<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/original_launching_transaksi_cashless-46458185.jpg" alt="Contoh penerapan sistem pembayaran parkir secara cashless (non tunai) di Surabaya. (Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Contoh penerapan sistem pembayaran parkir secara cashless (non tunai) di Surabaya. (Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Dinas Perhubungan Kota Surabaya akan berupaya memberi kemudahan bagi masyarakat dalam hal pembayaran parkir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkini, Dishub juga memberlakukan sistem pembayaran parkir secara cashless (non tunai) dengan Electronic Data Capture (EDC) dan Handheld di tujuh lokasi Parkir Tempat Khusus (PTK) Kota Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sosialisasi transaksi pembayaran parkir cashless tersebut dilakukan sekaligus meluncurkan EDC dan Handheld di Parkir Basement Gedung Balai Pemuda Kota Surabaya, Selasa (21/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014647752/polisi-tangkap-2-pelaku-getok-parkir-rp-150-ribu-di-istiqlal-tapi-ditahan-dengan-pasal-pencurian-dan-narkoba">Polisi Tangkap 2 Pelaku Getok Parkir Rp 150 ribu di Istiqlal, tapi Ditahan dengan Pasal Pencurian dan Narkoba</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sosialisasi yang dilakukan Dishub bersama pihak perbankan ini menyasar kepada Pengguna Jasa Parkir (PJP) roda dua dan roda empat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala UPTD Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) Dishub Kota Surabaya, Jeane Mariane Taroreh menyampaikan, bahwa pihaknya menggandeng perbankan dan pihak swasta untuk penerapan sistem pembayaran parkir EDC dan Handheld.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain dengan kartu debit, pembayaran parkir dengan sistem tersebut juga bisa menggunakan berbagai jenis e-money.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014644302/dishub-jatim-jaring-tiga-bus-tak-laik-operasi-di-area-parkir-wisata-religi-begini-tindak-lanjutnya">Dishub Jatim Jaring Tiga Bus Tak Laik Operasi di Area Parkir Wisata Religi, Begini Tindak Lanjutnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pembayaran bisa menggunakan e-money, flazz, kartu debit dan QRIS. Ini untuk mempermudah pengguna jasa parkir melakukan transaksi pembayaran di Tempat Khusus Parkir yang kita sediakan," kata Jeane dikutip dari laman resmi Pemkot Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejauh ini Dishub telah menerapkan transaksi pembayaran cashless di tujuh dari 20 lokasi PTK milik Pemkot Surabaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketujuh PTK tersebut yaitu Park and Ride Mayjend Sungkono, Parkir Aditywarman, Balai Pemuda, Park and Ride Genteng Kali, Parkir Gedung Siola, Parkir Hockey dan Parkir Wisata Tugu Pahlawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014635207/legislator-minta-dki-bina-juru-parkir-liar-agar-miliki-pekerjaan-layak">Legislator Minta DKI Bina Juru Parkir Liar Agar Miliki Pekerjaan Layak</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masyarakat dapat memilih berbagai metode pembayaran parkir di lokasi tersebut, misalnya untuk EDC BCA, bisa melalui Debit BCA, Debit BNI, Debit BRI, Debit Mandiri, Kartu Kredit BCA, e-Money Mandiri, Flazz BCA, Flazz Bank Jatim dan QRIS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan untuk pembayaran dengan sistem Handheld, transaksi pembayaran bisa dilakukan melalui e-Money Mandiri dan QRIS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi masyarakat yang masih ingin menggunakan metode pembayaran tunai, tidak perlu khawatir karena pihak Dishub masih menyediakan opsi pembayaran tunai.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014634464/dirlantas-pmj-klaim-gampang-berantas-juru-parkir-liar-di-minimarket-yang-meresahkan-masyarakat">Dirlantas PMJ Klaim Gampang Berantas Juru Parkir Liar di Minimarket yang Meresahkan Masyarakat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami juga tetap melayani pembayaran tunai, apabila pengguna jasa parkir tersebut terkendala seperti tidak memiliki e-money atau tidak memiliki handphone," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jeane menjelaskan sejumlah manfaat pembayaran parkir dengan sistem cashless, antara lain lebih praktis dan mempersingkat waktu bagi pengguna jasa parkir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika tempat-tempat parkir khusus seperti Balai Pemuda ini yang sering ada event, jadi lebih lancar. Dengan pembayaran cashless ini akan mempermudah pengguna parkir untuk melakukan transaksi," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji/014631413/salamun-menabung-13-tahun-juru-parkir-di-jombang-berangkat-haji-bersama-istri">Salamun Menabung 13 Tahun, Juru Parkir di Jombang Berangkat Haji Bersama Istri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, sistem non tunai bisa membuat transaksi lebih transparan, dalam hal ini data atau transaksi parkir yang masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya juga lebih jelas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harapannya, bisa kita sosialisasikan dan terapkan di semua titik parkir. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada BCA, Bank Mandiri, Bank Jatim dan PT Tata Sarana Makmur," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menargetkan dalam tiga bulan kedepan, 20 PTK milik Pemkot Surabaya telah menyediakan transaksi pembayaran cashless dengan EDC dan Handheld.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014539958/pungli-parkir-di-masjid-raya-al-jabbar-parah-keluar-dari-mobil-diminta-rp-10000-hendak-pergi-ditodong-rp-10000-lagi">Pungli Parkir di Masjid Raya Al-Jabbar Parah, Keluar dari Mobil Diminta Rp 10.000, Hendak Pergi Ditodong Rp 10.000 Lagi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harapan kami dalam tiga bulan ke depan bisa semua, apabila alat-alat kita sudah terpasang semua di titik parkir tempat khusus parkir kita," pungkasnya.</div>

Dishub Surabaya memberlakukan sistem pembayaran parkir secara cashless dengan EDC dan Handheld di tujuh lokasi Parkir Tempat Khusus.

Demi Memudahkan Parkir, Dishub Surabaya Sediakan 2 Sistem Pembayaran Parkir Non Tunai di 7 Titik, Catat Lokasinya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/29-Januari-2024-KIP-Aceh-3422781756.jpeg" alt="KIP Provinsi Aceh menyatakan absennya TPS khusus disabilitas pada Pemilu 2024 (anri.go.id)" width="100%">
<figcaption>KIP Provinsi Aceh menyatakan absennya TPS khusus disabilitas pada Pemilu 2024 (anri.go.id)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com&nbsp;-</strong> Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh mengumumkan bahwa tidak ada tempat pemungutan suara (TPS) khusus untuk disabilitas pada Pemilu 2024 di provinsi tersebut.</p> <p dir="ltr">Dilansir dari Antara Selasa (30/1), Ketua KIP Provinsi Aceh, Saiful, menyatakan bahwa pemilih berkebutuhan khusus diharapkan memilih di TPS yang berada di tempat domisilinya, karena tidak ada TPS khusus disabilitas yang tersedia.</p> <p dir="ltr">Kendati demikian, Saiful menekankan perlunya membuat TPS yang ramah bagi disabilitas, dengan memastikan aksesibilitas yang memadai.</p> <p dir="ltr">Penyebab ketiadaan TPS khusus disabilitas disebutkan oleh Saiful, yaitu tersebarnya tempat tinggal mereka di berbagai wilayah dan tidak ada yang tinggal dalam satu wilayah tertentu.</p> <p dir="ltr">Meskipun tidak ada TPS khusus, KIP Provinsi Aceh berkomitmen untuk membuat TPS yang ramah bagi disabilitas, dengan menyediakan aksesibilitas yang memadai.</p> <p dir="ltr">Saiful menegaskan bahwa alat bantu untuk disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya akan disediakan di TPS, sehingga mereka dapat menggunakan hak pilihnya seperti pemilih normal.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/014054130/antisipasi-terjadinya-kecurangan-di-tps-luar-negeri-anggota-komisi-ii-minta-polri-maksimalkan-pengamanan">Antisipasi Terjadinya Kecurangan di TPS Luar Negeri, Anggota Komisi II Minta Polri Maksimalkan Pengamanan</a></strong></p> <p dir="ltr">Muhammad Sayuni, Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KIP Provinsi Aceh, menyampaikan informasi bahwa jumlah TPS pada Pemilu 2024 di Provinsi Aceh mencapai 16.046 TPS, dan 39 di antaranya merupakan TPS lokasi khusus yang tersebar di 23 kabupaten/kota.</p> <p dir="ltr">TPS lokasi khusus ini disiapkan untuk memastikan bahwa pemilih dalam keadaan tertentu tetap dapat menggunakan hak pilihnya.</p> <p dir="ltr">Terdapat pula informasi mengenai lokasi TPS lokasi khusus yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, seperti Aceh Besar, Aceh Selatan, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Barat, dan Pidie.</p> <p dir="ltr">Meskipun demikian, Sayuni menegaskan bahwa lima daerah, yaitu Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Subulussalam, tidak memiliki TPS lokasi khusus.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Pemilu 2024 sendiri mencakup pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, anggota DPR provinsi, dan anggota DPR kabupaten/kota.</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">***</p>

KIP Provinsi Aceh mengumumkan bahwa tidak ada tempat pemungutan suara (TPS) khusus untuk disabilitas pada Pemilu 2024.

Soal TPS Khusus Disabilitas Tahun 2024, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh Telah Tetapkan Keputusan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kadiv-Humas-Polri-Irjen-Pol-Dedi-Prasetyo-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Penyidik Inspektorat Khusus (Itsus) menempatkan 16 perwira Polri di tempat khusus atas dugaan pelanggaran etik kepolisian, tidak profesional dalam menangani tempat kejadian perkara penembakan Brigadir J di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan.<br /> <br /> Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, menyebutkan jumlah ini bertambah dari hari sebelumnya, Kamis (11/8) sebanyak 12 orang. "Jumlah sampai dengan hari ini 16 orang telah ditempatkan di tempat khusus (patsus)," ungkap Dedi.<br /> <br /> Dia menjelaskan, hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan Jumat (12/8) malam ditetapkan empat orang perwira menengah (Pamen) di Polda Metro Jaya menjalankan penempatan khusus di Biro Provost Mabes Polri. "Empat pamen PMJ itu terdiri tiga AKBP dan satu kompol," ujarnya.<br /> <br /> Sehingga, lanjut jenderal bintang dua itu, sudah 16 orang perwira Polri yang ditempatkan di tempat khusus karena melanggar prosedur penanganan TKP tewasnya Brigadir J. Ke 16 orang tersebut ditempatkan di dua tempat berbeda, yakni Provost Mabes Polri dan Mako Brimob, Kelapa Dua Depok, Jabar. "Jadi enam orang di Mako dan 10 orang di Provost," ucap Dedi.<br /> <br /> Sehari sebelumnya, Jumat (12/8), penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menghentikan dua laporan Polisi terkait TKP Duren Tiga yang sebelumnya dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, lalu kemudian ditarik ke Polda Metro Jaya.<br /> <br /> Dua laporan polisi itu adalah laporan dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan Putri Candrawathi dan laporan kekerasan atau ancaman pembunuhan yang dilaporkan anggota Polres Metro Jakarta Selatan dengan korban Bharada Richard Eliezer atau Bharada E. Kedua laporan ini, melaporkan Brigadir J sebagai terlapor.<br /> <br /> Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi menyebutkan, kedua laporan polisi itu sebagai upaya obstraction of justice atau menghalang-halangi penegakan hukum penyidikan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, sehingga dihentikan laporannya.<br /> <br /> Sebelumnya diberitakan, Selasa (9/8), Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa ada puluhan personel Polri diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dalam penanganan TKP Duren Tiga. Jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah seiring penyidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Itsus Polri.<br /> <br /> Pemeriksaan yang dilakukan tim khusus terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri atau pun tindakan untuk merusak menghilangkan barang bukti, mengaburkan dan merekayasa dengan melakukan mutasi, ke Pelayanan Markas (Yanma) Polri.<br /> <br /> Dalam peristiwa ini Timsus telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bharada E, Bribka RR dan KM. Keempat disangkakan dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. <strong>(*)</strong>

Total 16 perwira Polri Ditempatkan di Patsus karena Langgar Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kadiv-Humas-Polri-Irjen-Pol-Dedi-Prasetyo-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Kadivhumas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kadivhumas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan Irjen Pol. Ferdy Sambo ditempatkan di tempat khusus di Korps Brimob. Hal itu dilakukan dalam rangka pemeriksaan terkait pelanggaran kode etik penanganan tempat kejadian perkara (TKP) tewasnya Brigadir J.<br /> <br /> “(Penempatan khusus) dalam konteks pemeriksaan. Jadi, tidak benar ada itu (penangkapan dan penahanan, Red),” ujar Dedi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (6/8) malam.<br /> <br /> Dedi juga menyebutkan, belum ada penetapan tersangka terhadap Ferdy Sambo, karena pemeriksaan terhadap mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri tersebut dilakukan oleh Inspektorat Khusus (Irsus) Polri, bukan Tim Khusus (Timsus) Polri.<br /> <br /> Dedi menjelaskan, ada dua tim yang bekerja dalam mengungkap tindak pidana terkait tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Yakni Timsus secara pro justitia untuk pembuktian tidak pidana, dan Irsus untuk pelanggaran etiknya.<br /> <br /> “Jadi, Timsus ini kerjanya adalah pro justitia, tapi sesuai arahan Kapolri, selain Timsus ada juga Inspektorat Khusus (Irsus), seperti yang sudah disampaikan Kapolri kemarin malam bahwa inspektorat khusus sudah melakukan pemeriksaan kepada 25 orang,” kata Dedi.<br /> <br /> Dari 25 orang yang diperiksa tersebut, kata Dedi, terdapat empat orang yang ditempatkan di tempat khusus (Patsus) dalam rangka pembuktian yang lainnya, yakni sidang kode etik karena tidak profesional di dalam melaksanakan olah TKP.<br /> <br /> “Dari hasil pemeriksaan Wasriksus atau Inspektorat Khusus terkait masalah tersebut, sudah diperiksa 10 saksi. Dari 10 saksi yang diperiksa dan beberapa bukti, Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS diduga melakukan pelanggaran terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya, pada Sabtu (6/8) malam, yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu Korps Brimob Polri,” kata Dedi.<br /> <br /> Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu mengatakan pemeriksaan ini masih berproses sehingga ia meminta media untuk bersabar menunggu informasi resmi Timsus Polri. Ia juga menyampaikan perbedaan tugas antara Irsus yang fokus pada penanganan masalah pelanggaran kode etik dengan Timsus yang bekerja dalam proses pembuktian secara ilmiah kasus meninggalnya Brigadir J.<br /> <br /> “Ini masih juga berproses, apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru dari Irsus akan disampaikan, yang jelas komitmen Kapolri terkait kasus ini akan dibuka terang benderang,” kata Dedi.<br /> <br /> Dedi belum menjelaskan sampai kapan Ferdy Sambo menjalani pemeriksaan di tempat khusus Korps Brimob. Ia memastikan perkembangan informasi akan disampaikan kepada media.

Penempatan Khusus Irjen Ferdy Sambo Dalam Rangka Pemeriksaan

tempat khusus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tempat khusus

Berita Terkini

Demi Memudahkan Parkir, Dishub Surabaya Sediakan 2 Sistem Pembayaran Parkir Non Tunai di 7 Titik, Catat Lokasinya!

Soal TPS Khusus Disabilitas Tahun 2024, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh Telah Tetapkan Keputusan

Total 16 perwira Polri Ditempatkan di Patsus karena Langgar Etik

Penempatan Khusus Irjen Ferdy Sambo Dalam Rangka Pemeriksaan

Download Aplikasi JawaPos.com