<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/13/Pasar-Tanah-Abang-1JPG-702335446.jpg" alt="Suasana pasar Tekstil Tanah Abang, Jakarta, Senin (12/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana pasar Tekstil Tanah Abang, Jakarta, Senin (12/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah membuka peluang untuk menetapkan harga acuan atas barang-barang impor yang masuk ke Indonesia, termasuk tekstil dan alas kaki. Rencana ini digagas untuk mencegah praktik predatory pricing atau harga jual yang lebih rendah dari nilai produksinya. Menteri Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa harga acuan juga akan ditetapkan pemerintah, salah satunya agar bisa membuat adil persaingan bisnis antara produk impor dan dalam negeri. "Karena kita tahu produk-produk dari China ini dengan harga yang luar biasa (murah), itu akhirnya menyulitkan produk dalam negeri kita berkompetisi, makanya kita buat persaingan yang fair," kata Maman kepada awak media di Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Senin (29/12). Meski begitu, terkait dengan penetapan harga acuan pihaknya masih menggodok aturan lebih detail bersama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Termasuk dengan menentukan secara rinci produk impor apa saja yang akan dikenakan harga acuan. Jika sudah disepakati, ia memastikan bahwa pemerintah akan segera merilis aturan tersebut, sehingga produk dalam negeri yang terkena imbas barang-barang impor bisa segera diminimalisir dampaknya. "Secepatnya. Jadi gini-gini, ini kan berawal dari harapan kita agar produk-produk dalam negeri yang sudah bisa diproduksi dalam negeri itu tidak kena imbas oleh barang-barang impor dari China," jelasnya. Menteri UMKM juga mengungkapkan bahwa sederet rincian produk impor yang akan dikenakan harga acuan bakal terkait dengan hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Meliputi kebuthan sandang dan pangan. "Apa yang memang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang dibutuhi oleh orang banyak. Lalu yang kedua, produk-produk apa saja yang sudah bisa diproduksi dalam negeri," ungkap Maman. "Produknya sandang, pangan, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan itu kayak baju, alas kaki, mungkin produk-produk. Sampai sekarang masih belum kita putuskan, ini masih dalam diskusi," tukasnya. &nbsp;

Pemerintah bakal tetapkan harga acuan barang impor untuk cegah predatory pricing dan lindungi bisnis lokal, khususnya tekstil dan alas kaki.

Cegah Predatory Pricing, Pemerintah Mau Tetapkan Harga Acuan untuk Barang Impor, dari Pangan sampai Alas Kaki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/tekstil-ilegal-578173276.jpg" alt="ILUSTRASI Pedagang tekstil." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pedagang tekstil.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Impor tekstil ilegal masih menghantui industri tekstil dan produksi tekstil (TPT). Oleh karena itu, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) kembali meminta pemerintah untuk serius memberantasnya. Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta menyatakan, banjirnya barang tekstil impor kian menekan kinerja industri TPT hingga rata-rata utilitasnya dari hulu ke hilir hanya di kisaran 50 persen. Berdasar perhitungan APSyFI, per tahunnya ada 300 sampai 400 ribu ton impor TPT ilegal senilai Rp 35 triliun. Baik dalam bentuk pakaian, kain, maupun benang. "Sekitar 1.400 kontainer per bulan masuk lewat pelabuhan-pelabuhan utama di Jawa dan sebagian lewat Sumatera," ujarnya. Dia menambahkan, sekitar 210 ribu ton berasal dari Tiongkok. Sisanya dari Korea Selatan, Taiwan, India, Vietnam, Bangladesh, dan Thailand. "Kita bisa lihat secara jelas data dari trade map catatan ekspor TPT Tiongkok ke Indonesia lebih besar daripada catatan impor kita dari Tiongkok," ucapnya. Redma menjelaskan, perbedaan data itu disebabkan praktik impor borongan, under invoice, pelarian HS, dan rembesan gudang berikat. "Praktik ini secara leluasa dan terbuka dilakukan perusahaan jasa under name bekerja sama dengan oknum bea cukai di lapangan sehingga dengan mudah masuk lewat jalur hijau, bahkan tanpa perlu persetujuan impor," bebernya. Dia juga menyoroti persetujuan impor TPT terkait Permendag Nomor 25 Tahun 2022 yang masih banyak kebocoran. Redma mendapat laporan masih banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran dan diberikan izin impor berlebih, baik oleh Kemenperin untuk API-P maupun oleh Kemendag untuk API-U. "Izin impor yang diberikan tidak transparan, para pelanggar tidak pernah ditindak, malah izin impornya terus nambah," katanya. Dewan Kehormatan Hipmi Jawa Barat Cecep Daryus menyatakan, industri TPT nasional masih berada dalam masa kritis sejak akhir 2022, termasuk di Jawa Barat. "Akhir tahun lalu sudah banyak yang dirumahkan. Kalau kondisi seperti ini terus akan nambah lagi," tuturnya. Cecep meminta pemerintah, baik daerah maupun pusat, tidak lepas tangan atas kejadian tersebut. "Memang kondisi pasar ekspor menjadi salah satu alasan, tapi pasar domestik kita kan sangat besar dan harus dijaga," ungkapnya.(agf/c12/dio)

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta menyatakan, banjirnya barang tekstil impor kian menekan kinerja industri TPT.

Banjir Impor Tekstil Ilegal Capai Rp 35 Triliun per Tahun, APSyFI Minta Pemerintah Jangan Diam Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/7409_24839_bambang-menkeu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Prestasi Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan menangkap empat kontainer tekstil impor berhasil menyelematkan kerugian negara setara Rp 2,3 miliar. Total nilai impor tekstil dan produk tekstil (TPT) ilegal ditaksir senilai USD 1,28 juta atau setara Rp 14 miliar. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyatakan, barang murah asal Tiongkok terpaksa ditangkap lantaran di dokumen tertulis dari Pelabuhan Tanjung Priok &nbsp;akan dibongkar di kawasan berikat di Purwakarta. Eh, ternyata, barang sebanyak 3.519 roll tujuan jadi berubah ke gudang Marunda Jakarta dan Cikampek. &quot;Ini pelanggaran fasilitas. Karena barang ini diimpor dari Tiongkok tujuannya kawasan berikat di Purwakarta, kenapa kawasan berikat? Karena dapat penangguhan bea masuk. Tidak harus bayar tapi sampai di Tanjung Priok&lrm;, ternyata tidak diantarkan ke Purwakarta. Malah diantar ke Marunda, dan Cikampek Palimanan,&quot; beber Bambang di Kantor Bea Cukai, Jakarta, Jumat (16/10). &lrm;Lanjut Bambang, motif importir sudah ketahuan, mereka ingin hindari pajak dengan menjual barang tersebut ke ritel. Karena tidak dikenakan bea masuk dan pajak, tentu barang bisa dijual dengan harga lebih murah. Disebutkan selisih harga bisa mencapai 30%. &quot;Jadi ada indikasi mereka langsung jual ke ritel di Indonesia&lrm;,&quot; ujarnya. &lrm;Bambang mengaku telah meminta pihak Ditjen Bea Cukai untuk terus mengejar barang-barang impor ilegal di semua pintu masuk. &lrm;&quot;Pertama hal ini sudah jelas merugikan negara. Kedua merusak industri dalam negeri, karena barang seperti ini gampang dibuat di Indonesia. Ini akan merusak industri dalam negeri. Sehingga perlu pencegahan dan tersangkanya sudah ada,&quot; pungkasnya. (tny/JPG) &nbsp;

Salut, Bea Cukai Selamatkan Pajak 2,3 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/7408_24838_jokowi-tekstil.jpg" alt="Presiden Joko Widodo didampingi Menkeu Bambang Brodjonegoro di Kantor Dirjen Bea Cukai Jakarta Timur, Jumat (16/10)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo didampingi Menkeu Bambang Brodjonegoro di Kantor Dirjen Bea Cukai Jakarta Timur, Jumat (16/10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Pepatah ini tepat diberikan kepada empat kontainer importir tekstil ilegal made ini Tiongkok yang ketangkap basah di Pelabuhan Tanjung Priok dan Purwarkata. Berkat kesigapan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) kontainer berisi barang tekstil ilegal berhasil dibekuk pada 2 Oktober lalu.&nbsp; Barang Impor diselundupkan dalam gulungan roll sebanyak 3.519 roll per 376 ribu yard. Nilai produk setara dengan USD 1,28 juta atau sekitar Rp 14 miliar. &quot;Pak Presiden sangat mendukung pemberantasan barang impor ilegal ini,&quot;tukas Dirjen Bea Cukai Heru Pamudi di Kantornya, Jakarta Timur, Jumat (16/10). Heru mengatakan modus para importir untuk menghindari pajak adalah membongkar barang impor di luar kawasan berikat, sehingga mudah diangkut dan dijual tanpa membayar Bea Masuk dan Pajak Impor. Kata Heru, seorang manajer sudah kena pidana penjara. Jika terbukti di penyelidikan, pihaknya akan menutup perusahaan bersangkutan. &quot;Inisial perusahaannya PT KYH. Satu manajer sudah kita tangkap dan masukkan ke penjara. Dia produsen tapi nyambi jadi makelar barang impor selundupan, kalau terbukti kita tutup,&quot; pungkasnya. (tny/JPG) &nbsp;

4 Kontainer Tekstil Tiongkok Ketangkap Basah, Importirnya Sudah Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/7407_24837_Jokowi-dan-bambang-brodjonegoro.jpg" alt="Presiden Joko Widodo didampingi Menkeu Bambang Brodjonegoro di Kantor Dirjen Bea Cukai Jakarta Timur, Jumat (16/10)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo didampingi Menkeu Bambang Brodjonegoro di Kantor Dirjen Bea Cukai Jakarta Timur, Jumat (16/10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Presiden Joko Widodo menyatakan akan menindak secara serius semua oknum yang terlibat dalam impor Tekstil dan Barang Tekstil (TBT) ilegal. Praktik ilegal ini selain akan mematikan industri lokal, juga menciptakan kerugian sangat besar bagi negara. Pernyataan Presiden yang akrab disapa Jokowi disampaikan saat &nbsp;meninjau empat kontainer berisi impor tekstil ilegal di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Jokowi tampaknya gembira dengan hasil kerja dari DJBC. &quot;Impor tekstil ilegal dapat membuat industri tekstil dalam negeri sulit bersaing dan menyebabkan negara merugi hingga 2,3 miliar,&quot; ujar Jokowi saat meninjau hasil tangkapan di Kantor Bea Cukai Jalan Ahmad Yani Jakarta Timur, Jumat (16/10). Menanggapi pernyataan Jokowi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menyatakan akan lebih mengetatkan setiap barang impor yang masuk dari pelabuhan. Jika terbukti ada yang melakukan pemasukan barang impor, maka perusahaan akan langsung ditutup. Karena sesuai mekanisme, pihaknya punya kewenangan untuk membekukan sementara izin usaha perusahaan. &quot;Jadi nanti prosesnya ada pelanggaran pidana dulu untuk pemiliknya. Pidana orang dan baru pidana perusahaan, kalau terbukti kita tutup,&quot; ucap Heru. Saat ini kata Heru, DJBC mulai giat mengumpulkan data-data intelijen untuk menjerat pelaku penyelundupan tekstil lainnya. &quot;Kita tindaklanjuti dari hulu sampai hilir. Sebelum masuk, kita operasi intelijen dulu, sinergi dengan lembaga-lembaga negara, termasuk asosiasi tekstil. Ada sumber masuk di pelabuhan besar dan kecil,&quot; jelas Heru. (tny/JPG)

Jokowi akan Beri Sanksi Importir Tekstil Ilegal

tekstil impor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tekstil impor

Berita Terkini

Cegah Predatory Pricing, Pemerintah Mau Tetapkan Harga Acuan untuk Barang Impor, dari Pangan sampai Alas Kaki

Banjir Impor Tekstil Ilegal Capai Rp 35 Triliun per Tahun, APSyFI Minta Pemerintah Jangan Diam Saja

Salut, Bea Cukai Selamatkan Pajak 2,3 Miliar

4 Kontainer Tekstil Tiongkok Ketangkap Basah, Importirnya Sudah Ditahan

Jokowi akan Beri Sanksi Importir Tekstil Ilegal

Download Aplikasi JawaPos.com