<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/BNN-Batang-gerebek-tempat-hiburan-malam-di-Pekalongan_1-3894637385.jpg" alt="Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang memeriksa pengunjung tempat hiburan malam di Pekalongan, Rabu (31/12). (Humas BNN Kabupaten Batang/Antara)" width="100%">
<figcaption>Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang memeriksa pengunjung tempat hiburan malam di Pekalongan, Rabu (31/12). (Humas BNN Kabupaten Batang/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang menggerebek tiga tempat hiburan malam di dua wilayah yaitu Kabupaten/Kota Pekalongan, Rabu (31/12) dini hari. Hal itu sebagai upaya mencegah peredaran narkotika dan obat berbahaya. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Suryanto Padmadi Raharjo mengatakan, kegiatan razia dan deteksi dini ini dalam rangka pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menjelang perayaan Tahun Baru 2026. &rdquo;Kami melakukan pemeriksaan pada pengunjung kafe dengan cara pengecekan pupil mata dan tes urine terhadap 149 orang,&rdquo; kata Suryanto Padmadi Raharjo seperti dilansir dari Antara. Dari hasil pemeriksaan pengunjung di tiga tempat hiburan malam di Kafe Valentine Karaoke Pekalongan sebanyak 52 orang dengan hasil negatif, Happy Puppy Pekalongan (61 orang dinyatakan negatif), dan Paramita Karaoke Kabupaten Pekalongan (36 orang dinyatakan negatif dan satu orang positif psikotropika. &rdquo;Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pengunjung yang positif psikotropika, kami akan melakukan asesmen medis pada pelaku di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang,&rdquo; ungkap Suryanto Padmadi Raharjo. Dia mengatakan, selama 2025, pihaknya telah melakukan sosialisasi terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba sebanyak 140 kali kegiatan dengan total jumlah peserta sekitar 26 ribu orang dari berbagai elemen masyarakat baik di lingkungan instansi pemerintah swasta, maupun lembaga pendidikan. BNN Batang juga membentuk relawan anti narkoba sebanyak 50 orang serta 30 orang penggiat anti narkoba, serta melaksanakan Program Kelurahan/Desa Bersih Narkoba (Bersinar). Dia memaparkan sepanjang 2025, tim rehabilitasi telah menangani 28 orang terdiri atas 23 laki-laki dan 5 perempuan, rawat jalan penyalahguna narkoba terdiri atas 21 klien sukarela, 5 klien hasil TAT dan 2 klien rujukan yang bersumber dari rujukan kepolisian. Adapun jenis narkoba yang dikonsumsi adalah 17 orang klien menggunakan sabu/ganja dan 11 klien lainnya mengonsumsi obat daftar G (DMP, alprazolam, excimer, tramadol dan yarindoo). &rdquo;Untuk rencana program 2026 di Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di antaranya adalah program pelatihan teknis pendidik sebaya anti narkotika, program informasi dan edukasi P4GN melalui media luar ruang, media elektronik dan non-elektronik, serta monitoring dan evaluasi,&rdquo; tandas Suryanto Padmadi Raharjo.

BNN Kabupaten Batang menggerebek tiga tempat hiburan malam di Kabupaten/Kota Pekalongan, Rabu (31/12) dini hari mencegah peredaran narkotika

BNN Batang Gerebek Tiga Tempat Hiburan Malam Cegah Peredaran Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/IMG_20250930_122350-3261941266.jpg" alt="Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Yuliarso dan jajaran saat turun ke THM H2 Resto and KTV untuk melakukan penyegelan. (Pemko Pekanbaru/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Yuliarso dan jajaran saat turun ke THM H2 Resto and KTV untuk melakukan penyegelan. (Pemko Pekanbaru/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Provinsi Riau menyegel tempat hiburan malam Heaven Two Resto dan KTV di Kompleks Panam Center, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya, yang mengundang DJ Panda. Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Yuliarso mengatakan, tempat tersebut disegel karena nekat beroperasi sebagai bar dan kelab malam tanpa izin. Bahkan mereka tetap menggelar acara hiburan malam dengan bintang tamu DJ Panda pada Sabtu (27/9) malam hingga Minggu (28/9) dini hari. &rdquo;Hiburan itu sampai kini belum memiliki izin bar dan kelab malam. Mereka hanya memiliki izin restoran dan KTV,&rdquo; kata Yuliarso seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru, Selasa (30/9). Dia mengatakan selain tidak mengantongi izin, penyegelan dilakukan karena pihak manajemen juga melanggar kesepakatan pembatalan acara hari jadi tempat tersebut yang sebelumnya telah ditandatangani. Dalam surat pernyataan tertanggal 27 September 2025 itu, manajemen H2 menyatakan bersedia membatalkan acara dengan bintang tamu DJ Panda. Akan tetapi pada malam itu acara DJ Panda tetap berlanjut hingga didatangi warga. Warga juga mengeluhkan suara berisik dari kelab malam tersebut. Hasil mediasi, pihak H2 akhirnya berjanji menghentikan kegiatan pada pukul 02.00 WIB, dan bintang tamu DJ Panda tak jadi tampil. &rdquo;Hal tersebut jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat,&rdquo; tegas Yuliarso. Dia menegaskan bahwa penyegelan dilakukan hingga waktu yang belum ditentukan. Satpol PP berharap penindakan terhadap H2 jadi peringatan tegas bagi pelaku usaha lainnya.

Satpol PP Kota Pekanbaru Provinsi Riau segel tempat hiburan malam Heaven Two Resto dan KTV yang mengundang DJ Panda karena tak punya izin

Satpol PP Pekanbaru Segel Tempat Hiburan Malam yang Undang DJ Panda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/16/1000403900-1426838218.jpg" alt="Pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara geledah tempat hiburan malam. (Bidang Humas Polda Sumatera Utara/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara geledah tempat hiburan malam. (Bidang Humas Polda Sumatera Utara/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara merekomendasi ke pemerintah untuk menutup tiga tempat hiburan malam. Tempat tersebut disinyalir dijadikan sebagai lokasi peredaran narkoba. &rdquo;Kami merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menutup dan mencabut izin operasional tiga tempat hiburan malam yang menjadi pusat peredaran narkoba,&rdquo; ujar Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Jean Calvijn Simanjuntak seperti dilansir dari Antara di Medan. Jean Calvijn melanjutkan penggeledahan ke tiga tempat hiburan malam yakni S 21 di Kota Pematangsiantar, D KTV &amp; C di Kecamatan Medan Sunggal, dan D KTV di Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Menurut dia tiga lokasi tempat hiburan malam itu menjadi sorotan publik di sosial media. Itu lantaran diduga kuat sebagai lokasi transaksi narkotika yang memicu keresahan warga serta berpotensi menjadi titik rawan kejahatan lainnya. Polda Sumut menangkap dua pelaku berinisial RS dan JS yang menyita 97 butir ekstasi, 15 butir happy five, dan uang tunai Rp 9 juta diduga hasil penjualan barang haram di S 21 pada April 2025. Kemudian, D KTV &amp; C ditangkap waiters berinisial RD dengan barang bukti 10 butir pil ekstasi, serta dilakukan tes urine 18 dari 19 pengunjung diketahui positif mengonsumsi narkoba. Serta di D KTV, petugas menyita 708 butir ekstasi dan 25 botol ketamine, serta menangkap dua orang pelaku Z dan RG pada Mei 2025. &rdquo;Tempat hiburan malam yang jadi sarang narkoba tidak boleh dibiarkan beroperasi. Ini adalah langkah penting menyelamatkan generasi muda dan menjaga ketertiban,&rdquo; beber Jean Calvijn Simanjuntak. Dengan langkah itu, Polda Sumut berharap pemerintah daerah ikut mendukung penindakan tegas demi terciptanya Sumatera Utara yang bersih, aman, dan bebas narkoba. Dalam pengungkapan itu, menjadi atensi untuk terus konsisten dan berkelanjutan dalam menindak pelaku dalam peredaran narkotika yang dapat merusak generasi bangsa tersebut. &rdquo;Kami mengimbau kepada masyarakat jangan ragu untuk melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkotika di lingkungan,&rdquo; ucap Jean Calvijn Simanjuntak.

Polda Sumut rekomendasikan ke pemda menutup tiga tempat hiburan malam lantaran disinyalir dijadikan sebagai lokasi peredaran narkoba

Polda Sumut Rekomendasi Tutup Tiga Tempat Hiburan Malam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/22/ImgResizer_20250621_2253_01959-1-1313359339.jpg" alt="Anggota Satpol PP Luwu Timur segelan tujuh tempat hiburan malam (THM) yang dinilai melanggar Perda. (Pemkab Lutim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Anggota Satpol PP Luwu Timur segelan tujuh tempat hiburan malam (THM) yang dinilai melanggar Perda. (Pemkab Lutim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Luwu Timur, Sulawesi Selatan, melakukan penyegelan terhadap tujuh tempat hiburan malam (THM). Sebab, banyak laporan warga yang merasa terganggu ketenangannya. Kepala Satpol PP Luwu Timur Indra Fawzy mengatakan, langkah penyegelan itu bagian dari penegakan peraturan daerah (Perda). &rdquo;Ini adalah komitmen bersama. Penertiban dilakukan sebagai upaya menjaga ketentraman dan wibawa aturan di tengah masyarakat,&rdquo; ujar Indra Fawzy seperti dilansir dari Antara. Indra Fawzy mengatakan, penyegelan itu bukan tanpa dasar. Sebelumnya, telah digelar rapat koordinasi lintas sektor bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), meliputi TNI/Babinsa, Polsek, Camat, para kepala desa, lurah, hingga RT setempat. Hasilnya satu suara, bahwa ketertiban umum harus dikembalikan. Dia menyatakan, jika langkah itu merupakan respons langsung atas laporan dan keluhan masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan dan aktivitas beberapa THM yang dinilai melewati batas. Baik dari sisi waktu operasional hingga potensi gangguan sosial. Selama proses penyegelan, lanjut dia, situasi berjalan aman dan kondusif berkat sinergi aparat gabungan yang menjaga ketertiban selama penertiban berlangsung. Tidak ada perlawanan dari pihak pengelola. Pemerintah daerah berharap penyegelan ini dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan keras bagi pelaku usaha hiburan malam yang mencoba mengabaikan aturan yang berlaku. &rdquo;Kami ingin menumbuhkan kesadaran bahwa hukum harus menjadi panglima, dan ketertiban umum adalah tanggung jawab bersama,&rdquo; terang Indra Fawzy. Menurut dia, penegakan aturan bukan sekadar slogan, melainkan tindakan nyata demi menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga.

Satpol PP Luwu Timur melakukan penyegelan terhadap tujuh tempat hiburan malam. Sebab, banyak laporan warga yang merasa terganggu

Satpol PP Segel Tujuh Tempat Hiburan Malam karena Ganggu Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/14/penyegelan-tim-terpadu-dprd-sulsel-drw-3452969035.jpg" alt="Penyegelan di Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Makassar oleh tim terpadu karena tidak memiliki izin. (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Penyegelan di Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Makassar oleh tim terpadu karena tidak memiliki izin. (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi C DPRD Sulawesi Selatan yang membidangi sektor keuangan, penanaman modal, dan BUMD, memanggil sejumlah manajemen pengelola Tempat Hiburan Malam (THM) usai tempat usahanya disegel tim terpadu. Penyegelan itu dilakukan karena tidak memiliki izin resmi. &rdquo;Sudah kita layangkan pemanggilan kepada pihak terkait untuk hadir menjelaskan dan memberikan keterangan, karena selama ini mereka terungkap menjalankan usaha hiburan malam tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah,&rdquo; ujar Sekretaris Komisi C DPRD Sulsel Salman Alfariz Karsa Sukardi seperti dilansir dari Antara di Makassar. Dari hasil peninjauan lapangan bersama tim terpadu pada beberapa THM di lokasi berbeda Kota Makassar, rata-rata tidak memiliki izin bar dan diskotik maupun penjualan minuman beralkohol, namun hanya memiliki izin restoran. &rdquo;Izin restorannya ada dan mereka boleh melakukan live musik, tapi tidak boleh ada kegiatan klub malam, DJ (Disc Jokey), lampu-lampu dinamis layaknya diskotek. Mereka juga tidak boleh menyediakan minuman beralkohol, tapi faktanya ada ditemukan,&rdquo; ungkap Salman Alfariz Karsa Sukardi. Salah satu THM Zona Cafe di Jalan Ujung Pandang, bahkan telah menjalankan usaha klub malam itu selama tiga tahun tanpa izin resmi. Ruangannya pun dijadikan diskotek. Ada DJ, lampu dinamis, hingga minuman beralkohol, sementara izinnya usaha kafe restoran. &rdquo;Ini jelas melanggar ketentuan. Kami sudah melakukan tindakan tegas untuk melakukan penyegelan di Zona. Kami menyegel sampai seluruh izin-izin yang dibutuhkan itu dilengkapi. Penyegelan ini tidak berarti menutup usahanya, tapi lebih kepada menjalankan usahanya dengan benar, aman dan nyaman serta para pekerjanya masih bisa bekerja,&rdquo; tandas Salman Alfariz Karsa Sukardi. Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel Fadel Taufan Ansar menambahkan, setelah ada imbauan Pemprov Sulsel pada 6 Mei 2025 terkait perizinan THM, pihaknya menindaklanjuti dengan meninjau sejumlah THM dimaksud. Ditemukan beberapa tidak memiliki izin termasuk Zona Cafe hingga dilaksanakan penyegelan. &rdquo;Kami akan panggil. Insya Allah yang dari Zona dan lainnya untuk mengecek dan mengklarifikasi dokumen-dokumen yang telah diperlihatkan kepada kami. Bila melanggar perizinan tentu usahanya tidak boleh dijalankan sampai izinnya terbit,&rdquo; papar Fadel Taufan Ansar. Sementara itu, Kepala Satpol PP Pemprov Sulsel Arwin Azis menyatakan, penyegelan itu sebagai bentuk penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 yang disebutkan di pasal 14 ayat 1 dan 2 menyatakan, setiap orang atau badan tidak boleh atau dilarang melakukan aktivitas usahanya sebelum mendapatkan izin. &rdquo;Setelah kami lakukan peninjauan di beberapa tempat, kami cek dokumen mereka miliki terutama izin-izin, ternyata tidak ada izin bar dan diskotiknya sehingga kita langsung segel. Kami ingatkan, bagi THM yang belum berizin agar patuh pada Perda, jika melanggar kita bertindak tegas,&rdquo; tutur Arwin Azis. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemprov Sulsel Asrul Sani menambahkan, penyegelan itu dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan pengawasan tim terpadu dan telah dipanggil oleh Penyidik PPNS dari Satpol untuk menandatangani surat pernyataan tidak beraktivitas di luar izinnya. &rdquo;Kami tegaskan, aktivitas diskotek atau klub malam adalah tempat usaha yang risikonya tinggi, menyangkut keamanan manusia. Jadi, bukan hanya izinnya tapi harus melengkapi sertifikat standarnya. Tidak diminta-minta bila terjadi sesuatu, siapa yang bertanggungjawab. Kami juga tidak pernah mempersulit izin asalkan itu sesuai aturan administrasi,&rdquo; tegas Asrul Sani. Sebelumnya, tim terpadu dari Satpol PP, PTSP, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Komisi C DPRD Sulsel melakukan sidak dengan meninjau langsung THM yang tidak memiliki izin operasi bar dan diskotek, tapi hanya izin kafe restoran sehingga langsung dilakukan penyegelan. THM yang disegel tim terpadu tersebut masing-masing VENN, HW Tiger, Helen's, Elite Club, Exsodus Club, Ibiza, Helen Pettarani dan Zona Cafe. DPRD telah menjadwalkan pemanggilan untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (16/6) di Kantor DPRD Sulsel berkaitan izin usaha.

Komisi C DPRD Sulawesi Selatan panggil sejumlah manajemen pengelola Tempat Hiburan Malam yang disegel tim terpadu karena tak punya izin

DPRD Sulsel Panggil Manajemen Tempat Hiburan Malam usai Disegel Tim Terpadu 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/16/IMG_20240716_115715-3760731966.jpg" alt="Ilustrasi pengunjung tempat hiburan malam (THM). (Annisa Firdausi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengunjung tempat hiburan malam (THM). (Annisa Firdausi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengambil langkah tegas terhadap enam tempat hiburan malam (THM) dan satu hotel yang terbukti melanggar ketentuan perizinan di Kota Makassar berupa penyegelan dan pemberian teguran langsung. Enam THM disegel dan satu hotel di Makassar, mendapat peringatan dan pembinaan karena aktivitasnya dinilai tidak sesuai izin. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Andi Arwin Azis menjelaskan, tindakan tegas ini diambil setelah melalui serangkaian proses pembinaan dan pemeriksaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). &rdquo;Penyegelan setelah prosedur teguran dijalankan. Langkah ini merupakan bagian dari operasi terpadu penegakan peraturan daerah yang bertujuan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021,&rdquo; kata Andi Arwin Azis seperti dilansir dari Antara. Andi Arwin menjelaskan, beberapa pelaku usaha mengantongi izin, tetapi dokumennya tidak lengkap atau tidak diverifikasi sesuai mekanisme yang berlaku di tingkat provinsi. &rdquo;Ada yang mengantongi izin tapi tidak lengkap dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Bahkan ada yang terbit izinnya tapi tidak melalui verifikasi ke instansi atau perangkat daerah terkait berdasarkan kewenangan daerah provinsi. Makanya kami turun bersama tim terpadu,&rdquo; jelas Arwin. Dia menambahkan, sebagian tempat hiburan malam telah menyalahi surat pernyataan kepatuhan yang mereka tandatangani sebelumnya. &rdquo;Jadi, kami tidak langsung melakukan penyegelan, tetapi sudah menerapkan SOP (Standard Operational Procedure) yang seharusnya kami lakukan terhadap pelaku usaha. Terutama dari sisi izin usaha yang harus terpenuhi dalam menjalankan usahanya,&rdquo; tegas Andi Arwin Azis. Satu hotel yang dikenai teguran, lanjut dia, diduga melakukan pelanggaran berdasar laporan masyarakat terkait aktivitas di lantai 21. Terdapat peralatan Disk Jockey (DJ) yang digunakan. Sedangkan izinnya hanya untuk restoran, bukan bar atau diskotek. &rdquo;Ternyata terdapat peralatan DJ di sana. Dibawa orang yang menyewa tempat tersebut dan sifatnya hanya satu kali event pada saat itu. Kami berikan teguran untuk tidak melakukan kembali karena izinnya hanya izin restoran, tidak ada izin bar dan diskotek,&rdquo; ujar Andi Arwin Azis. Kegiatan penertiban ini mengacu pada pasal 14 ayat (1) dan (2) Perda Sulsel Nomor 2 Tahun 2021, yang mengatur penyelenggaraan usaha tertentu agar senantiasa memperhatikan aspek ketenteraman dan ketertiban. Pemeriksaan dokumen dilakukan Kepala Dinas DPMPTSP Asrul Sani selaku penanggung jawab dari Tim Terpadu Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tim terdiri atas perangkat daerah terkait dan difungsikan untuk memastikan pelaku usaha tidak melanggar ketentuan legal formal. Menurut dia, penutupan THM ilegal itu juga merupakan tindak lanjut dari rapat kerja panjang antara DPRD Sulsel dan Pemerintah Provinsi Sulsel yang digelar pada Rabu (7/5). &rdquo;Yang tidak kalah paling penting hal ini juga sejalan dengan arahan Bapak Gubernur menindaklanjuti aduan dan keresahan masyarakat terhadap beberapa tempat hiburan malam yang beroperasi tanpa mengantongi izin sebagaimana yang dipersyaratkan,&rdquo; jelas Andi Arwin Azis. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau seluruh pelaku usaha untuk menaati ketentuan perizinan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya mencerminkan komitmen pada hukum, tetapi juga menciptakan rasa aman, tenteram, dan nyaman bagi masyarakat sekitar.

Pemprov Sulsel segel enam tempat hiburan malam (THM) dan tegur satu hotel yang terbukti melanggar ketentuan perizinan di Kota Makassar

Pemprov Sulsel Tindak Tegas Tempat Hiburan Malam Tak Berizin di Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/11/WhatsApp-Image-2025-02-10-at-65810-PM-3823168698.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyoroti kasus penembakan brutal yang menewaskan seorang pengunjung di salah satu tempat hiburan malam di Samarinda, Kalimantan Timur. Ia menilai, peristiwa berdarah ini menjadi salah satu bukti longgarnya pengawasan keamanan di tempat-tempat hiburan malam. &ldquo;Tentunya peristiwa ini menimbulkan keprihatinan mendalam, bagaimana pengawasan keamanan di tempat hiburan sangat longgar. Harusnya ada pengawasan ketat, apalagi di tempat-tempat hiburan malam yang rawan terjadinya tindak kriminalitas,&rdquo; kata Abdullah kepada wartawan, Kamis (8/5). Abdullah mendesak, aparat Kepolisian untuk menjalankan tugasnya dengan baik dalam memastikan stabilitas keamanan di setiap wilayah. Ia juga meminta Pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengevaluasi sistem pengawasan serta keamanan di setiap tempat hiburan malam. &ldquo;Kejadian ini sangat mengganggu rasa aman warga. Fakta bahwa pelaku dapat membawa dan menggunakan senjata api di dalam area tempat hiburan adalah bentuk kelalaian serius yang tidak boleh dibiarkan," tuturnya. "Negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme. Apalagi ini terjadi di ruang publik. Seharusnya bisa diawasi secara ketat," sambungnya. Selain itu, Komisi III DPR RI juga meminta pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Polri, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keamanan dan perizinan tempat hiburan malam. &ldquo;Termasuk SOP pengamanan, koordinasi antar aparat, dan kapasitas pengawasan yang dilakukan oleh pemilik atau pengelola tempat hiburan,&rdquo; tegasnya. Sebagaimana diketahui, Polresta Samarinda, Kalimantan Timur, tengah memburu pelaku penembakan di salah satu tempat hiburan malam, di Jalan Imam Bonjol, Samarinda, Minggu dini hari, yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Informasi terkini, sembilan pelaku penembakan dan pembunuhan itu telah dibekuk jajaran Satreskim Polresta Samarinda dan Jatanras Polda Kaltim dalam waktu 1X24 jam. Diduga motif kasus pembunuhan berencana tersebut dipicu dendam lama antara para pelaku dengan korban. Pembunuhan itu pun diduga kuat terkait peredaran sabu. Atas perbuatannya, sembilan pelaku dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Komisi III DPR RI menyoroti penembakan di Samarinda, meminta evaluasi keamanan tempat hiburan malam.

Penembakan Brutal di Tempat Hiburan Malam Samarinda, Komisi III DPR Minta Polri dan Kemendagri Evaluasi Longgarnya Keamanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-09-at-14.08.47_21.jpg" alt="Ilustrasi tempat hiburan malam. Pixabay/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tempat hiburan malam. Pixabay/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Pekanbaru menutup sementara tempat hiburan malam. Itu sesuai surat edaran terkait pedoman aktivitas selama Ramadhan 1446 Hijriah yang dikeluarkan Wali Kota Agung Nugroho. &rdquo;Satu poin dalam surat edaran yakni tentang penyelenggaraan hiburan malam selama bulan Ramadhan. Seluruh hiburan malam di Kota Pekanbaru wajib ditutup selama bulan suci Ramadhan,&rdquo; kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian seperti dilansir dari Antara, Jumat (28/2). Menurut dia, pengelola harus mengikuti kebijakan itu agar menjaga ketertiban selama bulan suci. Tempat hiburan yang harus tutup di antaranya karaoke, pub, klub malam, diskotek hingga billiar. Begitu juga tempat pijat kesehatan maupun refleksi ditutup selama bulan suci. &rdquo;Kemudian warung internet game online dan play station juga ditutup selama Bulan Suci Ramadhan,&rdquo; tandas Zulfahmi Adrian. Zulfahmi menambahkan, pihaknya bakal melakukan pengawasan dengan instansi terkait selama bulan suci. Mereka menggelar patroli ke sejumlah tempat hiburan. Pihaknya tidak dapat mengambil tindakan tegas ketika ada pelanggaran. Mereka bakal mengambil tindakan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku Sejumlah poin lain dalam surat edaran yakni restoran dan kafe harus menyesuaikan dengan surat edaran yang ada. Restoran, rumah makan, warung makan kaki lima, kedai kopi, kafe, dan sejenisnya, hanya dapat dibuka pukul 06.00-16.00 WIB khusus melayani pesan antar. Lalu pada pukul 16.00-05.00 WIB dapat melayani makan di tempat dan pesan antar. &rdquo;Bagi usaha penjualan makanan ringan atau kue dapat dibuka selama bulan suci Ramadan. Mereka tidak melayani makan di tempat,&rdquo; ujar Zulfahmi Adrian. Kemudian untuk restoran, rumah makan, warung makan kaki lima, kedai kopi, dan warung khusus non muslim, dapat buka selama Ramadhan dengan ketentuan. Mereka dapat mengajukan permohonan izin khusus ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru agar mendapatkan spanduk bertema Hanya Melayani Pelanggan Non Muslim.

Pemkot Pekanbaru menutup sementara tempat hiburan malam sesuai surat edaran wali kota terkait pedoman aktivitas selama Ramadhan 1446 Hijriah

Pemkot Pekanbaru Tutup Sementara Tempat Hiburan Malam Selama Ramadhan

<div id=":6ty" class="ii gt"> <div id=":6tz" class="a3s aiL "> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/IMG-20241219-WA0009-4074744011.jpg" alt="Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam di Jakarta Utara. (BNNP DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam di Jakarta Utara. (BNNP DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> <div>&nbsp;</div> <div>JawaPos.com &ndash; Dalam upaya menciptakan lingkungan bersih dari narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta menggencarkan razia di sejumlah tempat hiburan malam. Langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam menekankan pemberantasan peredaran narkoba.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kepala bidang pemberantasan BNNP DKI Jakarta Kombes Pol Edi Ciptianto mengatakan, razia ini juga menjadi peringatan dini bagi sindikat dan bandar narkoba agar tidak mencoba menjalankan aktivitas ilegal mereka di wilayah ibu kota. Razia dilakukan di berbagai lokasi strategis untuk memastikan tidak ada anggapan bahwa penertiban hanya dilakukan di area tertentu.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Kami ingin masyarakat tahu bahwa kami hadir untuk semua wilayah, tanpa pandang bulu,&rdquo; ungkap Kombes Edi Ciptianto.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015437893/real-madrid-jadi-juara-piala-kontinental-2024">Real Madrid jadi Juara Piala Kontinental 2024</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>BNNP melakukan pemeriksaan urine secara acak terhadap para pengunjung club malam di Jakarta Utara. Sebanyak 35 sampel urine diperiksa dengan hasil negatif atau tidak ada indikasi penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Razia dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan Narkoba, baik yang disimpan oleh pengunjung, maupun yang mungkin diperdagangkan oleh oknum-oknum tertentu,&rdquo; tegas Kombes Edi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ia meminta agar masyarakat tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Pihaknya pun tidak akan melakukan toleransi, terutama di tempat-tempat yang seharusnya menjadi ruang hiburan yang aman.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015437889/bertemu-presiden-mesir-prabowo-sebut-miliki-kesamaan-islam-moderat-dan-suarakan-gencatan-senjata-di-palestina">Bertemu Presiden Mesir, Prabowo Sebut Miliki Kesamaan Islam Moderat dan Suarakan Gencatan Senjata di Palestina</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Langkah ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak sindikat narkoba sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Dengan terus menggencarkan razia dan program edukasi, BNNP DKI Jakarta optimis dapat mewujudkan wilayah ibu kota yang bersih dari narkoba.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Penyalahgunaan narkoba dan perbuatan ilegal lainnya tidak akan ditoleransi, apalagi jika dilakukan di tempat-tempat yang seharusnya menjadi ruang hiburan yang aman," katanya.</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta menggencarkan razia di sejumlah tempat hiburan malam.

BNNP DKI Jakarta Razia di Tempat Hiburan Malam di Jakut, 35 Orang Diperiksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG-20210918-WA0006.jpg" alt="Foto: Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa memimpin penyegelan 2 karaoke di Bekasi. Credit: istimewa" width="100%">
<figcaption>Foto: Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa memimpin penyegelan 2 karaoke di Bekasi. Credit: istimewa</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Selatan menangkap FW alias Lala, 42, karena mempekerjakan anak di bawah umur menjadi lady companion (LC) atau pemandu lagu. Para korban dipekerjakan di rumah karaoke kawasan Melawai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Gogo Galesung mengatakan, kasus terungkap dari korban AF, 16, mendatangi rumah karaoke tersebut untuk mencari pekerjaan. Dia kemudian bertemu dengan Lala yang dikenal sebagai mami.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Korban ditawari bekerja sebagai pemandu karoke dengan upah Rp 70 ribu per jam. AF menerima uang secara tunai sekurang-kurangnya Rp 800.000 per 12 jam yang dibayarkan setiap tanggal 1 atau 2.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saudari FW selaku Mami pada saat itu dijelaskan setiap calling cash mendapatkan Rp 70.000 per jam, setiap harinya mendapatkan minimal 3 jam. Kadang lebih dan kadang kurang," kata Gogo, Kamis (14/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah menjalani pekerjaan tersebut, AF mengajak rekannya NMWA alias M, 16. "Di hari itu juga Saudari NM langsung diterima kerja. Jadi, untuk modus operandinya yaitu mempekerjakan anak di bawah umur," jelas Gogo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tersangka dijerat Pasal 88 juncto Pasal 76i Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21&nbsp;Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 297 KUHP.</div>

AF menerima uang secara tunai sekurang-kurangnya Rp 800.000 per 12 jam yang dibayarkan setiap tanggal 1 atau 2.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tempat hiburan malam

Berita Terkini