<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/03/CHIP-03-2077379203.jpg" alt="Ilustrasi: Chip, salah satu produk manufaktur paling unggul dari Tiongkok. (CGTN)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Chip, salah satu produk manufaktur paling unggul dari Tiongkok. (CGTN).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejauh ini Amerika Serikat (AS) menjadi negara yang paling galak terhadap Tiongkok. Selain karena perang dagang dan hubungan diplomatik yang kurang harmonis, sentimen kepercayaan dan isu spionase menjadi alasan AS kerap menjatuhkan sanksi terhadap Tiongkok untuk beberapa bidang teknologi. Salah satu yang paling banyak dilarang adalah semikonduktor atau System on Chip (SoC). Mengikuti langkah Amerika, Belanda kini mengintensifkan upaya untuk membatasi akses Tiongkok ke peralatan penting yang diperlukan untuk pembuatan semikonduktor. Langkah ini mengikuti laporan baru-baru ini tentang potensi sanksi terhadap perusahaan Amerika yang memasok chip Artificial Intelligence (AI) ke klien Tiongkok. Langkah-langkah ini bertujuan untuk lebih membatasi transaksi bisnis antara vendor seperti ASML dan Nvidia dan Beijing, karena kontrol ekspor baru mulai berlaku. Pemerintah Belanda akan mengungkap peraturan baru, memperkenalkan persyaratan lisensi untuk lini produk terbaik kedua ASML. Pemerintah mengumumkan bahwa kontrol baru pada ASML, satu-satunya penyedia peralatan litografi canggih dunia untuk chip mutakhir, akan mulai berlaku pada 1 September. ASML sendiri sudah dilarang menjual teknologi tercanggihnya, mesin litografi EUV, kepada klien Tiongkok. Kontrol yang akan datang akan memperluas pembatasan ke lini ASML yang paling kuat kedua, mesin DUV, yang membutuhkan lisensi khusus untuk penjualan di Tiongkok. Dengan memberlakukan kontrol yang lebih ketat, Belanda bermaksud membatasi ekspor peralatan tertentu ke Tiongkok. AS sendiri siap mengadopsi pendekatan komprehensif, memberlakukan persyaratan lisensi untuk ekspor peralatan ke sekitar enam fasilitas Tiongkok, termasuk fab yang dioperasikan oleh SMIC, produsen semikonduktor terkemuka di negara tersebut. Langkah ini, bagian dari perang teknologi AS-Tiongkok yang sedang berlangsung, bertujuan untuk membatasi peralatan khusus tidak hanya dari ASML dan perusahaan Belanda lainnya, tetapi juga untuk menggunakan kontrol atas peralatan Belanda tambahan yang ditujukan untuk pembuat wafer chip Tiongkok yang ditargetkan. Pemerintah AS akan merilis daftar enam pabrik semikonduktor, termasuk pembuat chip terbesar di Tiongkok yakni SMIC, di mana ASML akan diminta untuk mendapatkan lisensi untuk menggunakan peralatan DUV (Deep Ultraviolet). Namun, menurut Reuters, diperkirakan permintaan lisensi peralatan untuk fasilitas ini kemungkinan besar akan ditolak dengan alasan keamanan. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya yang meningkat oleh AS dan Belanda untuk mengekang kemajuan teknologi Tiongkok dalam industri semikonduktor. Dengan memperketat kontrol ekspor, kedua negara bertujuan untuk melindungi kepentingan strategis mereka dan melindungi teknologi sensitif agar tidak menjangkau perusahaan Negeri Tirai Bambu yang beroperasi di sektor semikonduktor. Diketahui, perang teknologi AS-Tiongkok semakin intensif karena pembatasan perdagangan pada semikonduktor semakin ketat. Pemerintahan mantan Presiden Donald Trump memprakarsai konflik dengan memutus Sirkuit Terpadu Fujian Jinhua pada Oktober 2018, menuduh perusahaan Tiongkok itu mencuri rahasia dagang. Tindakan selanjutnya termasuk memblokir penjualan teknologi pembuatan chip Belanda ke Tiongkok dan melarang pengiriman semikonduktor ke Huawei Technologies pada Mei 2020. AS menambahkan pembuat chip top Tiongkok SMIC dan perusahaan lain ke daftar hitam perdagangan pada Desember 2020, membatasi akses mereka ke teknologi produksi semikonduktor canggih.

Belanda kini mengintensifkan upaya untuk membatasi akses Tiongkok ke peralatan penting yang diperlukan untuk pembuatan semikonduktor.

Belanda Ikuti Jejak AS Perketat Sanksi Semikonduktor Tiongkok, Manufaktur Dilarang Total

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/laba-bersih-bca-di-2017-tembus-rp-233-triliun-naik-131-persen_m_194464.jpeg" alt="Nasabah sedang mengambil uang di ATM BCA" width="100%">
<figcaption>Nasabah sedang mengambil uang di ATM BCA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mendorong nasabah pemegang kartu ATM BCA atau kartu Paspor BCA untuk diganti ke kartu ATM berbasis chip sebelum 31 Desember 2021. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir tindak kejahatan dalam bertransaksi perbankan.  Direktur BCA papar Santoso mengatakan, terdapat tiga alasan mengapa harus segera mengganti ke kartu berbasis chip. Pertama, Bank Indonesia (BI) sudah mewajibkan sejak tahun 2015. BI sudah mencanangkan implementasi Standard Nasional Teknologi Chip dan penggunaan 6 Digit PIN untuk kartu ATM atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia.  “Oleh karena itu, penggantian ke kartu Paspor BCA ber chip wajib dilakukan agar tidak kesulitan saat ingin bertransaksi di bank maupun merchant-merchant yang telah mengganti mesin EDCnya,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (5/3).  Kedua, dapat mengurangi risiko kejahatan kartu. Saat ini tidak sedikit kejahatan yang terjadi dengan modus pencurian data melalui magnetic strip pada kartu atau skimming.  “Magnetic strip secara teknologi lebih mudah untuk disalin datanya jika dibandingkan dengan kartu chip yang secara teknologi lebih maju,” tuturnya.  Ketiga, kartu debit chip memiliki lebih banyak keuntungan. Bukan hanya bisa melakukan transaksi di ATM dan mesin EDC, juga dapat memanfaatkan fasilitas transaksi debit online.  “Dari tiga alasan tersebut, kata dia, tentu terlihat jelas bahwa penggantian kartu ke Paspor BCA ber-chip perlu untuk segera dilakukan. Terkait dengan pertukaran kartu, nasabah dapat melakukannya di hampir 900 mesin CS Digital BCA yang tersebar di seluruh Indonesia ataupun di kantor cabang BCA,” jelasnya.  Sebagai informasi, hingga Desember 2020, jumlah Kartu Debit BCA tercatat sekitar 22,5 juta dimana sekitar 18,5 juta atau sekitar 80 persen sudah menggunakan chip.  “Kenyamanan dan kemanan nasabah dalam bertransaksi merupakan prioritas utama BCA. Untuk itu, kami mendorong nasabah BCA di Tanah Air untuk segera mengganti kartu ATM nya dengan kartu ATM berbasis chip sebelum 31 Desember 2021. Kami berharap penggantian kartu ini dapat mencapai hasil optimal di tahun ini,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/svIETOULnQ0

Ini 3 Alasan Kenapa Harus Ganti Kartu Chip

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bank-mandiri-klaim-30-persen-kartu-atm-telah-migrasi-ke-chip_m_197252.jpeg" alt="Ilustrasi nasabah Bank Mandiri melakukan transaksi melalui ATM" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi nasabah Bank Mandiri melakukan transaksi melalui ATM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengklaim sebanyak 30 persen dari total 17 juta nasabah telah memiliki kartu ATM dan kartu kredit dengan sistem chip. "Kartu debit yang sudah pakai chip sekitar 25 sampai 30 persen dari total kartu debet kurang lebih 17 juta," kata Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri Tbk Rohan Hafas, saat ditemui di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (19/3). Rohan menyampaikan, perseroan melaksanakan migrasi ke chip sejak Bank Indonesia (BI) menginstruksikan perubahan kartu ATM ke teknologi terbaru ini. Sementara untuk nasabah yang baru membuka rekening akan langsung mendapatkan kartu ATM yang sudah ditanami dengan chip. &ldquo;Kami selalu mengikuti (aturan BI), kan pada nanti saat Tahun 2021 semua (harus pakai chip)," imbuhnya. Rohan menuturkan, tahun ini pihaknya menargetkan pengguna kartu ATM chip bisa mencapai 50 persen. "Tahun ini kita ekspektasi chip bisa sampai 45 - 50 persen,&rdquo; ujar dia. Dalam kesempatan yang sama, SVP Consumer Deposit Bank Mandiri, Tri Laksito Singgih mengatakan, biaya migrasi dari kartu ATM lama ke kartu ATM chip ditanggung oleh pihak bank. "Nasabah tidak akan dikenakan biaya penggantian kartu," kata dia. Tri mengungkapkan, pembebasan biaya migrasi kartu adalah bentuk peningkatan kualitas layanan sebab dengan menggunakan kartu yang memiliki chip otomatis ancaman terkena <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/19/197209/saldo-puluhan-nasabah-raib-di-surabaya-begini-penjelasan-bank-mandiri" target="_blank">kasus skimming</a> menjadi lebih kecil. "Ini bagian dari langkah menaikkan security level, artinya kalau sudah pakai chip kan berarti skimmingnya juga kurang. Artinya risiko operasionalnya lebih termitigasi. Consumer lebih secure. Kalau secure consumer pede (percaya diri) juga transaksi di kami,&rdquo; tandasnya.

Bank Mandiri Klaim 30 Persen Kartu ATM Telah Migrasi Ke Chip

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/antisipasi-kejahatan-skimming-bri-percepat-proses-migrasi-ke-chip_m_196856.jpeg" alt="Ilustrasi penarikan dana nasabah bank lewat ATM" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penarikan dana nasabah bank lewat ATM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca pembobolan rekening nasabah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), perseroan kini memutuskan mempercepat proses migrasi kartu debit nasabah dari magnetic stripe alias pita hitam ke chip. Direktur Digital Banking &amp; Teknologi Informasi BRI, Indra Utoyo mengatakan, penggunaan chip dinilai lebih aman dibandingkan magnetic stripe. Hal tersebut guna mengantisipasi melebarnya kehilangan dana nasabah yang lain. "Dengan adanya kejadian ini (kejahatan skimming), kami ingin mempercepat migrasi kartu debit ke chip," ujarnya, seperti diberitakan Minggu (17/3). Indra menjelaskan, pemerintah pun telah mengamanatkan agar perbankan wajib menerapkan National Standard Indonesian Chip Card Specification (NSICCS) dan PIN 6 digit wajib di seluruh penyelenggara kartu ATM dan atau kartu debet yaitu prinsipal, switching, penerbit, acquirer, penyelenggara kliring dan atau penyelenggara settlement hingga taun 2021 mendatang. Disamping itu, lanjutnya, teknologi NSICCS juga diterapkan tidak hanya pada kartu namun juga pada pada perangkat ATM, EDC serta seluruh sistem yang digunakan untuk memproses <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/15/196213/langkah-bri-lindungi-nasabah-dari-kejahatan-duplikasi-kartu-skimming" target="_blank">transaksi kartu ATM </a>dan atau kartu debit. Indra mengaku, saat ini pihak perbankan kejar-kejaran dengan kata peretas. Dengan demikian, pihaknya akan terus meningkatkan keamanan data nasabah yang setiap saat rawan diretas oleh pelaku kejahatan. Pasalnya, kejahatan dunia teknologi saat ini semakin dinamis. Sehingga akan terus berkembang disetiap waktunya. "Sebenarnya kami bank selalu kejar kejaran dengan pelaku kejahatan soal teknologi dan peretasan,&rdquo; tandasnya.

Antisipasi Kejahatan Skimming, BRI Percepat Proses Migrasi ke Chip

teknologi chip

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#teknologi chip

Berita Terkini

Belanda Ikuti Jejak AS Perketat Sanksi Semikonduktor Tiongkok, Manufaktur Dilarang Total

Ini 3 Alasan Kenapa Harus Ganti Kartu Chip

Bank Mandiri Klaim 30 Persen Kartu ATM Telah Migrasi Ke Chip

Antisipasi Kejahatan Skimming, BRI Percepat Proses Migrasi ke Chip

Download Aplikasi JawaPos.com