tenaga kerja asal Surabaya.  Namun Eri mengingatkan kepada warga Surabaya, untuk tidak berharap mendapatkan gaji di atas upah minimum kota (UMK). Hal itu karena tidak semua rekrutmen ada di bawah naungan pihak mal.  ”Apakah gaji di semua mal itu UMK, ya enggak. Karena di mal itu tidak semua (tenant) pengusaha besar, karena ada juga UMKM, dan ada juga yang baru merintis. Kalau pengusaha baru mencoba, atau UMKM disuruh gaji Rp 4 juta, ya nggak untung malah tambah buntung,” papar Eri.

Sebelum Disalurkan ke Mal, Pemkot Surabaya Siap Latih Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-27-at-16.55.33.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri cahyadi. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri cahyadi. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, saat ini, ada 80-95 persen mal di Kota Pahlawan yang menyerap tenaga kerja asal Surabaya.  Namun Eri mengingatkan kepada warga Surabaya, untuk tidak berharap mendapatkan gaji di atas upah minimum kota (UMK). Hal itu karena tidak semua rekrutmen ada di bawah naungan pihak mal.  ”Apakah gaji di semua mal itu UMK, ya enggak. Karena di mal itu tidak semua (tenant) pengusaha besar, karena ada juga UMKM, dan ada juga yang baru merintis. Kalau pengusaha baru mencoba, atau UMKM disuruh gaji Rp 4 juta, ya nggak untung malah tambah buntung,” papar Eri.  Karena itu, Cak Eri meminta kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya untuk hadir mendampingi pemilik tenant di mal. Hal itu agar tidak terjadi kesalahpahaman.  ”Karena kalau kerja di mal kemudian ada yang digaji di bawah UMK, bisa diserbu malnya. Padahal kan itu UMKM yang diberikan tempat di mal. Saya minta Disperinaker untuk mendampingi itu,” tutur Eri.  Cak Eri berharap, mal di Surabaya dapat menyerap tenaga kerja minimal 40 persen warga ber-KTP Surabaya. Dengan begitu, angka pengangguran akan menurun.  ”Karena sekarang angka pengangguran dari 9,7 persen, menjadi 7 sekian persen. Tahun ini saya ingin maksimalnya 4 persen, kemudian kemiskinannya bisa turun 2 persen,” ucap Eri.  Selain bersama mal, Cak Eri menambahkan, juga akan bekerja sama dengan perindustrian serta investor lain di Kota Surabaya.  ”Makanya tadi saya sampaikan, kalau perizinan itu harus satu pintu jangan sampai ketemu dinasnya, jadi langsung melalui PTSP,” ucap Eri.

Wali Kota Sebut 80-95 Persen Mal di Surabaya Serap Tenaga Kerja Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/JKT_CATATAN-AKHIR-TAHUN-MENKOPOLHUKAM_MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan catatan akhir tahun di Jakarta, Kamis (15/12/2022). Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan sejumlah capaian kementerian seperti pengesahan KUHP, penanganan kasus Ferdy Sambo, penyelesaian kasus HAM masa lalu, hingga p" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan catatan akhir tahun di Jakarta, Kamis (15/12/2022). Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan sejumlah capaian kementerian seperti pengesahan KUHP, penanganan kasus Ferdy Sambo, penyelesaian kasus HAM masa lalu, hingga p</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kondisi <a href="https://www.jawapos.com/tag/morowali-utara/">Morowali Utara</a> (Morut), Sulawesi Tengah, pasca bentrokan karyawan di lokasi industri pengolahan nikel (smelter) PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) Sabtu (14/1) lalu telah pulih. Suasana kini benar-benar kondusif.  Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD kemarin (17/1). Pemerintah, lanjut dia, sangat menyesalkan peristiwa yang mengakibatkan korban jiwa itu. ”Aparat bersama pemerintah daerah dan PT GNI terus mencari penyelesaian dengan sebaik-baiknya,” bebernya.  Dia menyampaikan, pemerintah sudah mempelajari latar belakang peristiwa itu. Menurut Mahfud, sesuai dengan konstitusi, setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan yang layak dan perlakuan adil. ”Oleh sebab itu, perusahaan hendaknya menyikapi setiap tuntutan pekerja dengan arif,” kata dia.  Di sisi lain, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu meminta para pekerja menyampaikan aspirasi dan menuntut hak secara proporsional. ”Sesuai peraturan perundang-undangan,” tambah dia.  Terpisah, Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia bereaksi keras atas terjadinya bentrok berdarah antara tenaga kerja asing (TKA) dan tenaga kerja lokal <a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-gni/">PT GNI</a>. Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat kemarin mendesak dijatuhkan sanksi tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam bentrokan. Termasuk TKA. ”Jangan sampai hanya karena alasan investasi, pemerintah lemah dalam hal penegakan hukum,” tegasnya.  Dia menilai, bentrokan terjadi lantaran kebijakan pemerintah Indonesia yang memberikan "karpet merah" kepada investor asing, khususnya Tiongkok.  Karena itu, dia mendesak Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja direvisi, khususnya pada klaster ketenagakerjaan. Aspek Indonesia juga menuntut jaminan kesejahteraan yang setara antara tenaga kerja lokal dan TKA di PT GNI. Tak boleh ada diskriminasi upah dan hak-hak bagi pekerja lokal.

Pascabentrok, Mahfud MD Tegaskan Situasi Morowali Utara Sudah Kondusif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/di-hadapan-putra-mbah-maimoen-sandi-uno-bikin-janji-soal-tenaga-kerja_m_.jpg" alt="Sandiaga Uno ketika tampil di Jawa Pos TV" width="100%">
<figcaption>Sandiaga Uno ketika tampil di Jawa Pos TV</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang debat ketiga Pilpres 2019, Cawapres 02 Sandiaga Uno bertandang ke Jawa Tengah. Di sana mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu bertemu dengan dua putra Maimoen Zubair (Mbah Maimoen). Adapun kedua putra Mbah Maimoen itu yakni KH Muhammad Najih Maimoen (Gus Najih) dan Muhammad Wafi Maimoen (Gus Wafi). Di hadapan kedua ulama membuat janji dengan memprioritaskan tenaga kerja untuk warga negara Indonesia. &ldquo;Prabowo-Sandi akan lebih mengutamakan tenaga kerja untuk anak negeri. Sekarang pengangguran di kalangan muda 7 juta. Pengangguran itu banyak dari SMK," ujar Sandi di tengah-tengah acara Halaqah K2 Aswaja (Komunitas Kiai Ahlussunah Wal Jamaah) di Hotel Sahid Mandarin, Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (14/3). Menurut Sandi, pendidikan SMK yang diterapkan selamaini kurang tepat. Hal itu yang memicu bertambahnya angka penanggur. Sejatinya pendidikan SMK harus terintegrasi dengan dunia usaha. Jika terpilih pada Pilpres 2019, cawapres 02 itu berjanji akan memperbaiki pendidikan. Terutama untuk tingkat SMK. Supaya lulusan itu tidak menjadi penganggur setamat sekolah. "Insya Allah Prabowo-Sandi di 2019 akan memberikan peluang terbaik kepada tenaga kerja lokal dan pengusaha nasional," bebernya. Pada kesempatan itu, pria yang akan menjalani debat cawapres pada Minggu (17/3) mendatang tersebut menilai, peraturan presiden (perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing, merugikan tenaga kerja dan pengusaha lokal. Ke depannya Perpres itu akan diubah agar lebih memihak kepada anak negeri "Sekarang sudah ada Perpres yang menghapuskan 20 banding 1. Itu akan kami revisi karena itu tidak adil untuk tenaga kerja nasional dan untuk tenaga kerja Indonesia," sebutnya. Dalam revisi itu nantinya komposisi tenaga kerja lebih mengutamakan pekerja lokal.

Di Hadapan Putra Mbah Maimoen, Sandi Uno Bikin Janji soal Tenaga Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemodal-asing-tidak-gunakan-tenaga-lokal-luhut-itu-bukan-merendahkan_m_202619.jpeg" alt="Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Hadirnya beleid tersebut diharapkan bisa mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui investasi. Terbitnya Perpers itu dinilai dapat mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menuturkan dalam hal ini investor memang kesulitan dalam mencari tenaga kerja lokal. &ldquo;Memang tenaga kerja lokal itu kita susah. Pendidikan vokasional kita memang kurang, politeknik juga kurang,&rdquo; kata Luhut dalam acara Rakornas PDI Perjuangan, di Jakarta, Minggu (8/4). Luhut mengatakan investor kerap mengeluh jika menggunakan tenaga kerja lokal, maka proyek tidak dapat selesai tepat waktu. Hal itu akan menyebabkan kerugian sehingga investasi enggan masuk ke daerah. &ldquo;Kalau dia tidak tepat waktu selesai dia rugi,&rdquo; ungkapnya. Selanjutnya, Luhut menuturkan, itu merupakan fakta yang ada dimana tenaga kerja lokal memang belum mumpuni dalam menggarap proyek-proyek investasi. &ldquo;Ada yang bilang wah menko maritim merendahkan tenaga kerja lokal atau orang Indonesia. Bukan merendahkan, tapi faktanya begitu,&rdquo; ujarnya. Adanya beleid yang mengatur tentang kemudahan masuknya TKA ini bukan bermaksud untuk meragukan kemampuan tenaga kerja lokal, tetapi memberikan pola. Dalam hal ini, investor asing dibolehkan untuk menggunakan TKA dalam waktu yang ditentukan. Tetapi selanjutnya, harus tetap menggunakan tenaga kerja lokal. &ldquo;Kemarin malam investor yang mau investasi di Morowali Utara sebesar enam miliar dolar datang ke rumah saya. Saya bilang ke mereka, kamu dari sekarang harus mendidik orang lokal untuk menjadi pegawai, mendidik manusianya,&rdquo; jelas Luhut. &ldquo;Maka itu saya kasih pola oke boleh tiga sampai empat tahun dia pakai orang asing tapi setelah tiga hingga empat tahun, mereka harus pakai tenaga kerja lokal. Itu fungsinya, kita cari solusi. Bukan fight the problem,&rdquo; tukasnya.

Pemodal Asing Tidak Gunakan Tenaga Lokal, Luhut: Itu Bukan Merendahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/duh-tenaga-kerja-asing-singkirkan-tenaga-kerja-lokal_m_164039.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Serikat Buruh Kabupaten Tangerang mendesak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Pemkab Tangerang memperketat keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di seluruh perusahaan. Saat ini keberadaan TKA membuat tersingkirnya tenaga kerja lokal. Sebab, TKA diberikan kedudukan penting oleh pihak perusahaan yang mempekerjakan. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Tangerang mengatakan, pengetatan aturan mempekerjakan TKA harus segera dilakukan Pemkab Tangerang. Mengingat jumlah WNA yang bekerja di sejumlah perusahaan memicu pengembangan potensi pekerja lokal tidak pernah muncul. &rdquo;Kesempatan kerja bagi warga lokasl jadi kecil, sehingga penekanan pengangguran terus meningkat. Harus segera ditangani, karena kesempatan buat tenaga kerja lokal untuk berkembang jadi tak ada,&rdquo; ungkapnya kepada Radar Banten (Jawa Pos Group). Menurutnya, menjamurnya TKA dikarenakan lemahnya pengawasan dari Disnaker. Hal itu dilihat dari sejumlah jabatan penting di dalam perusahaan dipegang dan diduduki oleh puluhan TKA. &rdquo;Kalau perusahaan yang mimpin TKA pasti akan memberikan persyaratan berat bagi tenaga kerja lokal agar bisa masuk ke perusahaan itu, kalau tidak pasti digugurkan. Nah mereka pun akan memasukkan TKA lainnya,&rdquo; ujar Ahmad juga. Lebih lanjut dia menjelaskan, perbedaan mencolok perusahaan yang mempekerjakan banyak TKA adalah pemberian upah kerja yang berbeda. TKA diberikan upah jauh lebih besar daripada upah yang diberikan ke pekerja lokal. Itu pula yang menyebabkan para pekerja lokal meminta kenaikan upah yang layak dari perusahaan setiap tahun. &rdquo;Jadi tidak adil, padahal mereka itu datang ke negara kita loh, kok bisanya jadi raja dan kita budak. Kalau memang mau adil upahnya disamakan dengan upah minimum kota. Kami menduga TKA ini masuk ke Indonesia dengan mudah pasti menggunakan visa kunjungan dan bukan visa kerja. Mayoritas TKA yang punya jabatan itu datang dari Asia,&rdquo; paparnya. Jaka Mulyanto (45) salah satu pekerja sebuah industri di Kawasan Cikupamas menuturkan, keberadaan TKA di perusahaan tempatnya bekerja memang mendokrak pendapatan perusahaan. Akan tetapi keberadaan TKA itu juga membuat daya serap tenaga kerja lokal berkurang. &rdquo;Pekerja TKA jabatannya ada yang jadi kepala SDM, design advisor dan supervisor sample, sampai yang paling rendah itu kepala pergudangan. Gajinya pun lebih besar daripada kami. Kalau diberikan kesempatan bersaing, saya yakin teman-teman di sini bisa menduduki jabatan yang diberikan ke TKA itu. Kami hanya berharap diperlakukan sama dengan TKA itu,&rdquo; jelasnya.

Duh, Tenaga Kerja Asing Singkirkan Tenaga Kerja Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/empat-jurus-menteri-hanif-hadapi-masalah-daya-saing-angkatan-kerja_m_155671.jpeg" alt="Hanif Dhakiri di Pameran Industri dan Job Market Fair di Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda" width="100%">
<figcaption>Hanif Dhakiri di Pameran Industri dan Job Market Fair di Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dakhiri mengungkapkan berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi dua juta angkatan kerja Indonesia dalam menembus dunia industri. Caranya dengan mampu beradaptasi dalam menguasai teknologi dan kemampuan bahasa. "Pertama, kemampuan bahasa asing, keahlian teknologi itu penting. Karena teknologi terus berkembang. Indonesia harus bisa memperkuat daya saing sumber daya manusianya," kata Hanif dalam ajang Pameran Industri dan Job Market Fair di Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (6/9). Kedua, kata Hanif, jika terlalu banyak bertumpu pada sumber daya alam (SDA) maka akan habis untuk generasi anak cucu. Untuk itu, Hanif menekankan pentingnya daya saing SDM. Tantangan ketiga, kata Hanif, yakni banyak SDM tak cocok dengan kualifikasi yang ditawarkan perusahaan. "Mix-match perusahaam banyak pegawai yang di bawah kualifikasi perusahaan, ini yamg harus kami fasilitasi," tegasnya. Keempat, Hanif menegaskan berbagai hal untuk memperkuat akses dan mutu tenaga kerja dan dua juta angkatan kerja terus digenjot untuk menyiapkan mereka masuk dunia industri dan pasar kerja serta wirausaha. Maka salah satu solusinya, kata dia, dengan menyiapkan BLK. "Dengan Balai Latihan Kerja (BLK), swasta, dan training center yang dimilili perusahaan serta pelatihan vokasi atau pelatihan kerja," katanya. Selain itu, masih banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal lewat jalur-jalur khusus yang tidak resmi, membuat Kementerian Ketenagakerjaan berbenah. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk melatih para tenaga kerja dengan pelatihan berbasis kompetensi. Sehingga tenaga kerja di dalam negeri memiliki daya saing dan akan ditempatkan sesuai keahliannya. Sejumlah BLK dioptimalkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker. Salah satunya BLK khusus dibangun di Nunukan, Kalimantan untuk mencegah TKI ilegal di bidang perkebunan sawit. Begitu pula BLK di Samarinda. Kepala BLK Samarinda AM Najib menjelaskan pihaknya melakukan proses pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan mampu berwirausaha mandiri. "Sehingga pada akhirnya dapat berdaya saing dan mengurangi angka pengangguran untuk mengembangkan daya saing SDM," kata Najib.

Empat Jurus Menteri Hanif Hadapi Masalah Daya Saing Angkatan Kerja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tenaga kerja lokal

Berita Terkini