<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/09/nurse-2511826238.jpg" alt="Atase Tenaga Kerja Kedutaan Jepang di Indonesia Tanaka Ittetsu (tengah) di Rakernas AP2LN (9/12) di Jakarta. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Atase Tenaga Kerja Kedutaan Jepang di Indonesia Tanaka Ittetsu (tengah) di Rakernas AP2LN (9/12) di Jakarta. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Keramahan masyarakat Indonesia sudah dikenal cukup luas di dunia. Termasuk bagi masyarakat Jepang. Pada jompo atau lansia di Jepang, lebih suka dirawat oleh perawat jompo dari Indonesia. Pasalnya selama bekerja selalu tersenyum dan tertawa.&nbsp; Keramahan orang Indonesia yang bekerja sebagai perawat jompo itu, diungkapkan langsung oleh Atase Tenaga Kerja Kedubes Jepang di Indonesia Tanaka Ittetsu. "Orang Indonesia sangat ramah, dari pada orang Jepang. Mereka bekerja (di Jepang) dengan senyum, itu bagus," kata Tanaka di sela Rakernas Asosiasi Penyelenggaraan Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) di Jakarta pada Senin (9/12).&nbsp; Dia mengatakan, kebiasaan orang Indonesia yang selalu gembira saat bekerja, khususnya sebagai perawat jompo itu, menjadi catatan positif selama ini. Tanaka mengungkap, selama ini para jompo atau lansia di Jepang selalu khawatir setiap bertemu orang dari negara asing. Apalagi sampai jadi perawatnya. Namun tidak demikian untuk perawat lansia yang dari Indonesia.&nbsp; Menurut Tanaka peluang untuk magang atau bekerja sebagai perawat lansia di Jepang masih terbuka lebar. Pasalnya jumlah lansia di negeri sakura itu terus bertambah. Saat ini, rata-rata usia penduduk Jepang di atas 50 tahun. Untuk itu, Tanaka berharap SDM unggul dan bertalenta dari Indonesia bisa bekerja di Jepang.&nbsp; "Dan kami harapkan, setelah pulang bekerja dari Jepang, dapat membawa perbaikan untuk Indonesia," katanya. Jadi, pengalaman positif yang didapatkan selama tinggal dan bekerja di Jepang, bisa dilanjutkan dan diterapkan di Indonesia.&nbsp;Dalam kesempatan yang sama, Presiden AP2LN Firman Budiyanto mengatakan, bekerja atau magang ke Jepang tidak cukup berbekal kemampuan bahasa Jepang saja. "Tetapi juga (berbekal) disiplin, sikap, dan etos kerja," katanya. Sebab disiplin, etos kerja, dan gaya hidup sehari-hari antara Jepang dan Indonesia cukup berbeda.&nbsp; Banyak disebut masyarakat Jepang mempunyai kedisiplinan yang sangat tinggi. Sehingga masyarakat Indonesia yang akan magang atau bekerja di sana, harus menyiapkan diri untuk penyesuaian kehidupan di Jepang. Meskipun begitu Firman mengatakan aspek skill atau keahlian tetap diutamakan. Dia bersyukur pemerintah terbuka berkolaborasi dengan mereka. Misalnya dalam pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di sejumlah daerah. Dengan adanya BLK itu, bisa jadi sarana untuk meningkatkan kualitas sebelum keberangkatan ke Jepang.&nbsp;Firman mengatakan, sepanjang 2024 hingga September lalu, lembaga yang tergabung dalam AP2LN sudah memberangkatkan 50.600 peserta magang ke Jepang. "(Sebanyak) 90 persen tinggal di Jepang selama tiga&nbsp;tahun. Sisanya satu tahun di Jepang," jelasnya. Bidang pekerjaan untuk peserta magang beragam. Mulai dari konstruksi, perhotelan, manufaktur, pertanian, sampai perawat lansia atau jompo.

Dia mengatakan, kebiasaan orang Indonesia yang selalu gembira saat bekerja, khususnya sebagai perawat jompo itu, menjadi catatan positif.

Atase Tenaga Kerja Kedubes Jepang di Indonesia Sebut Perawat Lansia dari Indonesia Disukai Warganya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/06/wna-2505976702.jpg" alt="Dua Warga Negara (WN) Tiongkok ditangkap Imigrasi Jakarta Barat. (Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dua Warga Negara (WN) Tiongkok ditangkap Imigrasi Jakarta Barat. (Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dua Warga Negara (WN)&nbsp;Tiongkok ditangkap Imigrasi Jakarta Barat usai terbukti menyasar Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menjadi scammer di luar negeri dengan iming-iming gaji besar.&nbsp;Dua WN&nbsp;Tiongkok&nbsp;berinisial XF dan WS ini terungkap melakukan aksinya di sebuah hotel kawasan Glodok, Jakarta Barat, pada Senin (2/9) lalu. <div dir="auto">Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Nur Raisha Pujiastuti menjelaskan, kasus ini bermula dari patroli siber yang dilakukan petugas. Saat itu, ditemukan akun media sosial milik WS yang tengah mencari WNI untuk diperkerjakan di Thailand.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Curiga dengan pekerjaan yang ditawarkan, pihak Imigrasi kemudian menyamar untuk berpura-pura sebagai peminat tawaran kerja tersebut.&nbsp;Dari sana diketagui bahwa dua WN&nbsp;Tiongkok itu ternyata mencari para WNI untuk dijadikan pekerja sebagai scammer atau jaringan penipuan di sejumlah negara ASEAN, diantaranya Thailand, Laos, dan Kamboja. Namun, sistem 12 jam kerja menyesuaikan waktu Amerika Serikat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka juga mengiming-imingi dengan gaji tinggi yang ditawarkan sebesar sekitar Rp 12 juta jika dirupiahkan. Para korban juga disediakan berbagai fasilitas berupa tiket pulang-pergi negara hingga akomodasi hingga uang lembur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah dinyatakan lolos, calon pekerja diarahkan untuk segera membuat paspor dan dinjanjikan bahwa biaya pembuatan paspor akan diganti oleh perusahaan setelah proses selesai," beber Raisha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Hadi Putra Simanjuntak menyebut bahwa dua WN Tiongkok yang ditangkap ini memang sengaja ditugaskan oleh sindikat di negaranya untuk ke Indonesia. "Untuk kategori yang mereka cari yang penting bisa sedikit bahasa Inggris dan bisa mengoperasikan komputer," katanua.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk tindakan selanjutnya, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam menyebut bahwa para pelaku ini bakal diberikan sanksi deportasi. Tak hanya itu, ia juga menyebutkan bahwa pihak Imigrasi masih menyelidiki lebih lanjut kasus ini karena berpotensi ada pelanggaran pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apabila nanti ditemukan bukti awal yang cukup, maka kedua orang tersebut akan kita jadikan tersangka," pungkas Safar.</div>

Dua WN Tiongkok berinisial XF dan WS ini terungkap melakukan aksinya di sebuah hotel kawasan Glodok, Jakarta Barat.

Dua WN Tiongkok Ditangkap Imigrasi karena Rekrut Tenaga Kerja Indonesia untuk jadi Scammer di Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/10/IMG-20240610-WA0004-4115260969.jpeg" alt="Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah tengah membahas peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk bisa bekerja di Belanda. (IST)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah tengah membahas peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk bisa bekerja di Belanda. (IST)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah tengah membahas peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk bisa bekerja di Belanda. Saat ini, hanya ada 5 orang Pekerja Migran Indonesia yang terdaftar bekerja di Belanda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya berharap, peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, termasuk Belanda semakin luas dan berkembang, tidak hanya di sektor kesehatan, namun juga dapat membuka potensi peluang bagi penempatan tenaga kerja Indonesia di sektor lainnya," ucap Ida saat bertemu dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Kerajaan Belanda, Mayerfas di Den Haag, Minggu (9/6/24).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Ida mengatakan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dan Your Medical Matchmaker (Yomema BV) Belanda sebenarnya telah menyepakati kerja sama tentang program peningkatan kapasitas tenaga kerja profesional kesehatan Indonesia yang meliputi perawat dan caregiver pada 21 Juni 2019. Namun sayangnya, kerja sama tersebut tidak dilanjutkan karena adanya pandemi Covid.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014742994/harga-emas-antam-naik-tipis-jadi-rp-1329000-per-gram-kalau-jual-laku-segini">Harga Emas Antam Naik Tipis jadi Rp 1.329.000 Per Gram, Kalau Jual Laku Segini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ida mengatakan, saat Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Bonus Demografi. Dengan adanya Bonus Demografi tersebut diharapkan penduduk usia produktif di Indonesia dapat secara signifikan menggerakkan perekonomian Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memanfaatkan bonus demografi adalah dengan meningkatkan akses ke dunia kerja bagi angkatan kerja di usia produktif. Upaya tersebut dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan relevansi antara kualitas tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja dan membuka peluang kesempatan kerja di luar negeri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Upaya perluasan pasar kerja luar negeri ini ternyata didukung dengan kondisi pasar kerja luar negeri, terutama negara-negara Uni Eropa yang sedang menghadapi kekurangan tenaga kerja (labour shortage) dan sangat membutuhkan tenaga kerja dari negara lain, salah satunya Indonesia," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain karena kondisi demografi, Pemerintah Indonesia juga memiliki komitmen serius dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia, yakni dengan meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran dan memastikan mereka mendapatkan hak-hak yang adil saat bekerja di luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komitmen tersebut di antaranya dengan&nbsp;menerbitkan Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Permenaker tersebut menghadirkan 3 program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi Pekerja Migran Indonesia bisa mendapatkan pelindungan jaminan sosial&nbsp;ketenagakerjaan yang utuh mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja," pungkasnya.</div>

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah tengah membahas peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk bisa bekerja di Belanda.

Menaker Bahas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia ke Belanda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/27/MENAKER-27-B-3161796108.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah pada acara Graduation Ceremony Techincal Intern Training Program in Japan Batch 12 yang diselenggarakan PT Panasonic Manufacturing Indonesia di Jakarta Timur, Rabu (27/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah pada acara Graduation Ceremony Techincal Intern Training Program in Japan Batch 12 yang diselenggarakan PT Panasonic Manufacturing Indonesia di Jakarta Timur, Rabu (27/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam hal menjalin hubungan pelatihan kerja, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan bahwa Indonesia dan Jepang akan terus menjalin hubungan melalui berbagai program yang dikerjasamakan, termasuk program pemagangan. "Program pemagangan tenaga kerja Indonesia ke Jepang merupakan kerja sama yang menguntungkan kedua negara," ucap Ida pada acara Graduation Ceremony Techincal Intern Training Program in Japan Batch 12 yang diselenggarakan PT Panasonic Manufacturing Indonesia di Jakarta Timur, Rabu (27/3/2024). Ida menegaskan, saat ini Indonesia tengah mengalami bonus demografi di mana penduduknya didominasi usia produktif. Kondisi tersebut membuat Indonesia berkewajiban untuk terus fokus meningkatkan skill dan etos kerja para angkatan kerjanya. "Sehingga kita berharap dengan bonus demografi ini akan seperti Jepang yang karena pernah mendapat bonus demografi mengantarkan Jepang menjadi negara maju. Harapannya 1 abad Indonesia nanti kita akan menjadi negara maju," ucapnya. Menurutnya, keadaan Indonesia tersebut berbalik dengan Jepang yang saat ini sedang mengalami aging population atau era penduduk berusia lanjut. Jepang pun mau tidak mau sedang membutuhkan penduduk usia produktif untuk membantu menggerakkan perekonomiannya. "Kita ini dengan kondisi ini perlu terus menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Jepang, di antaranya melalui program pemagangan yang sudah terjalin sekitar 30 tahun," ucapnya. &nbsp;

Indonesia saat ini tengah mengalami bonus demografi di mana jumlah penduduknya didominasi usia produktif.

Kerja sama Pemagangan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang, Menaker: Untungkan Kedua Negara

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/12/12-Februari-2024-Bantuan-Kemenkes-1139078448.jpg" alt="Kementerian Kesehatan RI mengirimkan bantuan sebanyak 7 ton obat-obatan, makanan bergizi dan hygiene kit (sehatnegeriku.kemkes.go.id)" width="100%">
<figcaption>Kementerian Kesehatan RI mengirimkan bantuan sebanyak 7 ton obat-obatan, makanan bergizi dan hygiene kit (sehatnegeriku.kemkes.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Informasi yang beredar di Facebook tentang Kementerian Kesehatan memberikan dana bantuan sebesar Rp150 juta kepada setiap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tidak dapat dipastikan kebenarannya. Hasil konfirmasi yang dilansir dari Antara Senin (12/2) menyebutkan, Kemenkes tidak pernah mengumumkan atau mengeluarkan sebuah program bantuan sebesar itu untuk TKI.&nbsp; Sebelum mempercayai informasi tersebut, penting untuk melakukan verifikasi langsung kepada sumber resmi, seperti situs web resmi Kementerian Kesehatan atau kanal komunikasi resmi pemerintah.&nbsp; Penyebaran informasi palsu atau hoaks yang beredar dapat menimbulkan kebingungan dan kerugian bagi masyarakat.&nbsp; Mengingat pentingnya keakuratan informasi, kita harus selalu waspada dan bijak dalam menyebarkan informasi di media sosial. Menyebarkan informasi palsu tidak hanya merugikan penerima informasi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, demi menjaga integritas dan kepercayaan dalam menyebarkan informasi yang benar dan akurat. Informasi terkait bantuan dana tunai sebesar Rp150 juta bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang diduga berasal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memang telah beredar sejak tahun 2022. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014034943/kpk-periksa-politikus-pkb-reyna-usman-selaku-tersangka-dugaan-korupsi-sistem-proteksi-tki">KPK Periksa Politikus PKB Reyna Usman Selaku Tersangka Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI</a> Pola penyebaran informasi tersebut juga mirip, dimana para TKI diminta untuk menghubungi nomor kontak yang tertera di postingan Facebook untuk mendapatkan bantuan tersebut. Namun, setelah dilakukan penelusuran, terbukti bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Tidak ada laporan atau pengumuman resmi dari Kemenkes yang membenarkan kabar tersebut, baik pada tahun 2022 maupun hingga saat ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa pola penyebaran hoaks terkait bantuan dana dari instansi pemerintah terus berulang, yang dapat menyesatkan masyarakat. Selain itu, permintaan pelaporan data diri pada nomor kontak tertentu juga mencurigakan dan cenderung mengarah pada praktik penipuan atau sindikat penipuan. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan memverifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayainya atau menyebarkannya, terutama melalui sumber resmi seperti situs web resmi instansi pemerintah atau media resmi mereka. Upaya penyebaran informasi palsu atau hoaks dapat merugikan banyak pihak dan memperkeruh keadaan, sehingga perlu adanya kesadaran kolektif untuk menanggulangi dan melawan penyebaran informasi palsu demi menjaga keamanan dan kepercayaan publik. ***

Dana bantuan sebesar Rp150 juta kepada setiap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tidak dapat dipastikan kebenarannya.

Beredar Kabar Kemenkes Berikan Dana Bantuan Rp150 juta untuk TKI, Cek Kebenarannya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/pelaku-tppo-2102278195.jpg" alt="GELAR PERKARA: Tersangka TPPO yang ditangkap jajaran Polda Jawa Tengah dalam rilis kasus di Mapolda Jateng di Semarang kemarin (12/6)." width="100%">
<figcaption>GELAR PERKARA: Tersangka TPPO yang ditangkap jajaran Polda Jawa Tengah dalam rilis kasus di Mapolda Jateng di Semarang kemarin (12/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesia sedang menghadapi darurat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam dua pekan, Satuan Tugas (Satgas) TPPO menangkap 457 tersangka. Jumlah korban korban yang berhasil diselamatkan mencapai 1.476 orang. Berdasar data Polri, pada pekan pertama (5&ndash;11 Juni 2023), terdapat 190 laporan kasus TPPO. Jumlah itu meningkat drastis pada pekan kedua (12&ndash;17 Juni) menjadi 385 laporan. Jumlah tersangkanya pun naik lebih dari 100 persen, dari 212 orang menjadi 457 orang. Karopenmas Divhumas Polri Kombespol Ahmad Ramadhan menyatakan, 457 tersangka kasus TPPO tersebut telah ditangkap. Kemudian, dari 385 laporan, 75 kasus di antaranya telah masuk tahap penyelidikan. &rdquo;Lalu, 286 kasus masuk tahap penyidikan,&rdquo; katanya kemarin (19/6). Satu berkas perkara telah dinyatakan P-21 atau lengkap dan akan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Lalu, 23 kasus lainnya masih dilaporkan. &rdquo;Semua masih proses,&rdquo; ujarnya. Dari semua kasus tersebut, diselamatkan 1.476 korban. &rdquo;Perinciannya, 766 lelaki dewasa, 25 anak laki-laki, 605 perempuan dewasa, dan 80 anak perempuan,&rdquo; beber Ahmad. Modus TPPO yang paling banyak adalah menawarkan bekerja sebagai PMI (pekerja migran Indonesia) ilegal atau pekerja rumah tangga. Jumlahnya mencapai 327 kasus. &rdquo;Modus kedua adalah menjadikan pekerja seks komersial (PSK),&rdquo; ungkapnya. Dia mengimbau masyarakat agar tidak tergiur tawaran bekerja dengan gaji tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. &rdquo;Masyarakat harus memastikan perusahaan penyalur tenaga kerjanya resmi agar mendapatkan hal-hal perlindungan sosial, kesejahteraan, dan hukum,&rdquo; tegasnya. Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan situasi darurat akibat perdagangan orang. Saat ini lebih dari sembilan juta PMI berada di luar negeri. Setengahnya berangkat melalui jalur-jalur ilegal. Mereka menjadi korban perdagangan orang yang digerakkan mafia dan sindikat di dalam dan luar negeri. Kondisi tersebut membuat Presiden Joko Widodo gusar. Sejak awal Juni, presiden memerintah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menindak seluruh pelaku TPPO. &rdquo;Karena itu, pemerintah sekarang melakukan gerakan dua sayap,&rdquo; kata Menko Polhukam Mahfud MD kemarin. Langkah pertama, membenahi mekanisme pemberangkatan PMI. Baik yang berangkat untuk bekerja di luar negeri melalui skema kerja sama government-to-government (G-to-G) maupun kerja sama di antara perusahaan swasta dari dalam dan luar negeri. &rdquo;Pemerintah menggalakkan pemberangkatan tenaga kerja yang legal, terhormat, dan gagah,&rdquo; tuturnya. Contohnya, 504 PMI yang kemarin mendapat pembekalan dari pemerintah melalui BP2MI dan Kemenko Polhukam. Langkah kedua, pemerintah memberantas pelaku TPPO. Setelah mendapat perintah dari presiden, Polri langsung membentuk Satgas TPPO. &rdquo;Pemberantasan terhadap yang ilegal ini dalam dua sampai tiga minggu terakhir menunjukkan tren yang positif,&rdquo; ungkap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. Berdasar laporan yang dia terima, selain 457 tersangka, Polri masih memburu 356 orang yang diduga terlibat dalam praktik TPPO. Keberadaan mafia dan sindikat TPPO, lanjut Mahfud, sempat disampaikan Kepala BP2MI Benny Rhamdani kepada presiden. Benny juga mengungkapkan, ada dugaan keterlibatan oknum aparat dari berbagai instansi. Mereka disebut membekingi aktivitas mafia dan sindikat TPPO. Atas laporan tersebut, presiden menegaskan bahwa tidak ada lagi beking-membekingi. &rdquo;Ditindak semuanya, apa pun pangkat dan kedudukannya,&rdquo; tegasnya. Jaminan itu diberikan agar Polri menindak semua pelaku TPPO tanpa pandang bulu. Pemerintah meyakini, penindakan pelaku TPPO yang dilakukan di dalam negeri bakal membuat pelaku TPPO di luar negeri kelimpungan. Melalui penindakan tersebut, pemerintah menutup akses dan suplai terhadap pelaku TPPO di luar negeri. &rdquo;Kami tutup sumbernya dari sini,&rdquo; ujar dia. Kemudian, melalui kerja sama antarnegara, pemerintah juga mengupayakan penindakan terhadap pelaku di luar negeri. Salah satunya lewat kesepakatan bersama negara-negara se-Asia Tenggara dalam KTT Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo belum lama ini. Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Ratna Susianawati mengungkapkan, dibutuhkan sistem yang lebih cepat, komprehensif, dan terintegrasi dalam penanganan kasus TPPO serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebab, kasus terus mengalami perkembangan, baik dari segi angka maupun modusnya. &rdquo;Karena itu, penegakan hukum akan menjadi kunci dalam menyelesaikan secara tuntas untuk memberikan efek jera kepada pelaku,&rdquo; ujarnya. (idr/lum/syn/mia/edi/c14/c19/fal)

Indonesia sedang menghadapi darurat TPPO. Dalam dua pekan, Satuan Tugas (Satgas) TPPO menangkap 457 tersangka.

Modus Tersangka TPPO, Tawari Korban Jadi TKI hingga Jadikan PSK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230117-WA01161.jpg" alt="TKA dan TKI PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah menunjukkan keharmonisan pascabentrok, Selasa (17/1). Humas Polda Sulteng/Antara" width="100%">
<figcaption>TKA dan TKI PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah menunjukkan keharmonisan pascabentrok, Selasa (17/1). Humas Polda Sulteng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah menyebutkan tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja asing (TKA) sudah berdamai pasca bentrok di PT Gunbuster Nickel Industry. Saat ini, mereka mulai membaur bekerja dan beraktivitas normal seperti biasa.  ”Kedua belah pihak sudah membaur secara harmonis melaksanakan aktivitas sesuai bidang pekerjaan masing-masing,” kata Kabidhumas Polda Sulteng Kombespol Didik Supranoto seperti dilansir dari Antara di Palu.  Dia menjelaskan, saat GNI kembali beroperasi diikuti 2.963 karyawan terdiri atas 350 TKA dan 2.613 TKI. Petugas melakukan pengamanan di kawasan itu dan situasi berjalan kondusif.  Selain itu, TNI/Polri menyiagakan sebanyak 709 personel, guna memberikan jaminan keamanan dan keselamatan seluruh karyawan.  ”Petugas ditempatkan di sejumlah titik. Di antaranya pintu masuk perusahaan, beberapa pos, mess karyawan TKA, kantor PT GNI, serta beberapa pos yang dibangun dalam kawasan perusahaan,” ujar Didik.  Dia berharap, harmonisasi antara TKI dan TKA terus terjaga guna mengembalikan citra positif perusahaan. Sekaligus mengangkat pamor Morowali Utara sebagai salah satu daerah industri yang aman dan nyaman untuk berinvestasi.  ”Kelancaran operasional perusahaan tidak terlepas dari kondusif keamanan di kawasan industri. Terkait masalah-masalah industrial yang bisa diselesaikan secara aturan undang-undang hendaknya dilakukan sesuai tahapnya, TNI/Polri akan mengawal proses tersebut, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik,” ucap Didik.  Kegiatan pertambangan di Sulteng salah satunya di Kabupaten Morowali Utara dikelola PT GNI, merupakan bagian dari proyek strategis nasional di bidang hilirisasi mineral dan batu bara. Dengan investasi dana sekitar tiga miliar dolar AS atau sekitar Rp 40 triliun untuk membangun smelter pengolahan nikel menjadi feronikel dan berbagai produk barang jadi berbahan baku nikel.  ”Polda Sulteng mengimbau masyarakat lingkar tambang dan karyawan GNI tidak terprovokasi dengan isu yang tidak jelas kebenarannya, sebab hal ini bisa mengundang riak,” ucap Didik.  Dari peristiwa bentrokan itu, polisi telah memeriksa 31 orang yang diduga terlibat. Dari 31 orang, 17 orang di antaranya terbukti melakukan perusakan fasilitas perusahaan, sedangkan 14 orang lainnya dinyatakan tidak terbukti, namun tetap diberlakukan wajib lapor.  ”Sisanya yang belum diperiksa, segera dilakukan pemeriksaan sebagai penanganan hukum,” tutur Didik.

Polda Sulteng Sebut TKI dan TKA di PT GNI Sudah Berdamai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tki-asal-madura-dihukum-mati-migrant-care-ungkap-fakta-mengejutkan_m_197170.jpeg" alt="Ilustrasi TKI. Sejumlah organisasi buruh migran mengecam tindakan otoritas Arab Saudi yang memghukum mati TKI asal Madura, M Zaini Misrin" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi TKI. Sejumlah organisasi buruh migran mengecam tindakan otoritas Arab Saudi yang memghukum mati TKI asal Madura, M Zaini Misrin</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pemerintah Indonesia akhirnya membuka kembali pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi, setelah sekian tahun memberlakukan moratorium. Pemerintah menggunakan skema Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan menyoroti skema baru itu, karena diduga ada kartelisasi.  Aznil mempertanyakan kebijakan dibukanya kembali pengiriman TKI ke Arab Saudi jelang KTT G20 di Bali. Sedangkan skema SPSK sudah ada sejak 2018 lalu. "Ada indikasi, kenapa tiba-tiba Kemnaker membuka penempatan PMI sektor domestik dengan mengunakan sistem SPSK," katanya Sabtu (12/11).  Menurut Aznil, kebijakan dibukanya lagi pengiriman TKI ke Arab Saudi itu, dijadikan momen yang tepat bagi sindikat untuk memuluskan sistem SPSK yang sudah lama tertunda. Selain itu, juga bisa jadi materi diplomasi jika Raja Salman menanyakan ke Presiden Jokowi tentang kerjasama ketenagakerjaaan domestik pada pertemuan G20 nanti. Melalui kebijakan itu, Jokowi bisa jawab bahwa pemerintah Indonesia sudah membuka dengan sistem SPSK.  Aznil Tan mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak mudah dijerumuskan oleh pembantunya, atas diberlakukan sistem SPSK tersebut. Apalagi menjadikan kebijakan pengiriman TKI ke Saudi sebagai solusi dalam pelaksanaan hubungan kerjasama ketenagakerjaaan sektor domestik antara Arab Saudi dan Indonesia.  "Saya meminta Bapak Presiden Jokowi jangan mau "dikadali" oleh pembantunya," tandasnya. Menurut dia, Presiden Jokowi harus tahu, bahwa moratorium yang selama ini diberlakukan bukanlah solusi. Selain itu penerapan sistem SPSK tersebut, merupakan kartelisasi untuk memonopoli bisnis jasa penempatan PMI domestik ke Arab Saudi.  Lebih lanjut, Aznil menyampaikan bahwa Kepmenaker 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan PMI di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal melanggar UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  "Dalam UU 18 Tahun 2017 tidak mengenal azas assessment ke satu kelompok P3MI atau asosiasi," katanya. Aznil mengatakan, faktanya SPSK itu dikuasai bisnisnya oleh satu asosiasi. Dia menegaskan upaya mengkartel dunia penempatan TKI itu jelas-jelas dilarang oleh UU Nomor 5 Tahun 1999.  Pada kasus pengiriman TKI ke Saudi, Migrant Watch merekomendasikan ke Presiden Jokowi untuk membuka kesempatan ke semua Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk bisa menempatkan PMI sektor domestik ke Timur-Tengah dengan mengunakan sistem SPSK. "Silahkan gunakan skema SPSK tetapi bukan dikoordinir atau dikuasai oleh satu asosiasi," katanya.  Sebagaimana diketahui, Ditjen Binapenta &amp; PKK Kemenaker mengeluarkan Kepdirjen tentang Perubahan ke-16 atas keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/558/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu Bagi PMI pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru.  Aturan tersebut terbit pada 9 November 2022 lalu. Dalam Kepditjen tersebut memuat penempatan pekerja domestik (pembantu rumah tangga, pengasuh bayi, juru masak keluarga) dengan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). (*)

Ada Unsur Kartel, Sistem Baru Pengiriman TKI ke Arab Saudi Disorot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image-17.jpg" alt="Ilustrasi warga menyelamatkan barang miliknya pasca erupsi Gunung Semeru tahun lalu. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warga menyelamatkan barang miliknya pasca erupsi Gunung Semeru tahun lalu. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–BPJS Ketenagakerjaan membuka program pinjaman uang muka perumahan atau PUMP, KPR, serta renovasi rumah. Program itu merupakan upaya pengoptimalan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.  Sebelumnya, lembaga tersebut mengeluarkan jaminan hari tua, jaminan kecelakaan, jaminan kesehatan, dan beasiswa untuk anak pekerja. Program jaminan tempat tinggal itu sebagai bentuk kerja sama BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek dengan Perumnas dan BTN.  Konsepnya memberi bantuan jaminan uang muka bagi pegawai yang ingin memiliki rumah. Layanan itu memberi ruang pekerja membeli rumah dengan uang muka yang terjangkau.  Deputi Direktur Wilayah BPJamsostek Jawa Timur Deny Yusyulian mengatakan, layanan untuk PUMP yang disiapkan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mencapai Rp 150 juta. Layanan itu akan difasilitas Perumnas dan BTN.  Melalui program itu, pekerja akan berhubungan langsung dengan lembaga tersebut. ”Mulai dari verifikasi dan penentuan angsuran setiap bulan,’’ kata Deny pada Rabu (22/12).  Di Jawa Timur, ada 3,4 juta tenaga kerja yang ikut kepesertaan BP Jamsostek. Dari jumlah itu, potensi yang bisa mengikuti program tersebut sekitar 1,8 juta tenaga kerja. Sebab, tidak semua peserta bisa lolos atau menikmati program tersebut. Ada proses dan tahap verifikasi yang harus dilalui.  Denny mengungkapkan, program tersebut merupakan kepedulian pemerintah terhadap tenaga kerja di Indonesia. Utamanya mereka yang belum memiliki tempat tinggal.  ”Biasanya, pekerja kesulitan membeli rumah karena uang muka yang cukup tinggi. Kami menjembatani permasalahan itu,’’ ungkap Deny.  Ada beberapa daerah yang sudah memanfaatkan program tersebut. Salah satunya tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan. Selain itu, ada pekerja di Mojokerto yang mulai mengajukan. Rumah yang dipilih adalah produk dari Perumnas.  ”Kami berharap, layanan ini memberi manfaat bagi pekerja yang belum memiliki tempat tinggal,’’ ujar Deny.  Sementara itu, Dara Pamungkas, pimpinan Perumnas Jawa Timur menjelaskan, ada kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapat layanan tersebut. Pemohon akan mengisi formulir serta melengkapi persyaratan yang ditentukan. Nanti, diverifikasi. Termasuk kemampuan angsuran.  ”Biasanya, perbankan melihat minimal gaji tiga kali dari nilai angsuran,’’ terang Dara.

BPJS Ketenagakerjaan Sediakan Layanan Pinjaman Uang Muka Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/tki-mudik-1.jpg" alt="Sebanyak 181 TKI yang baru pulang dari Malaysia tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Jumat (15/5) pagi diangkut KM Dharma Rucita 9. I.C.Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Sebanyak 181 TKI yang baru pulang dari Malaysia tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Jumat (15/5) pagi diangkut KM Dharma Rucita 9. I.C.Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 181 tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, pada Jumat (15/5) pagi. Mereka diwajibkan untuk melalui alat pemindai suhu tubuh (thermal scanner) sesuai protokol kesehatan. Ratusan TKI tersebut diangkut KM Dharma Rucita 9 yang diberangkatkan dari Pontianak, Kalimantan Barat, dua hari lalu.  Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Tanjung Emas Semarang Junaidi mengatakan, dari 181 TKI yang diangkut tersebut, hanya dua yang berasal dari Jawa Tengah. Sedangkan sisanya berasal dari Lampung, NTB, Jawa Barat, dan paling banyak dari Jawa Timur. Para TKI tersebut sebelumnya melalui jalan darat dari Malaysia menuju Pontianak.  ”Dari Pontianak, mereka berangkat pada 13 Mei,” kata Junaidi seperti dilansir dari Antara pada Jumat (15/5).  Menurut dia, para TKI itu sudah mengantongi izin dan surat keterangan, termasuk protokol medis yang ditentukan. Saat tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, para TKI tersebut tetap diwajibkan melalui alat pemindai suhu tubuh (thermal scanner).  Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Aryanti menambahkan, jika ditemukan TKI yang sakit saat turun dari kapal akan langsung dilakukan pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR) dan dikarantika.  ”Para TKI ini selanjutnya dijemput dinas tenaga kerja dari daerah asalnya masing-masing untuk dipulangkan,” terang Aryanti.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GcnaqCVRneI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=To88wJApyOU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LR-Bg_fhpYo

Sebanyak 181 TKI dari Malaysia Tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tenaga kerja indonesia

Berita Terkini