<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/26/1687768824073_034025_copy_1280x8531-3339065637.jpg" alt="Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Polisi Dirmanto." width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Polisi Dirmanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebanyak lima kepala kepolisian resor di jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) berganti. Itu sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1394/VI/KEP./2023. Kepala Bidang Humas Polda Jatim Komisaris Besar Polisi&nbsp;Dirmanto membenarkan adanya Surat Telegram dari Mabes Polri terkait mutasi jabatan lima Kapolres. Yakni Ngawi, Blitar Kota, Tulungagung, Probolinggo, dan Trenggalek. &rdquo;Pada dasarnya mutasi adalah hal yang biasa di lingkup Polri sebagai penyegaran organisasi,&rdquo; ujar Dirmanto. Berdasar surat telegram itu, Kapolres Ngawi Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)&nbsp;Dwiasi Wiyatputera&nbsp;mendapat tugas baru sebagai Kabagwatpres RO SDM Polda Metro Jaya dan posisinya digantikan AKBP Argowiyono&nbsp;yang sebelumnya menjabat Kapolres Blitar Kota. Posisi yang ditinggalkan Argowiyono&nbsp;akan ditempati&nbsp;AKBP Danang&nbsp;Setiyo Pambudi&nbsp;yang sebelumnya menjabat Kasubdit 3 Ditresnarkona Polda Metro Jaya. Kemudian Kapolres Tulungagung AKBP Eko Hartanto diangkat sebagai Kabagbinkar RO SDM Polda Sumatera Utara. Posisinya akan digantikan AKBP Teuku Arsya Khadafi&nbsp;yang sebelumnya menjabat Kapolres Probolinggo. Kursi Kapolres Probolinggo akan diisi&nbsp;AKBP Wisnu Wardana yang sebelumnya menjabat Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Selanjutnya Kapolres Trenggalek AKBP Alith Alarino&nbsp;mendapat penugasan sebagai Wadir&nbsp;Pamobvit Polda Metro Jaya. Posisi Alith akan digantikan AKBP Gathut Bowo Supriyono&nbsp;yang sebelumnya menjabat Kasubditgakkum Ditlantas Polda Jatim. Selain lima kapolres tersebut, lanjut Dirmanto, sejumlah pejabat utama di Polda Jatim juga ada yang bergeser. Yakni Karolog Polda Jatim Kombes Polisi&nbsp;Pranyoto yang diangkat sebagai Karobekum Slog Polri. Posisinya digantikan Kombes Polisi&nbsp;Chairul Aziz yang sebelumnya menjabat Karolog Polda Maluku. Kemudian Kepala Rumkit Bhayangkara TK II Surabaya Kombes Polisi Agung Hadi Wijanarko&nbsp;mendapat tugas baru sebagai Kabid Dokkes Polda Sulawesi Barat dan posisinya digantikan Kombes Polisi Aris Sukarno&nbsp;yang sebelumnya menjabat Kabid Dokkes Polda Maluku. Ada juga Wadir&nbsp;Reskrimum Polda Jatim AKBP Ronald Ardiyanto Purba yang memperoleh promosi menjadi&nbsp;Direktur&nbsp;Reskrimsus Polda Kalimantan Utara. Posisi Ronald digantikan AKBP Pitter Yanottama&nbsp;yang sebelumnya menjabat Kapolres Sragen (Jawa Tengah). Kabagwatpres RO SDM Polda Jatim AKBP Eva Guna Pandia diangkat sebagai Kadomat Slog Polri dan Kabagwassidik Ditreskrimsus Polda Jatim&nbsp;AKBP Krishadi Permadi menempati posisi baru sebagai Kabid Propam Polda Kalimantan Utara.

lima kepala kepolisian resor di jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur berganti sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kapolri

Lima Kapolres di Jajaran Polda Jatim Berganti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/1665753559913.jpg" alt="Irjen Toni Harmanto. (FOTO: FAJAR)" width="100%">
<figcaption>Irjen Toni Harmanto. (FOTO: FAJAR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Berdasar surat telegram Kapolri dengan Nomor ST/2223/X/KEP/2022, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Jatim. Pencopotan Teddy itu berkaitan dengan penangkapannya dalam kasus narkoba.  Seharusnya Teddy dilantik sebagai Kapolda Jatim minggu depan. Jabatan Kapolda Jatim pun diserahkan pada Irjen Toni Harmanto. Dia sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan.  Sementara itu Irjen Teddy dimutasi menjadi perwira tinggi pelayanan markas (Yanma) Polri. Jabatan Kapolda Sumsel diisi Irjen Rusdi Hartono.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, kasus itu berawal dari pengungkapan kasus narkoba oleh Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu.  ”Petugas berhasil mengamankan 3 orang masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan ternyata melibatkan anggota polisi berpangkat bripka dan juga berpangkat kompol jabatan kapolsek,” kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/10).  Usai dikembangkan lagi, petugas menemukan keterlibatan perwira berpangkat AKBP yang berstatus sebagai mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dari keterangan lanjutan, ditemukan indikasi keterlibatan Irjen Teddy.  ”Atas dasar itu kemarin saya minta Kadiv Propam untuk menjemput dan memeriksa Irjen TM,” jelas Sigit.

Teddy Dicopot, Jabatan Kapolda Jatim Diserahkan pada Toni Harmanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/demosi_2.jpg" alt="Kapolsek Parigi Moutong Iptu IDGN yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak seorang tahanan. Berdasar sidang kode etik Polda Sulawesi Tengah direkomendasikan untuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Kasus pidananya dilanjutkan. (JAWA PO" width="100%">
<figcaption>Kapolsek Parigi Moutong Iptu IDGN yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak seorang tahanan. Berdasar sidang kode etik Polda Sulawesi Tengah direkomendasikan untuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Kasus pidananya dilanjutkan. (JAWA PO</figcaption>
</figure><h3>Tindak Lanjuti Telegram Kapolri, Sanksi Oknum Pelaku Kekerasan</h3> JawaPos.com - Setelah terbit surat telegram Kapolri untuk menindak anggota polisi pelaku kekerasan berlebihan, sejumlah polda secara hampir bersamaan menjatuhkan sanksi untuk para oknum. Mulai penahanan hingga rekomendasi pemecatan.  Sanksi yang paling keras diberikan pada kasus Kapolsek Parigi Moutong Iptu IDGN. Dia diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak seorang tahanan.  Dalam sidang kode etik, Polda Sulawesi Tengah memberikan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat dari kepolisian. Bahkan, Kapolda Sulteng Irjen Rudy Sufahriadi secara langsung menyampaikan rekomendasi PTDH tersebut.  Rudy Sufahriadi menyampaikan permohonan maaf kepada elemen masyarakat Sulteng atas dugaan kasus asusila yang dilakukan terduga pelanggar Iptu IDGN.  ”Sesuai dengan instruksi Kapolri, kita tidak boleh ragu-ragu untuk menindak dan hasilnya merekomendasikan Iptu IDGN PTDH,” tegasnya dilansir dari Radar Sulteng.  Untuk kasus laporan pidana oleh korban, penyelidikan saat ini ditangani Ditkrimum Polda Sulteng. ”Masih berlangsung prosesnya oleh penyidik,” kata Rudy.  Kabidhumas Polda Sulteng Kombespol Didik Supranoto menerangkan, Iptu IDGN telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan pasal 7 ayat (1) huruf b dan pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. ”Namun, dalam putusan rekomendasi PTDH tersebut, Iptu IDGN menyatakan banding,” terang Didik.  Sementara itu, dalam kasus penetapan tersangka pedagang yang menjadi korban kekerasan preman yang ditangani Polsek Percut Sei Tuan Deliserdang, Kapolsek AKP JN langsung dicopot. Sebab, ditemukan adanya penyidikan yang tidak profesional.  Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Ahmad Ramadan menuturkan, pencopotan Kapolsek itu merupakan bentuk ketegasan Polri atas ketidakprofesionalan jajarannya. ”Dimutasi di Yanma Polda Sumut dalam rangka pemeriksaan propam,” terang dia kemarin.  Selanjutnya, Brigadir NP yang membanting mahasiswa saat pembubaran demonstrasi di kantor bupati Tangerang. Hasilnya, Polda Banten memberikan sanksi berupa penahanan selama 21 hari, demosi berupa tidak diberi kewenangan tugas, dan teguran tertulis.  Dia menjelaskan, pemberian sanksi itu merupakan bentuk ketegasan Kapolda Banten. ”Ini menyikapi perilaku anggota yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) Polri,” ujar Ahmad.  Untuk kasus lainnya, anggota Satlantas Polresta Deli Serdang Aipda GZL dicopot dan diperiksa propam karena pemukulan terhadap warga. Juga, mutasi kepada Aipda MPA karena memeriksa handphone warga tanpa surat perintah penggeledahan.  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap agar kasus kekerasan oleh anggota Polri tidak terulang. ”Saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini. Kasihan anggota lain yang sudah kerja keras, berusaha berbuat baik, kemudian hancur gara-gara hal semacam ini,” tegasnya dalam keterangan tertulis.  Sementara itu, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menjelaskan, mekanisme reward and punishment sangat penting dilakukan. Diberikan penghargaan untuk anggota berprestasi dan sanksi tegas bagi anggota yang melanggar. ”Sanksi itu perlu untuk menunjukkan fairness dan efek jera,” katanya.

Demosi, Mutasi, hingga Rekomendasi Pemecatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/kapolri-listyo-sigit.jpg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Sulawesi Tengah (Sulteng). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Sulawesi Tengah (Sulteng). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (STR) dengan nomor ST/2162/X/HUK.2.8./2021. Telegram ini berisi intruksi kepada seluruh anggota Polri untuk mencegah terjadinya aksi kekerasaan oleh aparat.  Telegram tersebut ditandatangani langsung oleh Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono membenarkan telegram ini. "Benar," kata dia saat dikonfirmasi, Selasa (19/10).  Dalam STR tersebut, Kapolri menyoroti terkait masih adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Salah satunya kasus Polsek Percut Sei Tuan yang tidak profesional. Kemudian oknum polisi membanting mahasiswa di Tangerang, hingga anggota Satlantas Polresta Deli Serdang menganiaya pengendara sepeda motor.  Berikut 11 poin telegram yang diterbitkan oleh Kapolri:  1. Agar mengambil alih kasus kekerasan berlebihan yang terjadi serta memastikan penangananya dilaksanakan secara prosedural, transparan dan berkeadilan.  2. Melakukan penegakan hukum secara tegas dan keras terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan berlebihan terhadap masyarakat.  3. Memerintahkan Kabid Humas untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan jelas tentang penanganan kasus kekerasan berlebihan yang terjadi.  4. Memberikan petunjuk dan arahan kepada anggota pada fungsi operasional khususnya yang berhadapan dengan masyarakat agar pada saat melaksanakan pengamanan atau tindakan kepolisian harus sesuai dengan kode etik profesi Polri dan menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia.  5. Memberikan penekanan agar dalam pelaksanaan tindakan upaya paksa harus mendomani SOP tentang urutan tindakan kepolisian sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.  6. Memberikan penekanan agar dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan dan tindakan kepolisian yang memiliki kerawanan sangat tinggi harus didahului dengan APP, memastikan seluruh anggota yang terlibat dalam kegiatan memahami dan menguasai tindakan secara teknis, taktis dan strategi.  7. Memperkuat pengawasan, pengamanan dan pendampingan oleh fungsional Propam baik secara terbuka maupun tertutup pada saat pelaksanaan pengamanan unjuk rasa atau kegiatan upaya paksa yang memiliki kerawanan atau melibatkan massa.  8. Mengoptimalkan pencegahan dan pembinaan kepada anggota Polri agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak melakukan tindakan arogan, sikap tidak simpatik, berkata-kata kasar, penganiayaan, penyiksaan dan tindakan kekerasam yang berlebihan.  9. Memerintahkan fungsi operasional khususnya yang berhadapan langsung dengan masyarakat untuk meningkatkan peran dan kemampuan para first line supervisor dalam melakukan kegiatan pengawasan melekat dan pengendalian kegiatan secara langsung di lapangan.  10. Memerintahkan para Dir, Kapolres, Kasat dan Kapolsek untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam setiap penggunaan kekuatan dan tindakan kepolisian agar sesuai dengan SOP dam ketentuan yang berlaku.  11. Memberikan punishment atau sanksi tegas terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik maupun pidana khususnya yang berkaitan dengan tindakan kekerasan berlebihan serta terhadap atasan langsung yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai tanggung jawabnya.

Kapolri Terbitkan TR Pencegahan Kekerasaan Aparat, Ini 11 Poinnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Komnas-Ham-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam (tengah) secara simbolis menyerahkan barang bukti kasus tewasnya enam Laskar FPI kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi (ketiga kanan) di Kantor Komnas HAM" width="100%">
<figcaption>Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam (tengah) secara simbolis menyerahkan barang bukti kasus tewasnya enam Laskar FPI kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi (ketiga kanan) di Kantor Komnas HAM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang segera mencabut Surat Telegram Rahasia, yang memang belum lama diterbitkan.  Surat Telegram Rahasia tersebut terkait larangan media menyiarkan arogansi atau kekerasaan oknum anggota kepolisian.  "Respons cepat ini menjadi sinyal menarik polisi mau mendengarkan Komnas HAM dan publik luas," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam dikonfirmasi, Selasa (6/4).  Anam mengharapkan, ke depan tidak berulang lagi adanya rencana kebijakan yang dibuat dan berpotensi pelanggaran HAM.  "Saran kami itikad baik untuk selalu membuat polisi lebih baik, lebih humanis dibarengi dengan proses partisipasi dan komunikasi publik yang baik," tandas Anam.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/04/2021/kapolri-cabut-telegram-larangan-media-tampilkan-kekerasan-oknum-polisi/?page=all">Kapolri Cabut Telegram Larangan Media Tampilkan Kekerasan Oknum Polisi</a>  Adapun 11 poin telegram yang dikeluarkan oleh Kapolri terkait kebijakan peliputan media massa yakni,  1. Media dilarang menyiarkan upaya atau tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis.  2. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana.  3. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian.  4. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan atau fakta pengadilan.  5. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan atau kejahatan seksual.  6. Menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya.  7. Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya yaitu anak di bawah umur.  8. Tidak menayangkan secara eksplist dan terperinci adegan atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku.  9. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.  10. Upaya penangkapan pelaku kejahatan agar tidak membawa media, tidak boleh disiarkan secara live, dokumentasi dilakukan personel Polri yang berkopeten.  11. Tidak menampilkan gambar eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.

Komnas HAM Apresiasi Polisi Cabut Telegram yang Tuai Polemik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/com_JKT_PENEMBAKAN-POLISI_POLDA-RILIS-PELAKU_hanung-hambara-7.jpg" alt="Bripka CS tersangka penembakan dihadirkan saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (25/02/2021). Dalam rilis tersebut Bripka CS yang di tetapkan sebagai tersangka. Kejadian tersebut mengakibatkan tiga orang meninggal dunia salah satunya me" width="100%">
<figcaption>Bripka CS tersangka penembakan dihadirkan saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (25/02/2021). Dalam rilis tersebut Bripka CS yang di tetapkan sebagai tersangka. Kejadian tersebut mengakibatkan tiga orang meninggal dunia salah satunya me</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah mencabut surat telegram rahasia (TR) tentang pelarangan kepada media menayangkan sikap arogansi oknum polisi. Namun, sebelum surat TR itu dicabut, publik sudah telanjur mengkritik sikap tersebut.  Di antaranya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Direktur LBH Jakarta Arif Maulana mengatakan, jika telegram tersebut sudah sepatutnya dibatalkan. Sebab, telegram itu bertentangan dengan tugas jurnalistik.  "Telegram Kapolri Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tanggal 5 April 2021 tentang larangan media siarkan arogansi dan kekerasan polisi bertentangan dengan UU Pers. Karena, media merdeka untuk melaksanakan tugasnya," tegas Arif saat dihubungi, Selasa (6/4).  Menurut Arif, kebijakan larangan menyiarkan arogansi anggota polisi bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta UUD 1945. Apalagi selama ini pers dalam bekerja sudah diatur dalam kode etik jurnalistik.  "Ini mengancam hak warga untuk jaminan perlindungan dari kekerasan aparat karena sumber informasi dan ruang pengawasan publik dibungkam," jelas Arif.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo resmi mencabut Surat Telegram Rahasia terkait larangan media menyiarkan arogansi atau kekerasaan anggota kepolisian. Pencabutan itu hanya berselang beberapa jam setelah telegram tersebut tersebar di publik.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/04/2021/terbitkan-telegram-kapolri-larang-media-tampilkan-arogansi-polisi/">Terbitkan Telegram, Kapolri Larang Media Tampilkan Arogansi Polisi</a>  Pembatalan ini termuat dalam surat telegram nomor ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal 6 April 2021. Telegram pembatalan ini ditandatangani oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, dan ditujukan kepada seluruh Kapolda.  "Sehubungan dengan referensi di atas, disampaikan kepada kepala bahwa ST Kapolri sebagaimana referensi nomor 4 di atas dinyatakan dicabut/dibatalkan," tulis Kapolri dalam telegram tersebut.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=BNdq3G5VOPE

LBH Tegaskan Media Merdeka Menjalankan Tugasnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG-20210329-WA0028.jpg" alt="Aksi jurnalis se-Surabaya di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Aksi jurnalis se-Surabaya di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerbitan Surat Telegram Rahasia Kapolri terkait larangan media menampilka aksi kekerasaan atau arogansi anggota polisi menarik kontroversi. Hingga pada akhirnya, surat telegram itu resmi dicabut.  Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana mengatakan, sudah sepatutnya jika telegram tersebut dibatalkan. Sebab, bertentangan dengan tugas jurnalistik. ’’Telegram Kapolri Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tanggal 5 April 2021 tentang larangan media siarkan arogansi dan kekerasan polisi bertentangan dengan UU Pers karena media merdeka untuk melaksanakan tugasnya,’’ kata Arif saat dihubungi, Selasa (6/4).  Menurut dia, kebijakan itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta UUD 1945. Dia menyebut, sudah ada kode etik yang mengatur kerja jurnalistik. ’’Yang paling penting juga, ini mengancam hak warga untuk jaminan perlindungan dari kekerasan aparat karena sumber informasi dan ruang pengawan publik dibungkam,’’ jelas Arif.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo resmi mencabut Surat Telegram Rahasia terkait larangan media menyiarkan arogansi atau kekerasaan anggota kepolisian. Pencabutan ini hanya berselang beberapa jam setelah telegram tersebut tersebar di publik.  Pembatalan ini termuat dalam surat telegram nomor ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal 6 April 2021. Telegram pembatalan ini ditandatangani oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, dan ditujukan kepada seluruh Kapolda. ’’Sehubungan dengan referensi di atas, disampaikan kepada kepala bahwa ST Kapolri sebagaimana referensi nomor 4 di atas dinyatakan dicabut/dibatalkan,’’ tulis Kapolri dalam telegram tersebut. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BNdq3G5VOPE

Telegram Kapolri Sepatutnya Dicabut, Media Merdeka Jalankan Tugasnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Kapolri-Jenderal-Pol-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah mencabut Surat Telegram Rahasia terkait larangan media menampilkan aksi arogan anggota polisi. Sebelum dibatalkan, kebijakan tersebut menuai banyak krtitik dari berbagai pihak.  Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, telegram tersebut awalnya hanya ditujukan untuk internal Polri. Di mana Mabes Polri memberikan petunjuk dan arahan kepada pengemban fungsi humas di wilayah. Dengan begitu, mereka bisa bekerja lebih profesional lagi dan lebih humanis.  Hal itu sejalan dengan tugas pokok Polri sesuai pasal 13 Undang-Undang kepolisian. Yakni tugas pokok sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.  "Tetapi, dalam proses ini berjalan banyak multitafsir masyarakat. Dan tentunya, tafsir-tafsir ini Polri sangat menghargai dan sangat memahami," kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (6/4).  Lebih lanjut, Rusdi menegaskan, telegram itu hanya bersifat internal. Tidak ditujukan bagi pihak manapun di luar struktur Polri. Termasuk kalangan media massa.  "Polri sangat menghargai tugas-tugas yang dilakukan oleh rekan-rekan di bidang jurnalistik. Akan tetapi dalam prosesnya ternyata menimbulkan penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, Mabes Polri telah mengeluarkan STR 759 yang isinya surat telegram 750 tersebut dibatalkan," jelasnya.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo resmi mencabut Surat Telegram Rahasia terkait larangan media menyiarkan arogansi atau kekerasaan anggota kepolisian. Pencabutan ini hanya berselang beberapa jam setelah telegram tersebut tersebar di publik.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/04/2021/kapolri-cabut-telegram-larangan-media-tampilkan-kekerasan-oknum-polisi/?page=all">Kapolri Cabut Telegram Larangan Media Tampilkan Kekerasan Oknum Polisi</a>  Pembatalan ini termuat dalam surat telegram nomor ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal 6 April 2021. Telegram pembatalan ini ditandatangani oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, dan ditujukan kepada seluruh Kapolda.  "Sehubungan dengan referensi di atas, disampaikan kepada kepala bahwa ST Kapolri sebagaimana referensi nomor 4 di atas dinyatakan dicabut/dibatalkan," tulis Kapolri dalam telegram tersebut.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=J2sXDRvBRcc

Alasan di Balik Telegram Pelarangan Media Tampilkan Arogansi Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG_20210204_125858.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh dan Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto di posko pengungsian di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 11 Banjar di Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh dan Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto di posko pengungsian di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 11 Banjar di Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh mengingatkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit tidak membuat aturan yang menuai pro dan kontra di masyarakat.  Hal ini Pangeran katakan, setelah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melarang media menyiarkan arogansi yang dilakukan oleh anggota Polri ke publik. "Kami memberikan perhatian penuh terhadap masalah ini. Karena hal ini dikhwatirkan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, dan dikhawatirkan membuat publik semakin tidak puas akan kinerja kepolisian," ujar Pangeran kepada JawaPos.com, Selasa (6/4).  Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, aturan tersebut berpotensi menghalang-halangi kerja jurnalistik. Sehingga hal ini sangat membatasi gerak para wartawan dalam mengabarkan berita.  "Hal tersebut juga dikwatirkan menghalang-halangi kinerja jurnalistik dan membatasi ruang gerak media. Apalagi berita yang dimuat berdasarkan fakta dan kebenaran sesuai Kode Etik Jurnalistik," katanya. "Kita tahu kerja jurnalistik itu didasarkan atas UU Pers yang menjunjung tinggi kebenaran dan transparansi," tambahnya.  Pangeran menambahkan, dirinya justru mendukung Kapolri Listyi Sigit Prabowo untuk meningkatkan kualitasnya dalam melakukan proses hukum. Sehingga hal itu bisa berdampak positif bagi istitusi Korps Bhayangkara. "Sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat," ungkapnya.  Sementara itu, seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengarahkan pemberitaan media tentang kinerja Polri agar menampilkan tindakan-tindakan aparat yang tegas namun humanis. Kapolri melarang media menampilkan aksi polisi yang menampilkan kekerasan. Arahan tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal 5 april 2020. Surat ditujukan kepada para Kapolda dan Bidang Kehumasan Polri di tiap wilayah. "Diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis," tulis Listyo dalam telegram tersebut dan dikutip pada Selasa (6/4).  Telegram dengan nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 ini ditandatangani oleh Kadiv Humas Pol, Inspektur Jenderal Argo Yuwono atas nama Kapolri. Telegram bersifat sebagai petunjuk arah (jukrah) untuk dilaksanakan jajaran kepolisian.  Kapolri meminta agar media tidak menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Selain itu, Kapolri juga meminta agar rekaman proses interogasi kepolisian dalam penyidikan terhadap tersangka tidak disediakan. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BNdq3G5VOPE

Pangeran Bilang, Telegram Kapolri Dianggap Halangi Kerja Jurnalistik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kapolri-Jenderal-Pol-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan keterangan pers terkait penyidikan kasus penembakan Brigadir J di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/8/2022). Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan melalui Tim Inspektorat Khusus (Irsus) te" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan keterangan pers terkait penyidikan kasus penembakan Brigadir J di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/8/2022). Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan melalui Tim Inspektorat Khusus (Irsus) te</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh mengingatkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit agar tidak membuat aturan yang menuai pro dan kontra di masyarakat. Hal ini ia katakan usai Kapolri melarang media menyiarkan arogansi atau aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri ke publik.  "Ini dikhwatirkan akan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, dan dikhawatirkan membuat publik semakin tidak puas akan kinerja kepolisian," ujar Pangeran kepada JawaPos.com, Selasa (6/4).  Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, aturan tersebut berpotensi menghalang-halangi kerja jurnalis. "Ini akan membatasi ruang gerak media. Apalagi jika berita yang dimuat berdasarkan fakta dan kebenaran sesuai kode etik jurnalistik," katanya.  "Kita tahu kerja jurnalistik itu didasarkan atas UU Pers yang menjunjung tinggi kebenaran dan transparansi," tambahnya.  Pangeran menambahkan, dirinya justru mendorong Kapolri untuk meningkatkan kualitas polisi dalam melakukan proses hukum. Hal itu bisa berdampak positif bagi istitusi Korps Bhayangkara. "Sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat," ungkapnya.  Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengarahkan pemberitaan media tentang kinerja Polri agar menampilkan tindakan-tindakan aparat yang tegas namun humanis. Kapolri melarang media menampilkan aksi polisi yang menampilkan kekerasan.  Arahan tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal 5 april 2020. Surat ditujukan kepada para Kapolda dan Bidang Kehumasan Polri di tiap wilayah.  "Diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis," tulis Listyo dalam telegram tersebut dan dikutip pada Selasa (6/4).  Telegram dengan nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 ini ditandatangani oleh Kadiv Humas Pol, Inspektur Jenderal Argo Yuwono atas nama Kapolri. Telegram bersifat sebagai petunjuk arah (jukrah) untuk dilaksanakan jajaran kepolisian.  Kapolri meminta agar media tidak menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Selain itu, Kapolri juga meminta agar rekaman proses interogasi kepolisian dalam penyidikan terhadap tersangka tidak disediakan.

DPR: Telegram Kapolri Menghalangi Kerja Jurnalis!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#telegram kapolri

Berita Terkini