<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/05/RK-Dery-Ridwansah-1JPG-666753721-209658925.jpg" alt="Ridwan Kamil. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ridwan Kamil. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah resmi melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri, terkait klaim Lisa soal rumor perselingkuhan dengannya. Laporan dibuat secara langsung oleh Ridwan Kamil pada 11 April lalu. Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).&nbsp; Heribertus S. Hartono, salah seorang penasihat hukum Ridwan Kamil, menyatakan bahwa laporan itu dibuat sebagai wujud keseriusan kliennya. Sebab, seluruh tudingan yang disampaikan oleh Lisa Mariana melalui akun media sosial maupun dalam konferensi pers kepada awak media tidak benar.&nbsp; &rdquo;Laporan polisi atau pengaduan ke pihak kepolisian adalah bukti keseriusan klien kami, Bapak Ridwan Kamil, dalam menanggapi adanya klaim yang dilakukan secara sepihak tanpa bukti hukum dan merugikan nama klien kami,&rdquo; terang Heribertus.&nbsp; Sebagaimana laporan bernomor LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI, Lisa Mariana dilaporkan dengan menggunakan beberapa pasal sekaligus. Yakni Pasal 51 Ayat (1) juncto Pasal 35 dan atau Pasal 48 Ayat (1) dan (2) juncto Pasal 32 Ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 45 Ayat (4) juncto Pasal 27A UU ITE.&nbsp; &rdquo;Terhadap seseorang yang secara melawan hukum secara sengaja menyebarkan tuduhan atau klaim secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik dan adanya pencemaran nama baik diduga hal ini dilakukan oleh saudari LM,&rdquo; tegas dia.&nbsp; Dalam laporan yang dibuat ke Bareskrim Polri, Ridwan Kamil melampirkan seluruh bukti untuk memperkuat tindak pidana yang dilaporkan kepada Bareskrim Polri. Bukti-bukti tersebut kini sepenuhnya menjadi wewenang penyidik untuk ditindaklanjuti. &rdquo;Laporan polisi atau pengaduan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap integritas pribadi klien kami, Bapak Ridwan Kamil, serta upaya untuk memastikan semua proses berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai hukum yang berlaku,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Lebih lanjut, Heribertus mengajak semua pihak tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu sebelum proses hukum berjalan. Apalagi saat masih ada fakta yang belum teruji secara objektif. Dia menegaskan, pihaknya akan terus mengawal proses hukum tersebut.&nbsp; &rdquo;Kami berharap bahwa proses hukum ini akan mengakhiri seluruh polemik yang terjadi dan kami meminta kepada siapa pun untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan segala konsekuensinya,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; &nbsp;

Ridwan Kamil telah melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri terkait tuduhan perselingkuhan dan ayah biologis anaknya di media sosial.

Ridwan Kamil Serius Hadapi Lisa Mariana, Tempuh Jalur Hukum lewat Laporan di Bareskrim Polri, Tepis Seluruh Tudingan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/JGS2rzjV7xIqPYXBW3sIf0aVYzsnRIGU1lojJB5J-1605845103.jpg" alt="video penumpang pessawat yang juga anggota DPRD Sumut beradu argumen dengan pramugari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>video penumpang pessawat yang juga anggota DPRD Sumut beradu argumen dengan pramugari. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Viral di media sosial seorang penumpang yang diduga Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) mencekik pramugari jelang keberangkatan penerbangan Wings Air. Terkait kabar itu, manajemen Wings Air membenarkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat proses boarding penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada 13 April 2025. Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro menyampaikan saat ini pihaknya sedang menempuh jalur hukum. Wings Air menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat merupakan prioritas utama. "Wings Air saat ini sedang menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak," kata Danang dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Selasa (15/4). Pihaknya mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin. "Setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," tutupnya. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015884530/viral-etle-tilang-ambulans-dan-motor-di-tempat-parkir-di-jakarta-ditlantas-polda-metro-jaya-janjikan-evaluasi">Viral ETLE Tilang Ambulans dan Motor di Tempat Parkir di Jakarta, Ditlantas Polda Metro Jaya Janjikan Evaluasi</a> Sebelumnya, beredar di media sosial, sebuah video dua perempuan yang sedang adu mulut. Perempuan berkaus putih yang merupakan Anggota DPRD Sumut berinisial MZ berbicara dengan nada tinggi dan mencekik pramugari. Tampak pramugari menjawab omelan penumpang dengan nada rendah. Akibat dari kejadian itu, salah satu petugas lain yang sedang berada di belakang pramugari meminta penumpang tersebut untuk turun dari pesawat.&nbsp; "Ini ada penumpang main tangan ke pramugari, harus diturunin," ujar seseorang dalam video tersebut.

Seorang penumpang yang diduga Anggota DPRD Sumut mencekik pramugari di penerbangan Wings Air, manajemen Wings Air menempuh jalur hukum.

Viral Anggota DPRD Sumut Cekik Pramugari di Dalam Pesawat, Wings Air Pastikan Tempuh Jalur Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/K1hQk4FAL8FIYwb8j7T7PHFqwhFqGY37UVBaMbbI-2499748703.jpg" alt="KA Commuter Line Jenggala 470 menabrak sebuah truk muatan kayu di JPL 11, Jalan Kapten Darmo Sugondo, Gresik. (Daffa Assadin by X @sahabat_kereta)" width="100%">
<figcaption>KA Commuter Line Jenggala 470 menabrak sebuah truk muatan kayu di JPL 11, Jalan Kapten Darmo Sugondo, Gresik. (Daffa Assadin by X @sahabat_kereta)</figcaption>
</figure> JawaPos - KAI Daop 8 Surabaya menyayangkan insiden kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang wilayah Gresik, yang menewaskan asisten masinis KA Commuter Line Jenggala pada Selasa (8/4) pukul 18.35 WIB. "Kami kehilangan salah satu awak sarana perkeretaapian terbaik. Asisten masinis yang bertugas dalam perjalanan tersebut, Abdillah Ramdan, meninggal dunia," ucap Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, Rabu (9/4). Ia menuturkan, berdasarkan laporan kondektur KA Jenggala, kecelakaan terjadi ketika truk bermuatan kayu bernomor polisi W 8708 US, melintasi JPL 11, antara Stasiun Indro - Stasiun Kandangan, tanpa melihat keadaan sekitar. Pada waktu yang bersamaan, Kereta Api Commuter Line Jenggala 470 melintas dari arah Stasiun Indro, tabrakan pun tak terhindarkan. Bagian depan kereta rusak parah akibat tertemper truk. &nbsp; Asisten Masinis sempat dilarikan ke RS Semen Gresik, namun nyawanya tidak tertolong. Sementara sang masinis mengalami luka berat dan hingga kini masih mendapat penanganan medis. "Terhadap kejadian tersebut, terdapat dugaan kelalaian dari pengemudi truk yang tidak mendahulukan perjalanan kereta api, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang," imbuhnya.&nbsp; KAI Daop 8 Surabaya akan menempuh jalur hukum dan menuntut ganti rugi kepada pemilik maupun pengemudi truk. Sebab insiden ini telah mengganggu operasional dan mengancam keselamatan petugas dan penumpang. "Kami kembali mengingatkan masyarakat untuk disiplin dan menaati aturan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang. Ini sudah diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 296 UU Nomor 22 Tahun 2009," tegas Luqman. Dalam Pasal 114, tertera bahwa setiap pengguna jalan yang akan melewati perlintasan sebidang wajib berhenti, melihat dan mendengar, serta hanya melintas jika kondisi telah aman.&nbsp; Sementara Pasal 296, bagi yang melanggar dan melintasi perlintasan sebidang saat sinyal berbunyi atau palang pintu sudah turun, akan dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal Rp 750 Ribu. &ldquo;Kami menyesalkan masih adanya kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang yang disebabkan karena kelalaian pengguna jalan. Ini menjadi pengingat bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama,&rdquo; tukas Luqman.&nbsp;&nbsp;

Kecelakaan kereta di Gresik menewaskan asisten masinis, KAI akan menuntut ganti rugi kepada pengemudi truk.

KAI Daop 8 Surabaya Tempuh Jalur Hukum Usai Insiden Kecelakaan KA Jenggala dengan Truk Bermuatan Kayu di Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG-20201217-WA0034-1.jpg" alt="Machfud Arifin dan Mujiaman akan mengambil langkah konstitusional terkait temuan kecurangan di kontestasi Pilwali Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Machfud Arifin dan Mujiaman akan mengambil langkah konstitusional terkait temuan kecurangan di kontestasi Pilwali Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Machfud Arifin dan Mujiaman akan membawa hasil keputusan rekapitulasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, dalam keputusan KPU Surabaya Nomor 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020, Paslon Nomor Urut 01 Eri Cahyadi dan Armuji dinyatakan menang.  ”Data pemilih dan penggunaan hak pilih untuk perolehan suara Eri Cahyadi-Armuji 597.540, Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno 451.794,” papar Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan Soeprayitno pasca rapat pleno pada Kamis (17/12) di Hotel Singgasana.  Atas keputusan tersebut, Machfud Arifin dan Mujiaman memutuskan menempuh langkah konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Upaya tersebut menjadi hak konstitusional untuk membuktikan terdapat beberapa persoalan dalam pilwali.  Hal itu dijelaskan Machfud Arifin pada Kamis (17/12) di posko pemenangan, Jalan Basuki Rachmat. Mantan kapolda Jawa Timur itu mengatakan, pihaknya menemukan banyak pelanggaran selama pilwali.  ”Secara kasat mata ingin menguji dan mencari kebenaran dalam proses pilwali. Secara nyata kita lihat banyak pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif,” tutur Machfud.  Machfud menyebut terdapat beberapa pelanggaran aparatur sipil negara (ASN). Namun, dia menegaskan, tuntutan yang dimaksud itu bukan untuk mempermasalahkan kekalahan dan kemenangan.  ”Kekalahan dan kemenangan bukan tuntutan utama saya. Kecurangan yang akan kami ajukan ke MK,” ujar Machfud.  Tuntutan itu disebutnya sebagai bentuk rasa terima kasih kepada para pendukung. ”Bentuk pertanggungjawaban ini adalah rasa terima kasih pada pendukung yang berjumlah 457 ribu lebih,” tutur Machfud.  Sementara itu, pengacara Donal Fariz yang mendampingi Machfud Arifin mengatakan, pihaknya menganalisis banyak kecurangan. Di antaranya yakni analisis mesin birokrasi kepentingan alokasi anggaran yang diduga menguntungkan pada paslon tertentu. Donal mengungkapkan akan menguraikan pelanggaran tersebut.  ”selain itu adalah adanya electoral Justice yang macet. Kami sedang dan melihat banyak laporan yang sebenarnya punya tendensi administrasi sampai pidana pemilu tidak disikapi dengan baik,” papar Donal.  Donal menyayangkan masih ada kecurangan yang sistematis dan masif. Sehingga berpengaruh pada hasil akhir.  ”Sekarang ini kan second term sudah habis. Ini menggunakan pola yang menyukseskan suksesor. Bayangkan kalau Jokowi menggunakan cara yang sama untuk memenangkan anak dan menantunya. Resource negara dan birokrasi diarahkan untuk politik keluarganya,” ucap Donal  Donal menjelaskan, hal tersebut terjadi di Surabaya secara kasat mata. Membawa masalah itu ke jalur konstitusional adalah jalan terhormat. ”Membawa masalah ke MK adalah jalan terhormat untuk membuktikan. Sehingga bukan ilusi semata,” ujar Donal.  Untuk menempuh proses hukum di MK, Machfud Arifin dan Mujiaman menunjuk tim hukum. Mereka terdiri atas Veri Junaidi, mantan jubir KPK Febri Diansyah, mantan aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, Jamil Burhan, Slamet Santoso, dan Muhammad Sholeh.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=aDySvuGfPa4

Machfud-Mujiaman Akan Bawa Hasil Putusan Pilwali Surabaya ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/tiktok-5323007_1920.jpg" alt="Ilustrasi TikTok (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi TikTok (Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - TikTok tak terima. Mereka berencana menempuh jalur hukum agar terus bisa eksis di Amerika Serikat (AS). Pernyataan itu dibuat setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif Kamis (6/8). Isinya melarang warga AS menggunakan aplikasi dan berbisnis dengan aplikasi asal Tiongkok tersebut. Batas waktu yang diberikan adalah 45 hari.  ’’Kami akan melakukan segala upaya untuk memastikan aturan hukum tidak diabaikan.’’ Demikian bunyi pernyataan pihak TikTok seperti dikutip Agence France-Presse. Trump mengeluarkan perintah eksekutif serupa untuk WeChat. Padahal, dua aplikasi itu merasa sudah memenuhi semua permintaan pemerintah AS agar terus bisa beroperasi.  Sejak beberapa waktu lalu, TikTok melakukan pembicaraan penjualan dengan Microsoft. Batas waktu yang diberikan Trump membawa tekanan tersendiri bagi negosiasi pembelian tersebut. Mereka hanya punya waktu hingga 15 September untuk menandatangani kesepakatan.  Dalam perintah eksekutif itu, dipaparkan bahwa TikTok secara otomatis mengambil banyak informasi dari penggunanya, termasuk data lokasi, pencarian, dan berbagai hal lainnya. Data itu berpeluang dipakai Tiongkok untuk melacak lokasi pegawai federal dan kontraktor AS guna melakukan pemerasan dan memata-matai perusahaan. Hal tersebut tentu saja ditampik TikTok dan WeChat.  Langkah yang diambil Trump itu memperuncing permusuhan antara AS dan Tiongkok. Beijing mengecam tindakan Trump sebagai bentuk manipulasi dan penindasan politik yang sewenang-wenang. Perintah eksekutif itu hanya akan mengorbankan pengguna dan perusahaan AS.  Di AS banyak mahasiswa Tiongkok. Mereka tentu tidak bisa menghubungi keluarganya jika aplikasi WeChat dilarang. Aplikasi itulah yang dipakai mayoritas penduduk Tiongkok untuk berkomunikasi. Ia biasa disebut WhatsApp-nya Tiongkok.  Sementara itu, pundi-pundi kekayaan pendiri Facebook Mark Zuckerberg bertambah. Kini totalnya mencapai USD 100 miliar atau setara dengan Rp 1,5 kuadriliun. Lonjakan tersebut terjadi setelah dia meluncurkan aplikasi Instagram Reels yang digadang bakal menjadi rival TikTok.  Saham Facebook Kamis lalu naik hingga 6 persen. Zuckerberg memiliki 13 persen saham perusahaan tersebut. Kini setelah kekayaannya bertambah, dia masuk daftar Centibillionaire Club yang di dalamnya ada pendiri Amazon Jeff Bezos dan pendiri Microsoft Bill Gates.

Tak Terima Dilarang di AS, TikTok Siap Tempuh Jalur Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/IMG-20200724-WA0005_1-1.jpg" alt="Sunandar (dua kiri), perawat ruang ICU RSUD Cianjur, Jawa Barat, menempuh jalur hukum atas pemukulan yang menimpanya usai mengurus pasien yang meninggal dunia pada Jumat (24/7). Ahmad Fikri/Antara" width="100%">
<figcaption>Sunandar (dua kiri), perawat ruang ICU RSUD Cianjur, Jawa Barat, menempuh jalur hukum atas pemukulan yang menimpanya usai mengurus pasien yang meninggal dunia pada Jumat (24/7). Ahmad Fikri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perawat RSUD Cianjur, Jawa Barat, menempuh jalur hukum karena menjadi korban pemukulan oleh keluarga pasien yang diduga tidak terima dengan keterangan yang diberikan perawat di ruang ICU rumah sakit itu.  Sunandar, perawat korban pemukulan itu mengatakan, tidak menyangka akan menjadi korban pemukulan oleh anggota keluarga almarhumah Siti, warga Kecamatan Karangtengah, yang sempat dirawat selama beberapa hari di ruang ICU tempatnya bertugas.  ”Sesuai dengan tugas saya merawat dan mengawasi serta melayani pasien selama berada di ruangan ICU hingga akhirnya meninggal. Tidak menyangka akan mendapat perlakuan kasar dari keluarga pasien yang memukul saya beberapa kali setelah mendapat penjelasan kenapa orang tuanya meninggal,” kata Sunandar seperti dilansir dari Antara di Cianjur pada Jumat (24/7).  Dia menjelaskan, pelaku datang terakhir setelah anggota keluarga yang lain datang lebih dahulu, telah dijelaskan kalau almarhumah meninggal karena sempat membuka alat yang terpasang di tubuhnya. Pihak keluarga menerima dengan lapang dada. Namun pelaku yang datang terlambat saat mendapat penjelasan itu langsung melayangkan pukulan.  Tidak hanya sekali, pelaku melayangkan pukulan beberapa kali walau sempat ditahan korban. Bahkan anggota keluarga langsung melerai dan membawa pelaku keluar dari ruangan ICU. Akibatnya korban luka memar di bagian pipi sebelah kanan dan langsung divisum.  ”Saya langsung visum dan akan melaporkan hal itu ke pihak berwajib. Saya didampingi rekan-rekan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) DPK RSUD Cianjur, dimana para perawat bernaung,” kata Sunandar.  Wakil Ketua DPD PPNI Cianjur Edi Susanto menyatakan, akan menindaklanjuti laporan anggotanya yang menjadi korban pemukulan saat bertugas di ruang ICU RSUD Cianjur.  ”Ini baru pertama kali terjadi ada perawat yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan keluarga pasien yang tidak terima dengan keterangan yang diberikan perawat bertugas. Kami juga menunggu keputusan dari bagian hukum RSUD Cianjur sebelum melapor secara resmi ke Polres Cianjur,” terang Edi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6i7nbAkTVbY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=DXsIdzXVwF0  &amp;nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=DXsIdzXVwF0

Jadi Korban Pemukulan, Perawat RSUD Cianjur Tempuh Jalur Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kontroversi-perppu-ormas-jokowi-silakan-tempuh-jalur-hukum_m_144544.jpeg" alt="Presiden Jokowi saat berbisik dengan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat berbisik dengan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah tidak akan mundur dalam menertibkan organisasi masyarakat (Ormas) yang dinilai tidak menggunakan ideologi negara, Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, apabila ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyarankan untuk menempuh jalur hukum. "Yang tidak setuju dengan Perppu Ormas misalnya, silakan tempuh jalur hukum. Kita negara hukum. Kita beri ruang pada yang tidak setuju. Tempuh jalur hukum. Lewat jalur hukum," tegasnya saat menghadiri peresmian Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Pancoran, Jakarta, Minggu (16/7). Kendati demikian, dia menginginkan agar semua pihak bersatu. Bersatu dalam hal menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Tapi yang kita ingin negara ini tetap utuh. Negara tidak bisa dirongrong masa depannya, dirongrong kewibawaannya. Kita tidak ingin ada yang rong-rong NKRI kita," seru Jokowi. Dikatakannya mantan Gubernur DKI Jakarta itu, pemerintah tidak akan diam jikalau masih ada pihak yang ingin menolak Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Juga mengganti pandangan negara dengan ideologi yang lain. Apalagi, mereka yang terang-terangan ingin mengganti Pancasila dan meruntuhkan demokrasi. "Apakah akan kita biarkan? Saya sampaikan, tidak," ucap mantan Wali Kota Solo itu. Pemerintah tidak akan membiarkan baik itu ormas atau individu yang menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan negara. "Negara harus berani mengendalikan dan mengontrol karena memang adalah fungsi negara," pungkas Jokowi. (dna/JPG)

Kontroversi Perppu Ormas, Jokowi: Silakan Tempuh Jalur Hukum!