<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/wali-kota-bekasi-tri-3301849566.jpg" alt="Wali Kota Bekasi Tri Adhianto di Balai kota Bekasi. (FEBRY FERDIAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bekasi Tri Adhianto di Balai kota Bekasi. (FEBRY FERDIAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk menjaga keberlanjutan kerja Tenaga Kerja Kontrak (TKK) kategori R3 dan R4. Tri menyatakan, Pemda tidak akan mengambil langkah sepihak dalam memberhentikan pegawai non-ASN sebagaimana kekhawatiran yang berkembang di beberapa daerah lain. &ldquo;Kita tidak semena-mena untuk memberhentikan, lebih fokus ke peningkatan PAD di Kota Bekasi agar mereka tetap tergaji. Jangan khawatir mengenai TKK yang masuk kategori R3 ataupun R4,&rdquo; tegas Tri Adhianto usai kegiatan Senam Sparko di Alun-Alun Kota Bekasi, di hadapan para pejabat dan pimpinan unit kerja di lingkungan Pemkot Bekasi pada Kamis (24/7). Saat ini, jelasnya, beban belanja pegawai sudah mencapai 45 persen dari total anggaran daerah. Oleh karena itu, dia meminta seluruh kepala perangkat daerah (SKPD) untuk lebih bijak dalam melakukan sosialisasi kepada pegawai. Edukasi harus dilakukan secara humanis dan terbuka agar tidak terjadi miskomunikasi yang bisa berujung pada aksi unjuk rasa. Tri juga menyoroti adanya beberapa SKPD yang belum menuntaskan administrasi pegawai R3 dan R4 namun tetap mengikuti kegiatan ke Istana. Tri menegaskan akan memberi teguran keras dan surat peringatan sebagai bentuk penegakan disiplin kerja.&nbsp; "Tentunya Pemerintah Kota Bekasi akan mencari solusi agar mereka tetap bekerja dan digaji, dan pastinya kita akan menunggu arahan dari Pemerintah Pusat sambil kita perkuat PAD,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Wali Kota meminta seluruh kepala OPD untuk segera menyampaikan kepada seluruh pegawai, khususnya yang masuk dalam kategori R3 dan R4, bahwa tidak akan ada pengurangan pegawai di tahap-tahap yang sedang berjalan. Ia juga menekankan pentingnya mengikuti aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan Pemkot Bekasi. &ldquo;Jika masih ada yang ikut alur untuk unjuk rasa maka akan ditindak tegas untuk diberi surat peringatan, karena Pemerintah akan terus berupaya,&rdquo; jelas Tri. (bry)&nbsp;

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berkomitmen menjaga keberlanjutan nasib pegawai kelompok Tenaga Kerja Kontrak kategori R3 dan R4.

Wali Kota Bekasi Pastikan Tidak Ada Pemutusan Sepihak bagi Pegawai R3 dan R4

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IDA-FAUZIYAH1.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kembali mengingatkan pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya membayar tunjangan hari raya (THR) keagamaan. Bukan hanya untuk pekerja tetap, tapi juga pekerja kontrak.  Ida menjelaskan, pembayaran THR merupakan amanat dari peraturan pemerintah (PP) no 78/2015 tentang pengupahan junto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no 6/2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja/buruh. Dalam regulasi itu disebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan THR keagamaan untuk pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan terus menerus atau lebih.  ”THR diberikan untuk pekerja tetap dan pekerja kontrak dengan masa kerja paling sedikit 1 bulan berturut-turut,” ujar Ida Fauziyah dalam konferensi pers virtual Selasa (12/5).  Untuk besaran THR, kata Ida, untuk masa kerja satu bulan sampai dengan di bawah 12 bulan maka dihitung secara proporsional. Yakni, lama masa kerja dibagi 12 bulan dikali besaran upah. Misal, masa kerja 3 bulan, maka THR-nya diberikan hitungannya 3/12 x upah (Rp).  Beda lagi dengan pekerja kontrak yang masa kerjanya sudah 12 bulan atau lebih. Bagi yang mempunyai masa kerja 12 bulan berturut-turut atau lebih, maka THR-nya diberikan sebesar 1 kali upah sebulan.  ”THR merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” jelasnya. Bagi pengusaha yang terlambat membayar kewajibannya, maka dikenai denda sebesar 5 persen. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh.  Namun di sisi lain, ida memahami bahwa banyak pengusaha yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Hal itu berdampak pada kewajiban pengusaha dalam membayar hak pekerja termasuk THR.  Ida pun mendapat curhatan tersebut ketika berdiskusi dengan APINDO. ”Banyak perusahaan mengalami kesulitan dengan cash flownya,” ungkap Politisi PKB tersebut.  Oleh karena itu, diterbitkan surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020, terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) di tengah pandemi korona. Isinya mengenai imbauan pada gubernur seluruh Indonesia untuk memastikan pengusaha di wilayahnya membayar THR pada pekerja/buruh. Bagi yang tidak mampu, bisa mengedepankan dialog secara kekeluargaan antara pengusaha dan pekerja untuk mencari solusi terbaik. Apakah pembayaran dilakukan secara bertahap, ditunda, atau lainnya. Yang jelas, wajib dibayar tahun ini.  ”Sekali lagi saya tekankan, sebelum SE itu dibuat, kami sudah berdialog dengan perwakilan pengusaha dan pekerja/buruh. Telah dibahas dan disepakati bersama,” tutur Ida.  Namun, bila terjadi pelanggaran kesepakatan dengan keputusan sepihak, para pekerja diperkenankan untuk melapor. Dia mengatakan, meresmikan Pos Komando (Posko) Pengaduan THR Keagamaan Tahun 2020. Tak hanya di pusat, Posko-posko pengaduan THR juga dibentuk di dinas-dinas tenaga kerja di setiap provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia.  ”Keberadaan posko ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja/buruh untuk mendapatkan THR benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada,” paparnya.  Posko pengaduan THR Tahun 2020 dapat dimanfaatkan oleh pekerja/buruh dan pengusaha mulai 11 Mei hingga 31 Mei 2020, selama jam kerja 08.00-15.30 WIB. Pekerja dapat berkonsultasi atau mengadukan permasalahannya secara daring melalui laman www.kemnaker.go.id.  ”Kami juga membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pelaksanaan pembayaran THR 2020 di Pusat yang diikuti di daerah,” katanya.  Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Haiyani Rumondang menambahkan, sejak dibukanya Senin (11/5) sudah masuk 8 laporan ke posko THR pusat. Sejauh ini, menurut dia, laporan tersebut masih sebatas layanan konsultasi bukan aduan mengenai pelaksanaan pemberian THR oleh perusahaan.  ”Ini sifatnya masih konsultasi. Bertanya bagaimana untuk karyawan kontrak,” tuturnya.  Haiyani juga menghimbau pekerja bila menemukan adanya keputusan sepihak oleh perusahaan untuk tidak membayarkan THR atau memilih menyicil pembayarannya, tanpa berdialog dengan serikat pekerja maka segera laporkan. Pelaporan dapat dilakukan melalui posko di daerah maupun pusat.  ”Nanti akan di-follow up. Kita bisa hubungi, kita undang untuk ditanya mana yang jadi persoalan,” ungkapnya. Oleh karena itu, pekerja yang melakukan pengaduan diharapkan melengkapi data dan berkas-berkas yang diperlukan, sehingga mempermudah proses tindak lanjutnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=i7Ji6xoY3lk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=mhCoBuAf_vs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=YvaUszIDkwg

Pekerja Kontrak Berhak Terima THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/may-day-tenaga-kerja-kontrak-tuntut-jadi-pns_m_208776.jpeg" alt="Tenaga Kerja Kontrak menuntut jadi PNS saat may day" width="100%">
<figcaption>Tenaga Kerja Kontrak menuntut jadi PNS saat may day</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Unjuk rasa akan segera dilakukan saat hari buruh internasional di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (1/5). Selain para buruh, ternyata ada sekelompok&nbsp;Tenaga Kerja Kontrak (TTK) yang menuntut UU Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk direvisi. Seorang Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Aji, mengaku telah bekerja sejak 2005 sampai 2018. Pada hari buruh ini, dia bersama dengan rekan-rekannya menuntuk agar para TKK menjadi PNS. "Saya TKK dari Serang. Saya ikut kawanan untuk meminta merevisi UU ASN," katanya, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (1/5). &nbsp;menambahkan, pemerintah belum mengakui keberadaan TKK. Dikarenakan status yang tidak pasti, hidup TKK tidak sejahtera. Ungkapan sama diungkapkan Herdi Yansa, selaku operator SIAK kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Herdi mengaku, selama sepuluh tahun, yakni dari 2008 sampai 2018, status pekerjaannya adalah Tenaga Kerja Sukarela (TKS). Di Hari Buruh ini, ia yang tergabung bersama massa lain meminta direvisi UU ASN. "Dari Oku Selatan ke sini kurang lebih dari 120 orang. Honor saya per triwulan, yaitu Rp 300 ribu. Tapi, itu juga kadang tidak dapat honor. Saya dapat honor baru sejak 2010," imbuhnya. Tambahnya, dari awal bekerja, yakni 2008, Herdi mengaku tidak menerima upah. Baru sejak 2010, ia mendapatkan honor. Oleh karena itu, ia bersama kawanannya menuntut hak TKS agar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Kalau ini direvisi, mungkin bertahap. Tapi saya ingin agar TKS bisa diangkat menjadi PNS," tutupnya.

May Day, Tenaga Kerja Kontrak Tuntut Jadi PNS