<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/11/mustika-ratu-318326331.jpg" alt="Jumpa pers ASPI menanggapi putusan MK tentang Spa sebagai pelayanan kesehatan tradisional. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jumpa pers ASPI menanggapi putusan MK tentang Spa sebagai pelayanan kesehatan tradisional. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mustika Ratu menyambut gembira keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan&nbsp;Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) terkait pengklasifikasian spa sebagai bagian dari layanan kesehatan tradisional.&nbsp;Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa mandi uap atau spa adalah bentuk jasa pelayanan kesehatan tradisional yang berbeda dari layanan hiburan seperti diskotek, karaoke, klub malam, dan bar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi industri spa sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat akan stigma negatif yang sering melekat pada layanan ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami mengapresiasi keputusan MK yang mengakui spa sebagai bagian dari tradisi kesehatan. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam memperjuangkan posisi industri spa sebagai layanan preventif dan promotif kesehatan yang mengangkat nilai budaya Nusantara,&rdquo; ujar Kusuma Ida Anjani selaku Direktur PT Mustika Ratu Tbk sekaligus Ketua III Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (10/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga mengungkapkan, keputusan MK ini membuka peluang besar untuk pengembangan wellness tourism berbasis kearifan lokal Nusantara. Dengan keunggulan spa tematik seperti lulur Jawa, boreh Bali, dan ramuan tradisional lainnya,diyakini akan membawa spa Indonesia akan dapat bersaing di pasar global.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini adalah momen penting yang mempertegas posisi spa sebagai bagian dari kesehatan tradisional Indonesia. Kami berharap industri ini terus berkembang, membawa nama Indonesia lebih tinggi di panggung wellness dunia,&rdquo; papar Kusuma Anjani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan adanya putusan MK ini, diyakini spa tidak hanya akan lebih berkembang di dalam negeri. Tapi juga bisa merebut hati pasar internasional dengan keunggulannya yang khas Nusantara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat mendorong pertumbuhan sektor ini sebagai salah satu kekuatan dalam wellness tourism global.Dukungan berbagai pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan mimpi besar ini,&rdquo; ungkap Kusuma Anjani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

MK menyatakan bahwa mandi uap atau spa adalah bentuk jasa pelayanan kesehatan tradisional yang berbeda dari layanan hiburan seperti diskotek

Mustika Ratu Sambut Positif Putusan MK, Optimistis Industri Spa Bakal Kian Berkembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-09-at-14.08.47_21.jpg" alt="Ilustrasi tempat hiburan malam. Pixabay/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tempat hiburan malam. Pixabay/Antara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Video pembubaran pengunjung Bunker bar di salah satu mal di wilayah Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan viral di media sosial. Pembubaran dilakukan saat pesta malam pergantian tahun, Rabu (1/1) sekira pukul 01:30 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bar tersebut diduga menjadi lokasi pesta Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). "Warga sudah didampingi sama untur polsek dan Babinsa Grogol Utara, artinya ada itu sudah malam, dia harusnya sudah tutup. Tapi memang yang pas keluar itu gaya kaya orang-orang begitu yang gayanya melambai begitu," ujar Camat Kebayoran Lama Iwan K Santoso kepada <em>JawaPos.com,</em> Senin (6/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Lurah Grogol Utara Muhammad Rasyid Darwis menjelaskan, penutupan ini merupakan hasil mediasi antara warga, pihak pengelola bar, dan manajemen ITC. Mediasi dilakukan menyusul keluhan warga yang mulai muncul sejak November 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Warga Grogol Utara mulai melayangkan protes setelah muncul laporan di media sosial terkait aktivitas yang diduga melanggar norma di bar tersebut. Meskipun lokasi bar cukup jauh dari permukiman, warga merasa resah setelah mendapati adanya dugaan praktik LGBT dan prostitusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Media sosial menjadi pemicu. Awalnya warga hanya mendapatkan informasi dari sana, lalu beberapa orang masuk untuk memastikan dan menemukan bukti," ujar Rasyid, Senin (6/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Protes ini semakin intensif setelah warga menemukan video yang menunjukkan aktivitas di dalam bar. Hal ini mendorong mereka untuk meminta penutupan tempat tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya, karang taruna masuk ke dalem untuk memastikan bahwa itu ada kegiatan. Ada video-videonya," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mediasi antara warga, pengelola bar, dan pihak ITC dilakukan sebanyak tiga kali, termasuk di tingkat kecamatan. Dalam mediasi tersebut, pengelola bar menyatakan kesediaannya untuk menutup operasional per 1 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada malam tahun baru, tepat pada 31 Desember 2024, bar tersebut menggelar acara terakhirnya sebelum resmi ditutup. Warga memastikan acara berakhir sesuai kesepakatan, yakni pada pukul 01.30 dini hari, dengan pengawasan ketat dari aparat kelurahan, Satpol PP, dan unsur tiga pilar lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk sweeping dari warga masyarakat memang mereka bersikeras tadinya mau tutup jam 2 (pagi) tapi dari warga bisa segera tutup dan tidak beroperasi soalnya mereka ada kesepakatan tutup pukul 01.30 WIB," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat pembubaran, sekitar 25 warga setempat mendatangi lokasi. Mereka didampingi oleh pihak kelurahan dan petugas keamanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh warga. Semua berjalan kondusif. Setelah acara selesai, bar langsung berhenti beroperasi," kata Rasyid.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, lanjut Rasyid, pengelola telah melakukan penutupan bar sesuai kesepakatan. Selain itu, saat ini juga tengah berproses penutupan bar secara permanen lantaran menyalahi aturan berlaku. Namun Rasyid enggan membeberkan lebih jauh perihal penyalahgunaan izin yang dimaksud.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pokoknya tutup mulai tanggal 1 (Januari) tapi gak tau juga sampai kapan, tapi lagi proses penutupan permanen karena menyalahi aturan izin. Nanti pihak terkait saja yang kasih keterangan," katanya.</div>

"Tapi memang yang pas keluar itu gaya kaya orang-orang begitu yang gayanya melambai begitu," ujar Camat Kebayoran Lama Iwan K Santoso.

Kronologi Lengkap Penutupan Bar LGBT di Jaksel, Gaya Melambai Bikin Resah Warga Akhirnya Dibubarkan Paksa

<p style="font-weight: 400;">&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230105-WA0012_1.jpg" alt="Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi memberikan keterangan media di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/Yoanita HD/aa." width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi memberikan keterangan media di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/Yoanita HD/aa.</figcaption>
</figure> </p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com</strong> - Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi menyatakan, kepolisian masih mendalami dugaan adanya pesta LGBT di New La Bungker di Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.&nbsp;Saat ini, sudah lima orang yang merupakan warga hingga pegawai diperiksa perihal dugaan tersebut.</p> <p style="font-weight: 400;">"Kita memeriksa dari karyawan tentunya, kemudian dari warga yang ada yang tempat kejadian waktu itu," ujar Nurma, Senin (6/1).</p> <p style="font-weight: 400;">Polisi juga akan memeriksa rekaman CCTV untuk memperkuat bukti. Namun, hingga kini belum dijadwalkan untuk pelaksanaan olah tempat kejadian perkara (TKP) lantaran hingga kini belum ada pihak yang membuat laporan kepolisian.</p> <p style="font-weight: 400;">"Kita akan mintai di situ kita akan cek&nbsp;CCTV yang ada. Nanti kita <em>update</em> yang kalau ada olah TKP, kita <em>update</em> untuk sementara ini laporan belum masuk," katanya.</p> <p style="font-weight: 400;">Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa kafe tersebut telah beroperasi sejak Januari 2024. Namun, tempat tersebut tutup permanen pada 1 Januari 2025.</p> <p style="font-weight: 400;">"Sejauh inu kita menanyakan karyawannya sudah buka satu tahun, dari mulai Januari 2024 kemudian kemarin tutup permanen tgl 1 januari 2025," terangnya.</p> <p style="font-weight: 400;">Sebelumnya, video pembubaran pengunjung Bunker bar di salah satu mall di wilayah Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan viral di media sosial. Pembubaran dilakukan saat pesta malam pergantian tahun, Rabu (1/1) sekira pukul 01:30 WIB.</p> <p style="font-weight: 400;">Bar tersebut diduga menjadi lokasi pesta Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).</p> <p style="font-weight: 400;">"Warga sudah didampingi sama untur polsek dan babinsa Grogol Utara, artinya ada itu sudah malam, dia harusnya sudah tutup. Tapi memang yang pas keluar itu gaya kaya orang-orang begitu yang gayanya melambai begitu," ujar Camat Kebayoran Lama Iwan K Santoso kepada JawaPos.com, Senin (6/1).</p> <p style="font-weight: 400;">Sementara itu, Lurah Grogol Utara Muhammad Rasyid Darwis menjelaskan, penutupan ini merupakan hasil mediasi antara warga, pihak pengelola bar, dan manajemen ITC. Mediasi dilakukan menyusul keluhan warga yang mulai muncul sejak November 2024.</p> <p style="font-weight: 400;">Warga Grogol Utara mulai melayangkan protes setelah muncul laporan di media sosial terkait aktivitas yang diduga melanggar norma di bar tersebut. Meskipun lokasi bar cukup jauh dari permukiman, warga merasa resah setelah mendapati adanya dugaan praktik LGBT dan prostitusi.</p> <p style="font-weight: 400;">"Media sosial menjadi pemicu. Awalnya warga hanya mendapatkan informasi dari sana, lalu beberapa orang masuk untuk memastikan dan menemukan bukti," ujar Rasyid, Senin (6/1).</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">Protes ini semakin intensif setelah warga menemukan video yang menunjukkan aktivitas di dalam bar. Hal ini mendorong mereka untuk meminta penutupan tempat tersebut.</p> <p style="font-weight: 400;">"Iya, karang taruna masuk ke dalem untuk memastikan bahwa itu ada kegiatan. Ada video-videonya," terangnya.</p>

Hingga kini belum dijadwalkan untuk pelaksanaan olah TKP lantaran hingga kini belum ada pihak yang membuat laporan kepolisian.

Lima Orang Saksi Diperiksa, Buntut Dugaan Adanya Pesta LGBT di Bar di Jaksel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/21/1000556260-3556456398.jpg" alt="Apel persiapan menjelang Nataru 2024/2025 di Balai Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)." width="100%">
<figcaption>Apel persiapan menjelang Nataru 2024/2025 di Balai Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban menjadi salah satu prioritas&nbsp; Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru 2024/2025).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah-langkah strategis pengamanan selama libur Nataru 2024/2025 pun sudah disiapkan. Termasuk antisipasi adanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti pengemis, gelandangan di sekitar tempat misa Natal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu salah satu concern utama kami. Satpol PP Kota Surabaya sudah sering melakukan operasi PPKS, mudah-mudahan ini pengemis tidak ada," ujar Ketua Satpol PP Kota Surabaya M. Fikser, Sabtu (21/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama periode libur Nataru 2024/2025, Satpol PP Kota Surabaya akan melakukan patroli di titik-titik keramaian. Termasuk patroli bersama kepolisian dalam menjaga keamanan gereja pada malam Natal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami rutin melakukan operasi di titik-titik keramaian, terutama saat malam Natal. Personel Satpol PP juga dikerahkan bersama kepolisian untuk menjaga keamanan di lokasi ibadah,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015445661/ahy-tinjau-bandara-juanda-tingginya-traffic-dan-keterlambatan-penerbangan-jadi-sorotan-jelang-nataru">AHY Tinjau Bandara Juanda: Tingginya Traffic dan Keterlambatan Penerbangan Jadi Sorotan Jelang Nataru</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 300/26738/436.8.6/2024. Tujuannya meningkatkan keamanan, ketentraman, dan toleransi masyarakat selama Nataru 2024/2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Salah satu poin dalam SE adalah mewajibkan tempat hiburan seperti karaoke dan diskotik tutup pukul 18.00 WIB pada malam Natal. Langkah ini bertujuan untuk menghormati umat Kristiani yang menjalankan ibadah,&rdquo; terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara pada malam Tahun Baru, Rekreasi Hiburan Umum (RHU) diperbolehkan buka hingga pukul 04.00 WIB. Asal, tidak menerima pengunjung di bawah usia 18 tahun. Juga tidak menjadi tempat perjudian maupun narkoba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam SE yang sama, Pemkot Surabaya juga melarang masyarakat untuk menjual belikan terompet maupun petasan selama perayaan Nataru 2024/2025. Termasuk konvoi pada malam tahun baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fikser kemudian mengimbau masyarakat agar senantiasa menjaga ketertiban selama merayakan malam Tahun Baru. "Apabila ada aktivitas mengganggu, masyarakat bisa melaporkan ke Command Center 112,&rdquo; tukasnya.&nbsp;<strong>(*)</strong></div>

Satpol PP Kota Surabaya akan melakukan patroli di titik-titik keramaian. Termasuk patroli bersama kepolisian.

Saat Natal Pemkot Surabaya Tutup Diskotek dan Batasi Jam Operasional Karaoke