<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/Screenshot_20251015_130036_Maps-1-473296236.jpg" alt="SMAN 1 Cimarga Lebak viral usai kepala sekolah dilaporkan karena menampar siswa yang merokok. P2G desak kasus ini diselesaikan lewat restorative justice. (Google Maps)" width="100%">
<figcaption>SMAN 1 Cimarga Lebak viral usai kepala sekolah dilaporkan karena menampar siswa yang merokok. P2G desak kasus ini diselesaikan lewat restorative justice. (Google Maps)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) mendorong kasus dugaan kekerasan kepala sekolah pada siswa SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten diselesaikan dengan pendekatan restorative justice. Bukan melalui proses hukum pidana. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menilai, langkah orang tua siswa melaporkan kepala sekolah ke polisi terlalu berlebihan dan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap dunia pendidikan. &ldquo;Kami memandang orang tua juga dirasa sangat berlebihan melaporkan kepala sekolah kepada aparat kepolisian,&rdquo; ujar Satriwan dihubungi JawaPos.com, Rabu (15/10). Menurut P2G, sekolah merupakan tempat pembentukan karakter dan penyelesaian konflik melalui dialog, bukan ruang kriminalisasi antara guru dan murid. Kasus seperti ini, kata Satriwan, lebih tepat diselesaikan dengan pendekatan pemulihan hubungan sosial, bukan dengan hukuman. Pendekatan restorative justice menekankan pemulihan keadaan dan hubungan antar pihak, dalam hal ini guru, siswa, dan orang tua. Bukan pembalasan atau pemenjaraan. P2G mengacu pada Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, yang mengatur bahwa pendekatan restorative justice dapat digunakan dalam tindak pidana ringan dengan menitikberatkan pada musyawarah dan perdamaian antar pihak yang bersengketa. P2G juga menegaskan, laporan hukum terhadap guru yang menegakkan tata tertib sekolah dapat menciptakan iklim ketakutan di kalangan pendidik. Guru bisa ragu menegur siswa yang melanggar aturan, karena khawatir akan dilaporkan ke aparat penegak hukum. Padahal, menurut berbagai regulasi, kepala sekolah dan guru memiliki tanggung jawab menegakkan aturan sekolah, termasuk dalam hal larangan merokok di lingkungan pendidikan. Aturan ini tercantum dalam Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah, serta UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Melalui pendekatan restorative justice, P2G berharap semua pihak dapat duduk bersama membangun solusi damai. Pendekatan ini memungkinkan pemulihan hubungan antara kepala sekolah, siswa, dan orang tua, dengan pendampingan dari komite sekolah dan Dinas Pendidikan. P2G juga mendesak Gubernur Banten dan Dinas Pendidikan Provinsi untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan memberhentikan kepala sekolah. Pemda harus memfasilitasi dialog yang konstruktif agar suasana belajar kembali kondusif dan aksi mogok belajar dapat diakhiri. &ldquo;Kepolisian hendaknya mengedepankan prinsip restorative justice untuk menyelesaikan tindak pidana dengan menekankan pemulihan hubungan dan keadaan, bukan pembalasan,&rdquo; lanjut Satriwan. Selain itu, bagi P2G, penyelesaian yang damai melalui pendekatan restoratif tidak hanya melindungi guru dari kriminalisasi, tetapi juga mengembalikan hak-hak siswa untuk kembali belajar tanpa tekanan sosial. Langkah hukum, justru memperkeruh suasana dan merugikan murid secara kolektif, terutama jika berujung pada aksi mogok belajar. P2G menegaskan bahwa pendidikan seharusnya menjadi ruang dialog dan pembelajaran karakter, bukan arena konflik dan pelaporan hukum.

Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) dorong penyelesaian kasus kekerasan di SMAN 1 Cimarga Lebak pakai pendekatan restorative justice

Guru Bisa Takut Tegur Siswa, P2G Desak Kasus Kepala SMAN 1 Cimarga Lebak Pakai Restorative Justice

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/70vcq8MsDxVJEIKDYb0HM6rED6bHZn3MtJ8FQ0YU-1-2386525182.jpg" alt="Wali Kota Prabumulih, Arlan, didampingi pegawai Pemkot Prabumulih mengklarifikasi viralnya pencopotan Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih yang diduga akibat tegur anaknya. (Instagram @cak.arlan_official)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Prabumulih, Arlan, didampingi pegawai Pemkot Prabumulih mengklarifikasi viralnya pencopotan Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih yang diduga akibat tegur anaknya. (Instagram @cak.arlan_official)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Prabumulih, Arlan, akhirnya buka suara terkait isu pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, yang ramai diperbincangkan di media sosial. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Roni dicopot lantaran menegur anak sang wali kota yang membawa mobil ke sekolah. Isu ini sontak memicu perhatian publik, bahkan pengacara kondang Hotman Paris ikut menyoroti kasus tersebut dan meminta pemerintah pusat turun tangan. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, @cak.arlan_official, yang tak lagi bisa dikomentari, Arlan menegaskan kabar pencopotan Roni tidak benar. Ia mengaku memang memanggil Roni, namun bukan untuk mencopot jabatannya. &ldquo;Saya sebagai Wali Kota Prabumulih meminta maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat. Terkait kabar pencopotan itu hoaks. Pak Roni belum saya pindahkan,&rdquo; kata Arlan dalam unggahan, Selasa (16/9). Arlan menjelaskan, pemanggilan tersebut dilakukan karena adanya sejumlah masalah internal sekolah yang membuat kenyamanan siswa terganggu. Salah satunya terkait kasus seorang guru yang terlibat percakapan tak pantas dengan siswi. Guru tersebut, menurutnya, sudah dipindahkan sejak pekan lalu. &ldquo;Saya baru menegur Pak Roni agar lebih berbenah. Jangan sampai kasus serupa terjadi lagi. Jadi bukan soal anak saya,&rdquo; tegas Arlan. Arlan juga menepis isu bahwa anaknya kerap membawa mobil pribadi ke sekolah. Ia menegaskan, kabar tersebut sama sekali tidak benar. &ldquo;Anak saya selalu diantar, tidak pernah bawa mobil sendiri. Jadi isu itu murni hoaks. Tapi kalau isu ini dianggap kesalahan, saya sekali lagi minta maaf kepada Pak Roni dan masyarakat Prabumulih,&rdquo; ujarnya. Sebelumnya, kabar pencopotan Roni pertama kali viral setelah beredar video perpisahan di SMPN 1 Prabumulih. Narasi yang berkembang menyebutkan, peristiwa itu berkaitan dengan teguran kepada anak pejabat yang membawa mobil ke sekolah dan parkir di lapangan olahraga. Meski sudah dibantah, isu tersebut telanjur menyebar luas di media sosial. Sejumlah pengamat bahkan mendesak aparat kepolisian menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, Hotman Paris melalui akun Instagram pribadinya meminta Menteri Dalam Negeri hingga Gubernur Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti kasus ini. Serta memastikan jabatan Kepala SMPN 1 Prabumulih tidak dicabut semena-mena. Di sisi lain, masyarakat menilai kejadian ini menjadi bukti betapa rentannya dunia pendidikan terhadap intervensi politik maupun kekuasaan. Mereka berharap polemik ini segera diselesaikan secara transparan agar tidak mengganggu iklim belajar di sekolah.

Wali Kota Prabumulih, Arlan, menegaskan isu pencopotan Kepala SMPN 1, Roni Ardiansyah, adalah hoaks dan meminta maaf kepada masyarakat.

Wali Kota Prabumulih Arlan Bantah Copot Kepala SMPN 1 Prabumulih Gara-Gara Tegur Anaknya yang Bawa Mobil ke Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/New-Project-85-2681741639.jpg" alt="Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, berpamitan kepada para siswa usai dipastikan dimutasi dari jabatannya, diduga karena menegur anak wali kota Prabumulih. (Instagram @smpn1prabumulih)" width="100%">
<figcaption>Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, berpamitan kepada para siswa usai dipastikan dimutasi dari jabatannya, diduga karena menegur anak wali kota Prabumulih. (Instagram @smpn1prabumulih)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pencopotan Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Sumatra Selatan Roni Ardiansyah, memicu kontroversi di tengah masyarakat. Mutasi mendadak itu dikaitkan dengan sikap tegas Roni yang menegur seorang siswa SMP membawa kendaraan bermotor ke sekolah, yang belakangan disebut-sebut sebagai anak Wali Kota Prabumulih. Isu ini menjadi sorotan publik setelah video kejadian tersebut beredar luas di media sosial. Warganet mempertanyakan apakah mutasi ini murni bagian dari rotasi jabatan atau justru bentuk tekanan karena keberanian kepala sekolah menegakkan aturan. Pengamat pendidikan Sumatera Selatan, Suherman, menilai teguran yang diberikan kepala sekolah adalah langkah tepat dan semestinya diapresiasi. &ldquo;Jika benar pencopotan ini karena menegur siswa yang melanggar aturan, maka sangat disayangkan. Kepala sekolah seharusnya mendapat dukungan, apalagi dari orang tua siswa yang notabene seorang pejabat publik,&rdquo; tegas Suherman, Selasa (16/9). Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya ketegasan aparat kepolisian. Menurut aturan, siswa SMP yang masih di bawah umur memang dilarang mengendarai kendaraan bermotor. &ldquo;Polisi, khususnya Polres Prabumulih, harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena orang tuanya pejabat daerah,&rdquo; ujarnya. Kasus ini mempertebal perbincangan mengenai campur tangan kekuasaan dalam dunia pendidikan. Bagi sebagian masyarakat, pencopotan Roni dianggap sebagai sinyal buruk bagi para pendidik yang berusaha menegakkan disiplin di sekolah. Suherman menambahkan, publik patut mempertanyakan dan mengawasi alasan resmi mutasi ini. &ldquo;Kalau memang sekadar penyegaran jabatan, kenapa momennya bertepatan dengan insiden ini? Itu yang membuat publik bertanya-tanya,&rdquo; katanya. Sebelumnya, Roni diduga dicopot usai menegur seorang siswa yang kedapatan membawa mobil ke sekolah. Padahal aturan jelas melarang penggunaan kendaraan bermotor bagi pelajar SMP.&nbsp; Sialnya, siswa tersebut ternyata anak dari Wali Kota Prabumulih, Arlan. Sang murid disebut-sebut tidak terima dengan teguran itu, lalu mengadu kepada orang tuanya.&nbsp; Tidak lama berselang, Roni dipindahkan dari jabatannya. Bahkan satpam sekolah yang ikut berperan menegur pun mengalami nasib serupa. Momen haru perpisahan Roni dengan para siswa terekam dalam sebuah video yang beredar luas. Dalam tayangan itu, ia tampak menangis saat disalami satu per satu oleh muridnya.&nbsp;

Pencopotan Kepala SMP Prabumulih, Roni Ardiansyah, akibat menegur siswa pelanggar aturan, memicu kontroversi di masyarakat.

Kepala SMPN 1 Prabumulih Sumatra Selatan Dicopot Diduga Gara-Gara Tegur Anak Wali Kota, Ini Tanggapan Pengamat Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/14/vsJCUJximrVOuI8iSVXVgEd4xK2zBSAhaKhjAJww-2524664627.jpg" alt="Hutan Kota GBK. (Google Maps)" width="100%">
<figcaption>Hutan Kota GBK. (Google Maps)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK) sempat dihebohkan oleh insiden tak biasa. Sebab, terdengar suara orang mendesah yang keluar dari pengeras suara di area publik kompleks olahraga tersebut.&nbsp; Kejadian ini memicu keheranan, sekaligus keluhan dari masyarakat yang tengah beraktivitas di sekitar area stadion. Kehebohan suara itu menjadi viral lewat sebuah rekaman video yang beredar di media sosial. Menanggapi hal ini, pihak pengelola GBK pun menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. &ldquo;Manajemen PPKGBK menyampaikan permohonan maaf atas insiden suara tidak pantas yang sempat terdengar melalui pengeras suara di area publik GBK,&rdquo; demikian pernyataan resmi dari pihak pengelola GBK yang diunggah pada akun media sosial X @love_gbk, Minggu (13/7). Hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa insiden ini terjadi akibat kelalaian petugas dalam pemutaran audio. Playlist yang digunakan diketahui berasal dari koleksi bebas hak cipta (no copyright), namun tidak dilakukan pengecekan menyeluruh sebelum diputar ke sistem speaker umum. &ldquo;Hasil evaluasi internal menyimpulkan bahwa kejadian ini berasal dari kelalaian petugas yang memutar salah satu playlist bebas hak cipta (no copyright) tanpa melakukan pengecekan menyeluruh,&rdquo; terang manajemen GBK. Sebagai respons cepat, pengelola GBK langsung melakukan sejumlah langkah penertiban dan perbaikan sistem. Di antaranya, pemberian teguran keras kepada petugas yang bertugas saat kejadian, dan peninjauan ulang seluruh koleksi playlist audio yang digunakan di area publik. &ldquo;Prosedur pengawasan konten dan pelatihan juga diperbarui untuk kedisiplinan teknis mencegah kejadian serupa," tegasnya. Pengelola tempat olahraga publik itu juga menekankan pentingnya menjaga reputasi dan suasana GBK. Mereka menyadari, kawasan GBK digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk anak-anak dan keluarga. &ldquo;Kami memahami bahwa GBK adalah ruang publik yang dihormati dan digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk anak-anak dan keluarga. Kami menyesalkan kejadian ini dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan secara menyeluruh," paparnya. Lebih lanjut, pihak manajemen GBK menyatakan akan terus menjaga standar operasional dan profesionalisme demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengunjung. &ldquo;Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan masyarakat. Kami akan terus menjaga standar etika dan profesionalisme dalam setiap aspek operasional,&rdquo; pungkasnya.

Suara mendesah yang tak pantas muncul dari pengeras suara di Stadion GBK, manajemen minta maaf dan berkomitmen perbaiki sistem.

Viral Suara Orang Mendesah Keluar dari Speaker di Kawasan Stadion GBK, Pengelola Minta Maaf dan Tegur Keras Petugas Playlist

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/Screenshot_20250612_183448_Instagram-1-953986064.jpg" alt="Paspampres menunjukkan gestiur meminta maaf usai ditegur Presiden Prabowo di ajang Indo Defence 2024, Rabu (11/6/2025). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Paspampres menunjukkan gestiur meminta maaf usai ditegur Presiden Prabowo di ajang Indo Defence 2024, Rabu (11/6/2025). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto membuka secara langsung ajang pameran alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indo Defence 2024 pada Rabu (11/6). Dalam kesempatan itu, Prabowo sempat berkeliling ke beberapa booth. Pada salah satu booth tersebut, dia tampak menegur seorang personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).&nbsp; Peristiwa itu terjadi saat Prabowo berkeliling booth industri pertahanan (inhan) asal Turkiye. Ketika mantan menteri pertahanan (menhan) tersebut berhenti di salah satu gerai, dia tampak berdiskusi dengan beberapa petinggi dari luar negeri. Kemudian mereka tampak hendak berfoto bersama Prabowo dan menggerakan tangan untuk merangkul RI 1. Melihat pergerakan tersebut, seorang personel Paspampres langsung menarik lengan salah satu petinggi dari luar negeri tersebut.&nbsp; Sontak Prabowo menegur personel Paspampres tersebut dengan mendorong yang bersangkutan. Mendapat teguran langsung dari Prabowo, personel Paspampres itu terlihat langsung menundukkan kepala dan menunjukkan gestur memohon maaf.&nbsp; Dalam kunjungan ke booth produsen alutsista dari Turki tersebut, Presiden Prabowo menyaksikan secara langsung penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dengan produsen pesawat tempur KAAN. Pesawat tempur itu merupakan alutsista generasi kelima. Presiden Prabowo sudah menunjukkan ketertarikan terhadap pesawat tempur tersebut saat berkunjung ke Turki beberapa waktu lalu. Penandatanganan MoU dengan produsen pesawat tempur tersebut hari ini membuka peluang pengadaan alutsista tersebut. Penandatanganan itu menegaskan bahwa Indo Defence menjadi ajang untuk memperkuat kerja sama dengan negara sahabat.&nbsp; &rdquo;Expo ini dimaksud untuk memberi kesempatan bagi industri pertahanan dalam negeri, industri pertahanan negara-negara sahabat,&rdquo; kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.&nbsp; Terpisah, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto saat dikonfirmasi oleh awak media pada Kamis (12/6) menyampaikan bahwa pengadaan pesawat tempur generasi kelima tersebut merupakan rencana jangka panjang. Sehingga pengadaannya tidak serta merta dilakukan. Hal itu dia tegaskan meski beredar informasi ada perencanaan pengadaan pesawat tempur KAAN sebanyak 48 unit.&nbsp; &rdquo;Itu kan masih dalam perencanaan, masih belum (sampai ke pembelian), ke depan masih jangka panjang,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;

Presiden Prabowo Subianto membuka pameran alutsista Indo Defence 2024, menandatangani MoU pesawat tempur KAAN, dan menegur Paspampres.

Detik-Detik Presiden Prabowo Tegur Paspampres di Sela Pembukaan Indo Defence 2024, Viral di Media Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/OPeXL1HDbJ1Y5AM3KnPTjkjZ1oj1t3VQiMCH4Hq2-1-565302837.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berfoto bersama pelajar SD di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berfoto bersama pelajar SD di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejak 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tegas melarang penyelenggaraan kegiatan wisuda. Terlebih pada jenjang pendidikan SD-SMP negeri yang merupakan kewenangannya. "Kalau di sekolah negeri sudah saya (larang). Tidak boleh lagi ada wisuda di SD dan SMP Negeri ketika itu meminta biaya kepada muridnya," tutur Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi di Surabaya, Rabu (14/5). Pejabat yang akrab disapa Cak Eri itu tak menampik bahwa biaya wisuda yang mahal kerap membebani finansial orang tua murid, terlebih mereka yang dari kalangan menengah ke bawah. "Wisuda sekolah memang jadi salah satu momen menggembirakan atau dinanti anak-anak kita. Tetapi sejatinya esensi sebuah pendidikan bukan itu. Bukan soal euforia kelulusan tiap akhir tahun pelajaran," lanjutnya. Bagi Eri, yang paling penting adalah proses pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, Ia mengingatkan pihak sekolah untuk tidak lagi meminta iuran kepada wali murid dengan alasan untuk wisuda. Meskipun sekolah berdalih itu tidak diwajibkan, tradisi wisuda atau kegiatan wisata di akhir masa sekolah tetap berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial antar siswa. Sebab, kemampuan ekonomi setiap keluarga berbeda. "Yang mampu silakan membayar, yang tidak mampu tidak usah membayar. Tetapi, memaksa anaknya untuk membayar. Itu sama saja merusak jiwa anak-anak. Akhirnya terjadi bully gara-gara itu," ucap Cak Eri. Pemerintah Kota Surabaya tak segan memberikan sanksi kepada guru atau kepala sekolah negeri, yang melanggar aturan dan tetap menggelar wisuda dengan menarik iuran dari para wali murid. "Kalau sampai ada (sekolah negeri yang nekat menggelar wisuda dengan menarik iuran wali murid), saya tegur kepala sekolahnya, saya beri sanksi (untuk) gurunya. Itu kalau di sekolah negeri," serunya. Namun, larangan ini tak berlaku untuk sekolah swasta. Eri menerangkan bahwa Pemkot hanya bisa mengimbau karena sekolah swasta berada di luar kewenangannya.&nbsp;

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, larang wisuda SD-SMP negeri, menekankan pentingnya karakter siswa dan menghindari kesenjangan sosial.

Sekolah Negeri di Surabaya Jangan Coba-Coba Gelar Wisuda Berbayar, Wali Kota Eri Cahyadi: Saya Tegur Kepala Sekolahnya, Saya Beri Sanksi Gurunya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/28/Screenshot_20250128_181731_Instagram-1-3989571166.jpg" alt="Tampilan video petugas SPBU Dinoyo, Surabaya dikeroyok pengunjung yang tak terima ditegur karena merokok di SPBU. (Instagram @sekitarsurabaya.id)" width="100%">
<figcaption>Tampilan video petugas SPBU Dinoyo, Surabaya dikeroyok pengunjung yang tak terima ditegur karena merokok di SPBU. (Instagram @sekitarsurabaya.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Insiden pengeroyokan terhadap seorang petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kawasan Dinoyo, Surabaya, viral di media sosial.&nbsp; Rekaman CCTV yang menunjukkan pengeroyokan itu diunggah akun Instagram @sekitarsurabaya.id. "Tak terima di tegur karena merokok di area SPBU, salah satu karyawan di SPBU Dinoyo Surabaya di keroyok. Piye menurutmu?" tulis keteran video tersebut, Senin (27/1).&nbsp; Dalam video, terlihat seorang pria berbaju hitam dan celana panjang putih merokok di area SPBU, tepatnya di sekitar tandon penyimpanan bahan bakar. Petugas SPBU tersebut lantas menghampiri pria itu dan memberikan teguran agar mematuhi peraturan yang melarang merokok di sekitar SPBU. Larangan ini diberlakukan untuk mencegah potensi kebakaran atau ledakan akibat bahan bakar yang sangat mudah terbakar. Namun, pria yang ditegur justru bereaksi agresif. Dalam video, terlihat pria tersebut memukul petugas sekali sebelum situasi memanas. Tak lama setelahnya, petugas SPBU dikejar oleh beberapa orang yang diduga teman pria tersebut. Pengeroyokan pun terjadi. Petugas sempat terjatuh di tengah jalan saat mencoba melarikan diri, namun ia kembali berdiri dan berusaha menghindar. Parahnya, salah satu pelaku pengeroyokan bahkan mengambil alat pemadam api ringan (APAR) dari SPBU untuk mengejar petugas tersebut. Situasi semakin kacau ketika seorang supir taksi yang mencoba melerai juga terkena dampaknya. Dalam video, terlihat supir taksi itu terjatuh akibat terdorong saat berusaha menenangkan para pelaku. Video insiden ini memicu reaksi keras dari netizen. Banyak yang mengutuk tindakan pelaku dan meminta agar mereka diproses secara hukum. &ldquo;Harus proses hukum ini, aturan jelas kok dilanggar, salah malah dikeroyok,&rdquo; tulis akun Instagram @kenfurisoniaoct. Akun lainnya, @desykusuma_25, juga mendesak agar kasus ini tidak diselesaikan secara damai. &ldquo;Proses hukum sesuai bukti video, visum, dan saksi. Sebaiknya jangan damai karena sesuai kenyataannya, para pelaku bukan keluarga,&rdquo; tulisnya.

Insiden pengeroyokan terhadap seorang petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kawasan Dinoyo, Surabaya, viral di media sosial.

Viral, Gara-Gara Tegur Pengunjung yang Merokok, Petugas SPBU Dinoyo Surabaya Dikeroyok

tegur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tegur

Berita Terkini