<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/lanjutan-kasus-zumi-zola-anggota-dewan-berjamaah-jadi-tersangka-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi aparat kepolisian ciduk bandar narkoba dan memborgolnya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aparat kepolisian ciduk bandar narkoba dan memborgolnya</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelaku pembacokan dengan percobaan perampasan terhadap seorang pengemudi taxi online di Jalan Rawa Kepa Raya, Tomang, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Sabtu (13/5) lalu akhirnya ditangkap polisi. "Ya benar, kami baru saja mengamankan seorang pelaku berinisial EH," ujar Kapolsek Tanjung Duren Polres Metro Jakarta Barat Kompol Muharram Wibisono kepada wartawan, Minggu (21/5). Muharram mengatakan bahwa pelaku ternyata merupakan warga Batu Ceper, Tangerang. Penangkapan itu sendiri dilakukan saat pelaku berada di pinggir tanggul Banjir Kanal Barat, Jakarta Barat. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Tanjung Duren Iptu Tri Baskoro Bintang menjelaskan, para pelaku berjumlah 3 orang saat melakukan aksinya dengan membacok korban pada Subuh hari. "Dari ketiga pelaku kami berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial EH. Sedangkan kedua pelaku lainnya kami masih memburu pelaku," ucapnya. Dari penangkapan tersebut, Bintang mengatakan bahwa pihaknya telah mengamankan barang bukti berupa sepeda motor dan senjata tajam yang dipergunakan untuk membacok korban. Sebelumnya, Kanit Reskrim Polsek Tanjung Duren Iptu Tri Baskoro Bintang menceritakan pembacokan yang terjadi kepada ojol mobil berinisial Q, 35, di Jalan Rawa Kepa Raya, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu (13/5) lalu. Mulanya, ia mengatakan bahwa saat kejadian, korban Q bersama adiknya MTA, 23, sedang nongkrong menghadap ke jalan di tempat kejadian. "Korban ini Q, 35, bersama adiknya MTA, 23, mereka berprofesi sebagai driver taksi online dengan menggunakan mobil yang sama," ujar Bintang kepada wartawan, Rabu (17/5). Saat keduanya bertemu di lokasi kejadian dan hendak aplusan, lalu datang dua pelaku dari depan korban dan salah satu pelaku lainnya langsung menodongkan senjata tajam ke arah samping kepala korban. "Mana serahin HP-nya!" kata Bintang menirukan ancaman pelaku terhadap korban. "Lalu korban langsung lari untuk menyelamatkan diri. Namun saat korban lari sekitar 8 meter, tiba-tiba pelaku yang membawa senjata tajam ada di samping korban dan langsung membacok korban," imbuhnya. Melihat percobaan pembacokan itu, korban langsung menangkisnya menggunakan tangan kiri korban. Hingga akhirnya sajam itu mengenai korban. "Setelah membacok korban, pelaku langsung pergi menghampiri temannya yang membawa sepeda motor Beat, lalu langsung pergi ke arah Roxy Square," ucap Bintang.

Dari ketiga pelaku berhasil diamankan seorang pelaku berinisial EH. Sedangkan kedua pelaku lainnya masih dilakukan pengejaran.

Satu Pelaku Pembacokan ke Taxi Online di Jakbar Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/TAXI-OKE2.jpg" alt="Ilustrasi taxi, saat ini banyak dikembangkan taxi dengan memanfaatkan energi listrik. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi taxi, saat ini banyak dikembangkan taxi dengan memanfaatkan energi listrik. (Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Taxi memanfaatkan sumber energi listrik makin banyak mewarnai lalu lintas di Jadodetabek. Setelah operator taxi Blue Bird, aplikator transportasi online, Grab Indonesia menggaet Hyundai Motor Indonesia mengoperasikan GrabCar Elektrik, taxi berbasis listrik pertama di Indonesia. Saat ini total mobil listrik yang beroperasi tersebut berjumlah 20 unit.  "Saat ini yang beroperasi sebesar 20 unit dan siap pakai di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), tinggal pesan saja di aplikasi, 20 pengemudinya kita siapkan dengan memilih yang terbaik," terang Ridzki Kramadibrata, President of Grab Indonesia saat peluncuran taxi listrik di kawasan Soetta, Tangerang, Provinsi Banten, Senin (27/1).  Pengembangan taxi listrik bertujuan mewujudkan energi bersih dan ramah lingkungan, serta komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29 persen pada tahun 2030.   "Kendaraan listrik diharapkan dapat menjadi solusi yang mendukung inisiatif tersebut. Dimulai dengan ini kita akan terus memelihara ekosistem yang baru saja dimulai, menciptakan sebuah lingkungan yang lebih baik kepada setiap masyarakat," kata Sung Jong Ha, President Director of Hyundai Motors Indonesia.  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik peluncuran taxi listrik. Menurutnya, pemerintah yang juga berupaya untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik di negara kepulauan ini.   "Kendaraan listrik ini diharapkan dapat menjadi solusi mobilitas yang mengusung konsep smart cities, dan di saat yang bersamaan juga Iebih ramah lingkungan dan minim biaya pengelolaannya. Dengan hadirnya ini, kita selangkah lebih maju lagi untuk bersama-sama mencapai target menghadirkan 2 juta unit EV (electric vehicles) di Indonesia,” jelas dia.  Kemudian Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga menyebutkan bahwa kendaraan listrik ini diharapkan dapat memicu keinginan masyarakat untuk lebih peduli kepada lingkungan.  "Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk memajukan industri baterai mobil listrik dalam negeri dengan menggunakan cadangan nikel yang berlimpah di Indonesia" ujar dia.  Rencananya, pada tahun ini, akan ada 500 unit mobil listrik yang beroperasi di Indonesia. "Bertahap dulu ya," tutu Ridzki.  Seperti diketahui, pemerintah menargetkan bahwa pada 2025 Indonesia memiliki 2 juta kendaraan elektrik (electric vehicIe/EV) yang beroperasi. Hal tersebut sesuai dengan Roadmap Ekosistem Kendaraan Listrik yang diluncurkan Desember 2019 lalu.

Armada Taxi Listrik Makin Ramai Warnai Lalu Lintas Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bahas-taksi-online-dpr-soroti-pentingnya-aspek-keamanan_m_207556.jpeg" alt="Ilustrasi taksi berbasis aplikasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi taksi berbasis aplikasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Di tengah hangatnya pembahasan tariff dan aspek lain pada transportasi online, kaum perempuan mendorong pentingnya aspek keamanan, terutama pada layanan taksi online roda empat. Pemerintah dan DPR berencana melakukan pembahasan terkait penyempurnaan penggunaan transportasi berbasis aplikasi. &rdquo;Tolong mengikuti standar sebuah transportasi umum saja. Terutama dari sisi keamanan. Sebaiknya memang ikut standar internasional,&rdquo; ujar anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati D Djohohadikusumo mengenai ramai-ramai isu tariff yang ramai dibicarakan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/4). Pesan disampaikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk Komisi V yang membidangi transportasi. Sebagai anggota di Komisi VIII salah satunya membidangi kepentingan perempuan dan merupakan mitra Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, penting mengingatkan aspek keamanan bagi pengguna angkutan umum. Komisi V DPR seharusnya melakukan rapat dengan Kementerian Perhubungan dan para pihak terkait transportasi online lainnya. Namun rapat ditunda karena Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, berhalangan hadir. Saras, sapaan akrabnya, mengatakan aksi kriminal memang bisa terjadi di segala jenis transportasi umum. Bisa terjadi kepada siapa saja, bukan hanya kaum perempuan. Sejumlah kasus kejahatan yang terjadi di taksi online harus benar-benar menjadi perhatian.&rdquo;Ya memang bisa terjadi di mana saja. Tapi taksi online kan juga bisa dibuat standar saja sistemnya seperti apa. Keamanan yang utama,&rdquo; tegasnya. Terlebih bagi kaum perempuan, menurutnya, di berbagai bidang pun selalu jadi mayoritas korban. Maka diharapkan sistem transportasi umum bisa melakukan pencegahan dengan sistem yang baik. &rdquo;Dan paling penting adalah pengawasannya. Standarnya harus dibuat yang betul-betul memikirkan keselamatan semua orang. Termasuk perempuan,&rdquo; ungkap politisi dari Partai Gerindra itu. Jika sistem transaksinya saja bisa dibuat terobosan dan inovasi, menurutnya, untuk sistem keamanan pun semestinya bisa dilakukan. &rdquo;Banyak lah yang bisa kreatif memikirkan bagaimana aman untuk pengguna terutama perempuan,&rdquo; yakinnya. Bukan hanya dari aspek kekerasan, Saras melanjutkan, termasuk perlindungan dari hal mendasar. Kelayakan seatbelt (sabuk pengaman), perilaku dan etika pengendara, dan hal mendasar lainnya. &rdquo;Bagi saya sih harus ada standarnya,&rdquo; ucapnya.

Bahas Taksi Online,  DPR Soroti Pentingnya Aspek Keamanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/uji-kir-segera-diberlakukan-1-februari-ini-curhat-driver-taxi-online_m_184606.jpeg" alt="Ilustrasi taxi onlne" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi taxi onlne</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah akan memberlakukan Peraturan Menteri (PM) No. 108 Tahun 2017 yang mengatur tentang taksi online. Sejumlah pengemudi (driver) taksi berbasis aplikasi mengaku tidak keberatan dan lainnya menyetujuinya dengan berbagai persyaratan. Seperti Panca, driver GoCar. Ia menyetujui aturan PM ini namun dengan beberapa syarat. "Saya sih setuju saja, tapi dalam pengurusannya di perusahaan saja," katanya, kepada JawaPos.com, Minggu (28/1). Panca menjelaskan, bila driver online mengurus sendiri persyaratan dari uji KIR, STNK khusus, dan lainnya, hal itu menurutnya berbelit-belit. Namun, persyaratan ini disetujuinya bila perusahaan terkait yang mengurusnya. "Mengurusnya itu kan ada biaya lagi dan tidak sedikit. Apalagi, prosesnya kadang lama dan berbelit-belit. Saya setuju saja kalau pihak perusahaan yang mengurusnya," bebernya. Driver online lainnya, Ridwan yang merupakan driver Uber, mengaku tak setuju dengan aturan KIR yang ada di PM 108. Menurutnya, KIR ini membuat harga mobil jatuh bila dijual. "Yang tidak disukai ketika sudah di KIR itu adalah sekali kerangka diketrik, mobil pribadi sudah kaya mobil angkutan umum. Itu kan nantinya ketahuan bila mau mobil mau dijual. Harga pasti jatuh," terangnya. Ia menjelaskan, uji KIR ini tidak setujui dikarenakan driver hanya bermitra dengan aplikator (perusahaan). Driver online adalah mereka yang menggunakan kendaraannya sendiri, menanggung servis kendaraan sendiri, dan perusahaan terkait tidak memberikan biaya apa pun dalam hal-hal kendaraan driver. Lainnya, Ridwan pun mengaku tak setuju dengan aturan pemasangan stiker. Menurutnya, pemasangan stiker ini layaknya kendaraan makanan cepat saji (fast food). "KIR sih setuju kalau kepaksa, cuma kan ini mobil pribadi masalahnya. Kalau pun ada peraturan KIR ini, pasti banyak melanggar," tuturnya. Mengenai isu rencana aksi demo driver online yang akan dilakukan Senin (29/1) pagi, ia mengatakan bahwa hal itu adalah hoax. Bila ada yang demo, maka hal itu bukan dari pihak Asosiasi Driver Online (ADO). "ADO setuju sama kebijakan pemerintah itu. Bila ada yang demo-demo maka itu bukan dari ADO," pungkasnya.

Uji KIR Segera Diberlakukan 1 Februari, Ini Curhat Driver Taxi Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/permenhub-1082017-beri-kepastian-bisnis-transportasi-berbasis-online_m_177306.jpeg" alt="Ilustrasi pemesanan transportasi berbasis aplikasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemesanan transportasi berbasis aplikasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Masifnya perkembangan transportasi berbasis aplikasi (online) mewarnai dinamika perkembangan bisnis transportasi sepanjang 2017. Perkembangan&nbsp; yang begitu cepat ini sempat menimbulkan pro-kotra, khususnya dalam hal pengaturan regulasinya. Salah satunya, saat Mahmakah Agung&nbsp; (MA) dalam putusannya Nomor 37 P/HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017 mengabulkan permohonan gugatan terkait transportasi berbasis aplikasi. Dalam putusannya, MA mencabut 14 pasal dari 72 pasal yang ada dalam Permenhub No.26/ Tahun 2017 tentang transportasi berbasis aplikasi. Pro-kontra terus bermunculan paska terbitnya keputusan MA&nbsp; yang membatalkan Permenhub soal&nbsp; keberadaan taxi online. Setelah proses yang cukup lama, terbit Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. Beleid yang terbit pada 1 November 2017 merupakan revisi dari Permenhub No.26/2017 yang mengatur Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek. &ldquo;Peraturan Menteri Perhubungan yang baru ini merupakan peraturan pengganti PM 26/2017 yang sebelumnya telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi,&rdquo; kata Sekjen Kemenhub, Sugihardjo di Jakarta, Selasa (31/10). Ada sembilan substansi yang menjadi perhatian khusus dalam Permenhub No. 108 Tahun 2017 yaitu, argometer, wilayah operasi, pengaturan tarif, STNK, kuota, domisili TNKB, persyaratan izin, SRUT, dan pengaturan peran aplikator. Pemerintah pun memberi batasan untuk setiap taksi online bahwa aturan ini mulai berlaku dari Februari 2018. Peraturan dari uji KIR, penempelan stiker, SIM A Umum, hingga penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah dengan evaluasi yang akan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah ini bertujuan untuk melindungi konsumen atau penumpang. Lewat aturan ini maka perusahaan taksi online tidak seenaknya memasang tarif. Selain itu, tarif batas bawah dan atas juga dinilai akan memberikan perlindungan kepada para sopir taksi online agar tetap bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Sanksi tegas juga akan diberikan bila taksi online tidak memenuhi ketentuan tarif bawah dan atas. Sugihardjo meminta semua pemangku kepentingan termasuk angkutan online dan konvensional mematuhi Permenhub No. 108 Tahun 2017. Sebab, proses penyusunannya sudah mengakomodasi semua pihak, dengan mempertimbangkan UU 20 Tahun 2008 ttg UMKM dan UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Permenhub 108/2017 Beri Kepastian Bisnis Transportasi Berbasis Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/permenhub-taksi-online-dicabut-ma-kemenhub-aktif-cari-solusi_m_155314.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Buntut pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017, tentang penyelenggaraan taksi berbasis aplikasi oleh Mahkamah Agung (MA), Kemenhub mulai mencarikan solusinya. Agar tak ada kekosongan aturan, mereka gencar menggelar diskusi dengan stake holder. Plt &nbsp;Dirjen Perhubungan Darat, Hindro Surahmat mengatakan bahwa mereka telah dua kali menggelar diskusi dengan instansi terkait. Pertama di Surabaya, Jawa Timur beberapa hari lalu, dan hari ini (5/9) di Jakarta. Menurut dia, pencabutan 14 pasal dalam Permenhub yang dilakukan MA lantaran disebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, harus dicarikan jalan keluarnya. Karena dengan begitu, aturan angkutan online mengalami kekosongan, meski mereka memiliki waktu tiga bulan sebelum Permenhub itu dicabut secara resmi. "Kami menjaring informasi dari masyarakat, dan segera menindaklanjuti putusan itu dengan mencoba membuat aturan yang kira-kira bisa digunakan dasar untuk menyelenggarakan secara umum, baik itu online maupun offline," kata dia di Hotel Alila, Pecenongan, Jakarta Pusat, Selasa (5/9). Atas hal ini mereka juga menghadirkan pihak taksi online untuk memberikan masukan dalam diskusi. Karena yang bersentuhan langsung dengan aturan ini kata dia adalah pihak taksi online itu sendiri. "Karena kalau kami tidak segera menciptakan (aturan) bisa terjadi kekosongan aturan, kalau dicabut semua, taksi online tidak punya dasar operasi, ini kan berdampak pada mereka," tutur dia. Hasil akhir dari diskusi ini kata dia harus ada revisi dari aturan lama yang dicabut. "Harus kami ciptakan aturan yang bisa mengatur semuanya. Makanya kami menunggu hasil diskusi ini," timpal dia. Meski begitu, untuk proses revisi kata dia memang akan memakan waktu lama. Untuk sementara mereka masih menggunakan aturan itu selema tiga bulan ke depan atau sampai 1 November 2017z "Tentunya kami ingin menyelesaikan masalah ini sesingkat-singkatnya, jangan sampai melewati batas waktu. Kami juga berharap kepala dinas perhubungan di daerah bisa mengkondisikan suasana agar tetap kondusif," tukas dia.

Permenhub Taksi Online Dicabut MA, Kemenhub Aktif Cari Solusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/begini-respons-ylki-saat-gugatan-kemenhub-ditolak-ma_m_152554.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menerbitkan putusan nomor 37 P/HUM/2017 tentang uji materi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan no. 26 tahun 2017. Dalam putusan itu, MA menganulir beleid yang mengatur tentang taksi online. Menanggapi hal tersebut, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk membatalkan aturan dalam Permenhub nomor 26. Sebagai solusi, Kemenhub diminta untuk membuat aturan baru yang tidak bertentangan dengan putusan MA. "Kalau aturan dicabut kan berarti tidak boleh berlaku. Menhub harus batalkan aturan itu dan atau membuat aturan baru yang tidak bertentangan dengan putusan MA," ujarnya di Jakarta, Selasa (22/8). Tulus menduga Kemenhub tidak serius dalam merespons gugatan yang diberikan oleh MA. "Itu artinya linier saja sehingga hakim tidak banyak tahu soal kasus secara benar tapi kemudian memutuskan sepengetahuan dia saja," ucapnya. Meski demikian, dirinya juga mengaku kecewa dengan keputusan MA yang dianggap hanya sepihak. Dia meminta MA menguji coba 18 gugatan yang diberikan kepada Kemenhub. Setelah itu, baik MA maupun Kemenhub bisa melakukan koreksi atas kebijakan masing-masing. "Gini saja, keputusan hakim harus diuji public sehingga kemenhub sebagai pihak tergugat harus menguji public mengeksaminasi keputusan mahkamah agung tersebut sehingga apakah disini nanti akan terlihat mahkamah agung salah dalam menerapkan putusan itu atau sebaliknya. Saya juga kecewa dengan putusan MA," pungkasnya.

Begini, Respons YLKI  Saat Gugatan Kemenhub Ditolak MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kemenhub-mulai-berlakukan-aturan-taksi-online-1-juli-ini_m_141408.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Menteri Nomor PM. 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, berlaku efektif secara keseluruhan pada hari ini, Sabtu 1 Juli 2017. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Pudji Hartanto mengatakan, kenetentuan tentang penentuan tarif batas atas dan batas bawah sudah ditentukan pada tanggal 1 Juli ini. "Jadi sudah ditentukan Peraturan Dirjen tentang tarif batas atas dan batas bawah angkutan sewa khusus," ujar Pudji dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (1/7). &lrm;Untuk pemberlakuan tarif itu, dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Wilayah I untuk Sumatera, Jawa dan Bali. Kemudian Wilayah II untuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Adapun tarif batas bawah untuk Wilayah I sebesar Rp 3500 dan batas atasnya sebesar Rp 6000, sedangkan untuk Wilayah II tarif batas bawahnya sebesar Rp 3700 dan batas atasnya sebesar Rp 6500.&nbsp; Lebih lanjut Pudji menekankan, apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap pelaksanaan PM. 26 Tahun 2017, maka akan dikenakan sanksi seperti yang teringan adalah pemberian teguran dan sanksi administratif ke perusahaan dan terberat adalah penonaktifan aplikasi. "Jadi sanksinya teguran hingga penonaktifan aplikasi," tukasnya.(cr2/JPG)

Kemenhub Mulai Berlakukan Aturan Taksi Online 1 Juli ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/menhub-beri-toleransi-waktu-3-bulan-transisi-aturan-permen-322016_m_118335.jpeg" alt="Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi" width="100%">
<figcaption>Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kembali menegaskan Revisi Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek, mulai berlaku 1 April 2017. Terkait dengan pelaksanaan di lapangan nantinya, Budi Karya &nbsp;memberi toleransi waktu tiga &nbsp;bulan sebagai masa transisi bagi pelaku usaha angkutan sewa online dan taksi reguler untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. "Pemberlakuannya tetap 1 April 2017, tapi kita beri toleransi transisi kira-kira 3 bulan terhadap poin-poin (revisi) itu untuk diberlakukan," ujar Budi dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (23/3). Dalam waktu 3 bulan tersebut Menhub memastikan tidak akan ada penindakan hukum terhadap pelanggaran dari aturan ini, baik oleh pihak kepolisian maupun Dinas Perhubungan.&nbsp; Lanjutnya, setelah 3 bulan masa transisi Menhub menjelaskan akan ada sanksi khususnya bagi pengemudi angkutan online maupun provider yang tidak memenuhi aturan. Seperti pembekuan atau suspend ID pengemudi atau pemblokiran aplikasi. "Kalau nanti melanggar bisa ditangguhkan, kita lagi minta suatu cara tertentu untuk menangguhkan anggota-anggota apabila mereka tidak memenuhi syarat-syarat tersebut," katanya. Menhub menjelaskan bahwa dengan pemberlakuan aturan ini maka akan melindungi seluruh pihak baik pengemudi maupun kepentingan masyarakat luas.&nbsp; "Contohnya soal penetapan kuota (angkutan) itu justru melindungi pengemudi, begitu juga dengan tarif batas atas dan &nbsp;bawah, sebenarnya secara prinsip Permen 32 itu mengatur tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan berusaha," pungkasnya.(cr2/JPG)

Menhub Beri Toleransi Waktu 3 Bulan Transisi Aturan Permen 32/2016

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/permenhub-32-direvisi-budi-karya-optimis-taksi-online-tetap-eksis_m_117725.jpeg" alt="Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi" width="100%">
<figcaption>Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menyikapi konflik berkepanjangan antara taksi online dan konvensional, Kementerian Perhubungan akhirnya merevisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. &nbsp;Namun, &nbsp;revisi itu dipastikan tidak &nbsp;mematikan transportasi yang berbasis online. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa revisi akan menguntungkan semua pihak. "Kami berdiskusi, saya mengapresiasi beberapa daerah menyetujui. Justru dengan Permen ada manfaat yang diperoleh. Pertama, kepastian online untuk eksis," kata dia di Mabes Polri, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Selasa (21/3). Tak ketinggalan untuk angkutan konvensional, kata Budi, Kemenhub tak akan lepas tangan untuk kesejahteraan para sopir angkutan konvensional. Pasalnya Permenhub Nomor 32 juga membuat angkutan konvensional terlindungi dari ketidakseimbangan maraknya transportasi online di jalan. "Sehingga ini menjadi regulasi pasti, agar taksi atau angkutan konvensional dilindungi dari dominasi berlebihan transportasi online," sambungnya. Dia lantas berpesan kepada pengusaha transportasi online dan konvensional supaya menyikapi Permenhub 32 dengan bijaksana. Jangan lagi ada kegaduhan hingga menyulut para pekerjanya melakukan tindakan anarkis.&nbsp; "Baik yang online dan konvensional untuk menyikapi secara bijak hal ini. Karena disinyalir beberapa kegiatan itu ada oknum pengurus yang melakukan itu (tindakan anarkis)," tukas dia. (elf/JPG)

Permenhub 32 Direvisi, Budi Karya Optimis Taksi Online Tetap Eksis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#taxi online

Berita Terkini