<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/tak-mau-kalah-dengan-gerindra-pdip-gagas-koalisi-pancasila_m_162579.jpeg" alt="TB Hasanuddin." width="100%">
<figcaption>TB Hasanuddin.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyoroti dugaan penyelundupan senjata dari Australia kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ia meminta pemerintah segera merespons melalui langkah diplomatik dan koordinasi lintas lembaga.</p> <p>Hal ini disampaikan TB Hasanuddin usai penangkapan dua pria asal Australia yang diduga memasok senjata api dan perlengkapan militer ke Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-OPM (TPNPB-OPM).</p> <p>&ldquo;KBRI Canberra perlu segera menggali informasi lebih dalam terkait proses peradilan kedua warga Australia itu, sekaligus memfasilitasi pertukaran informasi antara Indonesia dan Australia terkait jejaring serta modus penyelundupan,&rdquo; kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Senin (15/9).</p> <p>Sebab, Kepolisian Federal Australia (AFP) bersama Kepolisian Queensland menangkap kedua pria tersebut pada Sabtu (13/9). Penangkapan ini disebut sebagai pengembangan kasus penyanderaan pilot Susi Air, Phillip Mehrtens, pada 2023.</p> <p>Keduanya, masing-masing berusia 64 tahun di New South Wales dan 44 tahun di Queensland, didakwa atas pelanggaran perdagangan senjata api dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.&nbsp;</p> <p>Karena itu, TB Hasanuddin mendorong Polri lebih proaktif memanfaatkan kerja sama dengan kepolisian Australia. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya aksi penyelundupan.</p> <p>&ldquo;Perjanjian kerja sama Indonesia&ndash;Australia di bidang kepolisian harus segera dioptimalkan, khususnya dalam pertukaran data jaringan dan modus penyelundupan,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Selain itu, ia meminta pengawasan diperketat di seluruh pintu masuk perbatasan.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Imigrasi, Bea Cukai, serta patroli TNI di garis depan harus meningkatkan pengawasan arus keluar-masuk orang maupun barang. Tidak hanya darat dan laut, patroli udara juga diperlukan,&rdquo; pungkasnya.</p>

TB Hasanuddin mendorong Polri untuk lebih proaktif dalam menanggapi dugaan penyelundupan senjata dari Australia ke OPM.

Soroti Dugaan Penyelundupan Senjata OPM dari Australia, TB Hasanuddin Dorong Polri Lebih Proaktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/tak-mau-kalah-dengan-gerindra-pdip-gagas-koalisi-pancasila_m_162579.jpeg" alt="TB Hasanuddin." width="100%">
<figcaption>TB Hasanuddin.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi I DPR RI&nbsp;TB Hasanuddin secara tegas menolak adanya permintaan resmi dari negara Federasi Rusia kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan pangkalan militer di wilayah NKRI. Ia menegaskan, hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip politik internasional Indonesia yang bebas aktif.</p> <p>&ldquo;Pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia,&rdquo; kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (16/4).</p> <p>Pasalnya, Federasi Rusia meminta pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Biak, Papua, sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat-pesawat militer Rusia. Permintaan tersebut disampaikan setelah adanya pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025 lalu.</p> <p>TB Hasanuddin berharap, Pemerintah tidak mengabulkan permintaan Rusia tersebut. Sebab, konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan secara tegas melarang keberadaan pangkalan militer asing.</p> <p>"Hal ini bukan hanya soal hukum, tetapi menyangkut prinsip kedaulatan nasional dan arah politik luar negeri kita,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Politikus PDI Perjuangan itu juga menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif, di mana &nbsp;harus terbebas dari pengaruh blok manapun dan aktif menjaga perdamaian dunia. Menurutnya, membuka peluang bagi kehadiran kekuatan militer asing justru bertentangan dengan semangat itu.</p> <p>&ldquo;Pendirian pangkalan militer asing hanya akan menyeret Indonesia dalam percaturan geopolitik yang kontraproduktif dengan perdamaian dunia. Selain itu, kepentingan nasional kita lebih utama ketimbang ikut campur dalam situasi yang berpotensi meningkatkan intensitas konflik antar kekuatan-kekuatan besar,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Anggota Komisi Pertahanan DPR itu juga mengingatkan bahwa keberadaan pangkalan militer asing, khususnya di kawasan Asia Tenggara berpotensi memicu ketegangan antar negara anggota ASEAN dan mengganggu stabilitas kawasan.</p> <p>&ldquo;Kita harus berhati-hati. Stabilitas kawasan lebih penting daripada kepentingan sempit negara tertentu. ASEAN dibangun atas dasar kerja sama dan kepercayaan, bukan persaingan kekuatan militer,&rdquo; pungkasnya.</p>

Komisi I DPR menolak permintaan Rusia untuk mendirikan pangkalan militer di Indonesia, menekankan pentingnya kedaulatan dan stabilitas ASEAN

Komisi I DPR Tolak Permintaan Pendirian Pangkalan Militer Rusia di Indonesia, Khawatir Picu Ketegangan ASEAN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/ditanya-pilgub-jabar-tb-hasanuddin-anak-muda-saja-yang-maju_m_126028.jpeg" alt="TB Hasanuddin.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>TB Hasanuddin.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin memastikan, pihaknya telah menghapus usulan Pemerintah terkait keterlibatan TNI untuk membantu menangani masalah penyalahgunaan narkotika, dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia menyatakan, panitia kerja (Panja) hanya menyetujui 15 kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit aktif TNI, dari yang awalnya diusulkan 16 pos.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Awalnya dalam RUU terbaru, Pemerintah mengusulkan tiga tugas baru. Namun, saat ini hanya ada dua usulan,&rdquo; kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Selasa (18/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Legislator PDIP itu menekankan, Panja RUU TNI hanya menyetujui dua usulan tambahan dari Pemerintah, yakni prajurit TNI dapat membantu dan menanggulangi ancaman siber, serta bisa membantu dan menyelamatkan WNI demi kepentingan nasional di luar negeri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/015779794/4-shio-punya-utang-segunung-tapi-rezeki-juga-besar">4 Shio Punya Utang Segunung Tapi Rezeki Juga Besar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk TNI memiliki wewenang membantu menangani masalah penyalahgunaan narkotika, itu sudah dihilangkan," tegas pria yang karib disapa Kang TB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usulan pelibatan TNI dalam penanganan narkotika sebelumnya tertuang dalam Pasal 7 ayat 2. Ia menegaskan, Pasal itu kini telah dihapuskan. Keputusan penghapusan klausal soal tugas TNI untuk membantu menangani masalah penyalahgunaan narkotika diambil dalam rapat lanjutan Panja RUU TNI antara DPR dengan Pemerintah, pada Senin (17/3) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain soal tugas operasi nonmiliter itu, Panja juga hanya menyetujui 15 kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh prajurit aktif TNI. Ia tak memungkiri, Pemerintah sebelumnya mengusulkan 16 pos bagi TNI untuk mengisi jabatan di kementerian/lembaga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015779811/kritik-revisi-uu-tni-komika-heri-horeh-indonesia-butuh-lapangan-kerja-bukan-darurat-sipil">Kritik Revisi UU TNI, Komika Heri Horeh: Indonesia Butuh Lapangan Kerja, Bukan Darurat Sipil</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang sebelumnya diusulkan 16 K/L, saat ini hanya menjadi 15 K/L, di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu dihapus," ujar Kang TB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, TB Hasanuddin memastikan dalam RUU TNI, prajurit militer hanya dapat menduduki jabatan sipil sebanyak 15 pos kementerian/lembaga, dari awalnya dalam UU TNI 10 pos. Aturan itu tertuang dalam Pasal 47 UU TNI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penambahan lima pos untuk prajurit TNI aktif dicantumkan pada RUU TNI karena dalam UU terkait kementerian/lembaga yang dimaksud memang sudah dicantumkan aturan tentang hal tersebut sehingga agar lebih rigid, maka dimasukkan juga di dalam RUU TNI," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Panitia kerja (Panja) hanya menyetujui 15 kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit aktif TNI, dari yang awalnya diusulkan 16 pos.

TB Hasanuddin Tegaskan Peran TNI Terlibat Penanganan Narkotika dan KKP Telah Dihapus

<p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/ditanya-pilgub-jabar-tb-hasanuddin-anak-muda-saja-yang-maju_m_126028.jpeg" alt="TB Hasanuddin.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>TB Hasanuddin.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tengah berjalan. Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengungkap beberapa hal penting dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TNI. Diantaranya menyangkut penambahan jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif dan penambahan usia pensiun.&nbsp;</p> <p dir="ltr">TB Hasanuddin menyampaikan bahwa ada tiga pasal yang menarik perhatian dalam Revisi UU TNI. Yakni Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53. Pasal 7, kata dia, berisi aturan mengenai Operasi Militer Selain Perang. Dalam pasal tersebut ada penambahan jumlah ayat. Yang semula hanya 14 ayat di Pasal 7 menjadi total 17 ayat.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Dalam penambahan ayat ini, ayat 15 berbunyi membantu pemerintah dalam upaya menanggulangi ancaman siber, ayat 16 berbunyi membantu pemerintah dalam melindungi dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri, dan ayat 17 berbunyi membantu pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainya,&rdquo; terang dia.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dalam pasal 47, lanjut TB Hasanuddin, ayat 1 memang tegas menyebut bahwa setiap prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan non militer harus pensiun dini atau mundur dari dinas aktif sebagai TNI. Namun, pada ayat 2 ada penambahan posisi jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Dari semula 10 kementerian dan lembaga menjadi 15 kementerian dan lembaga.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Lima penambahan itu adalah Kelautan dan Perikanan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, dan Kejaksaan,&rdquo; kata dia.</p> <p dir="ltr">Selain itu, Anggota Panitia Kerja (Panja) Revisi UU TNI tersebut juga membeber DIM Pasal 53 ayat 2. Pasal itu mengatur soal batas usia pensiun prajurit TNI aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Baik untuk tamtama, bintara, perwira pertama dan perwira menengah, maupun perwira tinggi.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Secara terperinci dia menyampaikan bahwa usia pensiun tamtama menjadi 56 tahun, bintara 57 tahun, perwira sampai letkol 58 tahun, kolonel 59 tahun, perwira tinggi bintang satu paling tinggi 60 tahun, perwira tinggi bintang dua paling tinggi 61 tahun, dan perwira tinggi bintang tiga paling tinggi 61 tahun.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dalam Revisi UU TNI, TB Hasanuddin memastikan bahwa pembahasan akan berjalan normal tanpa terburu-buru. Dia menegaskan, saat ini DPR belum membahas DIM secara tuntas dan akan berhati-hati dalam proses revisi. Tujuannya untuk menghindari kesalahan. Pendekatan cermat dan hati-hati dipastikan akan ditempuh oleh DPR.&nbsp;</p>

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengungkap beberapa hal penting dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TNI.

Ungkap Beberapa Hal Penting dalam Revisi UU TNI, TB Hasanuddin: Penambahan Jabatan Sipil Hingga Usia Pensiun Prajurit TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/ditanya-pilgub-jabar-tb-hasanuddin-anak-muda-saja-yang-maju_m_126028.jpeg" alt="TB Hasanuddin.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>TB Hasanuddin.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi. Menurutnya, jika seorang prajurit TNI berprestasi dalam tugas atau berjasa maka sesuai aturan dan UU diberikan tanda kehormatan atau tanda jasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini diungkapkan Hasanuddin menyusul rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menyematkan pangkat jenderal kehormatan atau Jendral TNI (HOR)&nbsp; kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2) besok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam TNI tidak ada istilah pangkat&nbsp; kehormatan," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (27/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasanuddin menjelaskan, aturan pangkat di lingkungan TNI diatur dalam UU 34/2004 tentang TNI pada Pasal 27, yakni setiap prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pangkat menurut sifatnya dibedakan, pangkat efektif diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh. Sementara, pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara, serta memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandangnya, guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, pangkat tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, berlaku selama masih memangku jabatan keprajuritan tersebut, serta membawa akibat administrasi terbatas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam UU 34 tahun 2004 tidak ada kenaikan pangkat dari purnawirawan ke purnawirawan. Terlebih sejak berlakunya UU TNI, hal itu sudah tidak ada lagi seperti di era orde baru," tegas Hasanuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasanuddin mengungkapkan, untuk pemberian penghargaan bagi prajurit TNI yang berjasa maka dianugerahkan gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diberikan dengan tujuan untuk menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, mengacu pada UU No. 20 tahun 2009 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi&nbsp; Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang masih hidup dapat berupa:&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">a. pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa;&nbsp;</div> <div dir="auto">b. pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala; dan/atau</div> <div dir="auto">c. hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu digaris bawahi&nbsp; pada Pasal 33 ayat 3a yang berbunyi "pengangkatan&nbsp; atau kenaikan pangkat secara istimewa" tersebut adalah untuk prajurit aktif atau belum pensiun. Misalnya dari Kolonel naik menjadi Brigjen atau dari Letjen menjadi Jenderal lantaran memiliki keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya. Bukan untuk purnawirawan atau pensiunan TNI," pungkasnya.</div> <p>&nbsp;</p>

Dalam UU 34 tahun 2004 tidak ada kenaikan pangkat dari purnawirawan ke purnawirawan. Terlebih sejak berlakunya UU TNI.

Besok Prabowo Diberikan Pangkat Jenderal Kehormatan, TB Hasanuddin: Itu Hanya Ada di Rezim Orde Baru

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/pilot-tempur-1-2934685653.jpg" alt="Pesawat tempur KFX/IFX-21 Boramae nomor 4 hasil kerja sama Indonesia dengan Korsel." width="100%">
<figcaption>Pesawat tempur KFX/IFX-21 Boramae nomor 4 hasil kerja sama Indonesia dengan Korsel.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengungkapkan pembelian satu skuadron atau 12 unit jet tempur Mirage 2000-5 dari Qatar yang menghabiskan anggaran sebesar USD 792 juta atau setara hampir Rp 12 triliun, menghamburkan uang negara. Ia juga menyayangkan umur pesawat tempur itu sudah terlalu tua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masalahnya, pesawat Mirage 2000-5 tersebut dibeli oleh AU Qatar dari Perancis pada akhir tahun 1980an. Artinya, usianya sudah menginjak tiga dekade dan tersisa hanya 10 tahun untuk penggunaan," kata Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (22/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikua PDI Perjuangan ini membuka fakta bahwa nantinya pesawat bekas tersebut hanya mendapat dukungan servis selama tiga tahun awal. Setelahnya sisanya tujuh tahun harus membayar mahal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Biaya perawatan pesawat tempur tidak murah, apalagi pesawat usia tua, apakah anggaran kita sudah siap?," cetusnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasanuddin menyebut, daripada harus membeli pesawat bekas, ia menyarankan lebih baik beli baru. Menurutnya jika dikalkulasikan, harga per unit untuk mirage 2000-5 bekas Qatar yang dibeli adalah sekitar USD 66 juta/unit.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kita lihat rentang harga jet tempur baru di pasar global saat ini berkisar mulai dari USD 67 juta hingga USD 135 juta," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan, untuk pilihan jet tempur baru yang mendekati angka USD 66 juta ada Super Hornet (USD 67 jutaan/unit), F35A (USD 77 juta/unit), Gripen (USD 85 juta/unit), atau F-15 EX (USD 87 juta/unit).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, dengan anggaran USD 792 juta atau hampir setara Rp 12 triliun yang dialokasikan Kemhan untuk membeli Mirage 2000-5, sebenarnya bisa mendapatkan hampir satu skuadron jet tempur F-35A, SAAB Gripen, atau F-15 EX baru yang memiliki usia pakai lebih lama hingga 40 tahun, serta jaminan servis suku cadang yang lebih meyakinkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atau jika memungkinkan ditambah USD 150 juta, kita bisa dapat 1 skuadron&nbsp; full&nbsp; F-35A, SAAB Gripen, atau F-15 EX baru. Dan kita pasti punya efek gentar yang lebih dahsyat di ruang udara nasional dalam jangka panjang . Lalu kenapa harus memaksakan diri beli pesawat tua?," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan, pembelian pesawat tempur bekas Angkatan Udara Qatar, Mirage 2000-5, merupakan upaya Pemerintah mencegah turunnya kesiapan tempur TNI Angkatan Udara mengingat beberapa jet tempur yang tersedia telah memasuki fase habis masa pakai.</div> <div dir="auto"> <p>Beberapa pesawat tempur TNI AU, antara lain F-5 Tiger&nbsp;dan Hawk&nbsp;100/200 telah memasuki fase habis masa pakai, sehingga Kemhan berencana meremajakan (<em>upgrade</em>) dan memperbaiki (<em>overhaul/repair</em>) beberapa pesawat tempur TNI AU, seperti SU-27/30, Hawk 100/200, dan F-16.</p> <p>"Namun, pelaksanaan&nbsp;<em>upgrade&nbsp;</em>dan&nbsp;<em>overha<wbr />ul/repair</em>&nbsp;pesawat tersebut di atas akan menyebabkan penurunan kesiapan pesawat tempur TNI AU," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemhan&nbsp;Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, (15/6).</p> <p>Bawahan Menhan Prabowo Subianto ini juga&nbsp;menjelaskan, Pemerintah Indonesia juga membeli pesawat tempur baru, seperti Dassault Rafale dan F-15 Super Eagle. Namun, tiga unit Rafale pertama dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Januari 2026, sebagaimana diatur dalam kontrak pembelian.&nbsp;</p> <p>Sementara itu, proses pembelian F-15 Super Eagle masih dalam tahap pembahasan surat penawaran (<em>letter of offer and acceptance</em>) dari Pemerintah Amerika Serikat, mengingat F-15 dibeli dengan skema&nbsp;<em>foreign military sales</em>&nbsp;(FMS).</p> <p>"Adapun alasan Kemhan RI melaksanakan pengadaan pesawat Mirage 2000-5 eks Angkatan Udara Qatar adalah karena Indonesia membutuhkan alutsista pesawat tempur yang bisa melaksanakan&nbsp;<em>delivery&nbsp;</em>(<wbr />pengiriman) secara cepat untuk menutupi penurunan kesiapan tempur TNI AU yang disebabkan oleh banyaknya pesawat tempur TNI AU yang habis masa pakainya, banyaknya pesawat yang akan melaksanakan&nbsp;<em>upgrade</em>,&nbsp;<em>overhaul<wbr />/repair</em>&nbsp;dan masih lamanya&nbsp;<em>delivery&nbsp;</em>pesawat pesanan pengadaan baru," pungkas Edwin.</p> </div>

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut, daripada harus membeli pesawat bekas, ia menyarankan lebih baik beli baru.

DPR Sebut Pembelian Pesawat Tempur Tua Rp 12 Triliun Memboroskan Uang Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-korupsi-bakamla-minggu-depan-kpk-garap-tb-hasanudin_m_223947.jpeg" alt="Calon Gubernur sekaligus Mantan Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin bakal di panggil KPK terkait kasus korupsi Bakamla." width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur sekaligus Mantan Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin bakal di panggil KPK terkait kasus korupsi Bakamla.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengatakan, mereka berencana mengunjungi kediaman Laksamana TNI Yudo Margono untuk melakukan verifikasi faktual usai uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI dilakukan.<br /> <br /> "Kunjungan itu tidak tersirat dalam aturan hukum atau peraturan perundang-undangan tetapi besok ada rencana dari para pimpinan komisi plus perwakilan dari fraksi untuk datang ke rumah (Margono)," kata Hasanuddin di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.<br /> <br /> Ia menjelaskan, kedatangan mereka itu apabila perwira tinggi TNI AL itu telah diputuskan disetujui sebagai panglima TNI baru dengan melalui uji kelayakan dan kepatutan terlebih dahulu.<br /> <br /> "Setelah keputusan, jadi setelah diputuskan disetujui baru didatangi; kalau diputuskan tidak disetujui ya tidak didatangi, " ujarnya.<br /> <br /> Terlepas dari dinamika politik yang bisa saja terjadi, ia hampir dapat memastikan bahwa sebagai calon tunggal panglima TNI, Margono akan lulus uji kelayakan dan kepatutan dan menggantikan Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, yang pensiun pada 21 Desember nanti.<br /> <br /> "Kalau saya melihat situasinya kemudian juga aturan perundang-undangannya, sepertinya ya disetujui, tapi ya tidak tahu... Khan namanya politik ada dinamika," tuturnya.<br /> <br /> Namun, ia menepis kepastian persetujuan itu karena semata Margono merupakan calon satu-satunya panglima TNI yang dipilih presiden sehingga tak ada lagi nama lain.<br /> <br /> Ia mengatakan," Kalau jabatan publik itu walaupun sudah diuji kelayakan dan kepatutan lulus, ketika di dalam pelaksanaannya itu tidak benar atau melanggar aturan permainan atau aturan perundang-undangan, nyeleneh, dan sebagainya, ya dialah yang bertanggungjawab, bukan yang memilih."<br /> <br /> Berkaitan dengan kepala staf TNI AL yang baru yang akan menggantikan Margono setelah resmi dilantik sebagai panglima TNI, ia menyebut bahwa calon itu tidak perlu mendapatkan rekomendasi dari DPR.<br /> <br /> "Pengganti kepala staf (matra TNI) menurut aturan itu diajukan panglima baru, kemudian disetujui oleh Bapak Presiden atau mungkin Bapak Presiden langsung menunjuk, 'sudah ini Kasal-nya siapa', begitu. Jadi tidak ada dan tidak perlu mendapatkan rekomendasi dari DPR," kata Hasanuddin.<br /> <br /> Sebelumnya, ia mengatakan bahwa Komisi I DPR RI akan melangsungkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Margono, Jumat (2/12).<br /> <br /> "Sesuai keputusan Badan Musyawarah DPR, besok (Jumat) Komisi I DPR akan melaksanakan uji kelayakan untuk calon panglima TNI," katanya.<br /> <br /> Adapun saat Perkasa disetujui sebagai panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto oleh Komisi I DPR, maka pimpinan dan anggota Komisi I DPR juga mendatangi rumahnya untuk verifikasi faktual, di Jakarta, pada 7 November 2021.

Usai Uji Kelayakan, Komisi I DPR akan Kunjungi Kediaman Laksamana Yudo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72332_91625_Tubagus-Hasanuddin-jawa-pos.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi I DPR TB  Hasanuddin" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi I DPR TB  Hasanuddin</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyoroti peristiwa penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Pos Koramil Gome, Kabupaten Puncak, Papua, akhir Januari 2022 lalu. Pada insiden tersebut, tiga anggota TNI gugur terkena tembakan KKB, yakni Serda Rizal, Pratu Tupas Barazza, dan Pratu Rahman.<br /> <br /> Hasanuddin menegaskan peran Komandan Kompi dan Komandan Peleton sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan tugas.<br /> <br /> "Peran komandan bawahan terutama Komandan Kompi (Danki) dan Komandan Peleton (Danton) dalam menghadapi pertempuran dengan tehnik gerilya itu sangat menentukan keberhasilan tugas," kata Hasanuddin dikonfirmasi awak media, Senin (21/3).<br /> <br /> Selain itu, Hasanuddin berpendapat bahwa penempatan satuan di tempat yang kurang strategis sangat berbahaya bagi pasukan, karena rawan untuk disergap musuh.<br /> <br /> Menurut Hasanuddin, dalam hukum militer seorang perwira atau komandan sah-sah saja diseret ke Pengadilan Militer untuk dimintai pertanggungjawabannya, tapi tentu harus melalui proses hukum.<br /> <br /> "Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi Satuan Satuan Pendidikan agar benar-benar melatih Prajurit yang akan ditugaskan (Latihan Pra Tugas), terutama dalam menggembleng mental dan ketrampilannya," ucap politisi PDI Perjuangan ini.<br /> <br /> Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, ada kejanggalan pada kronologis penyerangan, sehingga Tim Investigasi Kodam harus diturunkan untuk melakukan penyidikan lebih lanjut, terkait peristiwa penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Pos Koramil Gome, Kabupaten Puncak, Papua.<br /> <br /> “Ternyata hasilnya, berbohong, yang terjadi bukan yang dilaporkan. Yang terjadi ini disembunyikan Danki (Komandan Kompi) Komandan Batalyon,” ucap Panglima Andika.<br /> <br /> Andika membenarkan bahwa insiden ini merupakan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh KKB. Namun ada peran Komandan Kompi yang tidak memperhitungkan dan menyepelekan tempat dimana para anggotanya bertugas, sehingga mengakibatkan penyerangan terjadi.<br /> <br /> “Ya betul, yang melakukan tindak pidana, pembunuhan adalah kelompok bersenjata, tapi juga ada peran ini. Peran penggelaran oleh komandan kompi yang dalam hal ini sebagai komandan pos, di tempat yang tidak diperhitungkan, disepelekan,” tegasnya.

TB Hasanuddin: Sah-sah Saja Danki-Danton Diseret ke Pengadilan Militer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72332_91625_Tubagus-Hasanuddin-jawa-pos.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi I DPR TB  Hasanuddin" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi I DPR TB  Hasanuddin</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengkritisi pernyataan koleganya Arteria Dahlan yang meminta agar Kejaksaan Agung memecat seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) hanya karena berbicara bahasa Sunda saat rapat.<br /> <br /> Politikus senior PDIP itu menilai pernyataan Anggota Komisi III DPR RI itu terlalu berlebihan dan dapat melukai perasaan masyarakat Sunda.<br /> <br /> "Usulan saudara Arteria yang meminta agar jaksa Agung memecat seorang Kajati karena menggunakan bahasa Sunda, menurut hemat saya berlebihan dan dapat melukai perasaan masyarakat Sunda," ujar Hasanuddin kepada wartawan, Selasa (18/1).<br /> <br /> Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan dalam kehidupan sehari-hari seseorang yang dipecat dari jabatannya dilatarbelakangi karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran pidana berat atau kejahatan yang memalukan.<br /> <br /> "Pernyataan saudara Arteria ini seolah-olah mengindikasikan bahwa menggunakan bahasa daerah (Sunda) dianggap telah melakukan kejahatan  berat dan harus dipecat," kata anggota DPR Dapil IX Jabar ini.<br /> <br /> Hasanuddin berpendapat mungkin pada saat rapat ada pembicaraan yang tak resmi, sehingga menggunakan bahasa Sunda atau bahasa daerah lain. Tetapi sebaiknya diingatkan saja dan tak perlu diusulkan untuk dipecat.<br /> <br /> "Main peca kan. Seperti penjahat saja. Kenapa harus dipecat seperti telah melakukan kejahatan saja? Saya ingatkan sebagai anggota DPR sebaiknya berhati-hati dalam berucap dan bersikap. Jangan bertingkah arogan, ingat setiap saat rakyat akan mengawasi dan menilai kita," tuturnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan protes terhadap Jaksa Agung ST Burhanuddin lantaran ada Kepala Kejaksaan Tinggi yang menggunakan bahasa Sunda saat rapat dengan anggota dewan.<br /> <br /> Namun demikian, legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu tidak mengungkap siapa Kepala Kejaksaan Tinggi yang dimaksudnya tersebut.<br /> <br /> Arteria khawatir apabila rapat menggunakan bahasa daerah, maka komunikasi tidak lancar. Karena tidak menutup kemungkinan ada anggota dewan yang tidak mengerti bahasa Sunda. Bahkan Arteria meminta agar Jaksa Agung ST Burhanuddin mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi tersebut.

TB Hasanuddin Ingatkan Arteria Jangan Arogan, Bisa Lukai Perasaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ruangannya-di-dpr-pernah-kena-peluru-nyasar-ini-cerita-tb-hasanuddin_m_.jpg" alt="Mantan Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menilai kasus peluru nyasar di DPR tak perlu dibesar-besarkan" width="100%">
<figcaption>Mantan Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menilai kasus peluru nyasar di DPR tak perlu dibesar-besarkan</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta pemerintah agar tak membiarkan posisi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) terlalu lama kosong. Ia berharap Panglima TNI Jendral Andika Perkasa segera mengomunikasikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar jabatan strategis tersebut segera diisi.<br /> <br /> "Sebagai satuan komando dan satuan besar di jajaran TNI AD, sebaiknya pemerintah dan Panglima TNI segera mengisi posisi yang kosong setelah Jendral Dudung Abdurachman ditunjuk menjadi KSAD. Mungkin jabatan Pangkostrad harus mendapat restu Presiden, tapi mesti segera dikomunikasikan," ujar Hasanuddin kepada wartawan, Sabtu (8/1).<br /> <br /> Menurut Hasanuddin, secara organisasi memang tak ada masalah karena masih ada Kepala Staf Kostrad sehingga kegiatan operasional masih dapat berjalan sesuai prosedur. Terlebih, masih ada tiga Panglima Divisi di bawah Kostrad juga masih lengkap.<br /> <br /> Namun, legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berharap agar jabatan Pangkostrad tersebut tidak dibiarkan terlalu lama kosong.<br /> <br /> "Memang tak ada masalah karena operasional masih berjalan. Tetapi, alangkah baiknya posisi Pangkostrad tidak terlalu lama kosong. Apalagi posisi ini sangat strategis di Angkatan Drat sebagai Kotama terbesar," katanya.<br /> <br /> Posisi Pangkostrad saat ini mengalami kekosongan setelah Jenderal Dudung Abdurachman dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 17 November 2021. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam satu kesempatan menyebut pihaknya masih menunggu sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) terkait perwira tinggi yang akan mengisi posisi Pangkostrad. Andika menjelaskan, hasil sidang Wanjakti tersebut nantinya akan dilaporkan dan diputuskan Presiden Jokowi.

Jabatan Pangkostrad yang Kosong Diharapkan Segera Diisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tb hasanuddin

Berita Terkini