<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/gula-impor-2272227720.jpg" alt="ILUSTRASI Kedatangan gula impor. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kedatangan gula impor. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan temuan izin impor gula sebanyak 1,69 juta ton yang diketok tanpa melalui rapat koordinasi sepanjang tahun 2015 hingga semester I-2017. Laporan itu tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Tata Niaga Impor Kemendag Tahun 2015 sampai Semester I-2017 Nomor 47/LHP/XV/03/2018 tertanggal 2 Maret 2018. "Pemeriksaan atas dokumen pendukung penerbitan izin impor GKM (gula kristal mentah) yang diberikan kepada pihak swasta, dengan jumlah alokasi sebanyak 1.694.325 ton tersebut tidak melalui pembahasan dalam rapat koordinasi," tulis BPK dalam laporan hasil pemeriksaan, dikutip JawaPos.com Senin (4/11). Dalam pemeriksaan itu, BPK menyoroti adanya alokasi impor untuk sejumlah komoditas yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan produksi dalam negeri, termasuk gula. Padahal dalam ketentuan tentang impor gula, disebutkan bahwa jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan dalam negeri, yang ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antarkementerian. Kebutuhan gula kristal putih (GKP) pada tahun 2015 tercatat sebesar 2.817.700 ton. Sementara produksi nasional tercatat 2.792.100 ton. Dengan selisih antara kebutuhan dan produksi sebesar 25.600 ton. Sementara, alokasi impor sesuai dengan persetujuan impor (PI) sebesar 105.000 ton. Kemudian, pada tahun 2016, alokasi impor jauh di atas selisih antara kebutuhan dan produksi nasional, yakni mencapai 1.363.659 ton. Pasalnya, kebutuhan nasional terhadap GKP saat itu mencapai 3.050.100 ton dan produksi nasional sebesar 2.572.900 ton. Bahkan, angka impor GKP tercatat tinggi sebesar 1.011.625 ton pada Semester I-2017. Padahal selisih yang dibutuhkan sebesar 710.500 ton. Diketahui, sepanjang periode 2015&ndash;2017 Kemendag telah menerbitkan sebanyak 251 persetujuan impor (PI) sebagai bentuk penugasan impor. Dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga GKP. Kemendag diketahui melakukan penerbitan izin impor GKM untuk diolah menjadi GKP sebanyak 2.380.284 ton, dan penerbitan izin impor GKP sebanyak 100.000 ton sehingga totalnya mencapai 2.480.284 ton. Namun penerbitan izin impor tersebut tidak hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melainkan juga diberikan kepada pihak swasta, perusahaan gula rafinasi, dan perusahaan gula. Berdasarkan penelusuran atas dokumen pendukung penerbitan izin impornya, diketahui terdapat penelusuran atas dokumen pendukung penerbitan izin impornya yang ada keterkaitan dengan koperasi, asosiasi, dan perusahaan swasta. Hal itu terjadi pada masa Menteri Perdagangan Rachmat Gobel (2014&ndash;2015), Tom Lembong (2015&ndash;2016), hingga Enggartiasto Lukita (2016&ndash;2019). Salah satu pemberian izin impor kepada swasta yakni penerbitan izin impor GKM tahun 2015 untuk Inkop Kartika. Pada tahun itu, Kemendag menerbitkan PI Nomor 04.IP-04.15.0042 tertanggal 12 Oktober 2015 kepada PT Angel Product untuk impor GKM sebanyak 105.000 ton. Berdasarkan pemeriksaan, diketahui bahwa dasar pemberian izin impor tersebut adalah Surat Ketua Umum Induk Koperasi (Inkop) Kartika Nomor B/239/IX/2015 tertanggal 18 September 2015 perihal kompensasi atas Produk Gula Konsumsi. Surat itu menyatakan bahwa Inkop Kartika telah menjalankan penugasan Kemendag untuk operasi gula konsumsi yang mengalami gejolak harga dan hambatan distribusi di wilayah luar Pulau Jawa. Ketum Inkop Kartika meminta PT Angel Product dapat diberikan izin impor GKM sebanyak 105.000 ton sebagai pengganti GKM yang telah digunakan dalam operasi pasar. Namun izin impor yang diterbitkan Kemendag adalah sebanyak 100.000 ton.

BPK melaporkan temuan izin impor gula 1,69 juta ton yang diketok tanpa melalui rapat koordinasi sepanjang tahun 2015 hingga semester I-2017.

Ternyata Izin Impor Gula 1,69 Juta Ton tahun 2015–2017, Termasuk Era Tom Lembong Keluar Tidak Lewat Rapat Koordinasi, jadi Temuan BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/aset-prov.jpg" alt="Penandatanganan LHP BPK RI terhadap LKPD Kalsel Tahun 2021 pada rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis (19/5). Syamsuddin Hasan/Antara" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan LHP BPK RI terhadap LKPD Kalsel Tahun 2021 pada rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis (19/5). Syamsuddin Hasan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aset daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tetap menjadi catatan atau masuk rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).  Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengaku, akan menindaklanjuti temuan atau rekomendasi BPK terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Kalsel Tahun Anggaran 2021. Dalam LHP BPK terhadap LKPD Kalsel 2021, persoalan aset daerah sudah berkurang daripada aset pada tahun-tahun sebelumnya.  ”Namun, penyelesaiannya belum tertib. Walau persoalan aset masih menjadi catatan, dari LHP terhadap LKP Kalsel 2021, Pemrov Kalsel kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI,” tutur Sahbirin Noor seperti dilansir dari Antara, Kamis (19/5).  Dengan kembali mendapatkan opini WTP, berarti sampai tahun anggaran 2021, Pemprov Kalsel sudah delapan kali berturut-turut meraih WTP atau yang kini kesembilan.  Gubernur menjelaskan, permasalahan aset tersebut ada yang bergerak seperti kendaraan bermotor dan tidak bergerak yaitu masalah tanah belum teradministrasikan dengan rapi.  Sebelumnya, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kalsel 2021, Gubernur mengungkapkan, penetapan pendapatan daerah Rp 6,727 triliun, terealisasi Rp 6,623 triliun lebih atau mencapai 98,44 persen.  Dia menyebutkan, penetapan belanja daerah pada 2021 sebesar Rp 6,964 triliun, terealisasi sebesar Rp 6,432 triliun. Oleh karena itu, kalau diperhitungkan antara realisasi pendapatan daerah Rp 6,623 triliun dikurang realisasi belanja daerah Rp 6,432 triliun berarti saldo lebih Rp 191 miliar.

Aset Pemprov Kalsel Menjadi Catatan BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/BBM-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pelanggan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu pom bensin di kawasan Tebet, Jakarta, Sabtu (6/9/2020). Pertamina menegaskan bahwa pihaknya akan masih menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite di SPBU. Kendati demikian, rencana" width="100%">
<figcaption>Pelanggan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu pom bensin di kawasan Tebet, Jakarta, Sabtu (6/9/2020). Pertamina menegaskan bahwa pihaknya akan masih menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite di SPBU. Kendati demikian, rencana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) diminta menyetor pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp 1,96 triliun ke pemerintah. Selain Pertamina, PT AKR Corporindo mendapat pekerjaan rumah yang sama. Jumlahnya Rp 28,67 miliar.  Hitungan setoran PBBKB itu merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam laporannya, BPK menjelaskan bahwa PBBKB yang belum disetorkan ke pemerintah itu membuat Pertamina dan PT AKR Corporindo kelebihan penerimaan dana kompensasi dari pemerintah pada 2020.  Pada 2020 pemerintah membayar dana kompensasi BBM atas kekurangan penerimaan harga jual eceran minyak solar Pertamina dan AKR Corporindo untuk 2017 dan 2018. Nilainya masing-masing Rp 44,9 triliun (Pertamina) dan Rp 659,46 miliar (AKR Corporindo). Dalam kompensasi itu, ada PBBKB yang diterima Pertamina dan Corporindo.  Pajak itu mestinya disetor ke pemerintah. Namun, urung terealisasi lantaran pemerintah belum menetapkan kebijakan atau mekanisme penyetoran PBBKB yang terkandung dalam kompensasi BBM. Karena itu, BPK pun meminta direksi Pertamina dan PT AKR Corporindo berkoordinasi dengan menteri keuangan (Menkeu) terkait mekanisme penyetoran PBBKB.  Temuan BPK yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2021 tersebut menurut Komisi XI DPR harus segera ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.  Anggota Komisi XI Anis Byarwati menyatakan, pihaknya akan secara aktif mengingatkan hasil temuan BPK itu ke kementerian/lembaga terkait. ”Direksi Pertamina dan AKR harus berkoordinasi dengan Menkeu terkait kebijakan dana atau mekanisme penyetoran PBBKB,” kata Anis kepada Jawa Pos kemarin (8/12).  Perihal evaluasi ke depan, Anis menggarisbawahi soal tindak lanjut hasil pemeriksaan dan beberapa hal lainnya untuk IHPS II 2021. Antara lain, mencakup sumber daya manusia, kepuasan dan motivasi kerja, komitmen, kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, dan SOP kementerian/lembaga.  Jawa Pos sudah berupaya menghubungi VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman perihal setoran pajak tersebut. Namun, yang bersangkutan belum memberikan jawaban. (tyo/dee/c7/fal)

Temuan BPK, Pertamina Belum Setor Pajak BBM Rp 1,96 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/WhatsApp-Image-2021-09-30-at-15.35.55-1.jpg" alt="Bupati Jember Hendy Siswanto (kanan) dan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi (kiri) saat bertemu Kepala BPK Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono di Kantor BPK Jatim di Sidoarjo, Rabu (29/9). DPRD Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Jember Hendy Siswanto (kanan) dan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi (kiri) saat bertemu Kepala BPK Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono di Kantor BPK Jatim di Sidoarjo, Rabu (29/9). DPRD Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Jember Hendy Siswanto berharap agar DPRD melaporkan temuan BPK ke aparat penegak hukum. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada Rp 107 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember tahun 2020.  ”Kami sudah melakukan konsultasi audit ke BPK Perwakilan Jawa Timur terkait dua persoalan. Yakni dana sebesar Rp 31 miliar terkait dana wastafel yang belum terbayarkan dan dana Covid-19 sebesar Rp107 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Hendy seperti dilansir dari Antara di Jember.  Dalam LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jember tahun 2020, ditemukan anggaran bantuan tidak terduga Covid-19 sebesar Rp 107 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pemkab Jember masa pemerintahan Bupati Jember Faida mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk penanganan Covid-19 pada 2020. Jumlahnya mencapai Rp 479 miliar melalui refocusing anggaran belanja tidak terduga (BTT).  Dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan BPK menyebutkan, total belanja Satgas Covid-19 mencapai Rp 220,5 miliar. Namun, sebanyak Rp 107 miliar tanpa disertai pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ). Sehingga, kelengkapan SPJ untuk belanja dalam penanganan Covid-19 hanya senilai Rp 74,7 miliar.  ”Kalau persoalan Rp107 miliar tidak cepat selesai, Pemkab Jember tetap akan mendapat opini tidak baik, sebaik apapun pekerjaan (pelaksanaan) APBD Tahun Anggaran 2021 yang saya lakukan,” tutur Hendy.  Berdasar data, anggaran sebesar Rp 107 miliar itu meliputi beberapa jenis belanja. Di antaranya belanja honorarium, belanja uang saku, belanja makan minum bantuan sosial, belanja barang pakai habis, belanja modal (alat kesehatan, wastafel), dan belanja bantuan sosial (sembako, uang tunai). Namun penyajian laporan pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sehingga dinilai tdak bisa dipertanggungjawabkan.  ”Kami tidak mungkin menelusuri dana Rp 107 miliar karena pemeriksaan lapangan pekerjaan belanja wastafel yang menggunakan dana belanja tak terduga (BTT) 2020 sebesar Rp 31,5 miliar yang kini juga menjadi persoalan itu memakan waktu kurang lebih tiga bulan,” tutur Hendy.  Apabila dibiarkan, lanjut dia, dana sebesar Rp 107 miliar itu secara otomatis tercatat dalam neraca sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD tahun anggaran 2021. Padahal uang tersebut tidak ada.  ”Untuk bisa mengeluarkan Rp 107 miliar dari neraca APBD Jember, persoalan itu harus diserahkan ke aparat penegak hukum dan mereka yang akan mengambil alih untuk pemeriksaannya,” papar Hendy.  Hendy meminta DPRD Jember sebagai representasi wakil rakyat yang melaporkan persoalan itu kepada aparat penegak hukum secepatnya. Agar dana Covid-19 sebesar Rp 107 miliar itu tidak membebani neraca APBD 2022.  Sementara itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan hal tersebut sebenarnya sudah jelas dan harus ada yang bertanggung jawab. Sebab, setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan.  ”Kami akan segera melaporkan hal itu ke aparat penegak hukum karena kalau dibiarkan berlarut-larut akan membebani neraca APBD Jember dan sampai kapanpun opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah tidak bisa wajar tanpa pengecualian (WTP),” terang Itqon.  Dia mengatakan, pimpinan DPRD akan meminta pendapat tim ahli terlebih dahulu sebelum melaporkan ke aparat penegak hukum agar langkah yang dilakukan tepat sesuai ketentuan.

Bupati Jember Berharap DPRD Teruskan LHP BPK ke Aparat Penegak Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/bupati-jember-hendy-1.jpg" alt="Bupati Jember Hendy Siswanto. Diskominfo Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Jember Hendy Siswanto. Diskominfo Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Jember Hendy Siswanto bersama pimpinan DPRD dan beberapa organisasi perangkat daerah menemui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur. Pertemuan itu terkait dengan penyelesaian kerugian daerah yang ditemukan BPK berdasar hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit investigasi.  ”Hari ini (29/9), kami akan bertemu dengan BPK untuk komunikasi audit terkait dengan temuan BPK yang menyebutkan dana sebesar Rp 107 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Hendy seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Jember, Rabu (29/9).  Pemkab Jember pada masa pemerintahan Bupati Jember Faida mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk penanganan Covid-19 pada 2020 mencapai Rp 479 miliar melalui refocusing anggaran belanja tidak terduga (BTT).  Dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan BPK menyebutkan total belanja Satgas Covid-19 mencapai Rp 220,5 miliar, sebanyak Rp 107 miliar tanpa disertai pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ). Sehingga kelengkapan SPJ untuk belanja dalam penanganan Covid-19 hanya senilai Rp 74,7 miliar.  Dalam Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember pada 2020 ditemukan anggaran bantuan tidak terduga Covid-19 sebesar Rp 107 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan.  ”Kami diskusikan dengan BPK terkait dengan anggaran Rp 107 miliar itu karena kalau tidak diselesaikan akan jadi rapor tidak baik bagi Pemkab Jember untuk tahun anggaran 2021,” tutur Hendy.  Pada 2019, Pemkab Jember mendapatkan opini disclaimer dan pada 2020 mendapatkan opini tidak wajar dari BPK yang merupakan satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang berturut-turut mendapatkan opini tidak baik dalam pengelolaan keuangan daerah.  ”Pada era kepemimpinan saya insya Allah semua anggaran sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Persoalan Rp 107 miliar pada era bupati sebelumnya menjadi beban bagi pemerintahan sekarang dan harus diselesaikan. Kalau tidak, akan jelek terus,” ujar Hendy.  Sebelumnya, BPK Jatim juga melakukan audit hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah di lingkungan Pemkab Jember per semester 1 2021 yang menemukan kerugian daerah sebesar Rp 200 miliar lebih dari total sebanyak 1.361 kasus. Dari total kerugian uang negara sebesar Rp 200 miliar lebih, jumlah yang sudah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp 29 miliar dan masih tersisa yang harus disetorkan ke kas daerah sebesar Rp 171,4 miliar.  Salah satunya, mantan Bupati Jember Faida belum menyelesaikan pengembalian kelebihan pembayaran atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 438,574 juta.

Bupati Jember Temui BPK Terkait Penyelesaian Kerugian Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/DKI-Jakarta.jpg" alt="Ilustrasi TPU Srengseng Sawah Dua, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sigid Kurniawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi TPU Srengseng Sawah Dua, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sigid Kurniawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menampik ada pemborosan anggaran dalam pengadaan lahan pemakaman di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Hal itu seperti yang tersirat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) BPK untuk Tahun Anggaran 2020.  Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat seperti dilansir dari Antara di Jakarta menegaskan, dalam pengadaan lahan makam, pemprov melakukan pembayaran berdasar hasil penilaian (appraisal) Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP). Selain itu, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meski di dalamnya disebutkan penilaian dilakukan tidak didasarkan kondisi dan data sebenarnya.  ”Kalau melihat temuan BPK, tidak ada kalimat pemborosan. Judul temuannya adalah Penilaian Harga Pasar dari Konsultan Jasa Penilai Publik atas Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Makam Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tidak Didasarkan oleh Kondisi Tanah dan Data Pembanding yang Sebenarnya,” terang Syaefuloh.  Syaefulloh menilai, rekomendasi tersebut bersifat administratif untuk membuat pedoman teknis dalam penyusunan kerangka acuan kerja (KAK). ”Serta menambah pedoman teknis/standar operasional prosedur (SOP) terkait kewajiban review atas laporan akhir pembuatan harga perkiraan ganti rugi KJPP, khususnya review atas data pembanding. Tidak ada kerugian negara atas temuan ini,” ucap Syaefulloh Hidayat.  Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Suzi Marsitawati menyebutkan, pengadaan lahan makam itu telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 yang pembayaran menggunakan hasil penilaian penilaian KJPP. Hasil penilaian KJPP juga dinyatakan resmi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).  Menurut Suzi, sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021, penilaian KJPP bersifat final dan mengikat. Namun, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta justru tetap dapat melakukan penghematan sebesar Rp 2,5 miliar dalam pengadaan lahan makam itu.  ”Penilaian appraisal KJPP sebesar Rp 73.787.892.000, sedangkan dari hasil musyawarah, Pemprov DKI Jakarta membayar sebesar Rp 71.236.650.000. Jadi, ada penghematan sebesar Rp 2.551.242.000,” papar Suzi.  Suzi juga menegaskan, tidak ada aturan yang dilanggar. Rekomendasi BPK juga telah ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depan dalam proses pengadaan lahan dengan pedoman teknis yang lebih komprehensif.  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pemborosan sejumlah Rp 3.329.333.000, berkaitan dengan pengadaan tanah makam Covid-19 seluas 14.349 meter persegi di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. BPK menyebutkan, kesalahan pemborosan itu terjadi lantaran pejabat pembuat kebijakan tidak cermat dalam menyusun kegiatan pengadaan lahan dan tidak melakukan peninjauan atas laporan akhir pembuatan harga perkiraan ganti rugi KJPP.  BPK kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meminta Kepala DPHK agar membuat teknis penyusunan pengadaan yang lebih komprehensif dan menyusun Prosedur Operasi Standar (POS) terkait kewajiban untuk melakukan peninjauan atas laporan KJPP.

DKI Tampik Ada Pemborosan Anggaran Dalam Pengadaan Lahan Makam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/20170113bpk-logo-0022.jpg" alt="Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Andika Wahyu/Antara" width="100%">
<figcaption>Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Andika Wahyu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih membayar gaji dan tunjangan kinerja daerah kepada pegawai yang telah wafat atau pensiun pada 2020. Jumlahnya mencapai Rp 862,7 juta.  Temuan itu disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2020 yang disahkan Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo pada 28 Mei 2021.  ”Terdapat pembayaran gaji dan TKD kepada pegawai pensiun, pegawai pensiun atas permintaan sendiri, pegawai wafat, pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin senilai Rp 862,7 juta,” dikutip dari laporan BPK seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Kamis (5/8).  Kelebihan pembayaran gaji dan TKD/TPP PNS Daerah Tahun 2020 oleh Pemprov DKI Jakarta itu di antaranya satu orang pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sudah pensiun per 1 Januari 2020 masih menerima gaji senilai Rp 6,334 juta. Pegawai pensiun atas permintaan sendiri atau APS pegawai yang telah mengajukan pensiun APS dan masih menerima gaji sebanyak 12 orang dari enam OPD yaitu Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (DPHK), Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP), Dinas Pendidikan, dan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.  ”Gaji yang diberikan kepada pegawai yang telah pensiun tersebut seluruhnya mencapai Rp154,9 juta,” sebut laporan itu. selanjutnya pegawai wafat yang masih menerima gaji/TKD/TPP sebanyak 57 orang dari 7 OPD. Gaji dan TKD/TPP yang diberikan kepada pegawai yang telah wafat tersebut seluruhnya senilai Rp 352,9 juta.  ”Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2020, atas kelebihan pembayaran gaji dan TKD/TPP pegawai wafat tersebut telah dilakukan pengembalian senilai Rp 17,09 juta dan telah dilakukan koreksi atas nilai belanja pegawai,” tulis laporan BPK tersebut.  Temuan lain adalah pegawai melaksanakan tugas belajar namun masih menerima TKD/TPP sebanyak 31 orang dari delapan OPD. TKD/TPP yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar tersebut seluruhnya senilai Rp 344,6 juta.  ”Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2020, telah dilakukan pengembalian senilai Rp 54,8 juta dan telah dilakukan koreksi atas nilai belanja pegawai,” tulis laporan BPK tersebut.  Ada juga pegawai terkena hukuman disiplin pegawai yang dikenai hukuman disiplin berupa teguran tertulis dilakukan pemotongan TKD/TPP sebesar 20 persen selama dua bulan, namun terdapat dua pegawai yang pada bulan keduanya menerima TKD/TPP penuh. Hal itu menyebabkan kelebihan pembayaran TKD/TPP senilai Rp 3,9 juta.  ”Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran gaji dan TKD/TPP senilai Rp 862,7 juta atas 103 orang pegawai dari 19 OPD,” tulis laporan BPK.

BPK Temukan Pemprov DKI Beri Upah Pegawai yang Sudah Wafat dan Pensiun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG-20210528-WA0031.jpg" alt="Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman (kanan) menerima laporan hasil pemeriksaan BPK di Makassar. Humas Pemprov Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman (kanan) menerima laporan hasil pemeriksaan BPK di Makassar. Humas Pemprov Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemprov Sulsel akan mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD). Itu dilakukan menyusul temuan BPK terkait tiga OPD yang mengalami tekor.  Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman seperti dilansir dari Antara di Makassar mengatakan, evaluasi tersebut sebagai upaya mendorong perbaikan prosedur tatanan penganggaran menjadi lebih baik ke depan. Upaya itu sekaligus mendorong ketertiban dan pelayanan yang semakin meningkat bagi bagi masyarakat banyak.  ”Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) BPK Perwakilan Sulsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulsel Tahun Anggaran 2020,” tutur Andi Sudirman Sulaiman pada Selasa (1/6).  Dia menjelaskan, ada beberapa catatan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan dan laporan kinerja Pemprov Sulsel untuk tahun 2020. Salah satunya temukan tiga OPD yang tekor pada kas bendahara atau adanya sisa kas yang merupakan kas di bendahara pengeluaran, yang belum disetorkan ke kas daerah sampai 31 Desember 2020.  ”Catatan dari BPK ini akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut untuk OPD terkait,” ucap Andi Sudirman Sulaiman.  Menurut dia, pemeriksaan yang dilakukan tersebut atas rekomendasi dari inspektorat. Sehingga, kejadian tersebut diharapkan tidak berulang kembali pada tahun ini. Serta membentuk tim kerja yang lebih baik dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan sistem pemerintahan.  ”Kami butuh penguatan tim TAPD serta OPD. Tindak lanjut dalam 60 hari akan ditegasi untuk selesaikan dan jika ditemukan pelanggaran akan mengacu pada rekomendasi. Sanksi akan diberikan sesuai rekomendasi inspektorat,” ujar Andi Sudirman Sulaiman.  ”Ini juga menjadi warning untuk semua OPD. Sebagai pejabat negara, harus hati-hati. Setiap rupiah yang masuk ataupun yang keluar harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya untuk orang banyak,” tambah dia.

Ada Temuan BPK, Plt Gubernur Evaluasi OPD Pemprov Sulsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/audit.jpg" alt="Ilustrasi audit. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi audit. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, kelebihan bayar alat pemadam kebakaran (damkar) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta sebesar Rp 6,5 miliar bukan dari proses lelang.  ”Bukan, itu bukan proses lelangnya. Itu terkait harga barang yang ada itemnya. Di antara item barang itu menurut BPK ada yang tidak pas sehingga harus dikembalikan. Ya sudah dikembalikan,” kata Riza seperti dilansir dari Antara di Balai Kota Jakarta, Kamis (15/4).  Riza menjelaskan, awalnya BPK merilis hasil laporan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2019. Hasilnya BPK menemukan ada perbedaan harga antara harga riil dan nilai kontrak yang disepakati.  Meski demikian, Riza memastikan kelebihan pembayaran senilai Rp 6,5 miliar itu berangsur-angsur telah dikembalikan oleh pihak ketiga. ”Kelebihan bayar itu sudah dikembalikan. Di situ, pengertian kelebihan bayar itu adalah sudah dikembalikan Rp 6,5 miliar. Itu tinggal kekurangan Rp 1 miliar lebih saja. Itu akan dibayarkan dalam waktu dekat oleh pihak swasta, jadi bukan kami,” ujar Riza.  Ketua DPD Partai Gerindra itu juga memastikan Inspektorat DKI akan melakukan pemeriksaan internal terhadap dinas terkait. Semua itu, untuk memastikan seluruh mekanisme berjalan sesuai ketentuan.  ”Prinsipnya Pemprov DKI menekankan pemerintahan bersih yang bebas dari KKN. Apapun yang salah akan diberi sanksi,” tutur Riza.  Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan pembayaran empat paket pengadaan alat pemadam kebakaran DKI. Pembayaran pengadaan mobil damkar itu kelebihan Rp 6,5 miliar.  Hal itu terungkap dalam hasil laporan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta 2019. Ada kelebihan pembayaran atas empat paket pengadaan mobil pemadam dan indikasi kelebihan pembayaran atas satu paket pengadaan mobil pemadam.  Pemprov DKI melalui Dinas Gulkarmat telah menjelaskan soal kelebihan pembayaran alat-alat damkar yang nominalnya mencapai Rp 6,5 miliar. Kepala Dinas Gulkarmat Satriadi Gunawan menyebut pengembalian dana itu sudah 90 persen pada negara.  ”Kalau itu kan pasti, yang namanya pengembalian pasti ada bukti. Kalau kita dapat laporan (dari pihak ketiga) sudah hampir 90 persen dikembaliin,” kata Satriadi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HgIGj2oTTjo

Riza Nyatakan Kelebihan Bayar Alat Damkar Bukan dari Proses Lelang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Jember-peduli-tenaga-kerja-terdampak-covid-19-3-1.jpg" alt="Ilustrasi Bupati Jember Faida memberikan bantuan warga terdampak Covid-19. Diskominfo Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bupati Jember Faida memberikan bantuan warga terdampak Covid-19. Diskominfo Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temukan ribuan penerima bantuan sosial Covid-19 di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak tepat sasaran. Hal itu berdasar laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja pengadaan barang/jasa tahun 2019 dan belanja penanganan Covid-19 tahun 2020. Laporan hasil pemeriksaan tersebut juga sudah diterima DPRD Kabupaten Jember.  BPK menyimpulkan penyaluran bansos dalam rangka penanganan Covid-19 di Jember tidak didukung pendataan memadai, serta belum seluruhnya didukung bukti pertanggungjawaban.  ”Kami sudah menerima laporan BPK tersebut sebanyak 307 halaman dan hasilnya cukup mengejutkan,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim seperti dilansir dari Antara di Jember.  Menurut dia, kesimpulan BPK menyebutkan bahwa Pemkab Jember tidak melaksanakan belanja pengadaan barang/jasa tahun 2019 dan penanganan Covid-19 tahun 2020 sesuai ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material. Penyaluran bansos penanganan Covid-19 di Jember tidak didukung pendataan dan bukti pertanggungjawaban, sehingga penerima bantuan manfaat belanja tidak terduga Covid-19 yang ditetapkan dengan surat keputusan (SK) bupati tidak seluruhnya valid.  ”Dari laporan BPK tercatat sebanyak 3.783 nomor induk kependudukan (NIK) penerima bansos Covid-19 tercatat dengan status telah meninggal dunia pada data kependudukan,” tutur Ahmad Halim.  Selain itu, lanjut dia, BPK juga menemukan sebanyak 1.670 pemilik KTP telah pindah ke luar Jember pada 2011 hingga 2019, kemudian 326 NIK dengan pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS). Bantuan tidak tepat sasaran juga ditemukan sebanyak 91 NIK dengan pekerjaan anggota TNI dan sebanyak 20 NIK dengan pekerjaan Polri.  Ahmad Halim menjelaskan, ribuan pemilik NIK tersebut masuk dalam penerima bansos sebanyak 228.541 orang untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember.  ”Hasil temuan BPK itu merupakan indikasi kinerja Satgas Penanganan Covid-19 Jember sangat buruk, bahkan diduga menunjukkan terjadinya penyimpangan karena bantuan tidak tepat sasaran,” ujar Ahmad Halim.  Halim menjelaskan, belanja penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020 Pemkab Jember dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material, sehingga hal tersebut menjadi kesimpulan BPK.  Sebelumnya Pemkab Jember mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 Jember sebesar Rp 479,4 miliar pada 2020 dan anggaran tersebut tercatat terbesar kedua di tingkat kabupaten se-Indonesia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=sv7zJ_KmZXk

BPK Temukan Ribuan Penerima Bansos Covid-19 Jember Tak Tepat Sasaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#temuan bpk

Berita Terkini