<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/Screenshot_2025-02-24-15-26-09-78_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329-1195972588.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (24/2). (Youtube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (24/2). (Youtube Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (24/2). &ldquo;Peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting karena Danantara Indonesia bukan sekadar badan pengelola investasi melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,&rdquo; kata Prabowo dalam sambutannya di acara peluncuran Danantara Indonesia. Tidak hanya sebuah dana investasi, Prabowo mengatakan bahwa pengelolaan Danantara diharapkan dapat mengubah cara pengelolaan kekayaan bangsa demi kesejahteraan rakyat. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan komitmen dalam pengelolaan secara disiplin dan tata keuangan yang bertanggung jawab. &ldquo;Kita telah membuktikan komitmen dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggungjawab dalam 100 hari pertama pemerintah yang saya pimpin, kami berhasil mengamankan lebh dari 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, pendirian Danantara Indonesia dibentuk dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan memudahkan koordinasi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mirip dengan model Temasek di Singapura dan Khazanah Berhad di Malaysia. Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan perbandingan Danantara Indonesia, Temasek di Singapura, dan Khazanah di Malaysia. Mulai dari besaran aset yang dikelola hingga tata kelola lembaga. "Danantara ini punya aset atau mengelola aset jauh lebih besar sekitar USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.700 triliun. Sementara Temasek hanya sekitar SGD 389 miliar atau Rp 4.000 triliun dan Khazanah hanya MYR 165,84 miliar atau Rp 596 triliun," kata Eshter dalam Diskusi Publik bertajuk Danantara: Bagaimana dan Untuk Siapa secara daring, Senin (24/2). "Jadi aset Danantara ini paling besar kalau dibandingkan dengan Temasek dan Khazanah," sambungnya. Namun, Esther menyebut perbedaan lain antara Danantara, Temasek, dan Khazanah adalah dari kepemilikannya. Di mana, Temasek dan Khazanah dimiliki oleh menteri keuangan, sedangkan Danantara dipimpin oleh Menteri Investasi/BKPM dan pengawasannya di bawah presiden. "Dua lembaga ini kepemilikannya ini dimiliki oleh menteri keuangan atau milik negara, sedangkan di Indonesia adalah Menteri Investasi dan BKPM," tutupnya. Lebih lengkap, berikut ini perbandingan antara Danantara, Temasek, dan Khazanah? 1. Danantara dibentuk berdasarkan Perubahan UU Nomo 10 Tahun 2023 tentang BUMN. Dimiliki oleh negara dan pengawasan di bawah Presiden. Aset yang dikelola USD 900 miliar atau setara Rp 14.700 triliun. 2. Temasek dibentuk berdasarkan UU Perusahaan Singapura dan beroperasi sejak tahun 1974. Pemegang saham tunggal Temasek, Menteri Keuangan Singapura. Menurut Undang-Undang Menteri Keuangan Singapura Tahun 1959, Menteri Keuangan Singapura adalah Badan Hukum. Temasek dimiliki oleh negara dan beroperasi secara Independen. Adapun aset yang dikelola Temasek sebesar SGD 389 miliar atau setara Rp 4.000 triliun (per Maret 2024). 3. Khazanah dibentuk berdasarkan UU Perusahaan Malaysia dan beroperasi sejak tahun 1994. Kepemilikannya oleh Menteri Keuangan Malaysia dengan pengecualian salah satu sahamnya dimiliki Komisi Pertanahan Malaysia. Adapun aset yang dimiliki Khazanah sebesar MYR 165,84 miliar atau Rp 596 triliun (2023). &nbsp; &nbsp; Sumber foto: YouTube Setpres

Pengelolaan Danantara ke depan diharapkan dapat mengubah cara pengelolaan kekayaan bangsa demi kesejahteraan rakyat.

Ini Perbandingan Danantara Indonesia, Temasek Singapura dan Khazanah di Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/WhatsApp-Image-2024-10-22-at-200413-1071000530.jpg" alt="Pengamat hukum dan aktivis antikorupsi Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengamat hukum dan aktivis antikorupsi Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemberantasan korupsi harus dimulai dari kasus besar, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sehingga, bukan sekadar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kasus kecil. &rdquo;Kita melihat bagaimana debitur BLBI yang dulu mengalami masalah finansial, kini justru menjadi lebih kaya hingga ratusan bahkan ribuan kali lipat,&rdquo; ujar Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho seperti dilansir dari Antara. Untuk itu, kata dia, pemerintah harus berani menegakkan hak tagih atas dana BLBI yang dijamin para debitur. Jika tidak, maka akan ada konspirasi yang terjadi di dalamnya. Dia menuturkan salah satu janji besar Presiden Prabowo Subianto yakni memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Dengan demikian, isu korupsi menjadi perhatian utama, terutama dalam kasus BLBI dan obligasi rekap yang telah merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah. Pemerintah resmi membentuk Danantara, sebuah holding yang akan mengelola aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp 14.715 triliun. Holding ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings di Singapura. Namun, Hardjuno Wiwoho mengingatkan, potensi risiko yang bisa muncul, terutama jika melihat pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada krisis ekonomi 1998. Meskipun pembentukan Danantara membawa harapan baru bagi pengelolaan aset negara, pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama. &rdquo;Dalam kasus BLBI, kita melihat bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik yang kuat. Jika Danantara tidak dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario serupa terjadi,&rdquo; ujar Hardjuno, Kamis (20/2). Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp 144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang terdampak krisis. Sayangnya, dana tersebut banyak yang tidak kembali ke negara akibat penyalahgunaan bankir dan konglomerat yang memiliki hubungan dengan elite politik. Hardjuno menilai bahwa skenario serupa dapat terjadi pada Danantara jika tidak ada mekanisme yang jelas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan holding tersebut. Hardjuno mencontohkan bahwa model Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah di Malaysia menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang transparan dan independen dapat mendorong ekonomi nasional. Namun, dia juga mengingatkan bahwa pengalaman Malaysia dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan dalam tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. &rdquo;Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa jika ada intervensi politik dan kurangnya pengawasan, holding investasi negara justru bisa menjadi beban ekonomi yang berlarut-larut,&rdquo; tambah Hardjuno. Untuk memastikan Danantara tidak mengalami nasib seperti BLBI atau 1MDB, Hardjuno merekomendasikan beberapa langkah penting. Seperti audit independen oleh lembaga internasional, laporan keuangan yang terbuka untuk publik, serta pemilihan manajemen yang bebas dari kepentingan politik. &rdquo;Jika semua langkah ini diterapkan dengan disiplin, Danantara bisa menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi Indonesia. Namun, jika tidak, kita bisa melihat pengulangan kesalahan yang pernah terjadi,&rdquo; tandas Hardjuno.

Pemerintah resmi membentuk Danantara, sebuah holding yang akan mengelola aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp 14.715 triliun

Pengamat Ingatkan Danantara atas Skandal BLBI dan dan 1MDB Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/WhatsApp-Image-2019-12-27-at-1.45.07-PM.jpeg" alt="Ilustrasi: gudang Sirclo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: gudang Sirclo. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nilai ekonomi berbasis internet di Asia Tenggara masih akan tumbuh. Angkanya diperkirakan mencapai USD 105 miliar atau setara dengan Rp 1.481 triliun tahun ini. Dalam laporan e-Conomy SEA 2020 oleh Google, Temasek, dan Bain, disebutkan bahwa Indonesia mampu menyumbang USD 44 miliar (sekitar Rp 621,15 triliun).  Dalam laporan itu tertulis, nilai ekonomi digital Indonesia pada 2020 tumbuh 11 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu (year on year). Pada 2025, nilai ekonomi digital pada kawasan regional diprediksi tumbuh 24 persen. Sedangkan di Indonesia diramalkan naik 23 persen.  Proyeksi tersebut berlandaskan pada transaksi bruto (gross merchandise value/GMV) lima sektor. Yakni, e-commerce, berbagi tumpangan (ride-hailing) dan pesan-antar makanan, media digital, online travel, dan finansial.  "Covid-19 telah mengubah kehidupan sehari-hari masyarakat. Termasuk hal-hal fundamental," ujar Vice President for Google in Southeast Asia Stephanie Davis Rabu (11/11).  Sementara itu, Willson Cuaca, co-founder sekaligus managing partner East Ventures, mengatakan bahwa pandemi mendongkrak transaksi digital. Misalnya, pada sektor e-commerce dan platform penyedia kebutuhan sehari-hari.  "Sektor e-commerce menyumbang 50 persen transaksi industri di Asia Tenggara. Porsi ini akan terus bertahan, terutama jika Indonesia bisa tumbuh lewat tantangan kelas menengah," ujar Willson.  Di sisi lain, survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia naik 8,9 persen dari 2018. Kini, tercatat 196,7 juta pengguna internet per kuartal II tahun ini.  "Fondasi digital sudah dibangun dengan baik. Penduduk semakin terbiasa dengan penggunaan teknologi. Model bisnis pun semakin kukuh," terang APJII.  Menurut Willson, laporan dari Google, Temasek, dan Bain and Company itu memvalidasi pembangunan ekonomi digital Indonesia. "Berpotensi melompat atau leapfrog dan bisa dibandingkan dengan ekonomi-ekonomi digital besar lain di seluruh dunia," bebernya.  Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga mengatakan bahwa bisnis e-commerce memang solusi pemenuhan kebutuhan sehari-hari pada era pandemi. "Dalam surveinya, Sirclo menyebut ada 12 juta pengguna baru dalam industri e-commerce. Pertumbuhan industrinya mencapai 92 persen. Jauh dari prediksi awal tahun yang hanya di kisaran 54 persen," bebernya.  Menurut Bima, growth bisnis e-commerce sangat baik. Selain lokapasar C2C, ada B2C, B2B, B2G, hingga e-commerce pada segmen vertikal. Di antaranya, sektor pendidikan, kesehatan, wisata, musik, film, dan pergudangan. "Ini menandakan kondisi industri digital memang membaik meski harus didorong effort yang juga cukup besar," tandasnya.  NILAI EKONOMI DIGITAL ASIA TENGGARA  Negara | Proyeksi Nilai Ekonomi (dalam Miliar USD)  2019 | 2025  Indonesia | 40 | 133  Thailand | 16 | 50  Vietnam | 12 | 43  Singapura | 12 | 27  Malaysia | 11 | 26  Filipina | 7 | 25  Sumber: Google, Temasek, dan Bain  https://www.youtube.com/watch?v=nqoon7paHQk&ab_channel=jawapostvofficial

Ekonomi Digital Indonesia Berpotensi Melompat

Temasek

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Temasek

Berita Terkini

Ini Perbandingan Danantara Indonesia, Temasek Singapura dan Khazanah di Malaysia

Pengamat Ingatkan Danantara atas Skandal BLBI dan dan 1MDB Malaysia

Ekonomi Digital Indonesia Berpotensi Melompat

Download Aplikasi JawaPos.com