<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/31/IMG_4852-3021214178.jpeg" alt="Bill Gates saat menghadiri forum energi internasional, di mana ia menyoroti peran teknologi nuklir canggih sebagai solusi transisi menuju energi bersih berkelanjutan (Dok. Reuters)" width="100%">
<figcaption>Bill Gates saat menghadiri forum energi internasional, di mana ia menyoroti peran teknologi nuklir canggih sebagai solusi transisi menuju energi bersih berkelanjutan (Dok. Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- TerraPower, perusahaan teknologi nuklir yang didirikan dan didukung oleh Bill Gates, mengajukan rancangan reaktor nuklir dan sistem penyimpanan energi canggih kepada otoritas regulasi Inggris sebagai bagian dari ekspansi internasional perdananya. Pengajuan tersebut menandai komitmen TerraPower untuk memperluas penerapan teknologi energi rendah karbon di pasar global. Permohonan ini disampaikan melalui proses Generic Design Assessment (GDA), yaitu mekanisme resmi pemerintah Inggris untuk menilai dan mengesahkan desain teknologi reaktor baru. Tahapan ini menjadi pintu masuk penting bagi potensi penerapan reaktor Natrium di kawasan Eropa, setelah memperoleh persetujuan di Amerika Serikat. Dilansir dari Reuters, Kamis (30/10/2025), Presiden sekaligus CEO TerraPower, Chris Levesque, menyatakan bahwa pihaknya siap menjalin kerja sama erat dengan otoritas setempat. "Kami menantikan kolaborasi dengan pemerintah Inggris selama proses peninjauan berlangsung," ujarnya. Pernyataan ini menegaskan komitmen TerraPower untuk mematuhi seluruh prosedur regulasi yang berlaku di Inggris. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/016772443/minimax-tantang-dominasi-barat-start-up-ai-asal-tiongkok-luncurkan-model-m2-yang-lampaui-gemini-deepmind">MiniMax Tantang Dominasi Barat: Start-up AI Asal Tiongkok Luncurkan Model M2 yang Lampaui Gemini DeepMind</a> Reaktor Natrium yang dikembangkan TerraPower merupakan teknologi generasi baru dengan sistem pendingin natrium cair dan penyimpanan energi berbasis garam cair (molten salt). Desain ini mampu menghasilkan daya dasar sebesar 345 megawatt (MW) dan dapat meningkatkan output hingga 500 MW selama lebih dari lima setengah jam sesuai kebutuhan jaringan listrik. Kapasitas tersebut mencerminkan efisiensi tinggi dan fleksibilitas operasional yang penting dalam mendukung transisi menuju sistem energi rendah karbon. Pemerintah Inggris sendiri tengah memperluas kapasitas tenaga nuklirnya, baik melalui pembangunan reaktor besar maupun reaktor modular kecil (SMR). Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi dekarbonisasi nasional yang bertujuan memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat sembari menekan emisi karbon. Dalam konteks ini, teknologi Natrium dianggap dapat melengkapi sumber energi terbarukan dengan pasokan daya yang stabil dan fleksibel. Meski demikian, penerapan teknologi nuklir canggih tidak lepas dari tantangan. Faktor pembiayaan, resistensi politik, dan kompleksitas teknis menjadi perhatian utama. Di Amerika Serikat, TerraPower telah memenuhi persyaratan perizinan untuk proyek Natrium pertamanya yang kini tengah dibangun di negara bagian Wyoming, menjadi tonggak penting sebelum ekspansi globalnya dimulai. Sebagai bagian dari strategi internasionalnya, TerraPower juga bekerja sama dengan perusahaan teknik asal Amerika Serikat, KBR Inc., untuk mengidentifikasi lokasi potensial bagi pembangunan reaktor di Inggris. Kolaborasi ini menunjukkan arah baru dalam kemitraan lintas negara di sektor energi nuklir, di mana inovasi dan kepatuhan regulasi berjalan beriringan. Inisiatif TerraPower di Inggris mencerminkan pergeseran besar dalam lanskap energi dunia. Tenaga nuklir yang dulu dianggap mahal dan berisiko kini kembali diposisikan sebagai solusi strategis untuk transisi energi bersih yang berkelanjutan.&nbsp; Bagi Inggris, langkah ini berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional dan mempercepat target dekarbonisasi; sementara bagi TerraPower, pengajuan desain Natrium menjadi batu loncatan menuju peran lebih besar dalam peta inovasi energi global. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/016771709/dunia-kena-gocek-ai-sky-stadium-arab-saudi-untuk-piala-dunia-2034-ternyata-bohong-belaka">Dunia Kena Gocek AI! Sky Stadium Arab Saudi untuk Piala Dunia 2034 Ternyata Bohong Belaka!</a>

TerraPower, perusahaan teknologi nuklir yang didirikan Bill Gates mengajukan desain reaktor Natrium untuk penilaian regulasi di Inggris.

TerraPower Milik Bill Gates Ajukan Desain Reaktor Nuklir Natrium ke Inggris: Babak Baru Inovasi Energi Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/ke_depan_bisa.jpg" alt="Kapal milik TNI yang dilumuri cat antiradar untuk keperluan pengujian. (DOKUMENTASI BATAN)" width="100%">
<figcaption>Kapal milik TNI yang dilumuri cat antiradar untuk keperluan pengujian. (DOKUMENTASI BATAN)</figcaption>
</figure><h3>Ke Depan Bisa Dipadukan dengan Tekstil, Termasuk untuk Tenda Tentara</h3> Pengujiannya baru dilakukan di kapal, tapi cat antiradar bisa digunakan di berbagai kendaraan tempur militer dan kepolisian. Agar efisien, Wisnu Ari Adi berupaya menghasilkan kemampuan menyerap gelombang radar yang maksimal dengan lapisan cat setipis-tipisnya.  M. HILMI SETIAWAN, Tangerang Selatan  ---  PENGUJIAN cat antiradar hasil inovasinya itu dilakukan Wisnu Ari Adi di tengah berbagai pembatasan kegiatan akibat pandemi Covid-19. Padahal, dia mesti melibatkan kapal besi. ’’Saya tidak bisa membawa tim banyak-banyak,’’ katanya saat ditemui di kompleks kantor Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Serpong, Tangerang Selatan, Rabu pekan lalu (22/9).  Pengujian itu berlangsung di Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Jakarta Utara pada Februari lalu. Saat itu dia membawa dua unit kapal siluman berbahan besi berdimensi 2 x 1 meter untuk piloting pengujian.  Satu unit kapal besi dicat dengan bahan cat antiradar. Kemudian, satu unit kapal besi lainnya dicat dengan bahan cat biasa. Dua kapal itu lalu ditarik berjejer dengan kapal pemandu milik TNI-AL. Urutannya, kapal pemandu, kapal dengan cat penyerap gelombang radar, dan terakhir kapal dengan cat biasa.  Dalam pengujian tersebut, pria yang dikukuhkan sebagai profesor riset di lingkungan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) pada 15 September lalu itu menggunakan fasilitas radar uji KRI Amboina-503. Kapal perang milik TNI-AL itu biasanya digunakan untuk mengangkut tank amfibi. Hasilnya, dari yang seharusnya mendeteksi tiga kapal berjalan, yaitu kapal pemandu dan dua kapal besi, ternyata yang terdeteksi radar hanya dua objek. Kapal besi yang dilumuri cat antiradar lolos dari pemantauan.  Namun, pria kelahiran Malang, 13 Desember 1971, itu belum sepenuhnya puas dengan hasil tersebut. Pengujian berikutnya, kapal dengan cat antiradar dikesampingkan dulu. Hasilnya, radar mendeteksi dua kapal atau objek. Kemudian, diganti lagi formasinya: hanya kapal pemandu dan kapal bercat antiradar. ’’Ternyata benar, yang terdeteksi radar hanya kapal pemandu,’’ ungkapnya.  Wisnu lega karena akhirnya kapal besi yang dibalut ”cat ajaib” tersebut benar-benar hilang dari pantauan radar milik TNI-AL. Kapal itu pun bisa disebut kapal siluman seperti milik sejumlah negara maju. Hasil pengujian tersebut memperkuat pengujian sebelumnya yang dia lakukan pada 2019. Saat itu satu unit kapal patroli keamanan laut (patkamla) berukuran 15 meter dilapisi cat antiradar. Total yang dia habiskan lebih dari 1 ton. Dan, dibutuhkan waktu 15 hari untuk melakukan pengecatan. Waktu yang dibutuhkan cukup lama lantaran pengecatan dilakukan secara manual dengan menggunakan spray. Kemudian, pengecatan dilakukan dengan cara berlapis-lapis atau layer. Dengan ketebalan sekitar 3 milimeter.  Dalam pengembangan risetnya, Wisnu berupaya menghasilkan kemampuan menyerap gelombang radar yang maksimal dengan lapisan cat setipis-tipisnya agar bisa lebih efisien.  Lulusan program magister dan doktor di Universitas Indonesia (UI) itu menceritakan, penelitian cat penyerap gelombang radar dimulai sejak 2010. Kemudian, formulasi yang maksimal dalam menyerap gelombang radar ditemukan pada 2017. Hasil penyerapan optimal yang didapatkan Wisnu berada di angka 90 persen. ’’Inovasi ini sebelumnya saya jadikan topik disertasi di material sains UI,’’ kenangnya.  Dia mendapatkan teori bahwa ada dua faktor yang memengaruhi gelombang radar: intrinsik dan ekstrinsik. Faktor ekstrinsik terkait dengan bentuk atau geometri dan ketebalan sebuah objek. Dengan bentuk atau geometri yang dibuat sedemikian rupa, sebuah objek bisa mengacaukan gelombang radar. Gelombang radar menjadi semburat ke mana-mana dan tidak terpantul lagi ke perangkat penerima pantulan gelombang radar.  Wisnu mencontohkan, hampir semua jenis pesawat militer siluman punya bentuk yang selalu aneh-aneh. Memiliki banyak sisi atau lekukan-lekukan. Misalnya, pesawat F-117 Nighthawk milik Amerika Serikat. ’’Bentuk yang aneh itu bukan gaya-gayaan, melainkan untuk memancarkan pantulan gelombang radar ke mana-mana,’’ jelasnya.  Sementara itu, faktor intrinsik berupa internal material yang mampu menyerap gelombang radar. Wisnu menjelaskan bahwa cat antiradar itu masuk kategori faktor intrinsik. Bahan utama pembuat cat antiradar tersebut berasal dari salah satu hasil ekstraksi logam tanah jarang, yaitu lantanum. Logam tanah jarang ketika diekstraksi menghasilkan banyak kandungan. Selain lantanum, ada juga serium dan neodimium. Wisnu memilih kandungan lantanum karena logam itu memiliki kandungan mineral paling besar jika dibandingkan dengan hasil ekstraksi lainnya.  Bahan baku lantanum itu kemudian disintesiskan dengan bahan lainnya untuk memperkuat khasiat menyerap gelombang radar. Dengan pertimbangan paten dan lainnya, Wisnu menyampaikan nama kandungan itu saja yang digunakannya. Sementara, dia meminta formulasi campuran dengan material lainnya tetap dirahasiakan. Sebab, inovasi itu cukup strategis untuk sistem pertahanan nasional.  Bahan akhir berupa serbuk. Untuk mengetahui seberapa kuat kemampuan menyerap gelombang radar, dia menggunakan fasilitas neutron scattering. Alat itu cukup langka karena beroperasi dengan memanfaatkan tenaga dari reaktor nuklir.  Wisnu menyatakan, Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki fasilitas neutron scattering. ’’Cara kerjanya hampir mirip CT scan untuk manusia,’’ katanya.  Untuk sampai berwujud cat, bahan baku yang semula berupa serbuk dicampur dengan polimer. Percampuran itu tentu berdampak pada kualitas penyerapan gelombang radar. Namun, dia bisa menjaga serapan gelombang radar tetap optimal.  Wisnu menargetkan, pada 2023, produk cat antiradar itu bisa dikomersialkan. Sebab, dia sudah terikat kontrak pendanaan riset dengan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP). Saat ini Wisnu sudah bermitra dengan perusahaan penghasil pigmen. Kemudian, dia juga sudah menggandeng PT Sigma untuk produksi akhir cat.  Penggunaannya sangat terbuka luas. Di antaranya, PT PAL dan Pindad. Perusahaan-perusahaan itu selama ini sering memproduksi kendaraan tempur untuk militer atau kepolisian.  Selain itu, Wisnu mengungkapkan bahwa cat antiradar ke depan juga bisa dipadukan dengan tekstil. Termasuk dikombinasikan dengan tenda. ’’Bisa digunakan untuk membuat tenda siluman yang tidak terpantau radar musuh. Jadi, prajurit bisa aman berada di dalamnya,’’ katanya.

”Cat Ajaib” Antiradar Berbasis Teknologi Nuklir Inovasi Wisnu Ari Adi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/40-tahun-menunggu-indonesia-sebentar-lagi-punya-pltn-mini_m_.jpg" alt="Kepala Batan Djarot Sulistio Wisnubroto (kiri/baju biru) melihat simulasi reaktor daya esperimental (RDE) di komplek Batan, Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan (16/11)." width="100%">
<figcaption>Kepala Batan Djarot Sulistio Wisnubroto (kiri/baju biru) melihat simulasi reaktor daya esperimental (RDE) di komplek Batan, Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan (16/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sejak 40 tahun lalu, rencana Indonesia untuk memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) maju-mundur. Namun sekarang mimpi Indonesia untuk segera memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) semakin dekat. Meskipun bersifat PLTN mini atau protipe, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) sudah mengajukan izin dokumen detail desainnya ke Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Kepala Batan, Djarot Sulistio Wisnubroto mengatakan pihaknya berharap izin desain dari Bapeten sudah bisa keluar pada 2020 nanti. "Dan di tahun 2021 diharapkan izin konstruksi sudah didapat," katanya di komplek Batan, Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, Jumat (16/11). Djarot mengatakan, sesuai dengan izin tapak yang sudah dipegang oleh Batan, batas pembangunan konstruksi harus dilakukan pada 2021. Dia optimis pada 2021 PLTN mini atau bernama resmi reaktor daya esperimental (RDE) bisa mulai dibangun. Dia mengatakan detail desain reaktor PLTN mini dibuat sendiri oleh tenaga di Batan. Mereka bekerjasama dengan sejumlah PTN, BUMN, dan beberapa perusahaan swasta di Indonesia. Untuk itu Djarot mengatakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) PLTN mini nantinya bisa berkisar 60 persen hingga 70 persen. Djarot mengatakan Batan optimis rencana pembangunan PLTN bisa terwujud. Sebab sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dia menceritakan awalnya pemerintah Indonesia ingin membeli teknologi PLTN mini yang sudah jadi. "Alternatifnya dari Amerika Serikat atau Prancis," kata dia. Tetapi ternyata harganya terlalu mahal. Saat ditawarkan dahulu, untuk PLTN yang bisa menghasilkan setrum 10 MW dibandrol USD 300 juta atau sekitar Rp 4,5 triliun. Tetapi ternyata setelah detail desain selesai dibangun, Batan memperkirakan biaya pembuatan PLTN mini tidak sampai Rp 1 triliun. Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir (PTKRN) Batan Geni Rina Sunaryo menuturkan ada sejumlah alasan kenapa estimasi harga pembangunan PLTN dari desain Batan, lebih murah dibandingkan paket serupa buatan asing. Dia menegaskan meskipun harganya lebih murah, tetapi aspek keamanan tetap menjadi pertimbangan utama. Aspek keamanan juga bakal menjadi pertimbangan dari Bapeten untuk menerbitkan izin desain. Geni mengatakan estimasi biaya PLTN mini hasil desain Batan lebih murah karena ada sejumlah aspek. Diantaranya adalah tidak perlu ada biaya untuk membayar tenaga ahli. "Sebab yang membuat adalah para PNS dari Batan dan sudah mendapatkan gaji dari negara. Kemudian juga tidak terkena biaya lisensi pembangunan dari sebuah proyek PLTN," pungkasnya.

40 Tahun Menunggu, Indonesia Sebentar Lagi Punya PLTN Mini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gempa-dan-tsunami-sulteng-dipastikan-tak-timbulkan-radiasi-nuklir_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Instalasi Teknologi Nuklir" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Instalasi Teknologi Nuklir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) memastikan nihilnya <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/10/2018/luruskan-persepsi-soal-nuklir-bapeten-gandeng-nu-dan-muhammadiyah" target="_blank">paparan radiasi berbahaya</a> menyusul adanya gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu, Donggala dan Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Peluruhan unsur radioaktif diklaim tak terjadi saat dan pasca rangkaian bencana terjadi. Kepala BAPETEN Jazi Eko Istianto menyebut bahwa pihaknya telah meninjau ke lokasi bencana untuk memastikan hal tersebut. Dan didapati hasil pengecekan apabila radiasi tak terdeteksi, lantaran ketiadaan sumber listrik pada alat penghasil zat radioaktif. "Di Palu, fasilitas yang ada hanya pesawat sinar X, untuk radiologi. Kalau tidak dicolok sumber listrik, tidak ada zat radioaktif atau bahan nuklir. Bisa jadi alatnya rusak tapi kami pastikan aman, karena sistem kerja alatnya kalau tidak dicolok tidak ada radiasi," ujarnya saat dijumpai di <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/10/2018/suhu-udara-terus-naik-pemkot-semarang-geber-pemasangan-kipas-kabut" target="_blank">Hotel Novotel, Semarang</a>, Rabu (10/10). Selain di Palu, pihaknya mengklaim bahwa paparan radiasi berbahaya juga tak terdeteksi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana diketahui, sebagian daerah ini juga belum lama ini luluh lantah akibat gempa berkekuatan 6,4 skala richter yang melanda pada akhir Juli 2018 lalu. "Kemarin di Lombok, itu juga rumah sakitnya mayoritas punya x-ray saja. Sedangkan ada industri seperti Newmont, yang menggunakan zat radioaktif atau bahan nuklir, sudah kita koordinasi, tidak ada sumber-sumber yang terbuka dari bungkusannya," terangnya lagi. Terpisah, Deputi Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Khoirul Huda mengatakan, kajian mendalam dan perizinan ketat diterapkan untuk tiap gagasan pemanfaatan energi nuklir. BAPETEN sendiri tugasnya yakni, mengkaji wilayah tersebut apakah layak atau tidak. &ldquo;Pada saat evaluasi aplikasi izin, salah satu yang dilihat adalah faktor bencana, gempa maupun tsunami. Harus dibangun di wilayah zero atau minim gempa, tsunami,&rdquo; jelasnya. Huda menegaskan manakala wilayah tersebut dinilai rentan akan bencana, apalagi dalam skala besar, dipastikan bahwa instalasi bersumber energi nuklir tak diizinkan untuk dibangun. "PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) biasanya dibangun di pantai dan itu (ditinjau) rawan gempa, tsunami atau tidak. Di situ nanti dilihat apakah ada teknologi pengamanan untuk tahan gempa, termasuk struktur bangunannya,&rdquo; tandasnya.

Gempa dan Tsunami Sulteng Dipastikan Tak Timbulkan Radiasi Nuklir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/luruskan-persepsi-soal-nuklir-bapeten-gandeng-nu-dan-muhammadiyah_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) berkomitmen untuk mensosialisasikan dampak positif dari pemanfaatan teknologi nuklir yang masih kerap disalahartikan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) berkomitmen untuk mensosialisasikan dampak positif dari pemanfaatan teknologi nuklir yang masih kerap disalahartikan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) berkomitmen untuk mensosialisasikan dampak positif dari pemanfaatan teknologi nuklir yang masih kerap disalahartikan. Bahkan, ke depan BAPETEN bakal menggandeng dua ormas Islam terbesar se-Indonesia untuk ini. Kepala BAPETEN Jazi Eko Listyanto mengatakan, selama ini persepsi salah akan teknologi nuklir masih bertebaran di masyarakat. Kebanyakan dari mereka, lanjutnya, merasa panik atau takut sendiri saat mendengar ada penerapan teknologi nuklir di sekitar daerah mereka tinggal. "Orang takut karena pertama kali dikenalkan dengan bom atom. Konotasinya langsung bom. Padahal kita nggak bisa lepas dari yang namanya radiasi nuklir. Di ruangan ini ada, selama ada gypsum itu ada radioaktif. Kita kena, minum kopi empat lima cangkir, itu radioaktif," katanya saat jumpa pers penganugerahan BSSA Tahun 2018 di Hotel Novotel, Semarang, Rabu (10/10). Akan tetapi, Jazi menambahkan, apabila semua itu semua sesuai dosisnya maka tak akan membahayakan makhluk hidup di sekitarnya. BAPETAN pun dalam hal ini turut mengawasi. Maka, yang perlu diperhatikan kemudian adalah soal sosialosasi akan pemanfaatan teknologi nuklir itu sendiri. "Yang harus diubah adalah persepsi kita. Makanya kita melibatkan bapak-bapak dari NU dan Muhammadiyah, sementara baru dua organisasi besar itu untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat," sambungnya. Sementara itu, Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DPFRZR), Zainal Arifin berujar, dalam memastikan keamanan pemanfaatan teknologi nuklir, BAPETEN ditugasi untuk melakukan inspeksi kepada pengguna. Seperti diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaganukliran. "BAPETEN melakukan inspeksi on the spot dan partisipatif, yakni pengguna (teknologi nuklir) melapor ke BAPETEN," katanya. Pihak pengguna tersebut antara lain mereka yang memanfaatkan teknologi nuklir pada bidang medis, industri, serta riset milik pemerintah maupun swasta. "Jadi ada nilai yang disebut dengan uji kesesuaian. Jadi kalau peralatan (digunakan untuk pemanfaatan teknologi nuklir) itu memang layak, maka akan diberi izin. Kalau (menghasilkan) dosisnya (radiasi) berlebih ya nggak diberi izin, bahkan kalau ada alat itu menyimpang dari standar, maka tak diberi izin," cetusnya.

Luruskan Persepsi soal Nuklir, BAPETEN Gandeng NU dan Muhammadiyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/piawai-manfaatkan-teknologi-nuklir-pemprov-jateng-raih-bssa_m_.jpg" alt="Dari kiri ke kanan, Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Zainal Arifin; Deputi Perizinan dan Inspeksi BAPETEN Khoirul Huda; Kepala BAPETEN Jazi Eko Listyanto; Kepala Dinas ESDM Provinsi Jateng Teguh Dwi Paryono saat sesi jumpa pers." width="100%">
<figcaption>Dari kiri ke kanan, Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Zainal Arifin; Deputi Perizinan dan Inspeksi BAPETEN Khoirul Huda; Kepala BAPETEN Jazi Eko Listyanto; Kepala Dinas ESDM Provinsi Jateng Teguh Dwi Paryono saat sesi jumpa pers.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). BAPETEN Safety and Security Award (BSSA) dianugerahkan atas kinerjanya dalam pemanfaatan teknologi nuklir. Kepala BAPETEN Jazi Eko Listyanto mengatakan, Pemprov Jateng dinilai pantas menerima BSSA lantaran memiliki prestasi apik dalam pengelolaan teknologi nuklir. "Dalam hal ini, nuklir tak melulu soal reaktor atau pembangkit. Tapi karena penerapannya juga pada berbagai bidang seperti medis, industri, juga riset," ujarnya saat dijumpai pasca acara penganugerahan BSSA Tahun 2018 di Hotel Novotel, Semarang, Rabu (10/10). Deputi Perizinan dan Inspeksi BAPETEN Khoirul Huda menambahkan, hal yang disebutkan Jazi tadi memang bisa disebut sebagai bidang yang paling banyak memanfaatkan teknologi nuklir. Seperti radiologi pada bidang medis, kemudian gauging atau pengukuran tebal-tipis material untuk sektor industri. "Pada pengeboran minyak, ditaruh di mata bor sehingga bisa dapat data real time. Pemakaian radiografi atau melihat tembus benda padat juga bisa diterapkan pada menilik sayap pesawat yang memang dibuat tidak boleh ada rongga," paparnya. Anugerah BSSA sendiri memiliki beberapa kriteria penilaian. Dalam hal ini, BAPETEN sudah melakukan inspeksi pada sejumlah fasilitas yang diketahui memanfaatkan teknologi nuklir. Misalnya seperti proses perizinan, status kedaruratan nuklir di instansi terkait. Juga tinggi rendahnya dosis radiasi bagi pekerja di fasilitas tersebut. "Kalau baik, nanti diberi stiker BAPETEN warna hijau yang artinya baik. Kuning untuk baik dan merah tidak baik," sambung Huda. Ada pula BSSA yang diberikan kepada kepala daerah. Didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki populasi instansi penerima BSSA dalam jumlah signifikan. Sehingga dapat diasumsikan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mendukung sepenuhnya terhadap pencapaian BSSA yang diterima lembaga di daerahnya. BSSA juga dapat digunakan sebagai indikator meningkatnya kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir. Juga berkaitan dengan disiplin kerja pekerja radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Hal itu merupakan refleksi atas berkembangnya budaya keselamatan di bidang nuklir. Oleh sebab itu BAPETEN akan terus mendorong setiap instansi berkompetensi mendapatkan BSSA. Di sisi lain, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jateng Teguh Dwi Paryono mengapresiasi penghargaan yang diberikan kepada BAPETAN ini. Termasuk upaya dari lembaga tersebut dalam mensosialisasikan penggunaan tenaga nuklir yang masih kerap disalahartikan konotasinya dengan bahaya radioaktif dan bom atom. "Atom dan radiokatif, sebenarnya masyarakat tak bisa lepas dari dua hal itu. Masyarakat tanpa sadar saja sudah memanfaatkannya seperti kosmestik dokter gigi. Kemudian mencari sumber mata air. Ke depan akan ditekankan lagi edukasi misal untuk sektor pertanian, yang mana bisa mempercepat pertumbuhan suatu varietas dan hasilnya juga baik," jelasnya. BAPETEN pribadi telah melaksanakan penganugerahan BSSA kepada pengguna sebanyak empat kali. Sedangkan untuk kepala daerah baru kali kedua. Pada tahun 2018 ini, BAPETEN menganugerahkan BSSA kepada 311 instansi, terdiri atas 147 instansi medik, 164 instansi penelitian dan industri. Disebutkan pula, selain Jawa Tengah, provinsi lain penerima BSSA antara lain Kalimantan Timur, Daerah Istimewa Jogjakarta, Banten, Kepulauan Riau, dan Riau. Sedangkan kepala daerah pada tingkat kabupaten/kota yang mendapat penghargaan itu meliputi Kota Batam, Kabupaten Bekasi, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Karawang, dan Kota Surabaya. &nbsp;

Piawai Manfaatkan Teknologi Nuklir, Pemprov Jateng Raih BSSA