<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG-20210329-WA0039.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin konferensi pers terkait penangkapan jaringan teroris di berbagai daerah di Indonesia, di Mapolda Sulsel, Makassar, Senin (29/3). Humas Polda Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin konferensi pers terkait penangkapan jaringan teroris di berbagai daerah di Indonesia, di Mapolda Sulsel, Makassar, Senin (29/3). Humas Polda Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terus menaruh perhatian terhadap aksi premanisme. Kini dia menerbitkan Surat Telegram Rahasia untuk menjadi petunjuk bagi jajarannya dalam memberangus pungli dan premanisme.  Surat Telegram ini bernomor ST/1251/VI/HUK.7.1/2021 tertanggal 15 Juni 2021 ditujukan kepada seluruh Kapolda. Telegram ini juga sebagai tindak lanjut atas keresahan warga yang kerap menjadi korban pungutan liar (pungli) di kawasan pelabuhan dan sekitarnya.  "Guna mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional, kamtibmas harus kondusif,” ujar Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto dalam keterangan tertulis, Kamis (17/6).  Agus menuturkan, pemerintah saat ini tengah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Polri tak mau aksi premanisme justru menjadi penghambat. "Negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme tersebut", jelasnya.  Surat Telegram yang bersifat perintah ini menekankan 5 hal yang harus dijalankan oleh Kapolda. Berikut poin-poinnya:  1. Melaksanakan kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan (K2YD) di Kawasan Pelabuhan yang ada di wilayah masing-masing dengan sasaran aksi premanisme.  2. Melaksanakan penegakan hukum terhadap segala aksi premanisme di kawasan pelabuhan yang ada di wilayah masing-masing.  3. Meningkatkan upaya pencegahan pungutan liar bersama unit pemberantasan pungli di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing.  4. Penegakan hukum bersama APIP terhadap aksi pungli yang terjadi di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing.  5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kapolri Up Kabareskrim.

Kapolri Terbitkan Telegram Basmi Premanisme, Ini 5 Poinnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Kapolri-Jenderal-Pol-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah mencabut Surat Telegram Rahasia terkait larangan media menampilkan aksi arogan anggota polisi. Sebelum dibatalkan, kebijakan tersebut menuai banyak krtitik dari berbagai pihak.  Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, telegram tersebut awalnya hanya ditujukan untuk internal Polri. Di mana Mabes Polri memberikan petunjuk dan arahan kepada pengemban fungsi humas di wilayah. Dengan begitu, mereka bisa bekerja lebih profesional lagi dan lebih humanis.  Hal itu sejalan dengan tugas pokok Polri sesuai pasal 13 Undang-Undang kepolisian. Yakni tugas pokok sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.  "Tetapi, dalam proses ini berjalan banyak multitafsir masyarakat. Dan tentunya, tafsir-tafsir ini Polri sangat menghargai dan sangat memahami," kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (6/4).  Lebih lanjut, Rusdi menegaskan, telegram itu hanya bersifat internal. Tidak ditujukan bagi pihak manapun di luar struktur Polri. Termasuk kalangan media massa.  "Polri sangat menghargai tugas-tugas yang dilakukan oleh rekan-rekan di bidang jurnalistik. Akan tetapi dalam prosesnya ternyata menimbulkan penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, Mabes Polri telah mengeluarkan STR 759 yang isinya surat telegram 750 tersebut dibatalkan," jelasnya.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo resmi mencabut Surat Telegram Rahasia terkait larangan media menyiarkan arogansi atau kekerasaan anggota kepolisian. Pencabutan ini hanya berselang beberapa jam setelah telegram tersebut tersebar di publik.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/04/2021/kapolri-cabut-telegram-larangan-media-tampilkan-kekerasan-oknum-polisi/?page=all">Kapolri Cabut Telegram Larangan Media Tampilkan Kekerasan Oknum Polisi</a>  Pembatalan ini termuat dalam surat telegram nomor ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal 6 April 2021. Telegram pembatalan ini ditandatangani oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, dan ditujukan kepada seluruh Kapolda.  "Sehubungan dengan referensi di atas, disampaikan kepada kepala bahwa ST Kapolri sebagaimana referensi nomor 4 di atas dinyatakan dicabut/dibatalkan," tulis Kapolri dalam telegram tersebut.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=J2sXDRvBRcc

Alasan di Balik Telegram Pelarangan Media Tampilkan Arogansi Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/pionir-tim-antibandit-kota-pahlawan-itu-akhirnya-dimutasi_m_141763.jpeg" alt="(sebelah kanan) Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga" width="100%">
<figcaption>(sebelah kanan) Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga</figcaption>
</figure>&nbsp;JawaPos.com - Polda Jatim memutasi pamen (perwira menengah). Tercatat ada empat anggota polisi yang dipindahkan, hal itu sebagaimana tertuang dalam Telegram Rahasia (TR) bernomor ST/1378/VIII/2017/RO SDM tanggal 3 Juli 2017.&nbsp;  Salah satunya adalah Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga. Polisi asal Medan itu akan menempati posisi baru sebagai penyidik madya 4 Ditreskoba Polda Jatim.&nbsp;  Posisinya sebagai Kasatreskrim Polrestabes Surabaya bakal digantikan oleh AKBP Leonard M. Sinambela yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit II Ditreskoba Polda Jatim.  Dikonfirmasi JawaPos.com, Shinto menegaskan siap mengemban tugas baru. "Harus semangat. Pengabdian bisa di mana saja," tutur alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1999 tersebut, Senin (3/7).  Shinto mulai berdinas di Polrestabes Surabaya sejak Juni tahun lalu. Selama kiprahnya sebagai reserse di Kota Pahlawan, beberapa gebrakan dibuatnya. Salah satunya adalah membentuk Tim Antibandit.  Sejak Februari lalu, kehadiran Tim Antibandit bisa menekan angka kejahatan 3C di Surabaya. Tujuh rayon tersebar mengawal keamanan kota. termasuk di perbatasan kota, seperti di kawasan Suramadu juga dijaga ketat 24 jam.  Selain itu, saat Shinto memimpin, Satreskrim juga mengakhiri sepak terjang Sadeng, bandit L300 yang meresahkan warga.&nbsp;  Sadeng ditembak mati, setelah sebelumnya sempat terlibat pergumulan dengan tiga orang tim puma Jatanras Polrestabes Surabaya.  Mantan Kasatreskrim Polresta Tangerang itu juga menjadi peracik strategi yang ulung. Terutama saat menghadapi kasus pembunuhan.&nbsp;  Enam kasus pembunuhan berhasil dipecahkan. Bahkan dalam waktu kurang dari sebulan, polisi berhasil mengungkap tiga kasus diantaranya.  Salah satu kasus pembunuhan yang menyita perhatian publik Surabaya adalah tewasnya seorang SPG mal.&nbsp;  Saat ditemukan di kawasan Mangrove, polisi sempat kesulitan melacak jejak pelakunya. Sebab, sang SPG tidak dibunuh di TKP.&nbsp;  Hingga akhirnya, korps berseragam cokelat bisa menangkap dua orang pelakunya yang membunuh korban atas motif perampasan.&nbsp;   "Semua itu adalah hasil kerja keras tim. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan dan seluruh warga Surabaya yang sudah memdukung kinerja kami," katanya. (did/JPG)

Pionir Tim Antibandit Kota Pahlawan itu Akhirnya Dimutasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/penjelasan-mabes-polri-soal-telegram-pendataan-ulama-di-jawa-timur_m_107721.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri mengklaim pendataan ulama seperti yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur merupakan pekerjaan biasa dan sudah lama dilakukan. "Itu kerjaan kita sudah lama," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Senin (6/2). Pernyataan Irjen Boy Rafli Amar ini terkait beredarnya surat telegram Kapolda Jawa Timur dengan nomor ST/209/I/2017/RO per 30 Januari 2017. Surat telegram itu banyak dicibir oleh publik. Boy menerangkan, sebetulnya surat telegram itu adalah cara pendekatan polisi pada para ulama. Sebab selama ini bentuk pendekatan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara,&nbsp; mulai sambang hingga pendataan. Mantan Kapolda Banten ini menuturkan, ketika dirinya menjadi Kapolres Pasuruan, dia pernah berkeliling pondok pesantren untuk mengetahui alim ulama yang berpengaruh di sana. "Saya pernah jabat Kapolres Pasuruan pada 10 tahun lalu, waduh kerja saya dengan alim ulama terus. Saya jadi Kapolres itu berkeliling ke pesantren, bertemu dengan alim ulama," kata dia. Jenderal bintang dua ini juga menegaskan, pendataan dan pendaftaran ulama di Jawa Timur tidak ada kaitannya dengan dinamika sosial. Apalagi jika dituding sebagai langkah antisipasi pergerakan ormas islam. "Enggak ada," tegas Boy. (elf/JPG)

Penjelasan Mabes Polri Soal Telegram Pendataan Ulama di Jawa Timur