<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/CEK-PASOKAN-LISTRIK-PLN-JELANG-NATARU-FEDRIK-TARIGAN-5.jpg" alt="Petugas mengecek kesiapan alat saat Apel Siaga pasokan listrik jelang perayaan Natal dan Tahun Baru dilakukan PLN UID Jakarta Raya di Halaman Gedung Gereja Immanuel, Jakarta, Selasa (13/12/2022). PLN UID Jakarta Raya mengerahkan 2.356 personil di 17 unit" width="100%">
<figcaption>Petugas mengecek kesiapan alat saat Apel Siaga pasokan listrik jelang perayaan Natal dan Tahun Baru dilakukan PLN UID Jakarta Raya di Halaman Gedung Gereja Immanuel, Jakarta, Selasa (13/12/2022). PLN UID Jakarta Raya mengerahkan 2.356 personil di 17 unit</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PLN (Persero) berhasil mencatat penjualan terbaik pada tahun lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menuturkan, kinerja sales sepanjang 2022 tercatat 270,82 terawatt hour (TWh) dengan total 85,28 juta pelanggan.  Perolehan itu meningkat sebesar 15,75 TWh atau 6,17 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 255,07 TWh. Darmawan menjelaskan, torehan sales pada 2022 merupakan buah dari strategi ekstensifikasi dan intensifikasi.  Strategi intensifikasi meliputi program pemasaran tambah daya bagi pelanggan existing. Sementara itu, ekstensifikasi meliputi penciptaan demand listrik baru. Yakni, akuisisi captive power dan electrifying agriculture.  "PLN terus mencari ceruk pasar baru melalui program akuisisi captive power serta berhasil mengajak banyak pelanggan bisnis dan industri untuk beralih dari penggunaan pembangkit listriknya sendiri ke PLN, sehingga program ini berhasil menyumbang penjualan sebesar 2,53 TWh," paparnya kemarin.  Selain menyasar sektor industri, Darmawan menjaga pertumbuhan konsumsi listrik melalui sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Yakni, program electrifying agriculture. Tak ayal, program agrikultur modern berbasis energi listrik itu sukses menyumbang penjualan sebesar 0,31 TWh.  Secara regional, Darmawan menyebutkan bahwa Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara (Sulmapana) menjadi yang paling pesat pertumbuhannya dengan 9,34 persen atau 20,34 TWh.

PLN Catatkan Kinerja Sales Terbaik sepanjang 2022, Capai 270,82 TWh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Daya-Listrik-Naik-Dery-JawaPosCom1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tarif listrik dipastikan tidak naik hingga akhir 2019. Penurunan beberapa indikator pembentuk biaya pokok produksi (BPP) listrik dinilai malah dapat menurunkan tarif setrum.  Pengamat energi dan pertambangan Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, ada tiga variabel yang dijadikan acuan untuk menetapkan tarif listrik. Yaitu, Indonesian crude price (ICP), inflasi dan kurs rupiah terhadap dolar AS, serta harga energi primer.  ’’Kalau saat ini tampaknya besaran semua variabel penentu itu akan menurunkan besaran BPP listrik,” ujarnya seperti dikutip Jawa Pos, Selasa (9/7).  Kurs tengah rupiah terhadap dolar AS selama Juli 2019 cenderung menguat mencapai rata-rata Rp 14.148 per USD. Angka itu lebih kuat ketimbang asumsi APBN 2019 dan RKAP PLN yang ditetapkan Rp 15.000 per USD.  ICP juga cenderung turun pada kisaran USD 61 per barel. Lebih rendah dibandingkan dengan harga asumsi ICP di APBN yang ditetapkan USD 70 per barel. Inflasi Juli diprediksi juga rendah hanya 0,12 persen per bulan atau sekitar 3,12 persen (year-on-year) sepanjang 2019.  Selain tiga indikator itu, biaya energi primer yang menentukan HPP (harga pokok produksi) listrik cenderung tetap. Bahkan, beberapa harga energi primer mengalami penurunan. Efisiensi yang dilakukan PLN seperti susut jaringan dan operasional keuangan juga telah menurunkan HPP listrik selama 2019. Menurut dia, dengan beberapa indikator tersebut, BPP listrik semestinya mengalami penurunan yang signifikan.  ’’Dengan penurunan BPP listrik itu, penetapan tarif dengan menggunakan automatic adjustment mestinya akan menurunkan tarif listrik pada 2020,” terangnya.  Turunnya tarif listrik pada 2020 akan memberikan berbagai manfaat bagi konsumen dan perekonomian Indonesia. Misalnya, beban pengeluaran konsumen akan menurun sehingga bisa menaikkan daya beli masyarakat.  Penurunan tarif listrik pun akan menurunkan tingkat inflasi sehingga dapat menurunkan harga-harga kebutuhan pokok. ’’Bagi konsumen industri, penurunan tarif listrik akan menurunkan harga pokok penjualan produk dan jasa sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan jasa di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor,” urainya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Daya-Listrik-Naik-Dery-Ridwansah-JawaPosCom4-640x421.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ilustrasi meteran listrik pelanggan PT PLN (Persero) rumah tangga (Dok.Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Dia menilai, penurunan tarif yang didasarkan atas penurunan BPP listrik tidak akan merugikan bagi PLN. Bahkan, PLN masih dapat memperoleh margin dari penjualan setrum yang tarif listrik ditetapkan di atas HPP listrik.  Di sisi lain, menurut perhitungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tarif listrik tahun depan dapat naik Rp 200 per kWh bagi pelanggan listrik golongan 900 VA-RTM (rumah tangga mampu).  Selama ini rata-rata pemakaian pelanggan 900 VA-RTM per bulan senilai Rp 141.432. Dengan penerapan tarif adjustment tahun depan, rata-rata pemakaian pelanggan golongan tersebut akan naik 14,79 persen menjadi Rp 162.354 per bulan. Atau tarif listriknya naik Rp 20.922 per bulan.  Dana yang digelontorkan pemerintah guna menutup kompensasi terhadap kerugian PLN pun cukup besar. Pada 2018, nilai kompensasinya mencapai Rp 23,17 triliun. Lalu, pada 2018, perkiraan nilai akumulasi kompensasi pun mencapai Rp 20,83 triliun dan pada 2020 diperkirakan Rp 22,04 triliun jika pemerintah belum menerapkan tarif adjustment.  ’’Saya minta kerelaan teman-teman yang sudah dapat listrik dan dapat subsidi itu untuk sedikit berbagi dengan saudara-saudara yang lain yang belum menikmati listrik agar mereka tidak terus dalam kegelapan. Kasihan mereka, mereka juga berhak mendapatkan listrik,’’ ungkap Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana.

Tarif Listrik Berpotensi Turun di 2020, Begini Perhitungannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/PT-PLN-PERSERO.jpeg" alt="Ilustrasi jaringan listrik PT PLN (Persero)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jaringan listrik PT PLN (Persero)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) Tbk telah berhasil menaikan rasio elektrifikasi nasional sebesar 98,5 persen hingga Mei 2019. Selain itu, PLN berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 4,2 triliun rupiah pada Triwulan I 2019 sebagai hasil dari berbagai upaya perseroan seperti pertumbuhan penjualan, peningkatan kinerja operasi dan keuangan, serta efisiensi operasi.  Plt. Executive Vice President Corporate Communication &amp; CSR Dwi Suryo Abdullah mengatakan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran seluruh insan PLN dalam upaya percepatan pembangunan kelistrikan di tanah air. Sebagai perusahaan penyedia listrik negara, suplai listrik kepada masyarakat menjadi prioritas utama PLN  Selain kehandalan sistem, kata dia, sisi ekonomi juga sangat diperhatikan. Hal ini demi ketersediaan listrik yang terjangkau bagi masyarakat yang diwujudkan dalam Tarif Tenaga Listrik (TTL) yang tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2015. Bahkan mengalami penurunan dan tetap sejak 1 Januari 2017.  "Hal ini dilakukan untuk mendukung daya saing produk industri dan manufaktur sehingga memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional," kata Dwi Suryo Abdullah dalam keterangan tertulis, Rabu (3/7).  Adapun peraturan mengenai tarif tenaga listrik untuk konsumen diatur sesuai dengan Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Pasal 34 ayat 1. Dalam aturan tersebut, penetapan tarif tenaga listrik dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan harus mendapat persetujuan dari DPR.  "Selanjutnya PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara akan mengikuti semua regulasi dan ketetapan yang diambil Pemerintah," katanya.  Sebagaimana diketahui, penetapan tarif tenaga listrik yang diatur oleh Pemerintah, dikenal dengan Tarif Adjusment (TA) baik untuk golongan tarif non subsidi maupun Subsidi. Hitungannya, berdasarkan tiga hal yaitu kurs, inflasi dan ICP. Dwi menyatakan, penentuan tarif pemerintah juga sangat memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat. Sehingga dimungkinkan hingga akhir tahun 2019 tidak ada kenaikan tarif.  &nbsp;

Soal Tarif Listrik, PLN Ikuti Regulasi yang Ditetapkan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-tarif-dasar-listrik-perempuan-pasti-paling-bawel_m_188071.jpeg" alt="Ilustrasi meteran listrik untuk mengukur penggunaan listrik di rumah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi meteran listrik untuk mengukur penggunaan listrik di rumah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perempuan atau ibu rumah tangga sebagai bendara keluarga di rumah harus selalu melek informasi agar dapat mengantisipasi jalannya ekonomi dan kehidupan rumah tangga ke depan. Tak heran, ketika ada isu kenaikan tarif dasar listrik, perempuan pasti berada di garda terdepan untuk mengkritisi kebijakan tersebut. Dalam obrolan Minggu dengan topik Perempuan dan Energi, Founder HCAUS (Human Capital for Us ) Community Mutia Sari Syamsul menegaskan tarif listrik, sudah menjadi kebutuhan pokok yang primer, sama pentingnya dengan kebutuhan pulsa telepon dan bahan pangan. Mutia menyampaikan jika tarif listrik naik, akan ada efek domino dimana barang dan biaya jasa akan naik juga. "Contohnya, kebutuhan transportasi untuk naik angkot, ongkos ojek, dan naik bus umum dan kereta api, biasanya ikut terkerek naik. Begitu juga kebutuhan utama lainnya seperti membeli pakaian seragam, alat tulis, buku-buku sekolah, dan buku pelajaran, pasti mengikuti kenaikan harga listrik, yang menjadi energi dalam hidup kita," tukasnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/2). Para suami pun nantinya pasti bingung, karena harus kerja lebih keras agar pendapatannya bisa mengikuti kenaikan harga listrik dan tarif-tarif lain yang mengikutinya. "Buntut-buntutnya, setiap hari di rumah, kerja kami hanya ribut melulu, karena jumlah uang yang ada, tidak bisa mengimbangi kebutuhan hidup yang terus selangit," jelasnya. Kaum ibu rumah tangga berharap pemerintah bisa menjaga stabilitas harga sehingga tarif listrik juga seperti sekarang ini. Maka situasi rumah tangga akan lebih aman di tengah zaman now. Pemerintah sedang menyusun formula baru untuk tentukan Tarif Dasar Listrik (TDL). Selama ini komponen untuk susun TDL adalah inflasi, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price - ICP), dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Saat ini beban PLN semakin berat akibat TDL tidak naik, sedangkan harga batubara dunia makin tinggi. Agar beban PLN tidak bertambah, maka pemerintah perlu menetapkan HBA dalam skema DMO (Domestic Market Obligation) yaitu kewajiban memasok batubara ke dalam negeri. (ika/Marieska)

Soal Tarif Dasar Listrik, Perempuan Pasti Paling Bawel!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/harga-batu-bara-masuk-formula-tarif-listrik-tak-harus-naik_m_186946.jpeg" alt="Reformulasi tarif dasar seharusnya didasari oleh kepentingan yang lebih besar" width="100%">
<figcaption>Reformulasi tarif dasar seharusnya didasari oleh kepentingan yang lebih besar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan berencana memasukkan harga batubara acuan (HBA) ke dalam penetapan tarif dasar listrik. Rencana ini seiring dengan melesatnya harga batu bara beberapa waktu terakhir. Harga batu bara acuan (HBA) Januari 2018 tercatat naik 1,6% dibanding posisi Desember 2017. Data Kementerian ESDM menunjukan HBA bulan ini dipatok US$95,54 per ton, naik dibanding bulan sebelumnya yang berada di level US$94,04&nbsp;per ton.&nbsp; Jika HBA dimasukkan ke dalam formula, benarkah tarif listrik pelanggan PT PLN (Persero) akan naik? Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menuturkan, penetapan formula dengan memasukkan HBA menjadi salah satu pertimbangan penetapan tarif dasar listrik dalam negeri. Menurutnya, selain penggunaan formula itu, penetapan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/07/186929/fahmi-radhi-reformulasi-penetapan-tarif-dasar-listrik-itu-wajar" target="_blank">tarif listrik</a> juga merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. "Berdasarkan formula baru (dengan memasukkan HBA) tarif listrik (memang) harus naik, tetapi pemerintah bisa saja menetapkan tarif listrik menjadi tidak naik dengan pertimbangan tertentu," ujarnya kepada Jawapos.com di Jakarta, Rabu (7/2). Adapun, pertimbangan itu seharusnya didasari oleh kepentingan yang lebih besar.&nbsp; Yakni penurunan inflasi dan peningkatan daya beli masyarakat. Konsekuensinya adalah PLN akan semakin berat menanggung beban. "PLN akan semakin berat jika tarif listrik tidak dinaikkan ditengah melonjaknya harga batubara dunia," terangnya. Untuk meringankan beban PLN itu, kata dia, pemerintah bisa menempuh upaya lain. Caranya dengan menetapkan HBA dalam skema Domestic Market Obligation (DMO). Dalam skema DMO, HBA batubara yang dijual ke PLN sebagai energi primer pembangkit listrik ditetapkan oleh pemerintah. "Sedangkan batubara yang dijual di luar PLN dan diekspor, harganya ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar," ujarnya. Reformulasi dengan memasukkan HBA, kata dia, mestinya tidak serta merta harus menaikkan tarif listrik. Dengan cara tersebut, tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk menaikkan tarif listrik dalam waktu dekat.&nbsp;

Harga Batu Bara Masuk Formula, Tarif Listrik Tak Harus Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/hore-pln-pastikan-tarif-listrik-tidak-naik_m_177881.jpeg" alt="Ilustrasi pelanggan PLN tengah memeriksa penggunaan listriknya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelanggan PLN tengah memeriksa penggunaan listriknya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian ESDM dan PLN menetapkan bahwa tarif listrik mulai 1 Januari 2018 tidak mengalami perubahan. Tarif ini berlaku hingga Maret 2018. Seperti diketahui penetapan tarif listrik dilakukan 3 bulan sekali dan untuk tarif per 1 Januari sampai 31 Maret 2018 dinyatakan tetap, yakni sama dengan periode 3 bulan terakhir di tahun ini. Dengan ini, dipastikan tidak ada kenaikan tarif listrik hingga 3 bulan ke depan. Perusahaan plat merah tersebut memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik berdasarkan pertimbangan daya beli masyarakat. Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka mengatakan, PLN saat ini telah melakukan berbagai upaya efisiensi. Adapun efisiensi telah dilakukan pada sejumlah hal, seperti operational maintenance, <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/28/177909/pemerintah-mulai-integrasi-moda-transportasi-massal" target="_blank">transportasi</a> zonasi, hingga menaikkan capacity factor untuk masalah kualitas pembangkit. Upaya ini dilakukan guna menjaga cashflow agar tetap baik. "Kami mencoba untuk melihat biaya-biaya lain yang bisa kami lakukan efisiensi, kita lakukan. Cashflow kami masih mencukupi untuk kebijakan ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/12). Dengan ketetapan tersebut, maka besaran tarif rata-rata untuk beberapa pelanggan listrik adalah sebagai berikut: 1. Rumah tangga 450 VA, tetap sebesar Rp 415 per kWh. 2. Rumah tangga 900 VA tidak mampu, tetap sebesar Rp 586 per kWh. 3. Rumah tangga 900 VA mampu, tetap sebesar Rp 1.352 per kWh. 4. Pelanggan nonsubsidi (tarif adjustment), tetap sebesar Rp 1.467,28 per kWh.

Hore! PLN Pastikan Tarif Listrik Tidak Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/soal-penyederhanaan-golongan-listrik-esdm-tunggu-respon-masyarakat_m_168477.jpeg" alt="Ilustrasi pengecekan meteran PLN." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengecekan meteran PLN.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) berencana untuk membuat forum diskusi dan melakukan poling dengan masyarakat.&nbsp; Nantinya forum tersebut akan dimanfaatkan pemerintah dan PLN untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan penyederhanaan golongan listrik. "Sekarang Kementerian ESDM bersama dengan PLN sedang melakukan kajian. Nanti akan ada FGD (Focus Group Discussion), akan ada public hearing secara terbuka ke publik, memastikan kalau kebijakan ini didorong oleh publik, disetujui, kita akan laksanakan," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) ESDM, Dadan Kusdiana, di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/11). Dadan menambahkan, diskusi tersebut rencananya akan dilakukan dalam dua pekan mendatang. Nantinya, disebar juga poling untuk masyarakat, asosiasi maupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). "Jadi dalam 1-2 minggu ke depan untuk melakukan komunikasi dengan publik, memastikan teknik juga bisa berjalan, dan memastikan bahwa semua masalah teknis bisa dilakukan di lapangan. Jadi akan ada proses-proses seperti itu," tuturnya. "Untuk jawaban bersedia atau enggak, kita akan melakukan polling. Kita akan lakukan polling juga, nanti PLN bersama-sama akan lakukan itu. Kalau masyarakat ini tidak setuju, tentunya kebijakan ini juga tidak perlu dijalankan. Tapi di luar itu kami kan juga akan menjelaskan apa manfaatnya untuk masyarakat," tambahnya. Dadan juga menegaskan, untuk saat ini pihaknya akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi. Harapannya tentu masyarakat bisa berubah pikiran dan mau menerima kebijakan tersebut. "Perintah Pak Menteri (ESDM, Ignasius Jonan) itu minggu ini akan FGD, di Dirjen Listrik. Dalam 2-3 hari akan lakukan itu, kemudian kita akan melakukan poling memastikan kebijakan ini dipahami dan diterima,&rdquo; paparnya.&nbsp; Sebab, kata Dadan, kalau tidak paham hasilnya seperti sekarang (banyak penolakan). Kalau sudah ada pemahaman yang lebih tidak ada kerugian apa-apa dari masyarakat mendapatkan maanfaat lebih.

Soal Penyederhanaan Golongan Listrik, ESDM Tunggu Respon Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/pelaku-usaha-apresiasi-kebijakan-pemerintah-sikapi-kelesuan-daya-beli_m_162636.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kalangan dunia usaha mengapresi kebijakan pemerintah untuk mendongkrak daya beli guna menggerakan perekonomian. Pemerintah telah memutuskan untuk tidak menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL), harga elpiji dan harga BBM hingga akhir tahun 2017. "Hingga saat ini masih banyak perdebatan mengenai pelemahan daya beli masyarakat. Apakah memang terjadi secara luas, atau terjadi pada kelompok-kelompok atau sektor tertentu, atau ada perubahan dari perilaku konsumen saat ini. Namun yang harus diapresiasi adalah sigapnya pemerintah mencermati kondisi dan mengubah kebijakan untuk menopang daya beli," ujarnya Portfolio Manager - Equity PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), Andrian Tanuwijaya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (14/10). Menurutnya, penurunan daya beli terlah terjadi sejak awal tahun. Penyebabnya, pemerintah pada saat itu membuat kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM). Hal itu ditenggarai membuat masyarakat menahan konsumsi mereka. Efeknya, banyak toko-toko offline yang harus tutup. Di sisi lain, ada yang menyebut jika tutupnya toko ritel lebih disebabkan oleh adanya peralihan pola konsumsi masyarakat dari offline menuju online. Spekulasi itu nyatanya tidak di amini oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Mereka justru menilai menurunnya daya beli diakibatkan oleh banyaknya masyarakat yang melakukan penyimpanan (saving) dan juga dialihkan untuk hal-hal yang menyenangkan (leisure), seperti menginap di hotel, makan di restoran, pergi berlibur dan lain sebagainya. Mengatasi itu, pemerintah memang telah melakukan beberapa perubahan kebijakan yang muaranya adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Upaya itu adalah dengan memutuskan untuk tidak menaikkan TDL, harga elipiji dan harga BBM hingga akhir tahun 2017. "(Kebijakan) yang krusial bagi masyarakat terutama kalangan menengah bawah. Selain itu secara historis belanja pemerintah memiliki korelasi dengan daya beli masyarakat, sehingga usaha pemerintah untuk mempercepat government spending di semester dua 2017 diharapkan juga dapat membantu daya beli masyarakat," jelas dia. Kebijakan itu, kata Andrian, perlahan menunjukan hasilnya. Sejumlah penjualan di beberapa sektor kembali mengalami perbaikan. Itu artinya, masuarakat sudah mulai kembali bergairah untuk membelanjakan uangnya. "Walaupun masih tahap awal, beberapa indikator mulai menunjukkan sinyal perbaikan, seperti konsumsi listrik, penjualan semen, barang modal, dan mobil komersial." pungkasnya.

Pelaku Usaha Apresiasi Kebijakan Pemerintah Sikapi Kelesuan Daya Beli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/catat-tahun-ini-jonan-janji-bakal-turunkan-tarif-listrik_m_142192.jpeg" alt="Menteri ESDM Iganasius Jonan" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Iganasius Jonan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah memberikan jaminan tarif dasar listrik (TDL) tidak akan naik sampai akhir tahun 2017 ini. Alasannya ingin meningkatkan daya beli masyarakat dan daya saing industri.  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, tidak adanya kenaikan harga TDL karena sudah berdasarkan pertimbangan pada daya beli masyarakat.&nbsp;  Jonan juga menegakan, pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) bahkan berusaha untuk menurunkan TDL.  "Bukan hanya tidak ada kenaikkan listrik sampai akhir tahun ini. Tapi, kami juga akan berusaha menurunkannya," ujar Jonan dalam konfrensi pers di kantor ESDM, Jakarta, Rabu (5/7).  Mantan Menteri Perhubungan (Menhub) ini menyebut, target pemerintah adalah penurunan pada TDL industri dan rumah tangga.&nbsp;  Sebelumnya TDL industri diketahui sebesar Rp 1.100 per kilo watt (kWh) dan TDL rumah tangga Rp 1.476 per kWh.  "Nantinya kami akan berusaha menurunkan untuk industri jadi Rp 800 sampai Rp 900 per kWh," katanya.  Bukan hanya kepada pelaku industri, Jonan menyebut penurunan TDL juga akan menyasar kepada rumah tangga. Namun dia belum bisa mengatakan penurunan listrik untuk kategori rumah tangga.   "Golongan rumah tangga ESDM akan berusaha untuk menurunkan, sehingga jadi efisien," pungkasnya. (cr2/JPG)

Catat..!! Tahun Ini Jonan Janji Bakal Turunkan Tarif Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/saran-pks-sebelum-tdl-dinaikkan_m_100144.jpeg" alt="Jaringan listrik" width="100%">
<figcaption>Jaringan listrik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi PKS meminta pemerintah memastikan kevalidan jumlah data rumah tangga tak mampu, sebelum menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Ketua Kelompok Komisi VII (Kapoksi VII) Fraksi PKS DPR Rofi Munawar mengungkapkan, pemerintah harus cermat dalam menaikkan TDL. Menurutnya, perlu pendataan yang baik dan transparansi agar penerapan kenaikan tersebut sesuai sasaran dan tidak menambah beban konsumsi masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan pendataan ulang terhadap golongan rumah tangga mampu yang menerima subsidi listrik berdaya 900 VA (R-1/900 VA-RTM), dengan jumlah 18,9 juta&lrm;. Kenaikan tarif dasar listrik untuk golongan berkategori mampu 900 VA itu harus didukung data yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, secara teknis membutuhkan pemilahan yang cermat antar-golongan yang mampu dan tidak mampu. "Ada baiknya pemerintah merumuskan dan memvalidasi kembali data yang ada," ujarnya di Jakarta, Kamis (5/1). Rofi menambahkan, pemerintah harus secara serius mendata ulang pelanggan yang benar-benar kurang mampu berdasarkan data Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa rumah tangga penerima subsidi adalah yang benar-benar berhak. Proses pencocokkan data itu dimulai dengan pemilahan data rumah tangga kurang mampu per Provinsi, per Kabupaten, per Kecamatan, per Kelurahan/Desa, sesuai unit Wilayah/Distribusi PLN hingga ke Rayon. Disarankan, untuk melakukan penugasan tersebut PLN melakukan koordinasi yang solid dengan unit-unit PLN di seluruh Indonesia dan jajaran pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. "Pendataan hanya akan dilakukan oleh pegawai PLN yang membawa surat tugas dari PLN Pusat," legislator dapil Jawa Timur itu. Di sisi lain, menurutnya dengan adanya kenaikan TDL itu akan menambah komponen pengeluaran masyarakat dan dalam tahap tertentu sangat mungkin menambah jumlah masyarakat miskin. Sebab, pengeluaran listrik masuk dalam komponen pengeluaran tetap (fixed expenses). Sehingga, seminimal apapun kenaikan tarif listrik akan berpengaruh kepada total konsumsi bulanan atau harian masyarakat. "Pemerintah tidak boleh abai dalam mempertimbangkan hal tersebut, meski dalam perhitungan kenaikan kenaikan ini BPS menyatakan tidak akan berdampak besar terhadap inflasi," pungkas Rofi. Sebagai informasi, hingga Desember 2016 pelangan 900 VA yang berjumah 23 juta seluruhnya masih disubsidi. Padahal, pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi miskin dan rentan miskin golongan 900 VA hanya sebanyak 4,1 juta. Ada sekitar 18,9 juta pelanggan 900 VA yang tidak masuk dalam kategori tersebut atau mampu. (dna/JPG)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tdl

Berita Terkini