<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/PNS-1863394161.jpg" alt="Ilustrasi PNS. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) ke depan tidak lagi diselenggarakan setahun sekali. Kebijakan itu merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang baru disahkan akhir Oktober lalu. Agenda reformasi dan transformasi jadi landasan fleksibilitas rekrutmen calon abdi negara. &rdquo;Jadi, ke depan rekrutmen tidak ritual dua atau satu tahunan. Karena tiap tiga bulan bisa ada rekrutmen ASN,&rdquo; kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas kemarin. Kebijakan itu juga sebagai salah satu upaya menghentikan adanya rekrutmen tenaga honorer. Mengingat, sebelumnya ketika ada pegawai pensiun yang berarti ada kekosongan tidak langsung diisi karena rekrutmen baru dilakukan setahun atau dua tahun kemudian. Nantinya, pihaknya akan mendata siapa saja pegawai ASN yang pensiun. Kemudian, bisa dilanjutkan dengan proses rekrutmen di momen tersebut. &rdquo;Kita akan rekrut tiga bulan sekali. Saat ini kami sedang koordinasi tingkat tinggi dengan kementerian dan lembaga,&rdquo; ungkapnya. Kendati ada rekrutmen rutin, pemerintah tak lantas menjaring CASN secara besar-besaran sesuai dengan jumlah tenaga yang pensiun. Pemerintah akan mempertimbangkan pertumbuhan kebutuhan di kementerian tersebut, apakah positive growth atau justru negative growth. Sebab, ada faktor digitalisasi yang juga tengah digenjot sehingga diharapkan birokrasi bisa lebih ramping dan efisien. Sementara itu, terkait seleksi CASN tahun depan, Anas mengatakan, hingga 2030 fokus rekrutmen adalah memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Pihaknya telah memetakan proyeksi kebutuhan di sektor tersebut dengan melihat pertumbuhan positif dari kebutuhan ASN. Artinya, di sektor tersebut masih boleh menambah pegawai. Berbeda halnya dengan tenaga teknis fungsional. Menurut dia, pada bagian itu masuk ke dalam skema zero growth. Maksudnya, antara jumlah tenaga yang pensiun dan rekrutmen baru diupayakan seimbang. Sedangkan tenaga teknis pelaksana masuk ke skema negative growth sehingga sangat tidak dipertimbangkan untuk merekrut baru. Karena itu, dia berharap usulan formasi dari pemerintah daerah lebih pada pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan. Bukan tenaga teknis. Bukan hanya itu, pemerintah akan memberikan ruang bagi talenta digital di rekrutmen tahun depan. &rdquo;ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional. Oleh karena itu, tahun depan juga akan dibuka rekrutmen untuk talenta-talenta digital,&rdquo; jelasnya. Terpisah, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan, Mendikbudristek Nadiem Makarim telah bertemu dengan Men PAN-RB untuk membahas mekanisme seleksi CASN guru pada 2024. Menurut dia, tahun depan penuntasan program 1 juta guru yang belum rampung. &rdquo;Jika tidak ada aral melintang, semua proses berjalan lancar, awal tahun (diproyeksikan) 840 ribu (guru resmi diangkat menjadi PPPK). Jadi, kita tinggal menyelesaikan sedikit lagi,&rdquo; jelasnya. Dengan terpenuhinya kuota 1 juta guru PPPK itu, diharapkan bisa menghentikan masuknya guru-guru honorer baru lagi. (mia/c17/fal)

Seleksi CPNS dan PPPK ke depan tidak lagi diselenggarakan setahun sekali. Kebijakan itu merupakan implementasi UU no 20/2023 tentang ASN.

Mulai 2024, Rekrutmen CPNS-PPPK Digelar 3 Bulan Sekali, Fokus pada Guru dan Nakes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Guru-Dery.jpg" alt="Ilustrasi seorang guru tengah melakukan aktivitas mengajar beberapa waktu lalu sebelum ada Pandemi Covid-19." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seorang guru tengah melakukan aktivitas mengajar beberapa waktu lalu sebelum ada Pandemi Covid-19.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masalah kesejahteraan guru sedikit demi sedikit teratasi. Bukan hanya di sekolah swasta, melainkan juga di sekolah negeri. Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya membereskan persoalan administrasi ratusan guru yang tidak bisa mendapatkan tunjangan lantaran mereka dinyatakan sebagai tenaga fungsional umum, bukan fungsional guru.  Kepala Dispendik Surabaya Supomo mengungkapkan, ada sekitar 300 guru berstatus PNS yang mengajar di SD dan SMP. SK yang mereka terima adalah fungsional umum. Padahal, semestinya fungsional guru. Imbasnya, mereka tidak mendapatkan tunjangan guru. ”Padahal, mereka ini mengajar,” ujar Supomo setelah menghadiri pembukaan Museum Pendidikan Surabaya, Senin (25/11).  Dia enggan memerinci persoalan yang membuat guru tersebut tercatat sebagai fungsional umum. Bisa jadi, mereka sebelumnya berasal dari guru honorer yang kemudian diangkat menjadi PNS. Para guru itu pun sudah berusia lanjut. ”Sekarang penyelesaiannya bagaimana. Kalau ngomong dulu-dulu enggak akan selesai-selesai,” tambah mantan kepala dinas sosial itu.  Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyetaraan pendidikan. Ada ujian penyetaraan ijazah sehingga para guru itu bisa menjadi tenaga fungsional guru Supomo menyebutkan, status fungsional guru secara otomatis akan berpengaruh pada kesejahteraan para guru tersebut. Mereka bisa mendapatkan tunjangan pendidik. Tidak hanya itu, pangkat dan golongan mereka pun naik. Kenaikan tersebut dibarengi dengan tunjangan yang akan diperoleh. ”Pangkatnya naik jadi golongan III. Sekarang mereka golongan II,” ungkap dia.  Sementara itu, persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) kembali disinggung pengurus musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMP swasta dalam diskusi dengan dewan kemarin sore (25/11). Mereka mengeluhkan dampak PPDB pada jumlah siswa yang juga berimbas pada jam mengajar guru. Ujung-ujungnya adalah soal kesejahteraan guru. Ada yang tidak mendapatkan tunjangan profesi guru.  Koordinator MKKS SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo menuturkan, banyak guru swasta yang akhirnya tidak mendapatkan jam mengajar yang cukup. Karena tak memenuhi jam mengajar, mereka tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi guru. ”Jumlah yang tak dapat TPP sekitar 20–30 persen dari total guru swasta,” jelas Erwin kemarin.  Para kepala SMP swasta di Surabaya itu berharap aturan PPDB bisa segera dikeluarkan pemerintah. Segera pula disosialisasikan. Tujuannya, tidak ada lagi persoalan seperti pada PPDB tahun ini.  ”Kami menunggu pusat. Mas menteri (Mendikbud Nadiem Makarim, Red) sepertinya belum mengarah ke sana. Kami menunggu bagaimana regulasinya. Daerah menunggu pusat,” imbuh Erwin.  Dia pun berharap agar kebijakan tersebut adil untuk sekolah swasta. Dengan demikian, para guru yang mengajar di sekolah swasta juga bisa sejahtera. Terutama terkait dengan distribusi siswa. ”Kami harapkan bisa duduk bersama dan menyepakati serta menjalankannya. Lha, yang kemarin itu memang sudah duduk bersama, juga sudah sepakat, tapi dilanggar,” jelas Erwin.  Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah mengungkapkan bahwa pihaknya segera ke Kemendikbud untuk memperjelas aturan PPDB. Sebab, semakin cepat aturan PPDB dibuat dan disepakati, akan semakin cepat pula disosialisasikan. ”Kami akan tanyakan PPDB 2020. Apakah masih pakai sistem zonasi atau bagaimana,” ujar Khusnul.  Dia menyebutkan bahwa tahun depan sudah disepakati tidak ada penambahan sekolah baru. Namun, pemkot memang akan membangun gedung sekolah untuk mengakomodasi jumlah siswa yang banyak. Karena itu, sekolah swasta tidak perlu khawatir kekurangan murid. ”Sekolah negeri baru dipastikan tak ada,” imbuh Khusnul.

Harapan Kepala Dispendik di HGN, Selesaikan Status Fungsional 300 Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/butuh-banyak-guru-ini-arahan-pemkot-solo_m_170604.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo Budi Yulistianto meminta Dinas Pendidikan (Disdik) untuk lebih selektif dalam mengangkat guru tidak tetap (GTT). Pengangkatan GTT harus disesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah, dan tidak boleh asal mengangkat dengan alasan lainnya. "Kita meminta kepada Disdik dan juga sekolah untuk lebih selektif dalam memilih GTT. Kalau misal memang tidak membutuhkan atau kriteria yang dimiliki guru tidak sesuai, ya jangan diangkat menjadi GTT," terang Budi kepada JawaPos.com, Sabtu (24/11). Budi tidak menampik jika Kota Solo masih membutuhkan banyak tenaga guru. Baik untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama. Tetapi bukan berarti pihak sekolah dapat melakukan pengangkatan GTT tanpa memikirkan kebutuhannya. Menurut Budi, sampai saat ini masih ada yang melakukan pengangkatan dengan alasan lain. Misalnya dengan unsur kedekatan atau alasan lain. "Kalau ada kepala sekolah baru, gurunya diganti, atau yang tidak cocok diganti terus mengangkat guru baru lagi. Tidak seperti itu, karena kadang yang sudah tidak butuhkan juga sulit untuk diberhentikan. Dan sekolah akan tetap membayarkan gajinya terus," katanya. Kondisi ini jelas akan berpengaruh pada kondisi psikologis dari GTT itu sendiri. Terlebih, gaji yang dibayarkan oleh pihak sekolah tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK). "Itu masalahnya, gajinya disesuaikan dengan kemampuan sekolah dan di bawah UMK. Selain itu, kalau mereka sudah diangkat terus karena sudah tidak dibutuhkan akan diberhentikan, kan jadi mempengaruhi yang bersangkutan," ulasnya. Pemkot juga tidak bisa melarang sekolah untuk mengangkat GTT. Pasalnya, Solo masih kekurangan banyak tenaga pengajar atau guru. Selain itu, Sekda juga meminta kepada Disdik untuk memetakan jumlah guru yang dibutuhkan. Hal itu diharapkan mampu menghitung total kebutuhan guru di Kota Solo. Sampai saat ini jumlah GTT masih mencapai ribuan.

Butuh Banyak Guru, Ini Arahan Pemkot Solo

tenaga guru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tenaga guru

Berita Terkini

Mulai 2024, Rekrutmen CPNS-PPPK Digelar 3 Bulan Sekali, Fokus pada Guru dan Nakes

Harapan Kepala Dispendik di HGN, Selesaikan Status Fungsional 300 Guru

Butuh Banyak Guru, Ini Arahan Pemkot Solo

Download Aplikasi JawaPos.com