<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/IMG_20250807_203950-3351395035.jpg" alt="ilustrasi pungutan liar. (Diasty Surjanto/Antara)" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pungutan liar. (Diasty Surjanto/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Inspektorat Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, memeriksa 50 Tenaga Harian Lepas (THL) Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru. Pemeriksaan itu terkait dugaan pungutan liar (pungli) atau mengaku jadi korban pungli untuk bisa bekerja di tempat tersebut. &rdquo;Kita sudah memeriksa para THL yang mengaku dimintai uang saat hendak kerja di RSD Madani Pekanbaru. Mereka menyampaikan pengakuan perihal praktik pungli terhadap perekrutan THL di RSD Madani Pekanbaru,&rdquo; kata Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru Iwan Simatupang seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru. Selanjutnya, Inspektorat menurunkan tim khusus melakukan klarifikasi terhadap pengakuan para THL. Mereka tidak menampik sudah memberikan sejumlah uang kepada oknum di rumah sakit pelat merah itu. Menurut Iwan, mereka mengaku membayar uang berkisar Rp 15 juta hingga Rp 40 juta kepada oknum di rumah sakit itu. Pengakuan ini bukan sekadar pengakuan saja tapi disertai bukti sudah menyerahkan uang ke oknum di RSD Madani Pekanbaru. &rdquo;Ada di antaranya bukti transfer yang diserahkan para THL. Mereka juga menyerahkan bukti lain yang memperkuat penyataan mereka di hadapan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho beberapa waktu lalu,&rdquo; terang Iwan. &rdquo;Mereka malah ada yang sudah menyerahkan bukti penyataan mereka bahwa dipungut sejumlah uang saat hendak kerja di RSD Madani Pekanbaru,&rdquo; papar dia. Pelaksana Tugas Direktur RSD Madani Pekanbaru Sherly Amri mengatakan, jumlah pegawai di rumah sakit pemerintah kota ini mencapai 500 orang lebih. Ada 202 pegawai berstatus aparatur sipil negara dan 300 pegawai berstatus THL.

Inspektorat Kota Pekanbaru periksa 50 Tenaga Harian Lepas (THL) Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru terkait dugaan pungutan liar

Inspektorat Pekanbaru-Riau periksa 50 THL Terkait Dugaan Pungli

<div id="m#msg-f:1785527182092361272" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/IMG_20231122_154918_137-866568895.jpg" alt="Gubernur Kepri Ansar Ahmad." width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepri Ansar Ahmad.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Aparat kepolisian telah memeriksa Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad dalam kasus dugaan perekrutan honorer atau tenaga harian lepas (THL) fiktif di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Provinsi Kepri, pada Minggu (17/12) dini hari. Orang nomor satu di Kepri itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013607944/dirut-kai-imbau-warga-disiplin-saat-lewati-perlintasan-ka-sebidang">Dirut KAI Imbau Warga Disiplin saat Lewati Perlintasan KA Sebidang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Direskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Nasriadi mengatakan, pihaknya telah memeriksa Ansar Ahmad sebagai saksi dalam kasus dugaan perekrutan tenaga honorer fiktif di Sekretariat DPRD Kepri. Ansar didalami terkait surat edaran mengenai pengawasan dan sosialisasinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gubernur Kepri dipanggil untuk diminta keterangan tentang surat edaran yang dikeluarkan serta bagaimana sosialisasi dan pengawasan terhadap edaran perekrutan honorer di lingkungan Pemprov Kepri," kata Nasriadi kepada wartawan, Minggu (17/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Soal perekrutan honorer di lingkungan pemerintahan, sebutnya, diatur dalam SK Kemendagri Nomor 1814 tertanggal 10 Januari 2013. Ia mengungkapkan, Gubernur Kepri mengeluarkan dua surat edaran, terkait perekrutan honorer di lingkungan Pemprov Kepri pada tahun 2021 dan 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada surat keputusan Kemendagri terkait honorer. Surat Edaran Gubernur Kepri tahun 2021 tentang honorer dan surat edaran Gubernur Kepri perekrutan honorer di Pemprov Kepri setelah kasus ini kita lakukan penyelidikan," ucap Nasriadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Ansar, lanjut Nasriadi, pihaknya juga telah memeriksa 234 saksi terkait kasus tersebut. Pemeriksaan ratusan saksi ini dilakukan terkait dengan anggaran yang digunakan dalam pembayaran THL fiktif itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari jumlah itu, 219 orang merupakan THL di DPRD Kepri, kemudian ada 20 orang dari sekretariat DPRD Kepri, 3 orang dari pihak Pemprov Kepri dan 2 orang dari BPJS Ketenagakerjaan," ujar Nasriadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengaku diberi belasan pertanyaan oleh penyidik, terkait kasus dugaan perekrutan honorer atau tenaga harian lepas fiktif.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada 13-14 pertanyaan lah, pemeriksaan paling efektif sekitar 3 jam. Lamanya karena hanya berdiskusi perkembangan situasi," ungkap Ansar usai menjalani pemeriksaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ansar mengungkapkan, ia dipanggil polisi untuk mengklarifikasi mengenai surat edaran yang dikeluarkannya. Menurutnya, pemeriksaan dirinya berjalan dalam suasana santai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013607912/sukses-digelar-di-20-kota-264915-pengunjung-ramaikan-pesta-rakyat-simpedes-bri">Sukses Digelar di 20 Kota, 264.915 Pengunjung Ramaikan Pesta Rakyat Simpedes BRI </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi habis magrib kita mulailah, sambil ngopi-ngopi, makan malam, makan sate kemudian menjawab dan mengklarifikasi beberapa pertanyaan," ucap Ansar. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Aparat kepolisian telah memeriksa Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad dalam kasus dugaan perekrutan honorer atau tenaga harian lepas

Polri Dalami Gubernur Kepri soal Dugaan Perekrutan Tenaga Honorer Fiktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/maria-dkk.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Maria Dolorosa B. Roga bersama rombongannya sesama eks tenaga harian lepas (THL) Pemkab Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mendatangi Kota Jakarta. Kedatangannya kali ini, tak lain tak bukan, karena ingin melakukan audiensi dengan sejumlah kementerian. Diantaranya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).  Audiensi itu bukan kepentingan pribadi Maria atau segelintir orang saja. Melainkan, 1.046 eks THL yang diberhentikan Bupati Nagekeo melalui surat bernomor 816/BK/Diklat/P/01/2019 tentang rekrutmen THL Tahun Anggaran 2019. Dalam surat itu, semua THL diisyaratkan untuk tidak masuk kerja sementara waktu sembari menunggu keputusan tentang pengangkatan THL 2019.  Namun, setelah menunggu dan berharap ada kabar baik, Bupati Nagekeo justru mengeluarkan SK Nomor 127/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Pramu Kebersihan sebagai THL pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dari total 41 orang yang diangkat, 35 diantaranya merupakan orang baru dan enam sisanya THL lama.  Beberapa hari setelahnya, tepatnya 12 Februari 2019, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kebakaran juga melakukan hal yang sama. Yakni mengangkat 26 orang, terdiri dari 22 orang THL lama dan empat orang THL baru. Pengangkatan itu didasari keluarnya SK Bupati Nomor 138/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan THL pada Satpol PP dan Kebakaran tahun 2019.  Maria dkk tentu merasa keputusan bupati itu tidak adil. Sebab, tidak semua THL lama dipekerjakan kembali. Bupati malah mengangkat orang-orang baru yang sama sekali belum pernah mengabdi di Pemkab Nagekeo. ”Ribuan orang ini (eks THL, Red) adalah anak-anak Nagekeo, dan sebagian orang tua kami dulu pernah menyerahkan lahannya untuk pemekaran kabupaten (2009 lalu),” kata Maria.  Tiga tahun lebih berlalu, Maria dkk yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Nagekeo (FPPN) berusaha meminta keadilan. Belum lama ini, mereka menemui Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas untuk menyampaikan masalah tersebut. Sebelumnya, mereka sudah menghadap DPRD Nagekeo. Tapi belum ada titik temu hingga sekarang.  Tuntutan ribuan eks THL itu dari tahun 2019 hingga sekarang masih sama. Yakni, merekrut kembali eks THL, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Di pasal 99 ayat 1 PP tersebut, mengisyaratkan agar pegawai non-PNS yang bertugas di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lambat lima tahun.  Ini karena semenjak diberhentikan, ribuan eks THL itu luntang-lantung, karena tidak punya pekerjaan. Maria menyebut, kondisi hidup rekan-rekannya sangat memprihatinkan. ”Kebanyakan jadi tukang ojek, tapi di Nagekeo itu sepi sekali, sehingga pendapatannya pas-pasan. Terus ada juga yang merantau ke luar pulau karena nggak tahu harus kerja apa di Nagekeo,” tutur sekretaris FPPN itu.  Kondisi ini juga dialami dirinya dan temann-temannya yang tengah memperjuangkan nasib di Jakarta. Musababnya, Maria dan rombongan hanya membawa uang pas-pasan yang bersumber dari sumbangan sukarela rekan-rekan eks tenaga harian lepas (THL) Pemkab Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Total uang yang terkumpul dari Rp 5 ribu sampai Rp 25 ribu per orang itu sekitar Rp 17 juta. Uang itu cukup untuk perjalanan dari NTT ke Jakarta.  ”Sekarang kami mau pulang (ke NTT, Red), tapi belum tahu caranya,” kata Maria saat ditemui Jawapos.com, Minggu (11/9).  Terpisah, Menpan RB Azwar Anas memberikan sinyal untuk mengurai permasalahan tenaga non-ASN. Tidak terkecuali tenaga kesehatan. Bahkan, rapat bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah dilakukan untuk membahas masalah tersebut. ”Sudah saya pelajari, kalau lihat time table-nya, cukup mepet waktunya, karena jelang akhir September harus sudah rekrutmen P3K-nya,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Jawapos.com.  Di sisi lain, Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do belum membalas pesan dari Jawapos.com terkait keluhan Maria dkk tersebut. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, kepala daerah yang menjabat sejak Desember 2018 tersebut belum memberikan respons.

Diberhentikan Bupati, Nasib Ribuan THL Pemkab Nagekeo Terkatung-katung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Ilustrasi-PNS-Dite-3.jpg" alt="Ilustrasi PNS. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tenaga harian lepas (THL) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok terakhir dipekerjakan hari ini, Senin (31/5). Kontraknya diputus oleh Pemkab Solok.  Meski begitu, mereka masih ada harapan untuk kembali bekerja setelah tim khusus yang diperintahkan Bupati Solok Epyardi Asda menghasilkan membuat rekomendasi jumlah THL yang layak dibutuhkan untuk menunjang kinerja ASN Pemkab Solok.  Anggota DPRD Kabupaten Solok Nosa Ekananda mengatakan, dari hasil informasi yang didapatkannya dari pimpinan Pemkab Solok, nasib para THL ditentukan pertengah Juni 2021. "Informasi yang saya dapat mulai Rabu (2/6) mereka (THL) tidak lagi bekerja," ujar Nosa Ekananda saat dihubungi JawaPos.com, Senin (31/5).  Nosa Ekananda menyebut ada beberapa kemungkinan hasil yang dikeluarkan Pemkab Solok terhadap THL. Yakni, mengurangi kebutuhan THL, mengganti THL dengan tenaga baru, atau tidak menggunakan jasa THL untuk sementara waktu. Alasannya, permintaan pemutusan kontrak THL karena anggaran di APBD Kabupaten Solok mengalami refocusing untuk penanganan Covid-19.  Politikus PKS Kabupaten Solok itu berharap Pemkab Solok untuk dapat mempekerjakan kembali para THL. Terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidupnya sebagai THL. "Paling miris lagi ada suami istri bekerja sebagai THL. Kalau mereka diberhentikan, kemana mereka mencari makan. Bagaimana hidupnya ke depan. Semoga ini dapat dipertimbangkan oleh Bupati," terang mantan Ketua DPD PKS Kabupaten Solok itu.  Dia berharap THL yang dipekerjakan di Pemkab Solok bukanlah orang baru. Tapi orang lama yang benar-benar dianggap berkompeten. "Kalau tidak kompeten dan umurnya terlalu tua tidak masalah tidak dipakai lagi," tandasnya.  Sebagaimana diketahui kebijakan pemberhentian THL itu tertuang di surat yang ditandatangani Sekda Kabupaten Solok Aswirman. Surat tersebut bernomor 800/1261/BKPSDM-2021, tanggal 25 Mei 2021. Dengan perihal, evaluasi kebutuhan tenaga harian lepas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok.  Terkait nasib THL ini ke depannya, hingga berita ini dilansir, Sekda Kabupaten Solok Aswirman belum memberikan pernyataan yang jelas. Ketika diminta konfirmasi JawaPos.com, Aswirman tidak telepon dari JawaPos.com. Pesan yang dikirim hanya dibaca.  Sikap serupa juga dilakukan Bupati Solok Epyardi Asda. Saat diminta konfirmasi, bupati yang mantan anggota DPR RI itu tidak membalas pesan dari JawaPos.com  Sebelumnya, Epyardi Asda mengakui bahwa APBD 2021 Kabupaten Solok banyak tersedot untuk biaya rutin. Di antaranya untuk membayar gaji ASN, termasuk untuk THL. Setiap bulannya para THL itu digaji Rp 1,5 juta. Bila dikalikan 1.700 orang, maka dalam setahun APBD yang tersedot mencapai Rp 3 miliar.  Dengan besarnya anggaran tersedot untuk biaya rutin itu, sehingga sulit Pemkab Solok melakukan program yang bersentuhan dengan masyarakat. Begitu juga kehadiran THL yang jumlahnya mencapai 1.700 orang dianggap terlalu banyak. "Kantor SKPD di Kabupaten Solok itu kayak pasar karena saking banyaknya THL," ujar Epyardi Asda.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/26/05/2021/dianggap-membebani-apbd-bupati-solok-berhentikan-1-700-thl/">Dianggap Membebani APBD, Bupati Solok Berhentikan 1.700 THL</a>  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/05/2021/dprd-solok-jangan-sampai-ada-thl-keluarga-dekat-kepala-dinas/">DPRD Solok: Jangan Sampai Ada THL Keluarga Dekat Kepala Dinas</a>  Di sisi lain, sejumlah THL merasa khawatir pemberhentian ini bagian upaya bersih-bersih kepala daerah yang baru dilantik. Mereka khawatir ada oknum-oknum tertentu di Pemkab Solok menitipkan THL baru, setelah adanya pemberhentian massal ini. "Kami curiga ketika ada penerimaan THL baru, malah orang-orang baru yang dianggap titipan dari oknum tertentu," ujar THL yang enggan disebutkan namanya itu.

Diberhentikan, THL Kabupaten Solok Menunggu Harapan Pertengahan Juni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/0104-asn.jpeg" alt="Sejumlah pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Fiqih Arfani/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Fiqih Arfani/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberhentian tenaga harian lepas (THL) di Kabupaten Solok mendapat perhatian dari DPRD setempat. Kendati setuju, DPRD juga prihatin. Di tengah pandemi Covid-19 terdapat penambahan angka pengangguran baru.  Anggota DPRD Kabupaten Solok Nosa Ekananda mengatakan, jika alasan bupati adalah berdasar kebutuhan dan kompetensi, maka tidak masalah dilakukan rasionalisasi THL. "Saya rasa momentum yang tepat untuk pembenahan dan keadilan bagi semua putra-putri Kabupaten Solok," ujar Nosa Ekananda saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (27/5).  Nosa menuturkan, THL adalah supporting system dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. THL menempel dalam kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Berhasil atau tidaknya kegiatan SKPD juga dipengaruhi peran THL. Untuk itu, Pemkab Solok mendata ulang kebutuhan THL di setiap SKPD sampai ke instansi lainnya, seperti rumah sakit, puskesmas, kantor camat, bahkan sekolah.  "Jangan ada THL yang menumpuk di satu SKPD. Jangan sampai ada di satu SKPD terdapat beberapa orang THL yang merupakan keluarga dekat kepala dinas," imbuh politikus PKS itu.  Dalam pembenahan THL, Nosa meminta Pemkab Solok memberikan peluang yang sama kepada seluruh warga di daerah. Perekrutan menggunakan sistem tes terbuka. Jelaskan jumlah kebutuhan, klasifikasi pendidikan, umur maksimal, dan keahlian yang dibutuhkan. "Apalagi saat ini belum ada penerimaan CPNS dan PPPK. Jadi THL adalah solusi untuk menunjang kinerja aparat SKPD," ujar mantan Ketua DPD PKS Kabupaten Solok itu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/05/2021/setelah-berhentikan-1-700-honorer-kini-bupati-solok-pusing/">Setelah Berhentikan 1.700 Honorer, Kini Bupati Solok Pusing</a>  Sebelumnya, Bupati Solok Epyardi Asda mengatakan, pihaknya melakukan evaluasi jumlah THL di daerah yang dipimpin. Per 1 Juni 2021 seluruh THL yang jumlahnya 1.700 diberhentikan. Selanjutnya, Pemkab Solok melakukan evaluasi dan pemetaan terhadap kebutuhan THL yang sebenarnya untuk masing-masing SKPD.  "Setelah ada rekomendasi dari tim khusus, baru kami rekrut ulang THL berdasarkan kebutuhan dan kompetensinya," ujar mantan kapten kapal itu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/26/05/2021/dianggap-membebani-apbd-bupati-solok-berhentikan-1-700-thl/">Dianggap Membebani APBD, Bupati Solok Berhentikan 1.700 THL</a>  Menurut mantan anggota DPR RI itu, jumlah THL sebanyak 1.700 di Kabupaten Solok sudah terlalu banyak. Bahkan kondisi setiap SKPD seperti pasar. Kehadiran THL pun membebani APBD karena setiap mereka digaji Rp 1,5 juta per bulan. Setahun total APBD yang terkuras untuk membiayai THL mencapai Rp 3 miliar lebih. "Angka sebanyak itu cukup besar untuk daerah sekelas Kabupaten Solok," tandasnya.

DPRD Solok: Jangan Sampai Ada THL Keluarga Dekat Kepala Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/daerah-lumbung-beras-di-sumbar-bertekad-jaga-lahan-produktif_c_225487.jpg" alt="PEMANDANGAN INDAH: Hamparan sawah di kawasan Kabupaten Solok menjadi salah satu panorama yang indah. (Riki Chandra/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>PEMANDANGAN INDAH: Hamparan sawah di kawasan Kabupaten Solok menjadi salah satu panorama yang indah. (Riki Chandra/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Solok Epyardi Asda menghadapi dilema dalam membuat keputusan ekstrem. Setelah mengeluarkan SK evaluasi 1.700 tenaga harian lepas (THL) atau pegawai honorer, kini mantan kapten kapal itu dihadapkan dengan ancaman bertambahnya angka pengangguran di Kabupaten Solok.  "Keputusan ini (pemberhentian THL) memang dilema. Angka pengangguran tentunya bertambah setelah para THL tidak lagi dikaryakan lagi," ujar Bupati Solok Epyardi Asda kepada JawaPos.com, Kamis (27/5).  Menurut Epyardi, keputusan mengevaluasi para THL dengan merumahkan sementara dan menerima kembali setelah ada rekomendasi dari tim khusus yang diketuai Sekda Kabupaten Solok Aswriman itu harus diambil. Alasannya, jumlah THL saat ini terlalu banyak untuk daerah sekelas Kabupaten Solok.  Apalagi angka APBD 2021 Kabupaten Solok tidak tinggi. APBD itu pun tersedot untuk biaya rutin, salah satu di antaranya untuk membayar gaji. Untuk membayar gaji THL, setiap bulannya mereka digaji Rp 1,5 juta. Bila dikalikan 1.700 orang, untuk setahun sudah menyedot sekitar Rp 3 miliar.  Mengantisipasi adanya potensi bertambah angka penganggur itu, mantan anggota DPR RI tersebut mengklaim telah menyiapkan sejumlah program kerja padat karya. Dia bakal memperbanyak kegiatan pembangunan infrastruktur yang padat karya. Pada kegiatan itu diharapkan dapat mempekerjakan masyarakat Kabupaten Solok. Tidak tertutup kemungkinan juga eks THL ikut dilibatkan.  Selain itu mengoptimalkan potensi pertanian di Kabupaten Solok. Beras dan pangan lainnya yang dihasilkan dari Solok dipasarkan ke luar Sumbar. Langkah itu dengan memperdayakan petani dan mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan lahan pertanian supaya tidak selalu bersandar mencari penghidupan sebagai tenaga honorer atau THL.  "Ada banyak peluang sebetulnya untuk menekan pengangguran ini. Kami menggenjot masyarakat mengembangkan pariwisata. Destinasi wisata membutuhkan SDM yang banyak untuk pengelolaannya," tandas Ketua DPP PAN itu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/26/05/2021/dianggap-membebani-apbd-bupati-solok-berhentikan-1-700-thl/">Dianggap Membebani APBD, Bupati Solok Berhentikan 1.700 THL</a>  Sebelumnya Pemkab Solok menyatakan mengevaluasi keberadaan THL yang jumlahnya 1.700 orang. Per 1 Juni para THL itu tidak lagi dikaryakan. Kini Pemkab Solok sedang mengevaluasi kebutuhan THL sebenarnya. Menurut Epyardi Asda, jumlah THL saat ini sangat banyak dan membebani APBD.  Ke depannya Pemkab Solok menggunakan THL yang lebih sedikit. Para THL dapat mendaftar ulang untuk kembali bekerja. Hanya saja kriteria yang diterima adalah THL yang memiliki kompetensi, usia produktif, dan dikaryakan di sektor yang tidak terjangkau oleh PNS.

Setelah Berhentikan 1.700 Honorer, Kini Bupati Solok Pusing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/batas-usia-cpns-dianulir-fphi-gugurkan-honorer-yang-ikut-rekrutmen_m_.jpg" alt="Ilustrasi CPNS. FPHI mendesak pemerintah menggugurkan menggugurkan seluruh guru honorer eks K-II yang diikut sertakan dalam ujian CPNS 2018" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi CPNS. FPHI mendesak pemerintah menggugurkan menggugurkan seluruh guru honorer eks K-II yang diikut sertakan dalam ujian CPNS 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Solok Epyardi Asda membuat kebijakan ekstrem dalam menyelamatkan APBD daerah setempat. Di antaranya mengevaluasi keberadaan tenaga harian lepas (THL). Per 1 Juni 2021 seluruh THL yang jumlahnya mencapai 1.700 orang di Pemkab Solok diberhentikan.  Epyardi mengatakan, APBD Kabupaten Solok lebih banyak terkuras habis untuk biaya rutin. Di antaranya untuk membayar gaji pegawai, baik yang PNS maupun THL. Ditambah untuk operasional lainnya. "Tidak banyak APBD yang bisa diarahkan untuk program langsung yang memberi dampak kepada masyarakat," ujar Epyardi Asda saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (26/5).  Salah satu cara menyelamatkan penggunaan APBD agar tepat sasaran, yakni mengurangi biaya yang tidak terlalu penting atau membebani. Di antaranya biaya gaji atau honor untuk THL yang jumlahnya 1.700 orang. Padahal kebutuhan THL di Pemkab Solok tidak perlu sebanyak itu. Cukup separonya.  Menurut bupati yang juga ketua DPP PAN itu, selain membebani APBD, kehadiran THL juga mengganggu pelayanan dan kenyamanan para ASN bekerja. Sebab, tidak sedikit dari THL itu tidak mengerti pekerjaannya. Hal itu membuat suasana kantor bupati, DPRD, dan SKPD seperti pasar.  "Ini yang kami evaluasi. Jangan sampai kehadiran THL itu mengganggu pelayanan di Pemkab Solok. Apalagi jumlahnya tidak sesuai yang dibutuhkan di masing-masing SKPD," imbuh mantan anggota DPR RI tiga periode itu.  Adapun besaran honor yang dibayarkan kepada masing-masing THL di Pemkab Solok selama ini yakni Rp 1,5 juta per bulan. Jumlah THL mencapai 1.700 orang, maka beban APBD Kabupaten Solok untuk membayar honorarium THL mencapai Rp 3 miliar untuk satu tahun. "Angka itu sangat besar bagi Pemkab Solok," ujarnya.  Epyardi menegaskan, THL itu tidak akan diberhentikan selamanya. Nantinya mereka diterima lagi setelah tim khusus selesai membuat rekomendasi. Tim yang diketuai sekretaris daerah kabupaten Solok itu kini sedang mengevaluasi jumlah kebutuhan THL untuk masing-masing SKPD.  Sebagai contoh, SKPD yang sudah melapor jumlah kebutuhan THL yang layak untuk membantu kinerja PNS baru di DPRD. Di Sekretariat DPRD Kabupaten Solok cukup dibantu dengan 50 sampai 60 THL. Sedangkan jumlah THL di kantor itu lebih dari 100 orang. "Ini baru Sekwan. Belum SKPD lain yang memberikan laporan. Saya rasa jumlah kebutuhan THL tidak banyak," ujar Epyardi Asda. THL  yang diterima juga yang memiliki kompetensi khusus dan berusia produktif. Sebab saat ini ada THL yang berusia di atas 60 tahun. "Usia pensiun PNS saja 56-58 tahun. Ini tidak  layak lagi dipekerjakan," kata dia.  Alasan lain dari Bupati Solok memberhentikan THL adalah untuk mengoptimalkan kinerja PNS. Sebab, tidak sedikit pula PNS yang tidak bisa bekerja dan tidak tahu apa kerja ketika berada di kantor. "Bahkan ada pejabat eselon III tidak bisa mengoperasikan komputer. Lantas THL inilah yang dipekerjakan untuk membantu mereka," sebut mantan pelaut itu.

Dianggap Membebani APBD, Bupati Solok Berhentikan 1.700 THL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polda-riau-tetapkan-dua-mantan-anggota-dprd-bengkalis-tersangka_m_208115.jpeg" alt="ILUSTRASI Kepolisian Daerah (Polda) Riau menetapkan dua mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis tahun 2009-2014, sebagai tersangka atas dugaan korupsi penyimpangan dana hibah bansos Kabupaten Bengkalis tahun 2012." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kepolisian Daerah (Polda) Riau menetapkan dua mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis tahun 2009-2014, sebagai tersangka atas dugaan korupsi penyimpangan dana hibah bansos Kabupaten Bengkalis tahun 2012.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepri Lamidi angkat bicara soal pemalsuan tanda tangan dirinya oleh oknum tenaga harian lepas (THL). Tanda tangan palsu itu dipakai untuk pencairan dana proposal fiktif dana hibah senilai Rp 1,9 miliar.  Lamidi secara tegas menyatakan tidak akan mengikuti saran Inspektorat Pemprov Kepri supaya melaporkan bawahannya tersebut ke pihak kepolisian.  ”Seharusnya Inspektorat yang melapor ke polisi, bukan saya. Karena yang dirugikan dalam masalah ini pemerintah,” kata Lamidi seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang.  Kendati demikian, Lamidi telah meminta rekomendasi kepada Gubernur Kepri melalui inspektorat menyangkut hukuman yang pantas untuk oknum THL tersebut.  ”Sekarang saya sedang menunggu arahan dari Inspektorat. Untuk sementara waktu yang bersangkutan sudah tidak bekerja,” ujar Lamidi.  Lamidi mengaku, tidak tahu sama sekali terhadap permasalahan pencairan dana proposal fiktif yang disebut-sebut melibatkan pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang juga seorang anak mantan Gubernur Kepri.  Dia menegaskan, sekitar 18 proposal fiktif tersebut tidak pernah masuk ke dinasnya. Dia juga memastikan pencairan anggaran yang dilakukan BPKAD untuk proposal fiktif itu bukan atas rekomendasinya.  ”Saya baru tahu masalah ini setelah adanya pencairan dana hibah Rp 1,9 miliar oleh BPKAD,” tutur Lamidi.  Lamidi menyampaikan, sudah melaporkan masalah tersebut ke Gubernur Kepri sejak Desember 2020.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/5HXV0Lgmy5g

Pakai Tanda Tangan Palsu, Oknum THL Cairkan Dana Hibah Rp 1,9 Miliar