<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/JzCmolE5iug0gZA7kyBS959UvFLRpWG2udM4kPKM-3929830069.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bicara soal potensi tax ratio Naik di kuartal IV 2025 di Universitas Airlangga Surabaya, Senin (10/11). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bicara soal potensi tax ratio Naik di kuartal IV 2025 di Universitas Airlangga Surabaya, Senin (10/11). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Meski ekonomi sempat lesu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio, akan meningkat pada kuartal IV 2025.&nbsp; "Tax ratio turun kan karena ekonominya melambat sebetulnya di triwulan ketiga, (terutama) di private sector," tutur Purbaya usai mengisi kuliah umum di Kampus C Universitas Airlangga, Senin sore (10/11). Sebagai informasi, Kemenkeu menetapkan target tax ratio 2025 sebesar 10,02 persen. Namun hingga kuartal III 2025, tax ratio hanya mencapai 8,58 persen. Angka tersebut masih di bawah target, yakni kurang 1,44 persen.&nbsp; Bahkan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya (YOY), tax ratio kuartal III tahun 2025 sebesar 8,58 persen, menjadi yang terendah sejak era pandemi Covid-19.&nbsp; Adapun capaian tax ratio kuartal III 2024 sebesar 9,48 persen, 10,15 persen pada kuartal III 2023, 10,9 persen pada kuartal III 2022, DAN 8,28 persen pada kuartal III 2021 (saat masa pandemi Covid-19). Lalu berdasarkan pembukuan Kemenkeu, hingga kuartal III atau Januari sampai September 2025, realisasi penerimaan perpajakan (pajak plus cukai) mencapai Rp 1.516,6 triliun. Dari jumlah itu, realisasi pajak menyumbang sebesar Rp 1.295,3 triliun. Meski begitu, Purbaya yakin capaian tax ratio pada kuartal IV tahun 2025 akan mencapai target. Terlebih, sejumlah kebijakan strategis sudah mulai berjalan, seperti dana likuiditas ke bank-bank Himbara sebesar Rp 200 triliun. "Triwulan keempat kita kasih stimulus cukup besar, uang kita gelontorkan ke sistem. Sepertinya real sector juga mulai bergerak lebih cepat. Harusnya sih akan sedikit membaik, yang jelas (tax ratio) nggak turun," imbuhnya.&nbsp; Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu berharap berbagai kebijakan dan stimulus yang dijalankan mampu meningkatkan kinerja pemungutan pajak tahun depan, sehingga rasio pajak dapat mencapai target yang ditetapkan. "Tetapi yang penting nanti dengan perbaikan ini (kebijakan), tahun depan, 2026, pengumpulan tax (pajak) akan jauh lebih bagus dibanding dengan sekarang, tax ratio akan meningkat," pungkas Purbaya.&nbsp;

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis tax ratio akan meningkat pada kuartal IV 2025 meski ekonomi sedang lesu.

Menkeu Purbaya Optimistis Tax Ratio Naik di Kuartal IV 2025: Ekonomi Mulai Bergerak Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/08/JKT-Jumlah-pelaporan-SPT-pajak-Salman-Toyibi-1JPG-2316823289.jpg" alt="Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak di Jakarta. Kantor pajak adalah unit terkecil untuk institusi penerimaan negara selama ini. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak di Jakarta. Kantor pajak adalah unit terkecil untuk institusi penerimaan negara selama ini. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut bakal membentuk Badan Penerimaan Negara. Rencana itu mendapatkan respons positif dari sejumlah kalangan. Kehadiran Badan Penerimaan Negara diasumsikan dapat mengurangi beban Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang selama ini dianggap cukup besar. Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Yanuar Rizky menyebut pembentukan Badan Penerimaan Negara atau BPN oleh Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai positif untuk keuangan negara kedepannya. Menurut dia, rencana pembentukan badan tersebut dapat berperan pada fokus mendongkrak pendapatan negara. Yanuar menuturkan bahwa dari sisi objektifitas, tujuan pembentukan BPN tersebut sangat bagus. Selain itu, pembentukan BPN juga akan mengurangi tugas dan fungsi dari seorang Menteri Keuangan yang saat ini terlalu luas. "Jadi, sepanjang waktu reorganisasi kelembagaannya dapat singkat konsolidasinya, akan positif bagi fokus penerimaan negara," kata Yanuar Rabu (16/10). Yanuar mengakui penataan kelembagaan ataupun organisasi BPN pasti akan membutuhkan waktu. Dia menegaskan dari sisi objektif, tujuan pembentukan badan itu bagus. Seperti diketahui, Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk Badan Penerimaan Negara atau BPN. Lembaga gagasan Prabowo Subianto ini bahkan sudah masuk dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Hal ini merupakan bagian dari rencana Prabowo Subianto untuk memisah Direktorat Pajak dan Bea Cukai dari Kementerian Keuangan. Niatnya, BPN dapat menggenjot rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau yang lebih dikenal dengan tax ratio. Seperti diketahui, berdasarkan data Kementerian Keuangan, tax ratio Indonesia sempat menyentuh level 13 persen dimasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada masa Pemerintahan Jokowi maksimum hanya 10,85 persen, tapi rerata di bawah 10 persen, pada 2024 ini menyentuh level terendah 8,57 persen. Prabowo memiliki PR besar untuk menggenjot tax ratio agar paling tidak bisa menyeimbangkan dengan tax ratio negara-negara ASEAN. Pembentukan BPN dapat dinilai sebagai bentuk political will yang patut diacungkan jempol yakni bisa menggenjot tax ratio tersebut. BPN adalah badan baru yang direncanakan akan fokus menangani urusan pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta bea dan cukai. Dalam RKP 2025, badan ini juga akan bertugas untuk meningkatkan rasio pajak untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun rencana pembentukan BPN tersebut kemungkinan tidak jadi. Karena saat dipanggil Prabowo, Menkeu Sri Mulyani menegaskan tidak ada pemisahan Kemenkeu di kabinet mendatang.&nbsp;

Kehadiran Badan Penerimaan Negara diasumsikan dapat mengurangi beban Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang selama ini dianggap cukup besar.

Jika Jadi, Badan Penerimaan Negara Dapat Mengurangi Beban Kerja Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/antarafoto-rapat-paripurna-dpr-27082024-fzn-2-3720430789.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa (27/8)." width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa (27/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Core Tax Administration System (CTAS),&nbsp;yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, bakal menjadi tulang punggung pencapaian penerimaan negara. "Reformasi perpajakan, termasuk pelaksanaan&nbsp;core tax, menjadi&nbsp;backbone&nbsp;atau tulang punggung, yang kuat bagi pemerintah untuk mencapai target penerimaan negara," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa (27/8). Pernyataannya itu merespons saran anggota DPR RI mengenai pentingnya mendorong optimalisasi pendapatan negara, baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dengan tetap menjaga iklim usaha dan investasi agar tetap kondusif. Menkeu memaparkan upaya peningkatan rasio perpajakan dilaksanakan dengan terus mengimplementasikan reformasi perpajakan. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan perbaikan organisasi, tata kelola, serta infrastruktur di bidang perpajakan. "Intensifikasi dan ekstensifikasi serta pemanfaatan teknologi pada sistem perpajakan diperkirakan akan memperkuat penerimaan,"&nbsp;tambah dia. Di samping itu, sinergi dan&nbsp;joint program, penegakan hukum, harmonisasi kebijakan perpajakan, serta peningkatan untuk mengantisipasi arah kebijakan internasional akan terus dilaksanakan. Sementara optimalisasi PNBP dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dengan penyempurnaan kebijakan optimalisasi dividen dan perbaikan kinerja BUMN. "Peningkatan inovasi layanan dan tata kelola PNBP, seperti pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Batu Bara (Simbara) untuk komoditas-komoditas SDA akan terus dilakukan dengan memperkuat sinergi antarinstansi pemerintah dan pemanfaatan TIK," ujar Menkeu. Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan&nbsp;core tax&nbsp;dapat meningkatkan rasio pajak hingga 1,5 persen dari PDB.&nbsp;Core tax&nbsp;memberikan manfaat mulai dari otomasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan, meningkatkan analisis data kepatuhan wajib pajak berbasis risiko, menciptakan transparansi akun wajib pajak, hingga mendorong laporan keuangan DJP yang&nbsp;prudent&nbsp;dan akuntabel (revenue accounting system). Adapun dalam RAPBN 2025, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 2.996,9 triliun. Itu terdiri dari penerimaan perpajakan diproyeksikan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan PNBP Rp 505,4 triliun.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan core tax dapat meningkatkan rasio pajak hingga 1,5 persen dari PDB.

Sri Mulyani Sebut Core Tax jadi Backbone Pemerintah untuk Capai Target Penerimaan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/21/4J3A0092JPG-3355121110.jpg" alt="Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) didampingi sejumlah Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (kiri), Airlangga Hartarto (kedua kiri), Zulkifli Hasan (kedua kanan) dan Yusril Ihza Mahendra (kanan) menyam" width="100%">
<figcaption>Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) didampingi sejumlah Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (kiri), Airlangga Hartarto (kedua kiri), Zulkifli Hasan (kedua kanan) dan Yusril Ihza Mahendra (kanan) menyam</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyoroti rendahnya rasio penerimaan pajak Indonesia saat ini. Bahkan dia menilai rasio penerimaan pajak sekarang masih di bawah era orde baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Rasio) Penerimaan pajak kita sekarang itu hanya 11 persen dari GDP kita. Di Orde Baru pernah 14 persen," kata Prabowo di DPP PAN, Jakarta Selatan, Jumat (22/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo juga membandingkan rasio penerimaan pajak Indonesia dengan negara tetangga. Seperti Thailand dan Malaysia yang sudah melewati 16 persen. Seharusnya Indonesia pun bisa berada pada kisaran angka tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah, kenapa kok kita hanya 10 persen. Bedanya apa orang Thailand, orang Malaysia, orang Kamboja sama kita? Bedanya apa? Kulit sama, warna rambut sama, jadi ada apa," kata Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah kita lebih bodoh dari orang Malaysia? Apa kita lebih bodoh dari orang Thailand, apa kita lebih bodoh atau kita lebih malas, atau kita lebih apa?" imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Prabowo bertekad untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sehingga bisa melewati capaian pada era Orde Baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Katanya Orde Baru jelek, hal-hal semacan itu, kalau kita bisa sama dengan Thailand saja atau sama dengan Malaysia, berarti kan kita sampai ke 16 persen," pungkasnya.&nbsp;</div>

"Kenapa kok kita hanya 10 persen. Bedanya apa orang Thailand, orang Malaysia, orang Kamboja sama kita? Bedanya apa?" tanya Prabowo.

Prabowo Ungkap Rasio Penerimaan Pajak Era Orde Baru Lebih Bagus Dibanding Sekarang

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/10/IMG_20240210_011430-4173542189.jpg" alt="Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Thomas Lembong berbicara dalam diskusi" width="100%">
<figcaption>Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Thomas Lembong berbicara dalam diskusi</figcaption>
</figure> &nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com- Thomas Lembong, Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), menyatakan bahwa rencana pasangan AMIN untuk mengejar pajak orang kaya bertujuan untuk meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melansir dari Antara pada Sabtu (10/2), menurutnya rasio perpajakan Indonesia saat ini termasuk yang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, seperti Filipina yang mencapai 17 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan realisasi sementara rasio perpajakan Indonesia pada tahun 2023 sekitar 10,21 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk meningkatkan rasio pajak ini, Indonesia harus menaikkan tarif pajak. Jadi, kami akan mengejar kenaikan tarif pajak itu dari orang-orang yang punya harta besar, katakanlah 1 persen orang terkaya di negara ini," ujar pria yang dikenal sebagai Tom Lembong dalam diskusi 'Pemuda Harsa: Bangga Bicara' di Jakarta pada Jumat (10/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tom menyebut target kenaikan rasio perpajakan pasangan AMIN termasuk konservatif, yakni menjadi sebesar 16 persen pada tahun 2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan demikian, lanjutnya, angka tersebut cenderung lebih mudah tercapai dibandingkan target pasangan calon lain yang cukup ambisius.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014073505/termasuk-perumus-awal-tom-lembong-akui-uu-ciptaker-barang-gagal-dan-harus-direvisi">Termasuk Perumus Awal, Tom Lembong Akui UU Ciptaker Barang Gagal dan Harus Direvisi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu menambahkan bahwa jika rasio perpajakan ditargetkan meningkat secara signifikan, maka akan ada kemungkinan kenaikan tarif pajak secara keseluruhan yang berpotensi membebani masyarakat kelas menengah dan bawah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, pasangan AMIN memilih untuk mengerek target rasio perpajakan secara konservatif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan meningkatkan pajak bagi orang kaya di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, pada saat yang sama, AMIN akan memperhatikan tarif pajak bagi masyarakat kelas menengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Tom, kelas menengah merupakan lapisan penghasilan yang cukup rentan sehingga beban pajaknya harus diringankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014058178/projo-polisikan-butet-kartaredjasa-tom-lembong-dilaporkan-ke-bawaslu-gara-gara-unggahan-medsos">Projo Polisikan Butet Kartaredjasa, Tom Lembong Dilaporkan ke Bawaslu gara-gara Unggahan Medsos</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam masyarakat kelas menengah, mayoritasnya adalah generasi sandwich, yaitu kondisi di mana seseorang harus menanggung beban keuangan untuk keluarganya sendiri serta orang tua mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Biasanya generasi ini baru mulai mendapat gaji yang lumayan, tapi harus take care orang tua dan juga membayar uang sekolah anak-anaknya," kata dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPU RI juga telah menetapkan tiga pasangan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yaitu pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div>

Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berencana mengejar pajak orang kaya untuk meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio).

Tom Lembong Tegaskan Pasangan AMIN Akan Kejar Pajak Orang Kaya Untuk Meningkatkan 'Tax Ratio'

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/NURKHOLISOH-IBNU-AMAN-1703824601.png" alt="NURKHOLISOH IBNU AMAN" width="100%">
<figcaption>NURKHOLISOH IBNU AMAN</figcaption>
</figure> PEMILU&nbsp;2024 sudah di depan mata. Partai politik mulai bergerak membentuk koalisi, sedangkan politisi mulai menebar janji. Mulai dari menaikkan gaji guru, memberi subsidi BBM, hingga menyediakan makan gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil. Kalau dicermati, janji-janji politisi biasanya terkait belanja negara. Bagaimana anggaran akan dihabiskan. Jarang kita mendengar janji politisi yang terkait pendapatan negara. Padahal, belanja dan pendapatan ibarat dua sisi koin. Tiada satu tanpa yang lain. Kalau merencanakan suatu pos belanja negara, tentu perlu dipikirkan pendapatan negara untuk membiayainya. Wajar sebenarnya apabila politisi lebih memilih untuk membahas belanja negara karena lebih menyenangkan untuk didengar sehingga berpotensi menarik suara. Namun, taktik itu sejatinya merugikan karena berarti melewatkan kesempatan emas untuk melakukan pendidikan politik. Masyarakat perlu tahu bahwa setiap program pemerintah membawa konsekuensi biaya. Padahal, kemampuan pendanaan pemerintah sering kali terbatas sehingga pemerintah perlu membuat keputusan sulit seperti mencabut subsidi, menaikkan pajak, atau bahkan menarik utang. Manifesto Politik Di Inggris, partai politik memiliki tradisi untuk menerbitkan manifesto sebelum pemilihan umum. Manifesto itu memuat berbagai program kerja apabila terpilih nanti, sekaligus bagaimana program tersebut akan dibiayai. Sebagai contoh, pada Pemilu 2019, Partai Konservatif menjanjikan tidak ada kenaikan pajak. Karena itu, rencana mereka untuk meningkatkan investasi di bidang kesehatan dan pendidikan akan mengorbankan beberapa sektor lain yang dianggap kurang prioritas. Di sisi lain, Partai Buruh berencana menaikkan pajak, khususnya bagi korporasi dan individu golongan menengah atas. Tambahan pajak itu akan digunakan untuk membiayai berbagai program ambisius seperti memodernisasi fasilitas kesehatan, membangun infrastruktur &rsquo;&rsquo;hijau&rsquo;&rsquo;, dan memberi layanan preschool gratis. Bukan hanya itu, Partai Buruh berencana menambah utang karena pendapatan dari kenaikan pajak saja dianggap belum cukup. Sikap dan kebijakan partai itu secara gamblang dimuat dalam manifesto politik yang dapat diakses secara terbuka oleh publik. Hal itu memudahkan masyarakat dalam menentukan pilihan yang menurut mereka paling bijak. Pilihan yang dihasilkan akan berbasis informasi lengkap (informed decision), bukan pilihan yang didorong oleh emosi sesaat atau praduga belaka. Pajak dan Utang Margaret Thatcher, mantan perdana menteri Inggris, terkenal dengan ucapannya yang berbunyi, &rsquo;&rsquo;The State has no source of money other than money which people earn themselves.&rsquo;&rsquo; Kalimat itu seolah mengingatkan kita bahwa semua program pemerintah yang dijanjikan politisi sebenarnya akan &rsquo;&rsquo;dibayar&rsquo;&rsquo; oleh kita sendiri. Adalah keliru apabila menganggap ada orang lain yang akan membayar. Orang lain itu sejatinya diri kita masing-masing selaku warga negara. Thatcher juga pernah berucap, &rsquo;&rsquo;Everything a politician promises at election time has to be paid for either by higher taxation or by borrowing.&rsquo;&rsquo; Hanya ada dua cara untuk membiayai janji politisi: pajak dan utang. Pajak diperoleh dengan paksaan, sedangkan utang didapat dengan sukarela. Dua instrumen pembiayaan pembangunan itu sama-sama tidak populer di mata calon pemilih. Tak heran jika topik pajak dan utang kemudian absen dalam kampanye politik. Kondisi di Indonesia Di Indonesia, pendapatan negara dari pajak masih jauh dari optimal. Rasio pajak (tax ratio) yang hanya di kisaran 10 persen membuat Indonesia setara dengan negara-negara miskin di Afrika. Sebenarnya sudah banyak langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah. Namun, hal itu belum mampu mendongkrak penerimaan pajak secara signifikan. Perlu terobosan luar biasa untuk mengejar rasio pajak negara berkembang lain seperti India (18 persen), Turki (24 persen), dan Brasil (32 persen). Riset Bank Dunia (2019) mencatat bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki perbedaan terbesar antara realisasi penerimaan dengan potensi pendapatan dari pajak. Partai politik dan politisi seharusnya terbuka beradu gagasan untuk menggali potensi pajak itu. Meski kontroversial, menaikkan tax ratio adalah keniscayaan apabila ingin meningkatkan fasilitas publik seperti yang kerap dijanjikan dalam kampanye. Sementara itu, utang sebagai alternatif selain pajak lebih kontroversial. Masyarakat Indonesia yang cenderung konservatif telanjur antipati terhadap pembiayaan pembangunan melalui utang. Dalam bayangan mereka, utang bersifat jahat. Padahal, seperti yang diingatkan Thatcher, utang merupakan salah satu sumber dana pemerintah yang alami. Kehadirannya adalah hal yang wajar karena tak semua biaya pembangunan bisa dibebankan kepada pajak. Sekali lagi, partai politik dan politisi harus terbuka mengakui adanya kebutuhan untuk berutang. Sudah waktunya utang pemerintah dibicarakan secara normatif. Meski sulit, kejujuran adalah langkah awal untuk meraih kedewasaan dalam berpolitik. Agar kampanye tidak hanya berisi janji yang sebenarnya tak sanggup dibiayai.&nbsp;(*) <hr /> *) NURKHOLISOH IBNU AMAN, Kandidat PhD Finance, The University of Edinburgh &nbsp;

Pemilu 2024 sudah di depan mata. Partai politik mulai bergerak membentuk koalisi, sedangkan politisi mulai menebar janji.

Membiayai Janji Politisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penerimaan-capai-target-ini-pr-pr-yang-harus-dituntaskan-rezim-jokowi_m_.jpg" alt="Ilustrasi pajak sebagai salah satu komponen penerimaan negara terbesar dalam APBN 2018" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pajak sebagai salah satu komponen penerimaan negara terbesar dalam APBN 2018</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kalangan pengusaha menyambut baik terbitnya aturan pelaksana pajak natura dan kenikmatan. Pengamat ekonomi juga menilai hal tersebut positif untuk mendongkrak tax ratio. Meski dalam penerapannya, wajib pajak perusahaan dinilai akan membutuhkan proses adaptasi administratif. Anggota Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Ajib Hamdani mengatakan, para pelaku pengusaha sudah menunggu cukup lama aturan itu sejak terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menurut Ajib, adanya perincian apa saja yang dikecualikan dan batasannya akan memperjelas dan mempermudah pengklasifikasiannya. Namun, lanjut Ajib, yang harus menjadi catatan adalah pihak pemberi kerja harus cermat dalam menghitung dan merencanakan pemberian natura dengan adanya batasan-batasan yang dicantumkan dalam aturan tersebut. &rsquo;&rsquo;Terlihat sederhana, tapi praktiknya menambah pekerjaan bagi bagian akuntansi dan pajak untuk lebih teliti membukukannya,&rsquo;&rsquo; ujar Ajib. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, jika dilihat dalam kerangka yang lebih luas, penerapan pajak natura adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendongkrak tax ratio. Selama beberapa tahun belakangan, tax ratio berada pada level yang relatif rendah. &rsquo;&rsquo;Karena itu, sebelum penerapan pajak natura ini, beberapa reformasi perpajakan dilakukan pemerintah. Termasuk di dalamnya tax amnesty jilid pertama dan yang kedua dalam bentuk program pengungkapan sukarela,&rsquo;&rsquo; ujar Yusuf. Lebih lanjut, Yusuf menuturkan, ketika data administratif sudah didapatkan otoritas pajak melalui reformasi perpajakan sebelumnya, pemerintah masuk dalam bentuk beragam kebijakan pajak baru, termasuk pajak natura. &rsquo;&rsquo;Harapannya dengan adanya pajak natura ini, penerimaan pajak, terutama yang diberikan dari pos pajak penghasilan, itu relatif mengalami peningkatan. Sebab, beberapa pos pajak penghasilan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir relatif kecil proporsinya dibandingkan pajak pertambahan nilai katakan lah,&rsquo;&rsquo; urai Yusuf. Dia menambahkan, di sisi lain, penerapan pajak natura juga mengakomodasi prinsip keadilan dalam perpajakan. Artinya, kelompok wajib pajak yang mendapatkan fasilitas lebih baik dan lebih banyak dibebani sebuah kewajiban dalam bentuk pajak. Selanjutnya, Yusuf memberikan catatan mengenai pelaporan administratif pada tahun berikutnya. &rsquo;&rsquo;Karena sifat pajak ini baru dan juga akan dilaporkan bersama objek pajak lama dalam pos pajak penghasilan karyawan, saya menduga dibutuhkan waktu bagi wajib pajak perusahaan terutama untuk mempelajari kewajiban pajak natura ini,&rsquo;&rsquo; urainya. Dengan begitu, beberapa perusahaan, sambung Yusuf, tentu membutuhkan waktu untuk beradaptasi dalam pelaporan administratif pajak natura tahun depan. &rsquo;&rsquo;Karena itu, menurut saya, kewajiban yang sifatnya denda administratif misalnya karena kesalahan ataupun keterlambatan dari pelaporan pajak ini juga bisa dikecualikan terlebih dahulu, sekali lagi untuk mengakomodasi proses transisi dari penerapan pajak natura,&rsquo;&rsquo; ujar Yusuf. (agf/c7/ttg)

Kalangan pengusaha menyambut baik terbitnya aturan pelaksana pajak natura dan kenikmatan. Pengamat ekonomi juga menilai hal itu positif.

Pajak Natura Bakal Efektif Dongkrak Tax Ratio

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/program-pengungkapan-sukarela-PPS-MIFTAHULHAYAT-5.jpg" alt="Wajib pajak mencari informasi mengenai program pengungkapan sukarela (PPS) di salah satu kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Senin (18/4/2022). Pemerintah memperoleh pajak penghasilan atau PPh senilai Rp6,6 triliun setelah 106 hari pelaksanaan prog" width="100%">
<figcaption>Wajib pajak mencari informasi mengenai program pengungkapan sukarela (PPS) di salah satu kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Senin (18/4/2022). Pemerintah memperoleh pajak penghasilan atau PPh senilai Rp6,6 triliun setelah 106 hari pelaksanaan prog</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menyampaikan Laporan Panitia Kerja Penerimaan Negara kepada pemerintah. Salah satunya adalah tentang permintaan untuk meningkatkan tax ratio atau rasio pajak di angka 9,45 hingga 10 persen. "Meningkatkan tax ratio penerimaan perpajakan 2023 menjadi 9,45-10 persen," kata dia dalam Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu (8/6). Hal ini juga telah disepakati oleh pemerintah. Panja Penerimaan Negara menilai terdapat potensi kenaikan pajak tahun depan didorong sejumlah kebijakan yang diterapkan. "Pemerintah akan segera menerapkan potensi penerimaan negara dari barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sesuai UU Cukai sehingga bisa menjadi barang kena cukai baru, seperti cukai produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan," ungkapnya. Adapun, strategi kebijakan dan upaya yang dilakukan untuk pencapaian target PNBP 2023 adalah joint program, pertukaran data, pengembangan IT, perbaikan regulasi, dan sinergi pengawasan. "Pemerintah mengoptimalkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak, termasuk dari setoran dividen BUMN dengan kolaborasi antara DJA dan DJKN maupun K/L penyumbang PNBP," sambung Amir. Selain itu, kondisi perekonomian yang mulai pulih dan redanya pandemi juga menjadi faktor penting dalam mendorong penerimaan negara. Panja juga memproyeksikan adanya penerimaan perpajakan 2023 sebesar Rp 1.978 triliun. "Jika tax ratio diproyeksikan akan sama dengan 2019 yang sebesar 9,77 persen, maka pendapatan perpajakan 2023 diperkirakan berada pada kisaran Rp 1.978 triliun," tutup dia.

Pemerintah Diminta Naikkan Rasio Pajak hingga 10 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/masih-minim-baru-73-juta-wajib-pajak-lapor-spt_m_.jpg" alt="ilustrasi pajak" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Reformasi Pajak telah dijalankan sejak beberapa tahun yang lalu. Keberhasilan program ini berujung dengan dilaksanakannya Reorganisasi Direktorat Jenderal pajak.  "Reorganisasi memberikan nuansa baru kalangan otoritas pajak yang bermuara pada pertumbuhan dan pencapaian target penerimaan negara yang puncaknya  pada  2008. Tahun itu, Penerimaan Pajak 10,28 persen di atas Target Dalam APBN Perubahan 2008 yang dinahkodai oleh Darmin Nasution sebagai Dirjen Pajak," ujar Ketua Umum Lembaga Pengawas Kejahatan Pajak Indonesia (LPKPI), Muhammad Irwan dalam keterangannya, Kamis (10/2).  Dia menjelaskan, dalam perjalannya yang sekian lama reformasi pajak tetap menjadi wacana pemerintah. "Presiden Jokowi memahami bahwa dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, peran pajak menjadi titik sentral yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah memisahkan system penerimaan keuangan negara dengan pengelolaan pemanfaatan kebijakan keuangan yang menjadi domain kementerian keuangan. Dengan merencanakan pembentukan badan penerimaan pajak," ungkapnya.  Menurut Muhammad Irwan, upaya pencapaian Tax ratio 16 persen, merancang kembali lembaga pemungut pajak, insentif penangan kasus korupsi pajak dan bea Cukai, dan kenaikan penerimaan pajak seiring dengan kenaikan potensinya.  "Masih segar diingatan kita tentang disahkannya Undang-Undang tercepat yang pernah ada di Republik ini. Undang undang Nomor nomor 11 Tahun 2016, tentang pengampunan pajak. Aturan ini begitu digemborkan akan memberikan Penerimaan yang sangat besar dengan menyasar dan menargetkan repatriasi aset WP dari Luar negeri dengan jumlah yang lumayan Besar yakni sekitar seribu triliun rupiah yang membuat semua Pihak menaruh harapan yang sangat besar," ucapnya.  Namun, diukur pada akhir triwulan pertama 2017, saat itu hanya ada realisasi sebesar Rp 140 triliun dimana saat yang sama tahun sebelumnya pencapaian penerimaan dengan kondisi normal sebesar Rp 176 triliun.  Selanjutnya, beberapa waktu ini, kembali Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah kebijakan yang sangat tergesa-gesa. Ia menilai, sosialisasinya bahkan di kalangan petugas pajak saja belum tuntas yakni program pembuatan Tax Core System. merubah dan menyempurnakan SIDJP yang ada sekarang.  "Menurut hemat saya program ini adalah Pemborosan Besar Luar Biasa. Rp 2 triliun bukanlah jumlah yang sedikit ditengah keprihatinan menghadapi krisis global dan pandemik Covid 19. Bagi saya Program ini Dilaksanakan terburu-buru dan Tidak menyentuh Subtansi masalah yang ada di Direktorat Jenderal pajak,” ungkapnya.  Menurutnya, jika ingin melaksanakan Reformasi Pajak yang benar, maka haruslah dimulai dengan orang yang bersih dan tidak memiliki tendensi lain selain penerimaan negara.  "Penyempurnaan IT adalah langkah selanjutnya yang tentu akan mengikuti model yang ditetapkan, apabila badan penerimaan pajak tersebut terbentuk. Menjalankan Program Pembuatan Tax Core System adalah langkah nyata mengunci dan Melawan realisasi Nawacita Bapak Jokowi Bidang Pajak," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=uTT6Sm5sk2k

LPKPI Ungkap Reformasi Pajak Era Pemerintahan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/jkt1-darwis-ditojati-1.jpg" alt="Foto behind the scene pemotretan darwis triadi untuk Presiden jokowi dan Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Foto behind the scene pemotretan darwis triadi untuk Presiden jokowi dan Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Realisasi penerimaan pajak pada 2018 tidak mencapai target. Data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunjukkan, dari target penerimaan sebanyak Rp 1.786,4 triliun, hanya terelisasi sekitar Rp 1.518,1 triliun atau lebih rendah Rp 276,6 triliun.  Shortfall penerimaan pajak diprediksi terulang pada tahun ini. Perlambatan ekonomi global akibat akibat perang dagang, harga komoditas ekspor yang terus turun, dan sejumlah faktor lain membayangi penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung pembangunan.  "Dalam waktu dekat dilakukan pemilihan Dirjen Pajak, harapannya sosok ke depan bisa mendorong penerimaan, mendorong trust masyarakat membayar pajak," kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo kepada JawaPos.com, Sabtu (19/10).  Peraturan perpajakan ke depan, harap Yustinus, lebih jelas untuk mendorong kepercayaan masyarakat membayar pajak. Sementara itu, praktik-praktik pajak di lapangan harus lebih bersahabat kepada wajib pajak.  "Kepatuhan pajak masih rendah, sehingga penerimaan pajak tidak tercapai di dalam lima tahun terakhir ini," kata Yustinus.  Pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan, rasio penerimaan pajak (tax ratio) yang masih rendah menjadi tantangan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lima tahun ke depan. Uang dari pajak sangat dibutuhkan guna membiayai infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).  "Pak Jokowi sangat perhatian terhadap sektor pajak. Terlihat dari program yang diterbitkan, seperti amnesti pajak, berbagai insentif pajak, reformasi perpajakan dan lainnya," pungkas Darussalam.

Lima Tahun Jokowi Belum Bisa Ajak Masyarakat Taat Bayar Pajak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tax ratio

Berita Terkini