<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/TAX-HOLIDAY-3094271704.jpg" alt="Gedung Kmenterian Keuangan. (Dok.Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gedung Kmenterian Keuangan. (Dok.Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sudah ada 221 wajib pajak yang telah menikmati fasilitas Tax Holiday. Insentif pajak ini diberikan kepada para investor yang telah menanamkan modal mulai dari Rp 479 miliar hingga Rp421,94 triliun. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan Parjiono memastikan fasilitas Tax Holiday diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. "Pemerintah telah mengoptimalkan insentif fiskal untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tax Holiday dimanfaatkan oleh 221 wajib pajak dengan investasi sebesar Rp421,94 triliun dan Rp479 miliar," kata Parjiono dalam SMBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (18/2). Tak hanya Tax Holiday, Parjiono juga membeberkan bahwa pemerintah telah memberi fasilitas Tax Allowance kepada 234 wajib pajak dengan investasi Rp90,35 triliun dan Rp8,5 miliar. "Investment Allowance melibatkan 8 wajib pajak dengan investasi Rp2,67 triliun dan Rp18,6 miliar," bebernya. Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) secara resmi memperpanjang fasilitas tax holiday hingga 31 Desember 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK No. 130/PMK.010/2020. Langkah ini diambil untuk menarik lebih banyak investasi asing ke Indonesia di tengah penerapan pajak minimum global 15 persen oleh berbagai negara. Perpanjangan tax holiday ini diumumkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, usai rapat koordinasi dengan Kemenko Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024). Rosan menekankan pentingnya tax holiday dalam mendukung aliran investasi asing yang signifikan ke Indonesia. &ldquo;Tax holiday memiliki peran sangat penting dan proporsinya besar terhadap investasi yang masuk, yakni di atas 25 persen. Selain itu, adanya Global Minimum Tax (GMT) dengan tarif 15 persen yang diberlakukan di banyak negara juga menjadi pertimbangan untuk perpanjangan ini,&rdquo; ujar Rosan pada November 2024. Pihak BKPM telah melakukan sosialisasi kepada calon investor asing mengenai kebijakan pajak minimum global tersebut. Meski begitu, Rosan memastikan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan alternatif insentif lain untuk tetap menarik minat investor asing. &ldquo;Kita telah melakukan penyesuaian sehingga tax holiday 15 persen ini bisa dikompensasi dalam bentuk insentif lain,&rdquo; jelasnya. Rosan menambahkan bahwa kebijakan pajak minimum global hanya berlaku untuk perusahaan asing. Perusahaan domestik tetap dapat mengajukan insentif tax holiday yang diperpanjang hingga akhir 2025, sehingga kebijakan ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan investasi domestik maupun asing di berbagai sektor ekonomi. Dengan kebijakan perpanjangan tax holiday ini, pemerintah Indonesia optimistis bisa menarik lebih banyak investasi asing sekaligus mendukung upaya penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan bisnis di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif. &nbsp;

Perpanjangan kebijakan tax holiday telah diumumkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Kemenkeu Ungkap 221 Wajib Pajak Telah Nikmati Fasilitas Tax Holiday

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/28/Menkeu-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-1-2076155364.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah memastikan kebijakan pemberian stimulus fiskal masih dipertahankan hingga 2024. Kebijakan itu, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, penting untuk memajukan dunia usaha agar lebih terakselerasi. &rdquo;Kalau stimulus yang sudah establish, yaitu untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya meningkatkan nilai tambah seperti tax allowance, tax holiday, itu tetap, kriterianya sama,&rdquo; katanya di Jakarta kemarin (30/11). Teknis pemberian insentif atau stimulus fiskal itu masih sama dengan tahun 2023. Yakni, terdapat 18 sektor yang bisa memanfaatkan program insentif tersebut. Menurut Sri Mulyani, 18 sektor itu merupakan sektor yang dianggap perlu dibantu pengembangannya. &rdquo;Jadi, kalau ia termasuk dalam 18 sektor, termasuk sektor digital, hilirisasi, kemudian berbagai kegiatan-kegiatan yang dianggap memiliki nilai tambah dan ia pionir atau di daerah yang dianggap perlu untuk dikembangkan, kita tetap akan memberikan. Juga berbagai program-program insentif investasi yang sudah disepakati dengan Kementerian Investasi/BKPM,&rdquo; jelasnya. Selain itu, lanjut dia, pemerintah tetap mendukung stimulasi di sektor konstruksi perumahan. Melanjutkan program pada 2023, stimulus perpajakan dengan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) diberikan untuk rumah seharga di bawah Rp 2 miliar sebesar 100 persen hingga Juni 2024. Untuk Juli hingga Desember 2024, insentif PPN DTP sebesar 50 persen. Terpisah, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira merespons positif kepastian keberlanjutan berbagai stimulus tersebut. Kebijakan itu akan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, berbagai insentif yang diberikan merupakan upaya untuk menjaga resiliensi dan daya tahan perekonomian nasional. Dia mencontohkan sektor properti. Selama periode 2018&ndash;2022, sektor properti (konstruksi dan real estat) mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp 2.349&ndash;Rp 2.865 triliun per tahun atau setara dengan 14,6&ndash;16,3 persen terhadap PDB. Sektor properti juga telah mampu menyerap 13,8 juta tenaga kerja per tahun atau sekitar 10,2 persen dari total lapangan kerja pada 2022. (dee/c7/fal) --- INSENTIF FISKAL YANG BERLANJUT HINGGA 2024 1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan 2. Pertambangan dan penggalian 3. Industri pengolahan 4. Pengadaan gas listrik, gas uap air panas, dan air dingin 5. Pengelolaan air limbah daur ulang sampah 6. Konstruksi 7. Perdagangan besar eceran reparasi peralatan mobil dan sepeda motor 8. Pengangkutan dan pergudangan 9. Penyediaan akomodasi makan-minum 10. Informasi dan komunikasi 11. Aktivitas keuangan dan asuransi 12. Real estate 13. Servis jasa profesional ilmiah dan teknis 14. Aktivitas penyewaan gudang usaha, tenaga kerja, dan agen perjalanan termasuk pariwisata 15. Pendidikan 16. Kesehatan manusia dan aktivitas sosial 17. Industri pariwisata, kesenian, hiburan, dan rekreasi 18. Aktivitas jasa lain dan perusahaan di kawasan berikat Diolah dari berbagai sumber

Pemerintah memastikan kebijakan pemberian stimulus fiskal masih dipertahankan hingga 2024. Seperti tax allowance hingga tax holiday.

Tax Holiday hingga Insentif Pajak Perumahan Usaha Berlanjut Sampai Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/mobil-listrik.jpg" alt="MAKIN BANYAK: Fasilitas pengisian baterai mobil listrik mayoritas tersedia di diler. Sebagaimana di sebuah diler di kawasan Kenjeran, Surabaya. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MAKIN BANYAK: Fasilitas pengisian baterai mobil listrik mayoritas tersedia di diler. Sebagaimana di sebuah diler di kawasan Kenjeran, Surabaya. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memastikan insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) berjalan. Subsidi buat sepeda motor listrik resmi berlaku sejak kemarin (20/3). Sementara, insentif untuk mobil dan bus listrik akan berlaku mulai 1 April 2023. "Kebijakan KBLBB roda empat saat ini dalam proses finalisasi bersama," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan di kantornya kemarin. Luhut menuturkan, dengan diluncurkannya program tersebut, diharapkan adopsi massal penggunaan KBLBB segera terwujud. Kemudian, transportasi di tanah air juga dapat bertransformasi menuju ke arah industri yang lebih hijau. Dengan begitu, produsen kendaraan listrik tertarik membangun pabrik di Indonesia. "Dampaknya, akan terdapat banyak pilihan KBLBB di pasar untuk dibeli masyarakat," ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani Indrawati memerinci, ada tujuh insentif perpajakan untuk sektor KBLBB. Pertama, pemerintah menggulirkan tax holiday hingga 20 tahun sesuai dengan nilai investasinya. Insentif itu akan menyasar industri kendaraan bermotor, industri logam dasar, besi baja beserta turunannya, serta smelter nikel dan produksi baterai. "Kedua, super tax deduction hingga 300 persen atas biaya penelitian dan pengembangan di bidang pembangkit tenaga listrik, baterai, dan alat listrik," jelasnya. Ketiga, pajak pertambahan nilai (PPN) dibebaskan atas barang tambang, termasuk bijih nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai. Keempat, PPN dibebaskan atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor. "Kelima, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil dalam negeri yang termasuk dalam program Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan ditetapkan tarif 0 persen. Hal ini berbeda dengan kendaraan bermotor pada umumnya yang bertarif 15 persen," ungkap Ani, sapaan Sri Mulyani. Dalam program Kemenperin, pabrikan yang berhak mendapat intensif adalah yang sudah memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen. Sebelumnya, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut dua mobil listrik yang lolos. Yakni, Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air ev. Keenam, bea masuk untuk most favored nation (MFN) dan incompletely knocked down (IKD) ditetapkan 0 persen. Tarif itu juga berlaku untuk impor kendaraan terurai lengkap (completely knocked down/CKD) melalui kerja sama internasional seperti dengan Korea Selatan dan Tiongkok. Ketujuh, biaya balik nama dan pajak kendaraaan bermotor sebesar 90 persen. "Secara akumulatif, insentif-insentif dari sisi fiskal perpajakan yang telah diberikan ke kendaraan listrik selama perkiraan masa pakainya akan mencapai 32 persen dari harga jual mobil listrik dan 18 persen untuk harga jual motor listrik," papar Menkeu. Dalam program tersebut, pemerintah memberikan bantuan tambahan subsidi pembelian sepeda motor listrik baru dan konversi sebesar Rp 7 juta per unit. Selama periode 2023–2024, total anggarannya mencapai Rp 7 triliun. Perinciannya, untuk 2023, pemerintah memberikan bantuan pembelian 200 ribu unit sepeda motor listrik baru dan 50 ribu unit motor listrik konversi. Sementara, pada 2024, bantuan dengan nominal yang sama akan menyasar 600 ribu unit sepeda motor listrik baru dan 150 ribu unit motor listrik konversi. BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KENDARAAN LISTRIK - Insentif sepeda motor listrik berlaku 20 Maret 2023. - Insentif mobil dan bus listrik berlaku 1 April 2023. - Ada 8 perusahaan dengan 13 model sepeda motor listrik yang bisa mendapatkan bantuan. - Yakni, Gesits, United, Smoot, Volta, Selis, Viar, Rakata, dan Polytron PEV. - Insentif konversi sepeda motor listrik tidak dibatasi. Kebijakan detail akan diatur Kementerian ESDM maupun Kemenhub. Sumber: Kemenko Marves dan Kemenkeu

Dari Libur Pajak hingga Bebas PPnBM, ini 7 'Gula-gula' untuk KBLBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/kepala-bkpm-bahlil.jpg" alt="Kepala BKPM Bahlil Lahadalia" width="100%">
<figcaption>Kepala BKPM Bahlil Lahadalia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, pihaknya akan memanggil pengusaha yang tak kunjung merealisasikan investasinya. Padahal, mereka sudah mendapatkan insentif libur bayar pajak (tax holiday).  "Sekarang mulai terbalik nih. Negara sudah memberikan izin, insentif sudah dikasih, kemudian eksekusinya (dari pengusaha) yang belum jalan," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (24/2).  Kepada pengusaha yang dipanggil nanti, Bahlil akan mencoba mendengarkan kendala yang menjadi alasan mereka belum menjalankan invetasinya hingga saat ini. "Kalau memang ada yang bisa jalan, kita jalankan. Kita bareng-bareng, kita bantu mereka,” ucapnya.  Bahkan, Bahlil mengancam bakal mencabut insentif libur bayar pajak bagi perusahaan yang tidak kunjung merealisasikan investasi mereka.  “Tapi kalau cuma mohon maaf hanya mau akal-akalin pemerintah saja, ya pemerintah harus punya sikap. Jadi seperti awal saya katakan bahwa pengusaha tidak boleh mengatur negara, tapi negara juga tidak boleh semena-mena kepada pengusaha," jelasnya.  Pihaknya mengaku bahwa negara harus hadir dalam membantu pengusaha tetapi negara juga harus tegas pada situasi tertentu.  "Bagaimanapun pengusaha ini penting, karena mereka juga adalah pahlawan devisa dan pahlawan pencipta lapangan pekerjaan. Tapi ada juga yang harus kita tertibkan," pungkasnya.

Sudah Dapat Tax Holiday Tapi Belum Investasi, Pengusaha Akan Dipanggil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bi-pertahankan-suku-bunga-acuan-6-persen-ini-latar-belakangnya_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan sebesar 6 persen pada Februari 2019. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi hal itu. "Keputusan kita pertahankan BI Rate 6 persen itu tentu saja, pertama, sebagai bagian koordinasi dengan pemerintah untuk menurunkan dan mengendalikan defisit transaksi berjalan yang pada 2018 sebesar 2,98 persen dari PDB, 2019 diarahkan ke 2,5 persen," ujarnya di Kantor Pusat BI, Jakarta, Kamis (21/2). "Dari pemerintah juga jaga sektor riil untuk mendorong ekspor, industri 4.0, pemangkasan prosedur dan perizinan investasi, dan tax holiday. Juga untuk dorong sektor pariwisata," lanjutnya. Upaya mempertahankan suku bunga acuan diyakini dapat mempertahankan aset keuangan domestik. Di sisi lain, aliran modal asing masuk juga diharapkan semakin deras. "Melalui dua hal itu, stabilitas ekonomi bisa diukur dari neraca pembayaran Indonesia dan transaksi modal dan finansil. Caranya, dengan memperkuat stabilitas eksternal, itu untuk suku bunga. Stance suku bunga masih fokus untuk menjaga stabilitas eksternal, tapi tentu setiap bulan kami lihat data yang ada dan informasi terbaru untuk stance suku bunga ke depan," paparnya. Selain itu, lanjut Perry, kebijakan suku bunga dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami peningkatan. Sepanjang 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 persen atau yang terbesar selama pemerintahan Presiden Jokowi.&nbsp; "Caranya dengan penyediaan likuiditas pembiayaan perbankan. Caranya, kami perbanyak frekuensi dan volume term repo, swap valas, dan berbagai langkah lain di operasi moneter. Jadi ada kontraksi dan ekspansi di moneter ini, sehingga likuiditas tetap meningkat untuk pembiayaan perbankan," tandasnya. &nbsp;

BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 6 Persen, Ini Latar Belakangnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hore-17-industri-pionir-dapat-pembebasan-pajak-dari-pemerintah_m_200886.jpeg" alt="Ilustrasi Pemerintah memberikan insentif perpajakan bagi 17 industri pionir" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemerintah memberikan insentif perpajakan bagi 17 industri pionir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penantian pengusaha terhadap janji pemerintah memberikan insentif pembebasan pembayaran pajak dalam periode waktu tertentu (tax holiday) akhirnya terealisasi. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan mengumumkan skema baru dari beleid tersebut. Dia mengungkapkan, sebanyak 17 industri pionir diusulkan mendapat pembebasan pembayaran pajak. Sebelumnya, dalam skema existing hanya ada 8 industri pionir yang mendapat hak spesial dari pemerintah. Dalam skema tersebut, nantinya investor tidak perlu menanamkan modal baru, tetapi boleh penanam modal yang sudah eksisting namun melakukan ekspansi. "Kalau dulu yang boleh mendapatkan tax holiday harus wajib pajak baru, PT baru, sekarang definisinya penanaman modal baru, sehingga perusahaan lama kalau ada ekspansi investasi baru juga di segmentasi bisa mengajukan tax holiday," ujarnya di <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/01/166010/kemen-panrb-selidiki-tes-cpns-di-kementerian-keuangan" target="_blank">Kementerian Keuangan</a>, Jakarta, Senin (2/4). Kedua, dalam aturan lama porsi pengurangan pajak akan sangat bergantung terhadap rapat komite. Namun dalam aturan baru ini, WP akan mendapatkan potongan pajak secara penuh alias 100 persen. "Kalau di aturan lama yang di-holiday-kan, yang tidak bayar pajak tidak presisi, tergantung rapat komite, dan signifikansi bisa 10-100 persen, kalau yang terkini sangat presisi tax holiday dapatnya 100 persen," jelas dia. Ketiga, terkait jangka waktu, durasi yang didapat WP dalam pembebasan pajak berubah sesuai dengan diskresi Menteri Keuangan. Jika di skema existing WP hanya mendapat 5-15 tahun dan diperpanjang sampai 20 tahun, skema baru lebih menekankan pada nilai investasinya. Sebagai contoh, jika ada WP yang melakukan penanaman modal dengan nilai sebesar Rp 500 miliar - Rp 1 triliun, maka akan mendapat pembebasan pajak selama 5 tahun. Kemudian untuk nilai penanaman modal sebesar Rp 1 triliun - Rp 5 triliun akan mendapat pembebasan sebanyak 7 tahun. Nilai Rp 5 triliun - Rp 15 triliun sebanyak 10 tahun dan Rp 15 - Rp 30 triliiun sampai dengan 20 tahun. "Kalau yang baru lebih mekanistik, dia presisi, jangka waktunya tergantung nilai investasinya. Jadi ini akan memberikan kepastian bagi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/19/197239/banyak-investor-india-menhub-jajaki-direct-flight-silangit-mumbai" target="_blank">investor</a> kalau saya investasinya segini dapat segini. Kalau yang lama tergantung hasil analisis komite. Ini lebih presisi. Lihat tabel. Jadi waktu mengajukan penanaman modal, berapa modal yang dijanjikan, kalau dia Rp 30 triliun, secara otomatis akan dapat izin prinsip tax holiday selama 20 tahun selama cocok dengan sektornya," tuturnya. Terakhir, aturan baru WP akan mendapat masa transisi selama 2 tahun yang memberikan diskon 50 persen pajak bagi investor yang masa tax holiday-nya sudah habis. "Di aturan yang lama transisinya tidak diatur, di aturan baru setelah masuk tax holiday masih dapat fasilitas dengan pengurangan PPh badan 50 persen selama 2 tahun. Jadi misalnya dapat tax holiday 20 tahun, selesai, tahun ke-21 dia bayar 50 persen dari PPh badan terutang, tahun ke-22 bayar 50 persen, selanjutnya baru 100 persen normal," pungkasnya. Berikut daftar 17 Industri Pionir yang mendapat Pembebasan Pajak : 1. Industri logam dasar hulu 2. Industri pemurnian dan/atau pengilangan minyak dan gas bumi dengan atau tanpa turunannya 3. Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, batubara dengan atau tanpa turunannya 4. Industri kimia dasar anorganik 5. Industri kimia dasar organik 6. Industri bahan baku farmasi 7. Industri pembuatan semikonduktor dan komponen utama komputer lainnya 8. Industri pembuatan peralatan komunikasi 9. Industri pembuatan komponen utama alat kesehatan 10. Industri pembuatan komponen utama mesin industri seperti motor listrik 11. Industri pembuatan komponen utama mesin seperti piston, silinder head 12. Industri pembuatan komponen robotik 13. Industri pembuatan komponen utama kapal 14. Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang seperti engine, propeler 15. Industri pembuatan komponen utama kereta api termasuk mesin atau transmisi 16. Industri mesin pembangkit tenaga listrik 17. Infrastruktur ekonomi, jadi infrastruktur ekonomi juga mendapat tax holiday.

Hore! 17 Industri Pionir Dapat Pembebasan Pajak dari Pemerintah

tax holiday

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tax holiday