<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/nur-2687416949.jpg" alt="Rizki Nur Fadhilah pemain bola yang jadi korban TPPO di Kamboja. (Dok. Pengamat sepak bola)" width="100%">
<figcaption>Rizki Nur Fadhilah pemain bola yang jadi korban TPPO di Kamboja. (Dok. Pengamat sepak bola)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rizki Nur Fadhilah, pemain bola asal Bandung yang sempat viral disebut menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja, akhirnya memberikan klarifikasi. Ia membantah keras bahwa dirinya disiksa atau dipaksa bekerja. Namun, ia mengungkap bahwa perusahaan tempatnya bekerja meminta uang tebusan Rp 42 juta jika ia ingin pulang. Dalam video klarifikasinya yang diunggah melalui akun TikTok @rizki.nur.fadilla6, Rizki menjelaskan bahwa dirinya tidak mengalami kekerasan seperti yang diberitakan. Ia menegaskan kondisi dirinya baik-baik saja, tetapi ingin pulang karena merasa tidak betah bekerja di Kamboja. &ldquo;Saya ingin meluruskan masalah yang terkait viral di Indonesia, saya sebenarnya nggak disiksa dan nggak diapain. Cuma saya pengin pulang aja karena nggak betah,&rdquo; ujar Rizki dalam video tersebut, dikutip Rabu (18/11). Lebih jauh, Rizki menjelaskan alasan biaya tebusan yang diminta perusahaan mencapai Rp 42 juta. Menurut dia, uang itu digunakan untuk menutupi berbagai biaya yang sebelumnya dikeluarkan perusahaan. &ldquo;Perusahaan saya meminta uang tebusan 42 juta untuk tiket pulang, ongkos taksi, makan, dan lain-lain. Sisanya untuk bayar keberangkatan saya dari Indonesia ke Kamboja, visa, paspor, dan biaya agency VIP line juga,&rdquo; jelasnya. Selain itu, ia menegaskan bahwa perusahaan sama sekali tidak meminta uang pribadi darinya, melainkan hanya menagih biaya yang dianggap sebagai pengganti pengeluaran selama proses perekrutan dan keberangkatan. &ldquo;Pihak perusahaan tidak meminta uang sedikitpun. Terima kasih,&rdquo; katanya menutup klarifikasinya. Namun, klarifikasi itu justru memancing reaksi beragam dari warganet. Banyak yang mengaku tidak yakin dengan penjelasan Rizki, terutama karena gestur tubuhnya dinilai kaku dan terlihat seperti sedang membaca atau menghafal teks. Beberapa kali matanya juga melihat ke arah seseorang. Beberapa pengguna media sosial juga menyoroti tangannya yang tidak terlihat sepanjang video karena di belakang. Komentar yang mempertanyakan keaslian pernyataan itu langsung membanjiri media sosial. Tak sedikit yang menduga video tersebut dibuat di bawah tekanan, meski hingga kini belum ada bukti yang menunjukkan hal tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga maupun otoritas terkait soal keberadaan dan kondisi Rizki di Kamboja. Publik masih menunggu penjelasan lebih lanjut untuk memastikan situasi sebenarnya. Sebelumnya, pesepak muda bola asal Bandung, Rizki Nur Fadhilah, menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja. Kini, keluarga pemain yang berposisi sebagai kiper tersebut meminta bantuan pihak terkait untuk memulangkannya ke Indonesia. Akun Instagram @pengamatsepakbola menceritakan kronologi Rizki Nur Fadhilah bisa berada di Kamboja. Kejadian tersebut bermula saat dia ditawari ikut seleksi bermain bola di Medan. "Seorang pesepakbola muda bernama Rizki Nur Fadhilah (18 tahun) diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja. Menurut ayahnya, Rizki mendapat tawaran bermain sepak bola di Medan melalui Facebook. Rizki lalu dijemput dari Jakarta ke Medan. Dari Medan ternyata dibawa lagi ke Malaysia dan Kamboja," tulis akun tersebut.

Rizki Nur Fadhilah, pemain bola asal Bandung, klarifikasi soal tuduhan TPPO di Kamboja. Ia bantah disiksa, namun ada tebusan Rp 42 juta.

Rizki Kiper Muda asal Bandung Bantah Jadi Korban TPPO, tapi Sebut Perusahaan Minta tebusan Rp 42 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/03/pilot-dan-kst-2538846746.jpg" alt="BELUM ADA KABAR: Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens disandera KST sejak Februari lalu." width="100%">
<figcaption>BELUM ADA KABAR: Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens disandera KST sejak Februari lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Nyaris lima bulan Kapten Philip Mark Mehrtens menjadi sandera kelompok separatis teroris (KST) di Papua. Hingga kemarin (2/7), belum ada kabar terbaru dari pilot Susi Air berpaspor Selandia Baru itu. Termasuk ancaman dari KST yang akan menembak Philip apabila tuntutannya tidak dipenuhi pemerintah. Philip menjadi tawanan KST di bawah komando Egianus Kogoya sejak awal Februari lalu. Donal Fariz, kuasa hukum Susi Air, mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut berkenaan dengan kondisi Philip. &rdquo;Saya juga sedang mencari info terbaru berkaitan dengan kondisi pilot. Sampai hari ini (kemarin, Red) kami belum dapat info apa pun,&rdquo; katanya kepada Jawa Pos kemarin. Pihaknya mendengar permintaan tebusan sebesar Rp 5 miliar dari KST. Menurut Donal, beberapa hari lalu Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri menyampaikan informasi tersebut. Namun, belum ada info lebih lanjut terkait nasib Philip. Sejak hari pertama KST mengumumkan telah menyandera Philip, berbagai upaya dilakukan pemerintah. Pencarian dan operasi penyelamatan melibatkan TNI-Polri sudah digelar di Papua. Ikhtiar lain dilakukan melalui komunikasi dan negosiasi juga berjalan. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, pihaknya masih berupaya untuk menyelamatkan Philip. &rdquo;Kami sudah sampaikan kepada pemerintah daerah melalui Pangdam Cenderawasih dan Pangkogabwilhan III, kami tetap mendahulukan tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk melaksanakan negosiasi,&rdquo; ungkap Yudo kepada awak media. Menurut dia, langkah itu harus dilakukan agar penyelamatan Philip tidak memicu terjadinya tindak kekerasan, apalagi kekerasan bersenjata. Orang nomor satu di tubuh TNI itu tidak ingin jatuh korban. Terlebih dari masyarakat. &rdquo;Sehingga kami tempuh jalan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk melaksanakan negosiasi,&rdquo; terang pejabat asal Madiun tersebut. Bagi TNI, lanjut Yudo, tidak ada batas atau tenggat waktu untuk menyelamatkan Philip dari KST. Dia sudah memerintah Pangdam XVII/Cenderawasih dan Pangkogabwilhan III untuk mendukung langkah negosiasi yang dilakukan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Papua. &rdquo;Untuk terus melaksanakan negosiasi, mendahulukan tokoh agama, tokoh masyarakat yang saat ini dijalankan oleh Pj Bupati Nduga. Kita tunggu saja,&rdquo; bebernya. Sebagaimana keterangan Yudo, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono menyampaikan bahwa jalan dialog dan negosiasi yang kini dikedepankan TNI bersama aparat keamanan yang terlibat dalam operasi pencarian dan penyelamatan Philip. &rdquo;Semoga mereka (KST, Red) lebih mengedepankan dialog yang sudah lama Panglima TNI tawarkan dan kemarin ditegaskan ulang,&rdquo; katanya. Secara terpisah, Polda Papua memastikan bahwa upaya untuk bernegosiasi demi keselamatan pilot Susi Air tersebut terus berjalan. Kabidhumas Polda Papua Kombes Ignatius Benny menuturkan, pada awal penyanderaan Philip, KST memang sempat meminta sejumlah uang untuk dijadikan sebagai tebusan. &rdquo;Awalnya minta tebusan,&rdquo; jelasnya. Permintaan itu serupa dengan aksi-aksi sebelumnya yang pernah mereka lakukan di Papua. KST beberapa kali menyandera seseorang untuk kemudian meminta tebusan. Misalnya, penyanderaan pekerja proyek tower BTS Telkomsel di Distrik Okbab pada Mei lalu. Saat itu KST meminta tebusan Rp 500 juta untuk membebaskan empat orang pekerja. &rdquo;Tuntutan semacam ini menjadi perhatian serius,&rdquo; tuturnya. Benny menjelaskan, seiring perjalanan dalam penyanderaan Philip, KST menutup komunikasi terkait permintaan tebusan yang sempat mereka tawarkan. Hingga saat ini belum ada komunikasi kembali. &rdquo;Kami sudah berupaya negosiasi ke keluarga Egianus Kogoya juga, tapi belum ada hasil,&rdquo; paparnya. Padahal, menurut dia, pihak pemda sudah menyiapkan uang tebusan tersebut. Selain uang tebusan senilai Rp5 miliar, KST mengajukan sejumlah tuntutan. Di antaranya pasokan senjata, bahan makanan, dan bahan medis. Termasuk juga tuntutan referendum. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri mengatakan, aksi-aksi KST memang menjadi kasus menonjol di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Setidaknya terdapat 75 kasus terkait KST dalam periode enam bulan sejak Januari sampai Juni atau sepanjang semester satu 2023. &rdquo;Kebanyakan kasusnya penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak,&rdquo; bebernya. Dari kasus-kasus tersebut, Polda Papua dan polres jajaran berhasil menyita 142 pucuk senjata api dan bahan peledak. Dia mengatakan, jajaran Polda Papua diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tanah Papua. &rdquo;Juga memperkuat sinergi dengan masyarakat,&rdquo; ujarnya dalam keterangan tertulis kemarin. (idr/syn/c17/fal)

Nyaris lima bulan Kapten Philip Mark Mehrtens menjadi sandera kelompok separatis teroris (KST) di Papua.

Nasib Pilot Susi Air Belum Jelas, Kelompok Separatis Teroris Minta Tebusan Rp 5 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/tersangka-TPPO-di-Polda-Jatim-2199148356.jpg" alt="BONGKAR JARINGAN: Irjen Toni Harmanto (kiri) dan Kombespol Totok Suharyanto saat rilis tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Polda Jawa Timur kemarin (13/6)." width="100%">
<figcaption>BONGKAR JARINGAN: Irjen Toni Harmanto (kiri) dan Kombespol Totok Suharyanto saat rilis tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Polda Jawa Timur kemarin (13/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ahmad Zaini, 44, tak pernah menyangka ajakan istrinya, Iid Astutik Puji Rahayu, 29, bekerja di Kamboja akan berbuah pahit. Bukannya mendapat penghasilan seperti yang diharapkan, mereka justru menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Bahkan, kata Zaini, istrinya masih ditahan oleh perusahaan tempat mereka pernah bekerja. "Istri saya masih di sana. Dijadikan jaminan. Mereka minta tebusan Rp 115 juta kalau mau istri saya bebas," kata Zaini dengan nada suara bergetar di Mapolda Jatim kemarin (13/6). Warga Jember itu merupakan satu di antara dua korban TPPO yang berhasil dipulangkan Polda Jatim. Zaini dan istri bersama enam orang lainnya berangkat ke Kamboja pada April lalu melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Mereka dijanjikan bekerja di bagian administrasi sebuah perusahaan di Kamboja oleh Amadina Prissela Putri. "Istri saya yang tahu lowongan pekerjaannya. Nggak tahu dari mana," ungkapnya. Zaini dan istri tertarik karena dijanjikan gaji Rp 10 juta per bulan. Mereka juga tak perlu repot mengurus dokumen persyaratan. Sebab, semua sudah diatur Amadina. "Kami tinggal berangkat," jelasnya. Namun, perkiraan pasutri itu meleset. Setiba di Kamboja, mereka tidak dipekerjakan sebagai pegawai administrasi. Namun, diminta menjadi scammer yang bekerja secara online. "Kami ditugaskan menipu orang Indonesia," ungkapnya. Zaini enggan memerinci detail tugasnya. Dia khawatir dengan keselamatan istrinya di Kamboja. "Yang pasti, perusahaan memakai platform untuk menipu. Orang-orang kaya di Indonesia ada di datanya. Kami ditugaskan merayu mereka agar tertipu," terangnya. Zaini menyebutkan, bayarannya disesuaikan dengan hasil menipu. "Bulan pertama dibayar Rp 4 juta," katanya. Namun, dia dan istri dinilai tidak layak oleh perusahaan. Mereka diminta bekerja ke perusahaan lain. "Di tempat kedua tidak digaji," jelasnya. Zaini tak begitu mempersoalkannya. Namun, dia meminta agar bisa pulang ke Indonesia. Tetapi, perusahaan punya pandangan lain. &rsquo;&rsquo;Mereka mengaku rugi karena sudah membeli kami,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Zaini diperbolehkan pergi, tapi tidak dengan istrinya. Sebab, tujuannya adalah mencari uang Rp 115 juta untuk menebus istri. Zaini yang kebingungan akhirnya mengadu ke kedutaan di Kamboja. Kasus itu lantas diteruskan ke Polda Jatim. Zaini kemudian diongkosi pulang. Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto menyatakan, kasus yang dialami Zaini adalah salah satu modus TPPO yang ditangani jajarannya. Amadina sebagai penyalur telah ditangkap. &rsquo;&rsquo;Berdasar hasil pemeriksaan, yang bersangkutan mendapat bayaran dari agen kenalannya di Kamboja,&rsquo;&rsquo; terangnya. Dia dibayar Rp 5 juta per kepala orang yang diberangkatkan. Jenderal bintang dua itu menyampaikan, sejak awal tahun lalu pihaknya menangkap 33 pelaku TPPO. Mereka diketahui sudah memberangkatkan 225 orang ke sejumlah negara secara non prosedural. &rsquo;&rsquo;Selain makelar yang berperan mencari sasaran di lapangan, kami juga memproses direksi atau pemimpin perusahaan penyuplai yang menyalahi aturan,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Empat di antaranya dihadirkan dalam konferensi pers kemarin. (edi/idr/c18/c7/oni)

Ahmad Zaini, 44, tak pernah menyangka ajakan istrinya, Iid Astutik Puji Rahayu, 29, bekerja di Kamboja akan berbuah pahit.

Tak Mampu Bayar Rp 115 Juta, Istri Korban TPPO Disandera di Kamboja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/13/1683952853785_copy_800x600-3853405822.jpg" alt="Korban penyerangan KKB di Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, dievakuasi ke Jayapura. ANTARA/HO" width="100%">
<figcaption>Korban penyerangan KKB di Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, dievakuasi ke Jayapura. ANTARA/HO</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera empat pekerja pembangunan tower BTS di Okbab minta uang tebusan Rp500 juta. "Memang benar KKB yang menyandera para pekerja pembangunan tower BTS di Okbab (bukan Okbibab, red.) itu meminta uang tembusan Rp500 juta sebagai syarat untuk membebaskan para sandera," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Prabowo kepada ANTARA di Tanah Merah, Kabupaten Boven Digul, Papua Selatan, Sabtu (13/5). Empat karyawan yang disandera, yaitu Asmar dan Fery karyawan PT Inti Bangun Sejahtera (IBS), keduanya dilaporkan mengalami luka-luka, kemudian Peas Kulka (staf Distrik Okbab) dan Senus Lepitalem Distrik Borme. Dari laporan yang diterima, terungkap awalnya enam pekerja BTS didampingi Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pegunungan Bintang Alverus Sanuari, Jumat (12/5), berangkat dari Oksibil menuju Distrik Okbab menggunakan pesawat Elang Air. Setibanya di Lapangan Terbang Okbab, tiba-tiba didatangi anggota KKB yang membawa senjata tajam dan melakukan kekerasan terhadap tiga orang pekerja. Dua orang yang terluka adalah Alverus Sanuari dan Benyamin Sembiring. Mereka dibebaskan bersama Kadis Infokom, kemudian kembali ke Oksibil untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit atas luka yang mereka alami. "Berbagai upaya saat ini untuk membebaskan keempat sandera, " kata Kombes Pol. Benny.

Kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera empat pekerja pembangunan tower BTS di Okbab minta uang tebusan Rp 500 juta.

Sandera 4 Pekerja BTS, KKB Papua Minta Tebusan Rp 500 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Judha-Nugraha-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak ada permintaan tebusan dari milisi Houthi di Yaman yang menyandera seorang anak buah kapal (ABK) asal Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha dalam taklimat pers yang digelar secara hibrida di Jakarta, Kamis (13/1).  “Untuk kasus ini tidak ada tuntutan apa-apa, tidak ada ketentuan apapun terkait dengan ransom atau tebusan. Kita sedang upayakan proses pemulangan secepatnya,” katanya.  Sebelumnya diberitakan bahwa seorang WNI berinisial SHP telah disandera oleh kelompok Houthi saat berada di Pulau Socotra, Yaman. Dia disandera bersama dengan 10 ABK lain dengan berbagai kewarganegaraan.  Pria tersebut tengah bertugas sebagai awak di sebuah kapal pengangkut peralatan medis untuk rumah sakit lapangan di Arab Saudi, saat kapalnya dihadang oleh Houthi di pulau tersebut.  Judha menjelaskan bahwa SHP, chief officer di kapal kargo Rwabee berbendera Uni Emirat Arab, berada dalam keadaan sehat dan mendapatkan perlakuan baik. Pihaknya telah menjalin komunikasi dengan keluarga SHP dan yang bersangkutan telah berkomunikasi dengan keluarganya.  “Saat ini fokus kita memastikan kondisi Pak SHP, kedua mengupayakan pemulangan, mempercepat pemulangan. Kita kerahkan segala macam avenue untuk memulangkan SHP secepatnya. Kita sudah koordinasi dengan KBRI Abu Dhabi, karena kapal ini berbendera UEA, perusahaan UEA, kita dorong tanggung jawab dari pihak pemilik kapalnya untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan,” paparnya.  Dia juga mengatakan bahwa koordinasi juga dilakukan dengan Kedutaan Besar RI di Riyadh, Arab Saudi dan di Muscat, Oman, yang mencakup wilayah Yaman.

Tak Ada Permintaan Tebusan Terkait Penyanderaan WNI di Yaman

tebusan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tebusan

Berita Terkini

Rizki Kiper Muda asal Bandung Bantah Jadi Korban TPPO, tapi Sebut Perusahaan Minta tebusan Rp 42 Juta

Nasib Pilot Susi Air Belum Jelas, Kelompok Separatis Teroris Minta Tebusan Rp 5 M

Tak Mampu Bayar Rp 115 Juta, Istri Korban TPPO Disandera di Kamboja

Sandera 4 Pekerja BTS, KKB Papua Minta Tebusan Rp 500 Juta

Tak Ada Permintaan Tebusan Terkait Penyanderaan WNI di Yaman

Download Aplikasi JawaPos.com