<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/22/noe-letto-3736930163.jpg" alt="Sabrang Mowo Damar Panuluh alias Noe Letto. (tangkapan layar)" width="100%">
<figcaption>Sabrang Mowo Damar Panuluh alias Noe Letto. (tangkapan layar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sabrang Mowo Damar Panuluh alias Noe Letto menanggapi kritik publik terkait posisinya sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Noe menilai kritik, kewaspadaan, hingga kecurigaan masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan rasa sayang terhadap Indonesia. Ia mengaku berterima kasih atas seluruh respons yang datang, baik yang bernada keras maupun suportif. Menurutnya, substansi kritik tersebut menunjukkan perhatian publik terhadap masa depan bangsa. &ldquo;Saya terima kasih atas semua kalimat-kalimat dan kata-kata itu. Karena substansinya kalau saya melihat itu sayang Indonesia, atau sayang sama saya,&rdquo; kata Noe dalam video pada akun Youtube pribadinya, Kamis (22/1). Noe menyampaikan komitmen pribadinya terkait peran sebagai Tenaga Ahli DPN. Ia menegaskan, siap dievaluasi oleh publik dalam kurun waktu enam bulan hingga satu tahun ke depan. Bahkan, jika dinilai tidak membawa manfaat atau tidak berguna, ia menyatakan siap mengundurkan diri. &ldquo;Komitmen saya setahun. Kalau memang saya enggak ada gunanya, saya mundur. Mudah,&rdquo; tegasnya. Ia menambahkan, seluruh gagasan dan ide yang ia miliki akan disampaikan langsung di &ldquo;ground zero&rdquo;, yakni ruang-ruang nyata tempat persoalan dan perubahan seharusnya dimulai. &ldquo;Komitmen yang lain? Semua yang saya katakan, ide-ide saya, akan saya sampaikan di ground zero. Karena di situ letaknya. Di ground zero titik perubahannya,&rdquo; ucap Noe. Noe juga mempersilakan masyarakat menyimpan pernyataannya sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Ia mengajak masyarakat untuk menagih konsistensi sikapnya di kemudian hari, apakah dirinya berubah atau tetap memegang nilai-nilai yang selama ini diyakini. &ldquo;Di sini ada komitmen. Anda bisa save video ini. Sebagai bentuk accountability. Anda bisa tagih saya. Satu tahun lagi, enam bulan lagi, apakah saya geser? Apakah saya berubah dari Sabrang yang dulu?&rdquo; tuturnya. Ia menyebut keputusannya ini sebagai sebuah eksperimen bersama antara pejabat publik dan masyarakat. Noe mengajak publik untuk terlibat aktif dalam dialog, baik melalui tulisan maupun forum-forum diskusi seperti Maiyah. &ldquo;Nah bedanya hari ini saya ngajak teman-teman sekalian, eksperimen. Ayo eksperimen. Bikin. Saya tunggu di tulisan maupun di forum Maiyah. Mari ngobrol,&rdquo; urainya. Lebih lanjut, Noe mengajak kalangan intelektual dan masyarakat yang peduli terhadap Indonesia untuk bersama-sama membangun standar relasi ideal antara pejabat publik dan rakyat. &ldquo;Aku ngajak teman-teman intelektual, teman-teman yang peduli Indonesia untuk mbangun ini bareng-bareng. Agar kita punya tolak ukur bersama, bagaimana pejabat berhubungan dengan masyarakat yang paling baik itu gimana,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Noe Letto siap dievaluasi publik sebagai Tenaga Ahli DPN. Jika kinerjanya tak maksimal, ia siap mundur dan ajak masyarakat awasi.

Noe Letto Siap Dievaluasi Publik, Bakal Mundur dari Tenaga Ahli DPN jika Tak Maksimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/17/IMG_20260117_221639-240155433.jpg" alt="Sabrang Letto. (Instagram: sabrangmdp_official)" width="100%">
<figcaption>Sabrang Letto. (Instagram: sabrangmdp_official)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sabrang Mowo Damar Panuluh atau yang lebih dikenal sebagai Noe, vokalis grup musik Letto, resmi dilantik sebagai tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Pelantikan berlangsung di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, pada Kamis (15/1). Mengutip laman resmi Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melantik sebanyak 12 tenaga ahli DPN di lingkungan Dewan Pertahanan Nasional. Noe Letto menjadi salah satu dari 12 tenaga ahli yang dilantik untuk memperkuat peran DPN dalam memberikan kajian strategis di bidang pertahanan nasional. Penunjukkan Noe Letto yang kini telah dilantik sebagai tenaga ahli DPN itu menyita perhatian publik. Sebab, putra dari Ema Ainun Nadjib alias Cak Nun itu kerap kali mengkritik sikap pemerintah. Pernyataan Noe pun kembali viral di jagat media sosial, atas sikapnya yang kerap mengkritik pemerintah. Noe sempat menyatakan bahwa pemerintah adalah pengkhianat Pancasila. "Saya kemarin ditanyain sama pejabatlah ngetes saya lah, 'menurutmu Indonesia bagaimana dengan Pancasila?' Pemerintah adalah pengkhianat Pancasila. Saya bilang seperti itu," sebagaimana pernyataan Noe yang viral di media sosial, Minggu (18/1). Noe mengulas pernyataan Proklamator RI Soekarno. Ia menyebut, Pancasila seharusnya diartikan sebagai gotong royong. "Kenapa Pancasila itu, kalau diperas menjadi satu kata itu apa namanya? Ini kalimat seng kertas merah itu dulu. Kalimat Pak Karno, jika ku peras menjadi satu kata itu yang disebut sebagai gotong royong. Kekuatan Indonesia itu gotong royong," cetusnya. Namun, ia menyatakan bahwa masyarakat hanya mengartikan gotong royong dengan kerja bakti bersama di kampung. Ia pun mempersoalkan 12 ribu aplikasi yang dibuat pemerintah tidak mengaplikasikan ke dunia digital. "Tapi kita selalu diberi pelajaran gotong royong itu hanyalah pindah rumah bareng-bareng, kerja bakti di kampung bareng-bareng, musibah bareng-bareng hanya itu saja. Dari 13 ribu aplikasi yang dibuat pemerintah Indonesia, adalah satu yang mengadaptasi ke dunia digital," urainya. "Ga no, sepemahaman ku ga ono. Artinya ini orang pada ga paham sama Pancasila, atau ga ngerti sama Pancasila," sambungnya. Lebih lanjut, Noe menegaskan bahwa Pancasila yang merupakan dasar negara tidak menjadi perhatian bersama. Ia menegaskan, seharusnya pemerintah selalu mengulas makna Pancasila. "Kan itu Pancasila sebagai dasar negara, dan itu tidak diperhatikan, tidak diupdate bersama," pungkasnya. &nbsp;

Noe Letto viral setelah diangkat Tenaga Ahli DPN, kritik pemerintah sebagai pengkhianat Pancasila jadi sorotan di Jakarta dan media sosial.

Viral Lagi Pernyataan Noe Letto Setelah Diangkat jadi TA DPN, Sebut Pemerintah Pengkhianat Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/17/IMG_20260117_221639-240155433.jpg" alt="Sabrang Letto. (Instagram: sabrangmdp_official)" width="100%">
<figcaption>Sabrang Letto. (Instagram: sabrangmdp_official)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sabrang Mowo Damar Panuluh&nbsp;atau&nbsp;Noe Letto, vokalis grup band Letto, datang dengan kabar terbaru. Dia kini mengemban tugas baru di luar dunia musik yang berhasil melambungkan namanya. Putra dari Budayawan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun resmi dilantik sebagai Tenaga Ahli di lingkungan Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Dia dilantik bersama 11 orang lainnya. Sabrang Letto menjadi Tenaga Ahli bidang Geoekonomi, Geopolitik, dan Geostrategi. Pelantikannya dilakukan pada Kamis (15/1), oleh Sjafrie Sjamsoeddin selaku Menteri Pertahanan RI yang juga menjabat Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Pelantikan Sabrang Letto dkk tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Harian DPN Nomor: KEP/3/KH/X/2025, Kamis, 15 Januari 2026. Pelantikan Sabrang Letto dkk sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat jajaran pemikir di tubuh DPN dalam menghadapi dinamika global yang semakin menantang. Selain Sabrang Mowo Damar atau Sabrang Letto, yang turut dilantik sebagai Tenaga Ahli di tubuh DPN yaitu putra dari pengacara Hotman Paris, Frank Alexander Hutapea. Pelantikan sebagai Tenaga Ahli DPN tentu saja menjadi menjadi tugas baru sekaligus tantangan bagi Sabrang Letto, setelah kiprahnya selama ini dikenal publik sebagai seorang musisi. Pelantikan Sabrang Letto tentu saja menuntut kontribusi dirinya dalam merumuskan kebijakan strategis di bidang pertahanan di masa yang akan datang.

Sabrang Letto kini mengemban amanah baru sebagai Tenaga Ahli di tubuh Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Dia dilantik bersama 11 orang lainnya

Sabrang Letto, Anak Cak Nun, Dilantik Sebagai Tenaga Ahli DPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/WhatsApp-Image-2025-07-17-at-41551-PM-3152790294.jpeg" alt="Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (PERPRINDO) menggelar Munas I. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (PERPRINDO) menggelar Munas I. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (PERPRINDO) telah mengesahkan kepengurusan baru. Sejalan dengan itu, PERPRINDO menegaskan kesiapannya menjalin sinergi dengan pemerintah. Komitmen ini tidak sebatas membangun pasar dan industri. Melainkan juga berkontribusi&nbsp;bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan dukungan penciptaan lingkungan yang berkelanjutan. &ldquo;Berbarengan dengan penguatan, kami juga akan melakukan perluasan sinergi dengan berbagai instansi terkait dalam pemerintahan,&rdquo; ujar ketua Dewan Pembina PERPRINDO&nbsp;Darmadi Durianto, Kamis (17/7). Anggota Komisi VI DPR RI ini mengatakan, perkumpulan ini didirikan untuk membantu pemerintah dalam&nbsp;memajukan kualitas hidup masyarakat yang utamanya melalui pengembangan pasar dan industri mesin pendingin dalam negeri. &nbsp; Sementara,&nbsp;Ketua PERPRINDO terpilih periode 2025-2030, Budi Mulia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya munas ini. Dia pun menyampaikan terima kasih terhadap beberapa perwakilan pemerintah yang hadir. &ldquo;Beragamnya instansi pemerintah yang hadir ini menjadi bentuk dukungan besar bagi kerja kepengurusan baru PERPRINDO dalam memperkuat sekaligus memperluas sinergi kami dengan pemerintah,&rdquo; ujar Budi. Bersanding dengan penguatan penyelarasan langkah kebijakan dalam perdagangan dan industri, sinergi PERPRINDO&nbsp;juga menyasar&nbsp;peningkatan daya saing tenaga ahli refrigerasi dan tata udara serta dukungan pada target pencapaian netralitas karbon dari pemerintah Indonesia. Terkait dengan upaya peningkatan daya saing tenaga ahli refrigerasi dan tata udara, PERPRINDO akan membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Selain perlunya peningkatan kompetensi pekerjaan bagi teknisi serta tenaga ahli refrigerasi dan tata udara dinilai penting untuk membangun industri. &ldquo;Dengan pembentukan LSP ini, akan mendukung langkah PERPRINDO dalam mengakselerasi peningkatan kompetensi nasional bagi teknisi dan mitra untuk berkontribusi pada pengembangan dan pertumbuhan industri,&rdquo; jelasnya. Di sisi lain untuk memperkuatnya, Budi menyatakan, kemitraan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan diarahkan untuk membuat PERPRINDO menjadi penghubung dan pendorong kolaborasi antara pendidikan vokasi dan industri. &nbsp;

PERPERINDO menegaskan kesiapannya menjalin sinergi dengan pemerintah dalam membangun pasar dan industri.

Dukung Pemerintah Bangun Pasar dan Industri, Tenaga Ahli Refrigasi Harus Tingkatkan Daya Saing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/21/WhatsApp-Image-2024-05-21-at-080409-1298927474.jpg" alt="Pertalindo gelar diskusi bertema Tata Laksana Amdal Terkini: Daya Tarik dan Tantangannya, di kawasan Sentul, Bogor." width="100%">
<figcaption>Pertalindo gelar diskusi bertema Tata Laksana Amdal Terkini: Daya Tarik dan Tantangannya, di kawasan Sentul, Bogor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Perkumpulan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (Pertalindo) terus berkomitmen mengawal dan membantu pemerintah dalam pembenahan regulasi. Penguatan kapasitas dan profesionalisme para tenaga ahli lingkungan perlu terus ditingkatkan. Demikian salah satu benang merah dalam diskusi dan halalbihalal Pertalindo di kawasan Sentul, Bogor, Minggu (19/5). Diskusi mengusung tema Tata Laksana Amdal Terkini: Daya Tarik dan Tantangannya, menghadirkan pembicara Dr Dwi P. Sasongko yang juga Anggota Dewan Pengawas Pertalindo. Halalbihalal diikuti seluruh jajaran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pertalindo dan perwakilan di sejumlah provinsi. Selain itu hadir dari perwakilan Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya dari Dinas Lingkungan Hidup. Dwi P. Sasongko sering mendengarkan berbagai keluhan dari praktisi lingkungan dan pemerintah daerah. Padahal, kehadiran regulasi bukan untuk dikeluhkan tetapi ikut memperbaikinya. Dwi P. Sasongko yang juga pengajar Universitas Diponegoro menyoroti secara khusus sejumlah keluhan atas kebijakan (regulasi) yang dibuat pemerintah. Padahal, regulasi yang dibuat seharusnya tetap memberikan ruang fleksibilitas sehingga perlu keterlibatan bersama. &rdquo;Jangan berprasangka dan mengeluhkan regulasi karena kita semua harus taat. Inilah peran Pertalindo untuk menyuarakan sehingga regulasi yang dibuat benar-benar bisa mengakomodasi semua kepentingan dan tujuan bersama,&rdquo; ujar Dwi. Dia menjelaskan, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) merupakan dokumen hukum yang harus dengan regulasi. Padahal perkembangan regulasi sangat cepat sehingga perlu kontribusi para pihak terkait, termasuk Pertalindo. Hal itu agar kebijakan yang dihasilkan memiliki fleksibilitas. &rdquo;Saya yakin Pertalindo mempunyai kapasitas, pengaruh dan nilai tawar untuk memengaruhi dan memperbaiki kebijakan,&rdquo; ujar Dwi P. Sasongko. Ketua Umum DPN Pertalindo Ilan R. Suriadi juga menegaskan, tetap konsisten bersama pemerintah mengawal regulasi agar tidak melenceng. Pertalindo memberi apresiasi atas upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan investasi yang lebih cepat. Namun, berbagai regulasi (aturan) harus fleksibel untuk mencapai target awal. Sekjen I DPN Pertalindo Chris Pasaribu menambahkan, Pertalindo senantiasa selalu menjadi mitra pemerintah. Khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai leading sector terkait lingkungan. Pihaknya juga terus berupaya agar kapasitas dan profesionalisme anggota Pertalindo terus ditingkatkan. &rdquo;Dengan demikian semua regulasi yang sudah disepakati bersama bisa diimplementasikan. Apalagi, Pertalindo merupakan kumpulan dari para tenaga ahli lingkungan,&rdquo; ujar Chris Pasaribu. Sebagaimana disampaikan Dwi P. Sasongko, kiprah dan komitmen Pertalindo harus tetap dijaga. Saat ini, keberadaan Pertalindo sudah ada di 20 provinsi dan akan terus diperluas untuk mewujudkan keseimbangan lingkungan secara berkelanjutan.

Pertalindo berkomitmen kawal dan bantu pemerintah benahi regulasi. Penguatan kapasitas dan profesionalisme tenaga ahli lingkungan diperlukan

Tingkatkan Profesionalisme, Pertalindo Perlu Mendorong Perbaikan Regulasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/06/tenaga-ahli-satgas-tppu-3313848481.jpg" alt="MULAI BERTUGAS: Mahfud MD memberikan keterangan didampingi para anggota Satgas TPPU setelah rapat perdana di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin." width="100%">
<figcaption>MULAI BERTUGAS: Mahfud MD memberikan keterangan didampingi para anggota Satgas TPPU setelah rapat perdana di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.</figcaption>
</figure> TPPU Harus Berangkat dari Tindak Pidana Asal JawaPos.com &ndash; Para tenaga ahli yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diminta produktif memberikan rekomendasi untuk percepatan penanganan. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan untuk merumuskan kebijakan dan penyusunan mekanisme penanganan TPPU. &rdquo;Mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir 2023,&rdquo; tutur Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Menko Polhukam, Jakarta, kemarin (5/5). Mahfud menjabarkan, Satgas TPPU, khususnya tenaga ahli, bertugas memberikan rekomendasi berdasar temuan-temuan terkait dugaan TPPU dengan agregat Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mahfud menyebut Satgas TPPU sudah siap bekerja. Di tahap awal, para tenaga ahli diminta memilih kasus mana yang penanganannya akan didahulukan. Setelah memilah, tenaga ahli diminta memberikan masukan kepada penegak hukum mengenai cara cepat dan tepat dalam menangani kasus TPPU. Dalam rapat perdana kemarin, semua tenaga ahli Satgas TPPU hadir. Baik secara fisik maupun dalam jaringan (daring) melalui video konferensi. Para tenaga ahli yang hadir langsung, antara lain, Yunus Husein, Laode M. Syarif, Faisal H. Basri, dan Meuthia Ganie Rochman. Sebagaimana yang diberitakan, ada 12 tenaga ahli yang menjadi bagian Satgas TPPU. Selain keempat nama di atas, ada pula Wuri Handayani, M. Yusuf, Rimawan Pradiptyo, Topo Santoso, Gunadi, Danang Widoyoko, Mas Achmad Santosa, dan Ningrum Natasya Sirait. Dalam SK Menko Polhukam, para tenaga ahli itu akan dibantu Sekretariat Komite TPPU saat melaksanakan tugas. Di sisi lain, Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha menilai bahwa kerja Satgas TPPU dalam memberikan usulan teknis penanganan TPPU tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa dibarengi upaya pengungkapan predicate crime atau tindak pidana asal. Sebab, TPPU merupakan kejahatan untuk menyamarkan hasil tindak pidana. &rdquo;TPPU itu harus berangkat dari predicate crime dulu,&rdquo; ungkapnya kepada Jawa Pos kemarin. Praswad mencontohkan TPPU yang ditangani KPK selama ini selalu berawal dari pengungkapan tindak pidana asal, yakni korupsi. &rdquo;Sementara kasus TPPU di Kementerian Keuangan sejauh ini pernah disebut pidana asalnya apa? Apakah manipulasi pajak atau kongkalikong pajak?&rdquo; tegasnya. Praswad khawatir Satgas TPPU yang dibentuk Menko Polhukam hanya bertujuan mengalihkan perhatian publik tentang polemik dugaan TPPU di Kemenkeu. Satgas TPPU, kata Praswad, dikhawatirkan hanya sebagai &rdquo;obat&rdquo; malu Mahfud yang telanjur membongkar dugaan TPPU tanpa dibarengi pengungkapan pidana asal. &rdquo;Pengungkapan TPPU tentu tidak salah, tapi kejahatan asalnya harus ada dulu,&rdquo; jelas mantan penyidik senior KPK tersebut. (tyo/c14/ttg)

Para tenaga ahli yang tergabung dalam Satgas TPPU diminta produktif memberikan rekomendasi untuk percepatan penanganan.

Mahfud MD Minta Tenaga Ahli di Satgas TPPU Produktif Beri Rekomendasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-15-at-15.50.341.jpg" alt="Ilustrasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di pasar tradisional. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di pasar tradisional. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera merevitalisasi pasar tradisional. Pemkot akan menggandeng perguruan tinggi di Surabaya untuk menjadi tenaga ahli.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, revitalisasi itu menjadi salah satu upaya pemkot dalam menggeliatkan ekonomi kerakyatan. Selain itu, revitaliasasi juga untuk meningkatkan taraf hidup para pedagang pasar tradisional.  ”Pembenahan pasar tradisional itu menjadi fokus Pemkot Surabaya agar pedagang dan pembeli bisa melakukan transaksi ekonomi secara nyaman,” ujar Eri.  Menurut dia, pandangan bahwa pasar tradisional yang dikenal kumuh harus diubah menjadi pasar yang bersih, sehat, dan nyaman.  ”Untuk pasar akan saya gandeng dari perguruan tinggi menjadi tenaga ahli. Pemkot yang membiayai dan mereka (perguruan tinggi) mendampingi,” ujar Wali Kota Eri, Senin (13/3).  Wali kota menyampaikan, Pemkot Surabaya telah memiliki roadmap pelaksanaan program kegiatan revitalisasi pasar tradisional. Bahkan, bersama Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya, telah melakukan pemetaan terhadap pasar tradisional dan pasar induk di Kota Pahlawan.  ”Kita menginventarisasi mana yang ada di bawah PD Pasar dan Dinas Koperasi, kita akan membuat perubahan pasar. Ketika pasar tradisional itu kita bisa ubah, tidak ada lagi pasar yang tidak nyaman untuk pedagang dan pembeli,” tutur Eri.  Saat ini, lanjut dia, dalam menuju pelaksanaan proses revitalisasi pasar, Pemkot Surabaya terus melakukan edukasi untuk mengubah mindset (pola pikir) para pedagang. Sebab, penataan pasar tradisional juga harus menjadi sarana edukasi hingga wisata, yang bisa bersaing dengan pasar modern.  ”Ada beberapa pasar yang sudah kita tata untuk dilakukan (revitalisasi) di tahun ini. Mulai dari pedagang mengambil barang di distributornya, menata tempat, termasuk parkir. Itu kita lakukan sekarang, dikelola secara baik,” terang Eri.  Sebab, menurut dia, ketika pasar tradisional sudah dilakukan revitalisasi, selain mengubah pasar menjadi bersih dan nyaman, Pemkot Surabaya akan lebih mudah membuat neraca komoditas sebagai pengendalian inflasi.  ”Karena pemkot harus bisa menekan inflasi, saya sudah siapkan neraca komoditas, ini kita sudah tahu harganya. Kalau sudah terpenuhi semua, otomatis pendapatan pasar ini akan naik, karena orang akan percaya dan beli di sana. Pedagang akan mendapatkan untung yang lebih besar, karena tujuan pemerintah memfasilitasi pedagang pasar bagaimana pendapatan mereka bisa naik,” ungkap Eri.

Pemkot Gandeng Perguruan Tinggi Jadi Tenaga Ahli Revitalisasi Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dianggap-bersalah-hercules-dijatuhi-hukuman-8-bulan-penjara_c_1553685841_295015.jpg" alt="Hercules jalani sidang putusan di PN Jakarta Barat" width="100%">
<figcaption>Hercules jalani sidang putusan di PN Jakarta Barat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta, <a href="https://www.jawapos.com/tag/anies-baswedan/">Anies Baswedan</a> mengangkat Rosario de Marshall atau <a href="https://www.jawapos.com/tag/hercules/">Hercules</a> menjadi tenaga ahli direksi Perumda Pasar Jaya. Keputusan Anies pun langsung membuat heboh dan ramai dikomentari publik.  Setelah ramai pemberitaan soal dirinya, Hercules menegaskan, menjadi tenaga ahli merupakan sebuah penghargaan, bukan mencari makan di Pasar Jaya. "Ini suatu penghargaan ya terima kasihlah. Tapi kita bukan cari makan di situ," kata Hercules seperti yang dikutip dari Antara, Rabu (23/2).  Hercules mengakui dia diberi penghargaan tersebut tak lepas dari persahabatan yang baik dengan Dirut Perumda Pasar Jaya. Namun, dia tidak meminta jabatan.  Menurut Hercules, dia hanya memilih menjadi staf, karena berkeinginan mengabdi kepada DKI Jakarta. "Orang mengangkat supaya jadi satu penghargaan, karena saya ini berteman baik dengan Dirut, bersahabat baik, jadi saya (bilang) jadi staf aja lah bang."  "(Dirut membalas) Oh iya boleh, boleh enggak ada masalah. Ya enggak apa-apa," tutur Hercules.  Hercules menampik penunjukkan dirinya menjadi <a href="https://www.jawapos.com/tag/tenaga-ahli/">tenaga ahli</a>, karena terkait dengan keamanan pasar. "Keamanan apa? Apa yang mau diamankan, saya juga terlibat di salah satu 'security' tapi enggak perlu saya bicara, saya pernah jabatan, tapi orang enggak tau aja."  "Tapi itu kan jabatan. Anak buahnya hampir tiga ribu lebih, apakah perlu kasih tau orang? Kan tidak perlu," ujarnya.  Karena itu, tambah Hercules, jika ada orang-orang yang "kebakaran jenggot" dengan penunjukan dirinya menjadi tenaga ahli direksi <a href="https://www.jawapos.com/tag/perumda-pasar-jaya/">Perumda Pasar Jaya</a>, hanyalah orang-orang "lapar".  "Nah kalau orang-orang yang 'kebakaran jenggot' ini kan orang 'lapar'. Akhirnya cuma bisanya menggonggong tapi enggak mau bilang 'Saya tidak terima kamu jadi staf ahli, kenapa harus kamu yang jadi staf ahli tidak saya aja' nah baru laki-laki," pungkas Hercules.

Jadi Tenaga Ahli Perumda Pasar Jaya, Begini Respons Hercules

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201002-WA0036-1.jpg" alt="Pesawat Qingdao Airlines mengangkut TKA Tiongkok mendarat di Bandara RHF Tanjungpinang, Kepri, Jumat (2/10). Ogen/Antara" width="100%">
<figcaption>Pesawat Qingdao Airlines mengangkut TKA Tiongkok mendarat di Bandara RHF Tanjungpinang, Kepri, Jumat (2/10). Ogen/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 150 TKA asal Tiongkok kembali masuk ke PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Mereka tiba di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Kota Tanjungpinang, dengan menggunakan pesawat Qinqdao Airlines, Jumat (2/10) sekitar pukul 14.30 WIB.  Sejumlah petugas medis dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Tanjung Pinang berpakaian lengkap alat pelindung diri (APD) siaga menyambut kedatangan para TKA tersebut. Satu per satu TKA yang turun dari pesawat diperiksa suhu tubuh, diwajibkan mengisi e-Hac, menjalani tes cepat, dan menunjukkan hasil tes usap dengan hasil negatif dari negara asal.  ”Protokol kesehatan di pintu masuk negara tetap diperketat guna mengantisipasi persebaran Covid-19,” ujar Kepala KKP Tanjungpinang, Agus Jamaluddin seperti dilansir dari Antara pada Jumat (2/10).  Selanjutnya, para TKA tersebut naik bus menuju PT BAI. Di sana mereka akan menjalani karantina mandiri selama 14 hari di wisma milik perusahaan, baru kemudian diperbolehkan beraktivitas. ”Selama karantina mandiri, kami tetap mengawasi kesehatan mereka,” tutur Agus.  Terpisah, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri Abdul Bar menyatakan, pekerja asing tersebut merupakan tenaga ahli yang dikontrak sekitar enam bulan hingga setahun untuk menyelesaikan proyek konstruksi di PT BAI.  ”PT BAI turut melibatkan tenaga kerja lokal untuk mengerjakan proyek tersebut,” ucap Abdul Bar.  Keberadaan TKA memang dibutuhkan PT BAI mengingat ada beberapa produk, misalnya peralatan mesin yang dibeli dari Tiongkok, sehingga dalam pengoperasiannya memerlukan tenaga ahli. Namun, seiring berjalan waktu diharapkan dapat diambil alih pekerja lokal.  ”Bukan berarti tenaga kerja lokal tidak mampu, hanya saja TKA ini lebih paham. Nah, ilmunya itu bisa diserap pekerja supaya ke depan bisa dikerjakan sendiri tanpa keterlibatan mereka lagi,” jelas Abdul Bar.  Pihaknya pun menjamin TKA tersebut sudah memenuhi persyaratan bekerja di Bintan karena telah mengantongi izin Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) dari Kementerian Tenaga Kerja. ”Kalau menyangkut perizinan itu wewenang pusat, tugas kami hanya melakukan pengawasan, misalnya pendataan rutin terkait keberadaan TKA Tiongkok ini,” tutur Abdul Bar.  Berdasar data dari PT BAI, sudah sekitar 500 TKA asal Tiongkok. Sedangkan untuk pekerja lokal ada sekitar 3 ribu orang, baik dari Bintan maupun daerah lain di Indonesia. PT BAI masih fokus membangun berbagai infrastruktur untuk pembangunan smelter (pemurnian batu bauksit) dan PLTU dengan nilai investasi sekitar Rp 20 triliun dan menyerap 20 ribu tenaga kerja.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vQHZyMxAIog&ab_channel=jawapostvofficial

Sebanyak 150 TKA Tiongkok Masuk ke PT BAI di Kabupaten Bintan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/kembangkan-komoditas-bawang-putih-palangka-raya-butuh-tenaga-ahli_m_131868.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah menyukseskan gerakan budidaya bawang merah, Pemerintah Kota Palangka Raya akan melanjutkan program ke pengembangan komoditas bawang putih. Pasalnya, belakangan ini untuk mendukung kebutuhan bawang putih masyarakat masih harus mengandalkan daerah luar. Wali Kota Palangka Raya HM Riban Satia membenarkan terkait rencana pengembangan komoditas bawang putih tersebut. Menurutnya, dalam membangun potensi pembudidayaan bawang putih perlu melakukan kerja sama dengan pihak Pusat Teknologi Produksi Pertanian (PTPP). &ldquo;Kita laksanakan dulu pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi,&rdquo; ujarnya setelah mengunjungi stan sembako di Halaman Balai Kota, belum lama ini. Dikatakan Riban, kendala selama ini untuk mengembangkan budidaya bawang, lebih disebabkan kurangnya tenaga ahli. Petani yang benar-benar ahli dan terampil dalam mengelola komoditas tersebut masih sedikit. &ldquo;Sementara untuk ketersediaan lahan tentu tidak menjadi masalah. Kota cantik masih memiliki lahan yang luas,&rdquo; sebutnya. Menurut suami dari Norlaina itu untuk menjadi kota yang memiliki keunggulan dalam menjaga ketahanan pangan, maka perlu adanya upaya untuk membangun sektor pertanian melalui komoditas pilihan yang tepat dan dapat menjadi sentra yang diharapkan. &ldquo;Paling tidak bagaimana mengembangkan benih dulu. Lalu perluasan pengembangan dan lahan dengan budidaya lebih lanjut,&rdquo; katanya.&nbsp; Menurutnya, yang terpenting bagaimana mengkajinya secara mendalam melalui SDM para pelaku di lapangan. Dalam hal ini bicara kekertarikan para petani untuk mengembangkan sebuah budidaya komoditas. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Perum Bulog Divre Kalimantan Tengah, Ma&rsquo;Ruf. Sebagian besar kebutuhan bawang Kota Cantik masih disuplai dari luar daerah. Menghadapi bulan Ramadan ini saja pihaknya mendatangkan 6,5 ton bawang putih.&nbsp; &ldquo;Kita datangkan dari Surabaya untuk mememuhi kebutuhan bawang putih. Di sisi lain juga sebagai langkah agar angka inflasi dapat berjalan normal tidak sampai membuat resah masyarakat,&rdquo; tandasnya. (awa/ram/fab/JPG)

Kembangkan Komoditas Bawang Putih, Palangka Raya Butuh Tenaga Ahli

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tenaga ahli

Berita Terkini