<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/Ketua-Umum-PKB-Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-3JPG-2885406569.jpg" alt="Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membuka rapat koordinasi nasional membahas Pemilu 2024 di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membuka rapat koordinasi nasional membahas Pemilu 2024 di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, pada Kamis (7/9) besok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukmanul Hakim memastikan Cak Imin akan memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cak Imin bakal diperiksa KPK dengan kapasitasnya sebagai saksi dan mantan Menteri Ketenegakerjaan periode 2009-2014. Dalam periodenya itu terdapat kasus korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada tahun 2012.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012939514/besok-kpk-panggil-ulang-cak-imin-dalam-kasus-dugaan-korupsi-di-kemnaker">Besok KPK Panggil Ulang Cak Imin dalam Kasus Dugaan Korupsi di Kemnaker</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Insya Allah Cak Imin besok hadir untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya," kata Lukmanul, Rabu (6/9), seperti dikutip dari Pojok Satu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, Cak Imin merupakan warga negara yang baik dan figur cawapres yang akan memberikan teladan kepada masyarakat bahwa semuanya sama di mata hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, KPK telah menentukan penjadwalan ulang pemeriksaan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai saksi dalam sistem proteksi TKI di Kemenaker.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu bakal diperiksa pada Kamis (7/9) besok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012939065/pemanggilan-cak-imin-dinilai-politis-kpk-kita-nggak-lihat-tahun-politik-sebagai-halangan-tegakkan-hukum">Pemanggilan Cak Imin Dinilai Politis, KPK : Kita Nggak Lihat Tahun Politik Sebagai Halangan Tegakkan Hukum</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tim penyidik telah melakukan komunikasi untuk penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (6/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Muhaimin sebagai saksi dalam perkara dugaan TPK (tindak pidana korupsi) di Kemenaker. Pemeriksaan sebagai saksi akan dilakukan pada Kamis (7/9)," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengatakan, penjadwalan ulang ini sesuai dengan permohonan penundaan yang disampaikan Cak Imin. Cawapres Anies Baswedan itu mengonfirmasi ketidakhadirannya pada pemanggilan Selasa (5/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012939051/pemeriksaan-cak-imin-dinilai-politis-kpk-tegaskan-tahun-politik-bukan-halangan-bagi-penegakan-hukum">Pemeriksaan Cak Imin Dinilai Politis, KPK Tegaskan Tahun Politik Bukan Halangan Bagi Penegakan Hukum</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK pun berharap agar Cak Imin dapat hadir dalam pemeriksaaan besok karena keterangannya dibutuhkan penyidik untuk mengungkap kasus korupsi di Kemenaker.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di mana dalam pemeriksaan nanti, penyidik tentunya akan menggali informasi dan pengetahuan saksi terhadap duduk perkara dugaan TPK dimaksud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penjadwalan ulang untuk hadir pada Kamis besok tentu merupakan waktu yang lebih efektif, agar kedua pihak, baik tim penyidik maupun saksi dapat mengagendakan proses pemeriksaan tersebut," pungkas Ali.</div>

KPK telah menentukan penjadwalan ulang pemeriksaan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai saksi dalam sistem proteksi TKI di Kemenaker.

PKB Pastikan Muhaimin Iskandar Hadiri Pemanggilan Ulang KPK Dalam Kasus Korupsi Sistem Proteksi TKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/12/Kemenko-2256347129.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (12/6)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (12/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Pemerintah memastikan akan memanfaatkan bonus demografi. Karena itu, akan terus mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong peningkatan materi praktek dalam kurikulum vokasi melalui program magang. Namun, program magang di dalam negeri sementara ini masih terkendala dengan keterbatasan tempat magang, baik dalam jumlah maupun kesesuaian dengan kebutuhan tempat magang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, terdapat banyak negara yang memasuki periode aging population, sehingga meningkatkan kebutuhan tenaga kerja muda dari luar negeri. Salah satunya yakni Hungaria dengan jumlah penduduk lanjut usia mencapai 20 persen populasi. "Program ini menjadi salah satu prototyping yang akan terus dimonitor. Artinya Pemerintah akan monitor keberhasilan adik-adik mahasiswa di Hungaria," kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (12/6). "Tentu kami akan monitor setelah pulang juga. Karena setelah pulang akan juga memperkuat industri di dalam negeri dan adik-adik akan mendapatkan semangat dan etos kerja di Hungaria, salah satu negara yang maju dari segi industrinya," sambungnya. Airlangga menjelaskan, para peserta magang akan mendapatkan transfer kredit sebesar 20 SKS setiap semester sesuai standar magang yang direkomendasikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berdasarkan usulan KADIN Indonesia.&nbsp; Selain itu, peserta magang juga akan mendapatkan uang saku dan fasilitas seperti akomodasi dan asuransi sesuai standar negara tujuan. Ia menyebut, program ini telah dimulai sejak 2022 dan telah mengirimkan 616 mahasiswa yang berasal dari 60 Politeknik di seluruh Indonesia untuk mengikuti pemagangan pada 32 industri di Hungaria.&nbsp; Saat ini, lanjut Airlangga, masih ada sekitar 800 mahasiswa lainnya yang sedang dalam proses persiapan pemberangkatan. Ke depannya, Pemerintah juga akan terus mendorong agar program tersebut dapat dikembangkan ke negara industri maju lainnya. Airlangga merasa bangga kepada para peserta magang yang berkesempatan untuk meningkatkan keahlian di luar negeri dan sekaligus berharap agar para peserta magang dapat menimba ilmu sebanyak mungkin untuk kemudian mengaplikasikannya secara optimal saat kembali ke tanah air. &nbsp;

Pemerintah memastikan akan memanfaatkan bonus demografi. Karena itu, akan terus mendorong peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan Vokasi

Indonesia Punya Banyak Tenaga Kerja Muda, Pemerintah Dorong Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pendidikan Vokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/prihatin-banyak-tki-jadi-korban-ketua-dpr-dorong-moa_m_200554.jpeg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo prihatin dengan masih banyaknya aksi kekerasan yang menimpa TKI." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo prihatin dengan masih banyaknya aksi kekerasan yang menimpa TKI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR, Bambang Soesatyo turut prihatin terhadap kekerasan fisik maupun verbal yang dialami banyak pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Bahkan selain kasus itu, tidak sedikit para tenaga kerja Indonesia yang tidak digaji alias tak dibayar majikannya. Terkini, kasus Zaini Misrin, TKI asal Madura yang dihukum pancung di Arab Saudi.&nbsp;Bahkan, masih ada puluhan pekerja migran yang sedang berkasus dan bakal mengalami nasib serupa seperti Zaini. Politikus Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini menilai, kasus-kasus ini terjadi salah satunya akibat rendahnya kompetensi para pekerja migran atau TKI. Untuk itu, Bamsoet meminta Komisi IX DPR mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) mewajibkan calon PMI agar mendapatkan sertifikasi resmi sesuai bidang keahlian dari Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) atau Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat.&nbsp; &ldquo;Persoalan kompetensi itu sebetulnya sudah diatur dalam Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) Nomor 181 tahun 1997 tentang Penyalur Tenaga Kerja Swasta serta UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri,&rdquo; ujar Bamsoet, Minggu (1/4).&nbsp; Di samping itu juga menurut Bamsoet, Komisi IX DPR perlu mendorong Kemnaker untuk meninjau kembali program 'Zero Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT)' yang dicanangkan untuk tahun 2017 bagi PMI agar dapat terealisasi. Harapannya, jika PLRT sudah berjalan, maka para calon tenaga kerja memiliki keahlian spesifik dan tidak rentan terhadap penganiayaan. Mengingat tingkat penganiayaan terbesar terjadi pada PLRT.&nbsp;&nbsp; Karena itu, Bamsoet mengaku setuju Memorandum of Understanding (MoU) perlindungan PMI dengan Arab Saudi perlu ditingkatkan melalui Memorandum of Agreement (MoA).&nbsp; "Segala upaya yang bertujuan untuk melindungi TKI di luar negeri harus dilakukan pemerintah," tegasnya.&nbsp; Namun terpenting pula Bambang menambahkan, Komisi I, Komisi III, dan Komisi IX di DPR bisa sama-sama mendorong Kemenlu, Kemnaker, kepolisian, dan Ditjen Imigrasi saling berkoordinasi untuk memberantas mafia tenaga kerja. &ldquo;Ya harus lebih selektif sejak pengajuan paspor, keberangkatan di bandara, hingga pengawasan KBRI di negara tujuan,&rdquo; pungkasnya.

Prihatin Banyak TKI Jadi Korban, Ketua DPR Dorong MoA