<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/TckiUtdtdkTJ89HXxkVIT53nzXLaJYwm61Iw9H2b-1-218486192.jpg" alt="Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membuka IP Xposes di gedung Smesco Jakarta, Senin (13/8). Ia meminta maaf atas kelalaian dalam pengaturan royalti. (Febry Ferdian/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membuka IP Xposes di gedung Smesco Jakarta, Senin (13/8). Ia meminta maaf atas kelalaian dalam pengaturan royalti. (Febry Ferdian/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Jakarta &ndash; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta maaf kepada publik dan mengakui kementeriannya lalai dalam mengawasi tata kelola lembaga pengelola royalti hak cipta. Dia berjanji tidak akan menandatangani aturan baru terkait besaran maupun jenis tarif royalti sebelum semuanya diuji secara terbuka. &ldquo;Saya akui bahwa kita Kementerian Hukum, itu lalai melakukan pengawasan. Saya enggak malu untuk sampaikan, walaupun saya menjadi Menteri Hukum juga baru. Tapi sebagai kendali institusi saat ini saya katakan Kementerian Hukum bertanggung jawab atas kelalaian, sehingga ada distrust di publik,&rdquo; ujar Supratman usai membuka kegiatan IP Xpose 2025 di Smesco, Jakarta, Rabu (13/8). Supratman menegaskan, persetujuan tarif royalti hanya akan diberikan jika prosesnya berjalan transparan dan melibatkan semua pihak terkait. &ldquo;Saya tidak akan menandatangani persetujuan besaran tarif dan jenis tarifnya, kalau kemudian itu tidak dilakukan secara baik dan terbuka kepada publik untuk diuji, itu jaminan saya, saya berikan,&rdquo; tegasnya. Menurut dia, negara maupun Kementerian Hukum sama sekali tidak mengambil keuntungan dari distribusi royalti. Namun, dia mengakui perlunya pembenahan total untuk membangun kembali kepercayaan publik. &ldquo;Saya menerima semua kritikannya, karena itu menjadi booster bagi Kementerian Hukum untuk melakukan pembenahan, sesuai dengan kapasitas tanggung jawabnya,&rdquo; ucapnya. Dia juga meminta agar penerapan tarif royalti lebih rasional dan tidak membebani pelaku usaha kecil. &ldquo;Saya selalu katakan, saya titip pesan ke mereka semua. Satu, jangan membebani dulu UMKM ya, ciptakan sistem yang lebih rasional. Boleh kalau sekarang yang eksisting berdasarkan kursi, tapi harusnya ada cara yang bisa dilakukan, bisa berdasarkan luasan,&rdquo; jelasnya. Supratman mengingatkan agar masalah royalti tidak dijadikan perkara pidana secara gegabah. Dia meminta lembaga manajemen kolektif (LMK) berdialog dengan asosiasi hotel, pusat perbelanjaan, dan restoran untuk menyepakati aturan yang adil. &ldquo;Mereka kemarin rapat, kita beri waktu seminggu, silakan ngobrol dengan semua pemangku kepentingan. Silakan tanya ke LMK, saya tidak akan menandatangani terkait usulan mereka, besaran tarif dan lain sebagainya, kalau kemudian belum disosialisasikan, klir ya,&rdquo; tegasnya. &ldquo;Karena sebenarnya royalti itu dari kita, untuk kita, oleh kita dan untuk kita,&rdquo; tambah dia. &nbsp;

Menteri Hukum Supratman akui kelalaian dalam pengawasan royalti dan berjanji tidak akan teken aturan baru sebelum diuji secara terbuka.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Minta Maaf dan Akui Lalai Soal Pengaturan Royalti, Janji Tak Teken Aturan jika Belum Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/10/kYQxMImG1Ll6wvLy9GPCNGyerfsItjS9cfUP5Dhe-1204811195.jpg" alt="Di bawah guyuran hujan, pulan masyarakat sipil yang tergabung dalam aliansi Arek Gerak tetap menggelar demo Tolak UU TNI di Taman Apsari, Surabaya, Kamis (10/4). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Di bawah guyuran hujan, pulan masyarakat sipil yang tergabung dalam aliansi Arek Gerak tetap menggelar demo Tolak UU TNI di Taman Apsari, Surabaya, Kamis (10/4). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan dan menandatangani Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU). Namun, hingga kini publik belum dapat mengakses secara resmi naskah UU TNI yang baru ditandatangani itu. "Sudah (disahkan), sudah. Sebelum lebaran tanggal 27 atau 28," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan, Jumat (18/4). Salinan resmi UU TNI yang baru itu belum dapat ditemukan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pemerintah. Pengesahan itu dilakukan setelah DPR mengesahkan RUU TNI dalam rapat paripurna, pada Kamis (20/3). Naskah RUU TNI dinilai berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Tak dipungkiri, Revisi UU TNI menuai gelombang demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat. Sejumlah pasal yang disorot dalam revisi itu, terkait pasal yang mengatur perluasan kementerian/lembaga sipil yang bisa diduduki prajurit aktif TNI. Juga penambahan masa pensiun prajurit. Terdapat tiga pasal yang menjadi sorotan, Di antaranya Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53.&nbsp; Pasal-pasal itu mengatur terkait kewenangan pokok TNI, termasuk usia pensiun dan penempatan militer pada jabatan sipil. Berikut tiga pasal penting pada Revisi UU TNI: Pasal 7, Tugas pokok dalam operasi militer selain perang (OMSP) Dalam Pasal 7 RUU TNI, terdapat dua tugas baru militer selain perang, dari yang sebelumnya hanya 14 menjadi 16 tugas TNI. Dua tambahan tugas itu yakni, menanggulangi ancaman siber dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Pasal 7 (2) huruf b: 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata; 2. mengatasi pemberontakan bersenjata; 3. mengatasi aksi terorisme; 4. mengamankan Wilayah perbatasan; 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; 8. memberdayakan Wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 9. membantu tugas pemerintahan di daerah; 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang; 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan; 14. membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan; 15. membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman pertahanan siber; dan 16. membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Pasal 47, Kementerian/Lembaga yang bisa diisi TNI Dalam pasal 47, terdapat penambahan posisi jabatan sipil yang bisa diisi militer, dari sebelumnya hanya 10 kementerian/lembaga kini menjadi 14 kementerian/lembaga. Penambahan jabatan sipil itu di antaranya penempatan di BNPT, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Berikut daftarnya. 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 2. Kementerian Pertahanan, termasuk Dewan Pertahanan Nasional 3. Kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden 4. Badan Intelijen Negara 5. Badan Siber dan/atau Sandi Negara 6. Lembaga Ketahanan Nasional 7. Badan Search And Rescue (SAR) Nasional 8. Badan Narkotika Nasional (BNN) 9. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) 10. Badan Penanggulangan Bencana 11. Badan Penanggulangan Terorisme 12. Badan Keamanan Laut 13. Kejaksaan Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer) 14. Mahkamah Agung. Pasal 53, Usia pensiun TNI Pasal 53 UU TNI mengubah batas usia pensiun prajurit TNI. Hal itu diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dengan batas usia pensiun yang variatif berdasarkan pangkat dan jabatan. - bintara dan tamtama maksimal 55 tahun - perwira sampai dengan pangkat kolonel maksimal 58 tahun - perwira tinggi bintang 1 maksimal 60 tahun - perwira tinggi bintang 2 maksimal 61 tahun - perwira tinggi bintang 3 maksimal 62 tahun Sementara untuk perwira tinggi bintang 4, batas usia pensiun maksimal 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali atau dua tahun sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres).

Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani revisi UU TNI, namun naskahnya belum dapat diakses publik.

Presiden Prabowo Subianto Sudah Teken UU TNI yang Baru Sebelum Lebaran, tapi Naskahnya Belum Tersedia di Situs Resmi Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/Screenshot_2025-04-09-21-12-02-662_comandroidchrome-edit-3583699500.jpg" alt="Mensos Saifullah Yusuf memberikan pernyataan kepada awak media. (Humas Kemensos)" width="100%">
<figcaption>Mensos Saifullah Yusuf memberikan pernyataan kepada awak media. (Humas Kemensos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Setidaknya, ada sekitar 200 kepala daerah akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait Sekolah Rakyat dengan Pemerintah Pusat. Bukan hanya terkait penggunaan aset pemerintah daerah (pemda) dalam penyelenggaraan program ini, tapi juga pelaksanaan dan pengawasan ke depan. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, penandatanganan MoU ini dijadwalkan berlangsung pada akhir April atau awal Mei 2025. Penandatangan bakal dilaksanakan secara langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini sendiri, Kemensos sedang merumuskan detil nota kesepahaman (MoU) dengan 200-an kepala daerah yang telah mengajukan aset gedung dan lahan untuk Sekolah Rakyat ini. Sebagai informasi, penyelenggaraan Sekolah Rakyat nantinya tak hanya mengandalkan pembangunan gedung baru tapi juga gedung-gedung milik pemda yang direvitalisasi. Selain pemerintah daerah, sejumlah kementerian dan lembaga juga terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Di antaranya Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pengentasan Kemiskinan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sejauh ini, sudah 53 lokasi telah disiapkan untuk pembukaan Sekolah Rakyat di awal tahun ajaran baru pada Juli nanti. Lokasi tersebut tersebar di beberapa wilayah seperti Jakarta, Bekasi, Temanggung, Magelang, Bandung, beberapa kabupaten di Jawa Timur, serta wilayah di Kalimantan, Aceh, dan Papua. Targetnya, setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki satu Sekolah Rakyat ke depannya. &ldquo;Persiapan proses pembelajaran (dilakukan, red) pada tahun ini dan sekaligus melakukan revitalisasi gedung-gedung yang diusulkan dalam rangka untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Rabu (9/4). Lebih lanjut, dia menjelaskan, bahwa Sekolah Rakyat ini menjadi salah satu program unggulan dalam Instruksi Presiden (inpres) no 8 tahun 2025 terkait optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem yang telah diterbitkan. Program ini dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan. &ldquo;Dan didalamnya tugas-tugas dari Kemendikdasmen maupun Kemensos juga sudah jelas,&rdquo; sambungnya. Karena berhubungan dengan pendidikan, maka peran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan cukup krusial. Misal mencakup persiapan tenaga pengajar, kurikulum, hingga peserta didik. Dalam proses rekrutmen guru, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti mengatakan, jika prosesnya dilakukan melalui kontrak kerja individu. Selain itu, ditekankan pula bahwa guru yang dikontrak ini tidak terkait dengan aparatur sipil negara (ASN) yang sudah bekerja di satuan pendidikan saat ini. Mereka berasal dari guru lulusan pendidikan profesi guru (PPG) pra jabatan. &ldquo;Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak khusus untuk mengajar di situ (Sekolah Rakyat),&rdquo; jelasnya. Selain itu, ada kualifikasi khusus yang nanti diberikan. Misalnya, guru bersedia mengajar fulltime di Sekolah Rakyat. Kemudian, mereka bisa jadi tak hanya mengajar satu mata pelajaran saja. &ldquo;Dan harus disampaikan diawal. Nantinya akan bisa mengajar lebih dari 1 mata pelajaran,&rdquo; ujarnya. Saat ini, pihaknya pun tengah menyisir para guru tersebut sesuai dengan alamat masing-masing. Mengingat, pemilihan guru sekolah rakyat ini akan disesuaikan dengan kedekatan antara lokasi sekolah dan tempat tinggal sang calon guru. &ldquo;Untuk BNBA (by name by address, red) dari Guru yang akan menjadi tenaga pendidik, akan diserahkan pada 24 April,&rdquo; ungkap Mu&rsquo;ti. Kemudian, terkait Kepala Sekolah, menurutnya, ini akan diputuskan berdasarkan jumlah muridnya. Bisa jadi, di satu lokasi hanya memiliki 1 kepala sekolah yang diisi dengan tiga jenjang SD, SMP, dan SMA. Mu'ti melanjutkan, untuk kurikulum yang akan digunakan pada Sekolah Rakyat akan cukup berbeda. Yakni, individual approach atau pemetaan peserta didik di awal. Dia menilai, setiap anak memiliki capaian pembelajaran masing-masing. Karenanya, nantinya siswa pun bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti awal tahun ajaran. &ldquo;Multi entry multi exit,&rdquo; sambungnya. Kendati begitu, dia menegaskan, bahwa multi entry multi exit ini tidak dimaknai dengan kebebasan untuk berhent sekolah kapan saja. &ldquo;Namun bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja. Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, lanjut dia, untuk proses rekrutmen peserta didik akan melalui dapodik dengan diintegrasikan dengan DTSEN. &ldquo;Jika mereka yang masuk desil 1 dan desil 2 tidak terdata pada dapodik berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah,&rdquo; paparnya. Sementara Menteri PU Dody Hanggodo menemui Menteru Sosial untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat. Menteri Dody menjelaskan bahwa dukungan Kementerian PU terhadap program Sekolah Rakyat merupakan implementasi langsung dari visi Presiden Prabowo dalam Asta Cita, yang menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu pilar utama untuk mencapai Indonesia Emas 2045. &ldquo;Kementerian PU berkomitmen penuh dalam mendukung pengembangan infrastruktur pendidikan khususnya melalui program Sekolah Rakyat ini. Kami memastikan infrastruktur dasar, seperti gedung sekolah, asrama, sanitasi, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya akan tersedia secara memadai. Ini penting agar anak-anak Indonesia, khususnya dari kalangan miskin ekstrem, memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas,&rdquo; ungkap Menteri Dody. Dody mengatakan bahwa kesuksesan program Sekolah Rakyat tidak dapat diraih hanya dengan kerja satu atau dua kementerian saja, tetapi membutuhkan sinergi dan kolaborasi antar lembaga serta pemerintah daerah. &ldquo;Kami mengajak seluruh pihak, baik kementerian dan lembaga terkait maupun pemerintah daerah untuk sama-sama berkomitmen memastikan program ini berjalan sesuai target Presiden. Infrastruktur yang baik akan memberikan landasan kuat bagi generasi muda dalam menggapai masa depan yang lebih baik,&rdquo; tambahnya. (*)

Sekitar 200 kepala daerah akan menandatangani MoU pembangunan Sekolah Rakyat untuk meningkatkan akses pendidikan dan mengatasi kemiskinan

Setidaknya 200 Kepala Daerah akan Teken MoU Pembangunan Sekolah Rakyat

teken

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#teken

Berita Terkini

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Minta Maaf dan Akui Lalai Soal Pengaturan Royalti, Janji Tak Teken Aturan jika Belum Jelas

Presiden Prabowo Subianto Sudah Teken UU TNI yang Baru Sebelum Lebaran, tapi Naskahnya Belum Tersedia di Situs Resmi Pemerintah

Setidaknya 200 Kepala Daerah akan Teken MoU Pembangunan Sekolah Rakyat

Download Aplikasi JawaPos.com