<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/PINDAR-2-1785141073.jpg" alt="Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aturan batas atas suku bunga atau manfaat ekonomi pinjaman daring (pindar) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, dapat menciptakan keseimbangan antara keuntungan investor dan kemampuan bayar peminjam. Namun, juga berpotensi membatasi ruang gerak penyedia layanan fintech dalam menyalurkan kredit, terutama kepada peminjam berisiko tinggi yang unbankable. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar menuturkan, saat ini batas manfaat ekonomi yang ditetapkan oleh OJK sudah sesuai market. Baik dari sisi borrower maupun lender. "Memang perlu diatur guna melindungi konsumen agar bunga tidak liar dan tinggi, yang akhirnya memberatkan borrower," katanya kepada Jawa Pos, Rabu (11/6). Memang, sasaran industri pindar untuk masyarakat unbanked dan underserved. Sehingga sangat berisiko tinggi. "Hanya saja menurut kami manfaat ekonomi yang saat ini diatur oleh OJK masih dapat menutupi risiko tersebut," imbuhnya. Entjik menyatakan, salah satu fokusnya dalam melindungi konsumen (consumen protection). Dia meyakini tahun ini, pembiayaan pindar di periode ini bisa tumbuh double digit. Terutama didorong oleh permintaan pembiayaan konsumtif atau sektor multiguna. "Di tengah tantangan ekonomi masyarakat, pindar bisa menjadi solusi keuangan jika digunakan secara bertanggung jawab," tandasnya. Head of Center Digital Economy and SMEs Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Izzudin Al Farras Adha memandang, industri pindar atau peer-to-peer lending (P2P lending) memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Sejalan dengan kemampuannya dalam menjangkau masyarakat yang tergolong underbanked dan unbanked. Laporan Google, Temasek, dan Bain pada 2022 menunjukkan bahwa secara total terdapat 81 persen masyarakat Indonesia yang masih kurang terlayani layanan keuangan (underbanked) atau sama sekali tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan (unbanked).Jumlah pinjaman melalui platform pindar mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang 2024 hingga awal 2025. Lebih dari 23 juta akun rekening aktif tercatat dengan total pinjaman outstanding mencapai Rp 80 triliun per Februari 2025."Peningkatan ini mencerminkan semakin masifnya adopsi layanan pinjaman daring oleh masyarakat Indonesia," terangnya. Perkembangan pindar sebagai instrumen keuangan tumbuh sangat pesat, terutama di negara berkembang dan maju, khususnya di Indonesia. Pindar hadir sebagai solusi inklusi keuangan bagi individu dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering mengalami kesulitan dalam memperoleh akses kredit dari perbankan tradisional. Melalui platform online, proses pembiayaan menjadi lebih mudah dan cepat, tanpa harus melalui prosedur kompleks sebagaimana yang umum berlaku di sektor perbankan konvensional.&nbsp;Pertumbuhan industri ini diiringi dengan tantangan suku bunga tinggi yang dapat membebani peminjam, khususnya UMKM. Makanya, regulator menerapkan kebijakan batas atas suku bunga. Yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari potensi eksploitasi finansial yang dapat meningkatkan risiko gagal bayar.&nbsp; Farras menyatakan, bahwa efektivitas batas atas suku bunga masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, keberadaan batas atas suku bunga dapat menciptakan keseimbangan antara keuntungan investor dan kemampuan bayar peminjam. Namun di sisi lain, kebijakan ini berpotensi membatasi ruang gerak penyedia layanan fintech dalam menyalurkan kredit. Khususnya kepada peminjam berisiko tinggi yang umumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional. Selain itu, terdapat kecenderungan lembaga keuangan mengurangi insentif pemberian kredit kepada segmen berisiko tinggi, terutama UMKM serta individu dengan riwayat kredit terbatas. "Dengan kata lain, kebijakan ini juga berpotensi menghambat inovasi produk keuangan," ungkapnya. Perusahaan pindar mungkin akan enggan mengembangkan produk baru atau memasuki segmen pasar tertentu jika pengembalian yang diperoleh dianggap tidak sebanding dengan risiko yang ditanggung. Terlebih lagi ketika suku bunga dibatasi pada tingkat yang rendah. Selain itu, penerapan kebijakan ini juga dapat mengganggu stabilitas keuangan perusahaan penyelenggara pindar.&nbsp;Meski demikian, kebijakan batas maksimum suku bunga harian pinjaman daring oleh OJK tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang memprihatinkan. Maraknya kasus-kasus tragis seperti bunuh diri, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga tindakan kriminal seperti pencurian dan pembunuhan diduga memiliki keterkaitan dengan jeratan pinjaman online (pinjol). Baik yang ilegal maupun legal, yang menetapkan bunga dan denda tinggi di luar kemampuan bayar peminjam. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, regulator berupaya mengeluarkan kebijakan. Yang diharapkan dapat membantu mengurai permasalahan sosial-ekonomi yang timbul akibat praktik pindar yang tidak terkendali. "Dalam hal ini, peran OJK menjadi krusial dalam mengatur ekosistem pindar agar tetap sehat dan berkelanjutan," ujar Farras. Oleh karena itu, setidaknya terdapat tiga alternatif kebijakan yang patut OJK prioritaskan terlebih dahulu. Yakni transparansi biaya, pengendalian risiko kredit, serta penguatan pengawasan dan penindakan.

Aturan batas atas suku bunga pinjaman daring oleh OJK memunculkan perdebatan antara perlindungan konsumen dan ruang gerak fintech.

Polemik Batas Bunga Pindar: Penetrasi Inklusi Keuangan atau Pengendalian Risiko Kredit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/27/JKT-KOMUNAL-BPR-FAIR-FED-3JPG-2654000034.jpg" alt="Suasana BPR FAIR di Central Park, Jakarta, Kamis (26/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana BPR FAIR di Central Park, Jakarta, Kamis (26/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perubahan teknologi, pergeseran preferensi nasabah, persaingan dengan bank dan fintech, serta keterbatasan sumber daya menjadi tantangan bagi bank perekonomian rakyat konvensional maupun syariah (BPR/BPRS). Transformasi digital menjadi keharusan. Jika tidak, maka bukan tidak mungkin bakal gulung tikar. OJK telah menerbitkan roadmap pengembangan dan penguatan Industri BPR/BPRS. Di dalamnya terdiri dari empat pilar utama, yaitu penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi, penguatan peran BPR/BPRS di wilayahnya, serta pengaturan, perizinan dan pengawasan. Mengingat, mereka memiliki peran krusial pertumbuhan ekonomi di daerah. Jalin Pembayaran Nusantara yang merupakan bagian dari Holding BUMN Danareksa menawarkan solusi digital untuk membuat operasional BPR/BPRS lebih efisien. Serta memperkuat integritas pelaporan melalui pemanfaatan konsep sharing platform dalam ekosistem jaringan switching Link. Sehingga memungkinkan BPR/BPRS terhubung dengan ekosistem keuangan yang lebih luas melalui interkoneksi dan interoperabilitas layanan. "Transformasi digital kini menjadi keharusan untuk tetap relevan di tengah persaingan industri yang semakin dinamis. Melalui solusi terintegrasi, mereka bisa terus meningkatkan efisiensi operasional, menekan risiko investasi, memperluas jangkauan layanan, agar BPR-BPRS dapat berfokus pada layanan kepada nasabah," ucap Direktur Utama Jalin, Ario Tejo Bayu Aji,&nbsp;Jumat (25/10). Untuk memastikan kemudahan layanan, lanjut dia, penting memperluas titik cash point di berbagai daerah. Sehingga lebih inklusif yang terhubung dalam jaringan anjungan tunai mandiri (ATM) dan cash recycling machine (CRM) Link. "Dengan demikian BPR/BPRS akan lebih digital dan terhubung," ucap Ario. Pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK) dan kredit BPR/BPRS hingga semester I 2024 masih tercatat positif. Masing-masing tumbuh 6,19 persen; 7,01 persen; dan 6,96 persen secara year-on-year (YoY). Seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (UU P2SK) yang ditopang dengan pemenuhan modal inti minimum Rp 6 miliar. "Sehingga rasio CAR BPR/BPRS posisi semester I 2024 tercatat 28,11 persen. Dengan demikian memiliki ketahanan permodalan yang memadai," terang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. Menurut dia, BPR/BPRS menghadapi persaingan yang ketat, utamanya dalam penyaluran kredit UMKM. Akselerasi digitalisasi BPR/BPRS sebagai salah satu upaya memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis dan operasional. Diharapkan dapat memberikan peningkatan ketahanan dan daya saing bagi industri BPR/BPRS untuk menghadapi tantangan bisnis. Namun demikian, nyatanya industri BPR di Indonesia mulai kewalahan. Satu per satu bank mulai gulung tikar. Sepanjang 2024, tercatat 15 BPR dinyatakan tutup, dengan rincian 13 BPR dan 2 BPRS. Teranyar, OJK mencabut izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital per 13 September 2024. "Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR," ungkapnya. Saat ini, OJK terus melakukan tindakan pengawasan, terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR/BPRS dengan status pengawasan bank dalam penyehatan. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR/BPRS terus memburuk maka akan menetapkan statusnya sebagai bank dalam resolusi dan berkoordinasi dengan LPS. Dian juga melarang pemimpin daerah untuk menguasai BPR/BPRS. Dengan begitu, pengelolaannya diserahkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD). "BPR harus single present policy. Artinya tidak boleh lagi nanti di kabupaten, contohnya itu dimiliki oleh berbagai bupati. Selanjutnya akan dikonsentrasikan di bawah pemerintah daerah di bawah pengendalian BPD," jelasnya. Pengendalian BPR oleh BPD, lanjut dia, diharapkan penyelamatan yang lebih cepat apabila terjadi masalah. Tanpa harus bergantung pada proses politik. Meski, pemerintah daerah tetap diberi ruang. "BPD akan menyuntik modal jika diperlukan, karena mereka diasumsikan lebih kuat dalam permodalan dan governance," terang Dian. Dia menilai, proses politik di daerah merupakan salah satu biang kerok modal BPR menjadi seret. Sejalan dengan proses penambahan modal yang lambat. Harus melalui berbagai persetujuan berbagai stakeholder, termasuk DPRD. 15 BPR yang Tutup di 2024 -BPR Sumber Artha Waru Agung -BPR Lubuk Raya Mandiri -BPR Bank Jepara Artha -BPR Dananta -PT BPRS Saka Dana Mulia -BPR Bali Artha Anugrah -BPR Sembilan Mutiara -BPR Aceh Utara -BPR EDC Cash -BPR Purworejo -BPR Pasar Bhakti Sidoarjo -BPR Usaha Madani Karya Mulia -BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto -BPR Wijaya Kusuma -BPR Nature Primadana Capital Sumber: OJK, LPS

Menurut Dian Ediana Rae, BPR/BPRS menghadapi persaingan yang ketat, utamanya dalam penyaluran kredit UMKM.

Optimalisasi Digitalisasi dan Penguatan Struktur Kunci BPR/BPRS Makin Kuat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/02/aftech-1641661388.jpg" alt="KoinWorks mengumumkan peluncuran Impact Report 2023 yang berjudul &quot;Leveling Up the MSME Ecosystem&quot; bersama Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). (KoinWorks)" width="100%">
<figcaption>KoinWorks mengumumkan peluncuran Impact Report 2023 yang berjudul &quot;Leveling Up the MSME Ecosystem&quot; bersama Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). (KoinWorks)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - KoinWorks mengumumkan peluncuran Impact Report 2023 yang berjudul "Leveling Up the MSME Ecosystem" bersama Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) diikuti dengan diskusi panel pada 19 Juni 2024. Acara peluncuran edisi kedua dari laporan tahunan ini juga menandai dimulainya inisiatif 'Play It Forward'&nbsp;KoinWorks untuk terus menghasilkan dampak positif bagi masyarakat, dengan menghadirkan beberapa pembicara dari sektor fintech, modal ventura, dan ekonomi berkelanjutan. "KoinWorks adalah perusahaan fintech dengan sebuah misi yang jelas, yang berkomitmen untuk memastikan kontribusi kami terhadap inklusi keuangan, pengurangan karbon, dan dampak positif pada pendana, peminjam, serta semua pemangku kepentingan," kata Benedicto Haryono, CEO dan Co-Founder KoinWorks, dalam keterangannya, Selasa (2/7). Seperti yang dijelaskan dalam Impact Report KoinWorks, pada sektor-sektor seperti FMCG; pertanian; dan kesehatan, kecepatan, efisiensi, dan kelincahan sangat penting dalam bisnis. Lebih dari 60 persen UMKM menghadapi tantangan dalam mengelola rantai pasokan mereka secara efisien, terutama dengan keterbatasan arus kas. "Visi kami adalah agar UMKM tidak hanya masuk ke pasar sebagai pengecer tetapi menjadi bagian integral dari ekosistem produksi domestik," kata Angelique Timmer, Chief of Impact &amp; ESG KoinWorks, saat mempresentasikan Impact Report 2023. "Fokus kami adalah pada dukungan di tingkat ekosistem. Kami bermitra dengan pemain kunci UMKM, penggerak UMKM, dan lembaga keuangan tradisional untuk meningkatkan seluruh rantai pasokan. KoinWorks juga terlibat dalam program inkubasi UMKM yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kolaborasi ini penting dalam menciptakan pertumbuhan berkelanjutan untuk meningkatkan seluruh ekosistem UMKM," kata&nbsp;Angelique. Pada acara Play It Forward, diskusi panel dibagi menjadi dua sesi: sesi pertama membahas perkembangan praktik Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environment, Social, and Governance atau ESG) serta pentingnya menciptakan dampak positif di sektor fintech; sesi kedua membahas perkembangan ekosistem UMKM di Indonesia dan tanggung jawab entitas pendukung di sekitarnya. Dengan judul 'Impact &amp; ESG in Fintech',&nbsp;diskusi panel pertama melibatkan Angelique Timmer dari KoinWorks; Hanadia Pasca, Policy Associate dari AFTECH; dan Rifki Darmawan, Senior Project Manager dari Koalisi Ekonomi Membumi (KEM). Angelique memulai dengan menekankan perlunya meningkatkan diskusi mengenai pentingnya tanggung jawab dan penerapan prinsip-prinsip ESG dalam bisnis ke tingkat yang lebih mendalam. Dia mengingatkan audiens bahwa memperkenalkan praktik ESG ke dalam sektor fintech penting untuk mendorong akuntabilitas yang kuat dalam operasional bisnis mereka. Sebagai contoh, Angelique menyoroti bagaimana KoinWorks tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk pembiayaan kepada UMKM, namun untuk memastikan akuntabilitas dan penggunaan dana yang efektif. KoinWorks juga menyediakan berbagai edukasi, diantaranya adalah koleksi video KoinLearn dan komunitas KoinPreneur. Inisiatif ini membekali UMKM dengan wawasan dan pengetahuan berharga untuk membantu mereka mengembangkan bisnis. Mendukung pernyataan Angelique, Hanadia dari AFTECH menyebutkan adanya data yang menunjukkan kenaikan tren prinsip-prinsip keberlanjutan dalam praktik bisnis, yang juga dikonfirmasi oleh dua pembicara lainnya. Selain itu, Hanadia membagikan rencana Asosiasi untuk meluncurkan penelitian mereka tentang tren ESG di sektor fintech Indonesia, yang semakin membuktikan bahwa 'impact dan ESG' adalah prioritas utama dalam agenda AFTECH. AFTECH dan KoinWorks sepakat bahwa pemberdayaan UMKM, sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, perlu dilakukan tidak hanya dengan pembiayaan tetapi juga dengan dukungan dan dorongan agar mereka dapat mengadopsi praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Yasmine Meylia, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), yang juga hadir di acara tersebut, mengungkapkan poin yang konsisten. Seiring berkembangnya industri, penting untuk tidak hanya memfasilitasi pinjaman tetapi juga secara aktif mendukung ekosistem keuangan. Memastikan bahwa pertumbuhan UMKM disertai dengan akuntabilitas dan dedikasi terhadap dampak sosial positif menegaskan pentingnya Impact Report ini sebagai instrumen untuk mendorong perubahan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Melanjutkan diskusi tentang tren ESG, Rifki dari KEM menekankan bahwa kerangka kerja ESG sekarang ini tidak terhindarkan dan perlu dilengkapi dengan pedoman investasi berkelanjutan, dan daftar UMKM berkelanjutan. Ketiga pembicara menyimpulkan bahwa kolaborasi multi-stakeholders telah menjadi bagian penting dari mewujudkan kerangka kerja ESG yang tepat. Diskusi panel kedua, yang berjudul sama dengan Impact Report, 'Leveling Up the MSME Ecosystem'&nbsp;membahas tantangan yang masih dihadapi oleh UMKM dalam menjalankan bisnis mereka, yang seringkali memperlambat pertumbuhan bisnis yang diinginkan. Diskusi ini menghadirkan Benedicto Haryono; Tubagus Syailendra, CEO Chickin Indonesia; dan Haruka Ikegami, Direktur Utama Saison Modern Finance. Mengenai kolaborasi antara KoinWorks dan Chickin Indonesia, Tubagus menekankan bagaimana ekosistem UMKM di sektor peternakan unggas dapat ditingkatkan melalui pendanaan inklusif dan bantuan bisnis dari hulu ke hilir, tanpa berhenti di tahap tertentu. Hal ini ditegaskan oleh Benedicto, yang berbagi bahwa agility dalam operasional sangat penting, sebuah sifat yang ditunjukkan oleh KoinWorks selama pandemi, menjadikannya mitra penting bagi Chickin Indonesia. Ikegami dari Saison Modern Finance juga menekankan bahwa kepercayaan dan dukungan seluruh sistem terhadap impian UMKM diperlukan tidak hanya untuk memperkuat ekonomi lokal tetapi juga untuk menciptakan dampak sosial yang signifikan. Kemitraan dengan perusahaan fintech digital di Indonesia, seperti KoinWorks, memungkinkan Saison Modern Finance untuk mendorong pertumbuhan masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan negara, sejalan dengan DNA Saison Modern Finance sebagai institusi keuangan yang memprioritaskan inklusi keuangan. Upaya kolaboratif KoinWorks dengan berbagai pemangku kepentingan di industri dan ekosistem fintech untuk mempromosikan implementasi ESG bagi UMKM dan pembiayaan berkelanjutan berakar pada kerangka kerja ESG yang disepakati secara global. Salah satu perjanjian internasional terbaru yang diumumkan adalah pada ESG Fintech Summit 2024 di London yang diselenggarakan pertengahan Juni 2024, di mana Program Sirius diluncurkan. Inisiatif ini, yang dipimpin oleh 13 perusahaan fintech terkemuka di kawasan Asia-Pasifik, berfokus pada peningkatan keberlanjutan dan inklusi bagi UMKM, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Secara umum, inisiatif ini bertujuan untuk memberikan dampak sosial yang lebih luas bagi UMKM, termasuk meningkatkan akses ke pembiayaan berkelanjutan, mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan dalam komunitas, menyediakan solusi digital untuk pertumbuhan, dan membantu UMKM menyederhanakan pelaporan keberlanjutan. "Konsep inilah yang mendorong KoinWorks untuk aktif membantu UMKM di tingkat ekosistem dalam menerapkan ESG untuk bisnis mereka. Kami menyadari bahwa UMKM lokal harus memiliki akses ke pembiayaan berkelanjutan dan peluang bisnis," tambah Angelique. Edisi kedua Impact Report dari KoinWorks menampilkan dampak sosial perusahaan sepanjang tahun 2023. Topik utama dalam laporan ini termasuk kerangka kerja ESG yang telah menjadi praktik dalam bisnis KoinWorks. KoinWorks menegaskan bahwa posisi perusahaan di masa depan adalah untuk tetap menjadi fintech dengan misi yang kuat, dengan dampak sosial yang lebih besar, berkontribusi pada lingkungan, mengutamakan manajemen risiko yang baik, dan memastikan kepatuhan yang ketat. Bersamaan dengan peluncuran Impact Report 2023, KoinWorks menegaskan kembali komitmennya untuk memberdayakan masyarakat melalui tindakan nyata di luar pembiayaan, dengan inisiatif 'Play It Forward.' KoinWorks mengundang para pembuat perubahan untuk berbagi cerita tentang bagaimana mereka membantu komunitas di sekitar mereka. Melalui inisiatif ini, KoinWorks akan mensponsori tim sepak bola terpilih dengan menyediakan bola sepak dan seragam tim. Untuk secara resmi memulai inisiatif ini, Benedicto dan Angelique dari KoinWorks, bersama Abynprima dari AFTECH, menyerahkan tiga bola sepak kepada para tamu, dan mengirimkan pesan untuk melanjutkan perbuatan baik ini. Pendaftaran 'Play It Forward' dan Impact Report dapat diakses melalui tautan <a href="https://koinworks.com/laporan-dampak-sosial/">koinworks.com/laporan-dampak-sosial</a>.

KoinWorks juga menyediakan berbagai edukasi, diantaranya adalah koleksi video KoinLearn dan komunitas KoinPreneur.

Aftech dan KoinWorks Pimpin Jalan dalam Integrasikan ESG dan Dampak Positif untuk Fintech

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/20/koinworks-1202547687.jpg" alt="Benedicto Haryono, CEO dan Co-Founder KoinWorks Group, dan Billy Arifin." width="100%">
<figcaption>Benedicto Haryono, CEO dan Co-Founder KoinWorks Group, dan Billy Arifin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - KoinWorks meluncurkan edisi kedua dari Impact Report berjudul 'Leveling Up The MSME Ecosystem'. Laporan ini menampilkan hasil dampak sosial perusahaan sepanjang tahun 2023, serta memperkuat komitmen KoinWorks untuk menjadi the most responsible fintech dalam mendukung pertumbuhan UMKM di seluruh Indonesia. Melalui solusi keuangan yang inovatif dan inklusif, KoinWorks telah secara signifikan memperluas akses modal bagi UMKM di seluruh Indonesia. Dengan menyalurkan Rp 27,3 triliun (USD 1,8 miliar) kepada lebih dari 900 ribu UMKM, KoinWorks telah memberdayakan ribuan bisnis untuk berkembang dan tumbuh. Dampak sosial yang dihasilkan termasuk lebih dari 106 ribu pinjaman, dengan 83 persen dari pinjaman ini dibiayai oleh investor muda, menunjukkan komitmen kuat dari generasi muda untuk mendukung pembiayaan UMKM. Portofolio KoinWorks terdiri dari 80 persen bisnis adalah usaha mikro, 36 persen merupakan bisnis yang dimiliki oleh perempuan, dan 48 persen berlokasi di daerah pedesaan. "Jangkauan yang luas ini menegaskan misi kami untuk mendemokratisasi akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di berbagai segmen masyarakat," ungkap Benedicto Haryono, CEO dan Co-Founder KoinWorks Group, dalam keterangannya, Kamis (20/6). Dihadapkan dengan berbagai tantangan, dan di sisi lain pertumbuhan serta pencapaian yang luar biasa, KoinWorks tetap berdedikasi pada visinya untuk memberikan layanan yang unggul. Pada tahun 2023, KoinWorks membuat terobosan signifikan dalam pembiayaan inklusif, dengan fokus pada dukungan tingkat ekosistem yang menjangkau bisnis dalam rantai pasokan yang saling terhubung. KoinWorks tidak hanya berfokus pada bidang keuangan, tapi juga meningkatkan ekosistem UMKM di Indonesia, sambil mengedepankan tanggung jawab kepada seluruh penggunanya. Dalam sektor-sektor seperti fast moving consumer goods (FMCG), pertanian, dan kesehatan, faktor kecepatan, efisiensi, dan kelincahan sangat penting. Lebih dari 60 persen bisnis menghadapi tantangan dalam mengelola rantai pasokan secara efisien, terutama mengenai kendala arus kas. KoinWorks memotret bahwa UMKM tidak hanya memasuki pasar sebagai pengecer, tetapi menjadi bagian integral dari ekosistem produksi domestik, yang memiliki catatan data bisnis yang komprehensif. Dengan akses ke pembiayaan yang efisien dari KoinWorks, didukung oleh investor individu, UMKM dapat bernegosiasi lebih baik dengan pemasok, merekrut lebih banyak anggota tim, berinvestasi dalam teknologi, dan memanfaatkan peluang pasar baru. KoinWorks bermitra dengan para pemain kunci UMKM untuk meningkatkan ekosistem UMKM di Indonesia. Kami memikirkan langkah kedepan tentang bagaimana tambahan modal melalui mitra bisnis yang tergabung dalam ekosistem KoinWorks dapat meningkatkan seluruh rantai pasokan, dan menyelesaikan kendala likuiditas. Pengalaman yang dirasakan Andrew Soeherman, CEO Eratani, KoinWorks memfasilitasi akses keuangan melalui pendanaan yang lebih mudah dan cepat, terutama bagi petani dan unit bisnis lainnya. "Kolaborasi kami dalam pembiayaan rantai pasok, pembiayaan faktur, dan pinjaman langsung kepada petani melalui EraKiosk dan EraFarm telah memberikan perubahan besar," katanya. "Dengan dukungan Eratani, saya berhasil meningkatkan produktivitas lahan sebesar 20 persen. Bantuan mereka melebihi sumber daya pertanian dan panduan yang agronomis hingga membantu dalam penyerapan hasil panen," imbuh Engkus, seorang petani di Indramayu, Jawa Barat. Capaian 2023 Penciptaan lapangan kerja adalah pencapaian signifikan KoinWorks pada tahun 2023, dengan 95.000 lapangan kerja baru diciptakan oleh UMKM yang menerima pinjaman usaha dari KoinWorks. Angka ini meningkat 80 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu UMKM melaporkan peningkatan rata-rata 37,8 persen dalam nilai penjualan dan 37,2 persen dalam total aset, dimana metrik ini secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan yang dilaporkan oleh non-pengguna KoinWorks. "Inisiatif kami dalam pembiayaan rantai pasokan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, dengan 94 persen UMKM mengalami peningkatan penggunaan media digital sejak bergabung dengan KoinWorks," tuturnya. Laporan juga menunjukkan bahwa KoinWorks berdedikasi pada praktik yang adil, mengurangi emisi, dan memberdayakan perempuan. KoinWorks telah membuat kemajuan signifikan dalam mendukung pengusaha perempuan, di samping tetap menekankan perlunya ekosistem untuk menyesuaikan program yang lebih efektif untuk membantu perempuan dalam pertumbuhan aset, kepemilikan BPJS, dan peningkatan operasi bisnis. "Kami secara aktif meningkatkan kesadaran tentang keberlanjutan di kalangan UMKM, meskipun tidak adanya indikator untuk emisi UMKM di Indonesia. Pengguna kami menerapkan praktik Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG), termasuk mematuhi jam kerja standar, memberdayakan pemasok lokal, dan mematuhi peraturan upah minimum regional," imbuh Benedicto. "Prestasi kami berbicara banyak tentang kepercayaan dan keyakinan yang diberikan oleh pengguna, investor, dan pemangku kepentingan kami. Selain itu, kerangka ESG kami memastikan bahwa kami tidak hanya melindungi klien kami tetapi juga menjaga akuntabilitas sektor fintech. Kami percaya bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan terwujud hanya dengan praktik yang bertanggung jawab dan etis," kata dia lagi. KoinWorks mematuhi standar perlindungan klien di tingkat lokal dan internasional, yang dibuktikan dengan partisipasi kami dalam Digital Finance Service Client Protection Assessment Tools oleh Cerise+SPTF, dengan meraih bronze participation. Komitmen KoinWorks terhadap keamanan informasi dan privasi data pengguna semakin diperkuat dengan sertifikasi ISO 27001:2022. "Komitmen ini melampaui aturan dan regulasi, mencerminkan janji kami kepada pengguna bahwa setiap interaksi dilakukan dengan standar etika yang tinggi. Prioritas utama kami adalah kesejahteraan pengguna, dan kami bertekad untuk memastikan hal ini dalam setiap aspek layanan kami," tutur Angelique Timmer, Chief of Impact KoinWorks Group. Tim KoinWorks terdiri dari karyawan dari lima kewarganegaraan berbeda, dengan 35 persen merupakan perempuan, meningkat 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di departemen teknologi, 18 persen dari personel adalah perempuan. Selain itu, dengan menekankan pada lingkungan yang sehat untuk beroperasi, kami telah mengurangi intensitas jejak karbon sebesar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bersamaan dengan peluncuran Impact Report 2023, KoinWorks mengumumkan misinya untuk terlibat lebih jauh dengan komunitas lokal. Inisiatif 'Play It Forward' mengundang para pembawa perubahan untuk berbagi cerita tentang bagaimana mereka membantu komunitas.

Dengan menyalurkan Rp 27,3 triliun (USD 1,8 miliar) kepada lebih dari 900 ribu UMKM, KoinWorks telah memberdayakan ribuan bisnis berkembang.

Luncurkan Impact Report Kedua, KoinWorks Salurkan Rp 27,3 Triliun kepada 900 Ribu UMKM sepanjang 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/25/IMG-20240424-WA0010_4-1551430890.jpg" alt="Masih rendahnya tingkat literasi keuangan di masyarakat menjadi salah satu faktor tingginya korban pinjaman daring (pinjol) ilegal." width="100%">
<figcaption>Masih rendahnya tingkat literasi keuangan di masyarakat menjadi salah satu faktor tingginya korban pinjaman daring (pinjol) ilegal.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Halimatus Syadiah mengatakan, masih rendahnya tingkat literasi keuangan di masyarakat menjadi salah satu faktor tingginya korban pinjaman daring (pinjol) ilegal. Menurutnya, di balik tingkat inklusi keuangan yang cukup tinggi, banyak dari masyarakat yang masih belum dibekali kemampuan literasi keuangan yang mencukupi. "Dari 100 orang, ini yang sudah akses (layanan keuangan) ada 85, tapi yang sudah paham baru 49 orang. Jadi, inklusinya sudah ada, tapi literasinya masih belum," kata Halimatus dalam acara UOB Media Literacy Circle di Jakarta, Rabu (24/4). Berdasarkan data OJK, indeks inklusi keuangan tercatat meningkat di 85,1 persen. Sedangkan indeks literasi keuangan di angka 49,68 persen. "(Literasi keuangan) ini masih cukup tinggi (targetnya), sehingga menjadi tantangan. Sehingga kita selalu berupaya untuk meningkatkan lagi," tuturnya. Kesenjangan&nbsp;(gap)&nbsp;yang cukup tinggi itulah yang menjadi salah satu faktor tingginya korban pinjol ilegal di masyarakat. Dalam paparannya, Halimatus menyampaikan bahwa hingga saat ini, masih banyak dari masyarakat yang terjerat praktik pinjol ilegal. Kemudian OJK mengungkap sebanyak 42 persen korban dari pinjol ilegal adalah guru. Angka tersebut melebihi korban lainnya seperti orang yang terkena PHK (21 persen), ibu rumah tangga (18 persen), karyawan (9 persen), dan pelajar (3 persen). Sejumlah penyebab guru yang terjebak pinjol ilegal disebabkan salah satunya karena penghasilan guru yang tergolong rendah sedangkan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Selain itu, rendahnya literasi keuangan juga turut memengaruhi keputusan untuk mengambil layanan pinjol ilegal. "Sebanyak 28 persen dari korban pinjol ini, mereka mengatakan tidak tahu, tidak bisa membedakan mana yang legal maupun yang ilegal," ujar Halimatus. Oleh karena itu, OJK memiliki sejumlah inisiatif dan strategi untuk mewujudkan masyarakat yang terliterasi, terinklusi dan terlindungi, salah satunya melalui penerbitan buku seri literasi keuangan untuk beberapa tingkat masyarakat. Penguatan sinergi dan aliansi strategis juga dilakukan dengan meningkatkan sinergi antar kementerian/lembaga, regulator, pelaku industri jasa keuangan dan seluruh pemangku kepentingan&nbsp;(stakeholder). Pada kesempatan yang sama, pendidik sekaligus pendiri Sekolah Cikal Najeela Shihab mengatakan bahwa saat ini terjadi pertumbuhan akses keuangan yang cukup tinggi, namun belum diikuti tingkat literasi yang cukup. Menurutnya, peningkatan literasi keuangan harus di pelajari sejak dini melalui lingkungan keluarga maupun sekolah. "Kualitas hubungan dalam keluarga menentukan kualitas literasi finansial," ujar Najeela.

"Dari 100 orang, ini yang sudah akses (layanan keuangan) ada 85, tapi yang sudah paham baru 49 orang," kata Halimatus.

Indeks Literasi Keuangan RI hanya 49,68 Persen, Data OJK: Korban Pinjol Ilegal Paling Banyak adalah Guru Capai 42 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/31/utang-4079800809.jpg" alt="ILUSTRASI. Minat masyarakat berutang meningkat selama Ramadhan tahun ini, dibandingkan tahun sebelumnya." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Minat masyarakat berutang meningkat selama Ramadhan tahun ini, dibandingkan tahun sebelumnya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jenius, salah satu produk perbankan dari Bank BTPN meluncurkan survei bertajuk&nbsp;"Jenius Study: Perilaku Masyarakat&nbsp;Digital Savvy selama Ramadhan &amp; Jelang Idul Fitri 2024"&nbsp;yang dilakukan pada 28 Februari-18 Maret 2024. Dalam studi tersebut, diketahui bahwa jumlah masyarakat&nbsp;digital savvy&nbsp;yang memilih opsi mengambil pinjaman meningkat sebesar 13 persen, atau sebanyak 35 persen dari mereka berencana berutang untuk mengantisipasi kebutuhan ekstra selama mudik Lebaran. "Menurut hasil survei, sebanyak 35 persen dari mereka berencana mengambil pinjaman selama bulan Ramadhan 2024 untuk berbagai keperluaN. Diantaranya untuk menyambut Lebaran (60 persen), modal usaha (46 persen), dan renovasi rumah (18 persen)," kata Digital Banking Partnership Head Bank BTPN Febru Rusli dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu (31/31). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/014491576/sudah-cair-tips-mengelola-thr-bagi-pekerja-perantauan-ini-bisa-dicoba-biar-lebaran-nggak-engap">Sudah Cair! Tips Mengelola THR bagi Pekerja Perantauan ini Bisa Dicoba Biar Lebaran Nggak Engap</a> Survei ini melibatkan 233 responden berusia 17-40 tahun dari berbagai wilayah Jabodetabek dan non-Jabodetabek, seperti Bandung, Surabaya, Sidoarjo, Semarang, Medan, Palembang, Makassar, Manado, hingga Aceh. Febru menjelaskan, terdapat pergeseran alokasi Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2024 dibanding dengan 2023. Tahun ini, ada pergeseran alokasi THR dari masyarakat&nbsp;digital savvy&nbsp;dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun lalu, mayoritas&nbsp;digital savvy&nbsp;(41 persen) fokus menabung THR. Sementara 40 persen menggunakan THR untuk belanja kebutuhan Ramadhan, dan 19 persen lainnya memilih menginvestasikan THR mereka. Kini, alokasi THR untuk belanja keperluan Ramadhan naik 12 persen menjadi 52 persen. Sedangkan porsi menabung dan berinvestasi masing-masing mencapai 29 persen dan 19 persen. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/014472144/6-tips-atur-thr-biar-nggak-cuma-numpang-lewat">6 Tips Atur THR Biar Nggak Cuma Numpang Lewat</a> Mengutip hasil studi Jenius, Febru menjelaskan bahwa perubahan cara mengelola THR pun sejalan dengan 58 persen masyarakat&nbsp;digital savvy&nbsp;yang merasa pengeluaran mereka berpotensi meningkat pada Ramadhan tahun ini. Adapun alokasi pengeluaran tersebut terbagi menjadi beberapa keperluan, seperti membeli baju baru (43 persen), mudik (30 persen), zakat dan sedekah (30 persen), membeli makanan sahur dan buka puasa (29 persen), serta acara buka puasa bersama (29 persen). "Selain untuk keperluan Ramadhan, masyarakat&nbsp;digital savvy&nbsp;juga menggunakan THR untuk melunasi cicilan atau utang, modal bisnis, liburan, renovasi rumah, dan membeli gawai&nbsp;atau&nbsp;barang elektronik lainnya,"&nbsp;pungkasnya.

Kini, alokasi THR untuk belanja keperluan Ramadhan naik 12 persen jadi 52 persen. Sedangkan porsi menabung 29 persen dan investasi 19 persen

Survei Jenius: Minat Berutang Masyarakat Meningkat selama Ramadhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/pexels-anna-shvets-4483327-2274870380.jpg" alt="Rumah sakit di negara-negara ini memiliki biaya layanan kesehatan yang fantastis. (sumber: pexels/Anna Shvets)" width="100%">
<figcaption>Rumah sakit di negara-negara ini memiliki biaya layanan kesehatan yang fantastis. (sumber: pexels/Anna Shvets)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dukung pemberdayaan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, PT JULO Teknologi Finansial (JULO), perusahaan teknologi asal Indonesia meluncurkan fitur Biaya Kesehatan sebagai pionir pembayaran fasilitas kesehatan dengan opsi cicilan bulanan.&nbsp;Melansir data survei Global Health Service Monitor, 59 persen dari populasi 278 juta penduduk Indonesia mengeluhkan sulitnya mengakses fasilitas kesehatan karena tingginya beban biaya pengobatan. Dihadapkan pada faktor inflasi medis di Indonesia yang mampu mencapai 13,6 persen setiap tahunnya atau sekitar 4 kali lipat dari tingkat inflasi umum, semakin banyak masyarakat Indonesia yang rentan mengalami guncangan finansial ketika harus berhadapan dengan kondisi gangguan kesehatan. Hingga dalam jangka waktu panjang, semakin sulit bagi masyarakat terdampak untuk pulih dan kembali berdaya secara finansial. Head of Marketing JULO, Mikhal Anindita menuturkan, biaya pengobatan seringkali bersifat darurat dan tidak bisa menunggu. Diharapkan, dengan ditambahnya fitur biaya kesehatan pada aplikasi JULO, pasien dapat menuntaskan pembayaran biaya kesehatan secara cepat saat dibutuhkan tanpa memberatkan cashflow. Menurutnya, selama tujuh tahun kredit JULO melayani dua juta lebih pengguna di seluruh Indonesia, biaya kesehatan menjadi salah satu tujuan penggunaan limit kredit JULO terbanyak. Melihat bagaimana kesehatan merupakan suatu kebutuhan manusia yang paling mendasar, rilis fitur terbaru Biaya Kesehatan diharapkan dapat meningkatkan akses kesehatan yang layak untuk masyarakat luas tanpa terkendala urusan finansial. "Dari Sabang sampai Merauke, fitur ini sudah dapat digunakan oleh seluruh pengguna JULO untuk pembayaran keperluan biaya kesehatan di rumah sakit, klinik, apotek, dan berbagai fasilitas kesehatan, sehingga masyarakat Indonesia dapat meningkatkan kualitas hidup serta lebih berdaya secara menyeluruh dengan akses kredit digital dari JULO," tuturnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/3). Dengan 72 persen penggunaan kredit digital JULO ditujukan untuk keperluan produktif dan peningkatan kualitas hidup, limit kredit JULO telah banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pengguna di seluruh Indonesia. Salah satu pengguna JULO dari Papua, Irene membagikan pengalamannya ketika menggunakan JULO. "Waktu itu saya sempat kesulitan cari dana berobat untuk anak, tidak ada teman dan keluarga yang bisa membantu saat itu. Usaha terakhir, saya coba pakai JULO dan ternyata langsung dapat limit untuk saya pakai. Saya benar-benar merasa tertolong," tuturnya. Telah menggunakan JULO dari tahun 2021, Dina turut menceritakan pengalaman serupa. "Anak saya sempat kondisi gawat dan harus dilarikan ke rumah sakit, mana waktu itu saya juga belum punya BPJS. Akhirnya coba pakai JULO, prosesnya cepat dan benar-benar membantu kala darurat. Anak saya pada akhirnya bisa langsung dapat penanganan. Enggak tahu deh kalau enggak ada JULO waktu itu," ujar pengguna JULO asal&nbsp;Jogjakarta&nbsp;ini. Memiliki visi untuk membuat masyarakat Indonesia semakin berdaya secara penuh melalui akses kredit digital, JULO Kredit Digital telah mengembangkan beragam fitur tunai dan nontunai. Dengan limit kredit sampai dengan Rp 50 juta, pengguna bisa terus menggunakan limit kredit yang dimiliki untuk melakukan pembayaran berbagai kebutuhan kesehatan dari dalam aplikasi. Dengan opsi cicilan sampai dengan 9 bulan, pengguna cukup mengisi informasi - berupa detail fasilitas kesehatan, informasi pasien dan nominal pembayaran - untuk menyelesaikan transaksi sehingga kebutuhan administrasi dapat terpenuhi dalam waktu singkat. Adrianus Hitijahubessy selaku Co-founder JULO menuturkan, inovasi fitur Biaya Kesehatan ini menegaskan komitmen JULO pada awal tahun 2024, untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat Indonesia dengan pemberdayaan lebih lanjut melalui inklusi finansial. "Dengan demikian, JULO turut dapat berperan aktif dalam membantu pemerintah mencapai Indonesia Sehat, sasaran transformasi sosial dalam bidang kesehatan sebagai bagian dari Indonesia Emas 2045," pungkasnya. Fitur ini dapat digunakan di lebih dari 25.000 fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Fitur Biaya Kesehatan menjadi fitur pertama dan satu-satunya layanan kredit digital personal di Indonesia yang memfasilitasi pembiayaan berbagai kebutuhan kesehatan secara menyeluruh - dari tagihan rumah sakit, klinik, dokter gigi, apotek sampai biaya pengecekan medis di laboratorium.

59 persen dari populasi penduduk Indonesia mengeluhkan sulitnya mengakses fasilitas kesehatan karena tingginya beban biaya pengobatan.

Dana Darurat Masyarakat RI Masih Minim, Fitur Biaya Kesehatan JULO Bantu Jaga Cashflow saat Butuh Pengobatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/pinjaman-online.jpg" alt="JANGAN LANGSUNG TERIMA: Seorang warga mengakses aplikasi perusahaan pinjaman online. Sebelum menjadi nasabah, warga harus mengecek perusahaan itu terdaftar atau tidak di OJK. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JANGAN LANGSUNG TERIMA: Seorang warga mengakses aplikasi perusahaan pinjaman online. Sebelum menjadi nasabah, warga harus mengecek perusahaan itu terdaftar atau tidak di OJK. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyusun peta industri fintech peer-to-peer (P2P) lending yang sehat dengan fokus kepada lima strategi, salah satunya adalah penguatan permodalan, tata kelola dan manajemen risiko. "OJK sedang menyusun roadmap industri fintech P2P lending, di mana OJK fokus pada lima strategi," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, kemarin. Agusman mengatakan, peta jalan tersebut disusun dalam rangka mendorong industri fintech P2P lending lebih efektif dalam penyaluran pinjaman atau pembiayaan bagi pelaku usaha khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), mendorong lebih inklusif, dan sejalan dengan amanat Undang-undang P2SK, Terdapat lima strategi OJK untuk mewujudkan fintech P2P lending yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada inklusi keuangan dan perlindungan konsumen serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi tersebut meliputi penguatan permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko; penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan; penguatan perlindungan konsumen; pengembangan elemen ekosistem; dan pengembangan infrastruktur data dan sistem informasi. Melalui penerapan strategi tersebut, diharapkan terbentuknya industri fintech P2P lending yang memiliki permodalan sesuai ketentuan serta tata kelola, manajemen risiko dan sumber daya manusia (SDM) yang handal, meningkatnya efektivitas pengaturan, pengawasan, dan perizinan untuk mendukung fintech P2P lending yang sehat, berintegritas, dan inklusif. Selain itu, diharapkan juga terlaksananya perlindungan konsumen fintech P2P lending yang memadai, terciptanya elemen ekosistem yang mendukung pengembangan dan penguatan fintech P2P lending, serta tersedianya infrastruktur data dan sistem informasi yang mendukung pengembangan dan penguatan fintech P2P lending. Fintech P2P lending adalah layanan pinjam meminjam uang secara langsung antara lender atau pemberi pinjaman, dengan borrower atau penerima pinjaman berbasis teknologi informasi. Di sisi lain, dalam pemenuhan ekuitas minimum fintech peer-to-peer (P2P) lending sebesar Rp 12,5 miliar, yang dilakukan secara bertahap, yaitu Rp 2,5 miliar pada Juli 2023, Rp 7,5 miliar pada Juli 2024, dan Rp 12,5 miliar pada Juli 2025, masih terdapat 33 fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan dimaksud per September 2023. Pertambahan jumlah P2P lending dengan ekuitas minimum kurang dari Rp 2,5 miliar pada September 2023 dibandingkan dengan bulan sebelumnya karena terdapat kinerja penyelenggara yang menurun sehingga mengalami kerugian. Sebelas dari 33 penyelenggara P2P lending belum mengajukan permohonan peningkatan modal, sedangkan 22 P2P lending sedang proses peningkatan modal di perizinan OJK, serta dua P2P lending dalam proses pengembalian izin usaha. OJK telah menerbitkan sanksi peringatan tertulis kepada penyelenggara yang belum memenuhi ketentuan tersebut agar segera menambah modal dan menjaga ekuitas minimum tetap Rp 2,5 miliar.

Fintech P2P lending adalah layanan pinjam meminjam uang secara langsung antara lender atau pemberi pinjaman, dengan borrower.

OJK Susun Roadmap Industri Fintech P2P Lending yang Sehat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/pinjol.jpg" alt="CARA PINJOL: Salah seorang nasabah pinjaman online yang ditagih melalui pesan singkat secara terus-menerus sampai pinjamannya lunas kemarin (23/10)." width="100%">
<figcaption>CARA PINJOL: Salah seorang nasabah pinjaman online yang ditagih melalui pesan singkat secara terus-menerus sampai pinjamannya lunas kemarin (23/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masalah fintech lending alias pinjaman online (pinjol) semakin pelik. Apalagi setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penelitian terhadap dugaan penetapan bunga 0,8 persen per hari yang dilakukan oleh pinjol. Meski, kesepakatan bunga yang berlaku saat ini meski turun menjadi 0,4 persen dinilai tidak menyelesaikan masalah. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, keberadaan pinjol telah melenceng jauh dari tujuan awal. Yakni, menyediakan layanan untuk pembiayaan kompetitif bagi pelaku usaha. Khususnya segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mendorong inklusi keuangan. Beberapa kasus seperti indikasi tingginya bunga pinjaman, biaya layanan yang terlalu memberatkan peminjam, hingga proses penagihan yang dinilai tidak sesuai etika terjadi akibat ruang kosong pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Tidak ada informasi yang transparan mengenai biaya bunga, layanan, asuransi dan denda. Informasi mengenai bunga hanya ditampilkan 0,4 persen tanpa keterangan yang lebih jelas apakah per hari, per minggu, atau per tahun. Sehingga menimbulkan informasi yang parsial," terang Huda, Senin (9/10). Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan faktor utama peminjaman di pinjol adalah bunga yang murah. Padahal, jika di bandingkan dengan bunga lembaga keuangan lainnya, bunga pinjol per tahun sangat tinggi. Dengan bunga 0,4 persen per hari, bunga pinjol setahun bisa mencapai 144 persen. Angka tersebut 1,4 kali dari pokok pinjaman. Informasi lainnya, seperti biaya layanan, asuransi, dan denda tidak disebutkan untuk persentase maupun nilainya. Bahkan ada platform pinjol yang menetapkan biaya layanan dan asuransi hampir 100 persen dari pinjaman pokok. "Jika benar ada asuransi pinjaman yang tinggi, platform tidak perlu menagih terlalu berlebihan kepada peminjam karena pokok pinjaman harusnya diganti oleh perusahaan asuransi. Tapi pada kenyataannya, cara penagihan pinjol sering melewati batas wajar," imbuhnya. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menambahkan, bahwa regulasi pinjol selama ini seolah terlalu lunak. Ada indikasi pengaturan di industri pinjol tidak detil terkait dengan batas bunga pinjaman dan biaya layanan. "Sepertinya ada yang berlindung dibalik inovasi keuangan digital, jadi seolah perlindungan konsumen kerap dinomor duakan. Akibatnya pemain pinjol menetapkan bunga dan biaya layanan tergantung kesepakatan, tidak diatur secara eksplisit dalam POJK," ujarnya. Makanya, dia meminta agar masalah batas atas bunga pinjol dimasukkan dalam Peraturan OJK (POJK) sebagai bentuk perlindungan dan literasi terhadap calon peminjam. Sebaiknya OJK berani mengubah ketentuan dalam revisi POJK terkait dengan fintech. Atau bahkan membuat POJK baru yang berisi ketentuan batas maksimum bunga fintech tidak boleh lebih tinggi dari fasilitas kredit tanpa agunan (KTA) bank berkisar 10-25 persen per tahun.&nbsp;"Sementara bunga pinjaman produktif sebaiknya tidak melebihi 9 persen per tahun. Selain itu kami juga meminta OJK agar menetapkan sanksi apabila perusahaan fintech melanggar ketentuan batas bunga atas," kata Bhima. Transparansi bunga juga menjadi sorotan ketika literasi keuangan pengguna pinjol masih cukup rendah. OJK sebaiknya mewajibkan pinjol mencantumkan bunga per annum atau per tahun. Meski tenor pinjol lebih pendek dibanding lembaga keuangan lain. Per Agustus 2023, OJK mencatat total outstanding pendanaan industri fintech lending sebesar Rp 53,12 triliun. Tumbuh 12,46 persen year-on-year (YoY) dengan jumlah rekening pengguna sebanyak 120,88 juta. Total akumulasi penyaluran pendanaan mencapai Rp 677,51 triliun sejak 2016. Sepanjang 2023, fintech lending telah menyalurkan pendanaan sebesar Rp 58,30 triliun. Untuk segmen UMKM, penyaluran pinjaman sebanyak Rp 19,40 triliun. Meskipun jumlah pembiayaan yang sudah disalurkan tergolong besar, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan OJK Agusman mengimbau agar pelaku industri pinjol segera melakukan langkah-langkah perbaikan. Mengingat, beberapa hal belakangan ini yang menutupi kontribusi positif yang sudah dilakukan. "AFPl dan seluruh pelaku di industri P2P (peer-to-peer) lending harus segera melakukan langkah-langkah perbaikan. Sehingga hal-hal negatif dapat segera diatasi dan peran penting P2P lending dalam perekonomian menjadi semakin nyata dan diakui oleh masyarakat," ucap Agusman. Hingga Jumat (6/10), AdaKami masih belum mendapatkan laporan dari publik maupun pemilik akun mengenai data diri atau identitas lengkap terduga korban bunuh diri yang viral akibat penagihan pinjaman. Proses investigasi mengenai kebenaran korban baru dapat dilakukan hingga adanya data lengkap. Meliputi nama lengkap, nomor KTP, dan nomor ponsel nasabah. Direktur Utama AdaKami Bernardino Moningka Vega Jr menyebutkan, pihaknya masih terus melakukan penelusuran mengenai kebenaran korban yang viral diberitakan. Namun sejak berita viral bergulir, perusahaan belum juga mendapatkan identitas korban yang diceritakan. Sebagai bentuk kepatuhan kepada regulator, AdaKami sudah memenuhi panggilan undangan klarifikasi dari Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Siber terkait investigasi internal yang sudah dilakukan. "Selanjutnya pihak Bareskrim akan melanjutkan sendiri proses investigasinya berdasarkan kewenangannya sesuai amanat undang-undang yang berlaku dimana AdaKami tidak berhak untuk mengintervensi proses investigasinya," kata Bernardino Vega. Dia menekankan kembali, apabila pengguna AdaKami masih menerima perlakuan penagihan yang di luar batas etika kesopanan dapat mengumpulkan bukti percakapan dalam bentuk rekaman atau gambar untuk membuat pengaduan resmi melalui layanan konsumen AdaKami di 15000-77 atau melalui hello@cs.adakami.id.

"Tidak ada informasi yang transparan mengenai biaya bunga, layanan, asuransi dan denda," kata Nailul Huda.

Celios Minta Pertegas Aturan Transparansi Bunga Pinjol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/06/ketum-AFPI-176479255.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar bantah soal penilaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait adanya dugaan kartel suku bunga pinjaman online (pinjol).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Entjik, tidak benar bahwa AFPI menetapkan suku bunga flat sebesar 0,8 persen kepada konsumen. Ia menyebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan bunga pinjol tidak boleh lebih dari maksimum 0,4 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang saya mau klarifikasi bahwa bunga maksimum 0,4 persen per hari, enggak boleh lebih. Sedangkan untuk pinjaman-pinjaman cash flow memang sebagian besar itu 0,4 persen untuk yang jangka waktu di satu bulan," ujar Entjik dalam konferensi pers di Manhattan Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (6/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan sementara kalau yang di (pinjaman) produktif sebenarnya bunga itu banyak di sekitar 0,03 persen per hari sampai dengan 0,06 persen per hari atau di sekitar 12 persen sampai 24 persen per tahun," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/013047511/kppu-nilai-penentuan-suku-bunga-pinjol-asosiasi-fintech-berpotensi-langgar-uu-nomor-5-tahun-1999">KPPU Nilai Penentuan Suku Bunga Pinjol Asosiasi Fintech Berpotensi Langgar UU Nomor 5 Tahun 1999</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dia memastikan bahwa pihaknya belum menerima surat resmi soal penilaian KPPU terkait suku bunga pinjol. Adapun informasi tersebut diketahui dari siaran pers yang dirilis KPPU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami terima rilis KPPU, tapi surat resminya belum diterima," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, pihaknya mengatakan akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan KPPU terkait penilaian soal kartel suku bunga pinjol. Bahkan ia berharap bahwa AFPI dan KPPU akan bertemu dalam waktu dekat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita akan komunikasikan juga dengan KPPU untuk berdiskusi tentang hal ini," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai melaksanakan penyelidikan awal perkara inisiatif atas dugaan pengaturan atau penetapan suku bunga pinjaman kepada konsumen atau penerima pinjaman yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPPU segera membentuk satuan tugas untuk menangani persoalan tersebut. Proses penyelidikan awal akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak keputusan pembentukan satuan tugas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyelidikan awal ini berawal dari penelitian yang dilakukan KPPU atas sektor pinjaman daring (online) berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari penelitian, KPPU menemukan bahwa terdapat pengaturan oleh AFPI kepada anggotanya terkait penentuan komponen pinjaman kepada konsumen, khususnya penetapan suku bunga flat 0,8 persen per hari dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh konsumen atau penerima pinjaman," kata Direktur Investigasi Sekretariat KPPU Gopprera Panggabean dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (5/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam penelitian itu, KPPU menemukan bahwa penetapan AFPI tersebut telah diikuti oleh seluruh anggota AFPI yang terdaftar. Sebagai informasi dari laman resmi AFPI, terdapat 89 (delapan puluh sembilan) anggota yang tergabung dalam fintech lending atau peer-to-peer lending.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPPU menilai bahwa penentuan suku bunga pinjaman online oleh AFPI ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div>

"Sekarang saya mau klarifikasi bahwa bunga maksimum 0,4 persen per hari, enggak boleh lebih," kata Entjik.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tekfin

Berita Terkini