<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/13/20231113_092355-min-3699408523.jpg" alt="Deretan tembakau di salah satu kios tembakau di Wonosobo, Jawa Tengah, Senin (13/11)." width="100%">
<figcaption>Deretan tembakau di salah satu kios tembakau di Wonosobo, Jawa Tengah, Senin (13/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah tengah kejar target untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. RPP tersebut memuat pasal-pasal tembakau yang diantaranya memuat aturan untuk pengendalian produksi, penjualan, dan sponsorship produk tembakau. Namun, pasal-pasal tembakau di RPP Kesehatan tersebut dinilai dapat mengancam keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) dalam negeri. Bahkan, kajian terkini dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyimpulkan negara akan menanggung kerugian puluhan triliun rupiah jika pasal-pasal tembakau tersebut disahkan. Sementara itu, manfaat yang hendak didapat dari aturan tersebut belum tentu dapat dicapai. Lebih jauh, pasal-pasal tembakau di RPP Kesehatan juga berdampak pada sektor lain yang selama ini banyak bergantung pada industri tembakau nasional. Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, menyatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Indef , pasal-pasal tembakau dalam RPP Kesehatan akan mematikan sektor IHT. Selain itu, banyak hal yang sangat bergantung pada sektor industri tembakau. Hasil perhitungan dan analisa Indef menunjukkan bahwa penerapan pasal-pasal tembakau pada RPP Kesehatan akan menggerus penerimaan negara. Perlu diketahui, pemerintah sangat membutuhkan penerimaan negara, termasuk untuk membiayai program-program kesehatan yang sumber dananya berasal dari penerimaan negara. "Jika pasal-pasal (tembakau) ini diterapkan, maka penerimaan negara akan turun. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang lebih mendalam ketika merumuskan RPP Kesehatan ini," katanya, dalam keterangan, Selasa (26/12). Oleh karena itu, Tauhid merekomendasikan agar pasal-pasal tembakau untuk dikeluarkan dari RPP Kesehatan sehingga dapat dibahas secara lebih komprehensif. Dalam paparan Indef, hasil dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pasal-pasal tembakau yang terdapat di RPP Kesehatan dihitung dengan metode pemodelan keseimbangan umum (Computable General Equilibrium) yang dilengkapi dengan data primer dan sekunder. Pasal-pasal tersebut dihitung dampaknya terhadap ekonomi, antara lain berkaitan dengan jumlah kemasan, pemajangan produk dan pembatasan iklan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 0,53&nbsp;persen jika pasal-pasal tembakau tersebut diberlakukan. Dari sisi penerimaan negara, Indef juga berkesimpulan bahwa penerapan pasal tembakau pada RPP Kesehatan akan menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan hingga Rp 52,08 triliun.&nbsp;Indef&nbsp;melakukan perbandingan antara biaya kesehatan yang ditimbulkan dari industri tembakau dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh pasal-pasal tersebut. Hasil perhitungan Indef menunjukkan bahwa kerugian ekonomi secara agregat yang akan ditanggung oleh negara akibat pasal tembakau di RPP Kesehatan ini sebesar Rp 103,08 triliun. Sementara, pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan akibat konsumsi rokok secara langsung dan tidak langsung sebesar Rp 34,1 triliun. Peneliti dari Center of Industry, Trade and Investment Indef, Ahmad Heri Firdaus, menjelaskan bahwa biaya kesehatan yang ditanggung tidak lebih besar jika dibandingkan dengan biaya ekonomi yang ditanggung negara. Selain dampak ekonomi, Indef juga mengukur seberapa besar tenaga kerja yang terdampak akibat pasal-pasal tembakau tersebut. Setidaknya akan ada penurunan tenaga kerja hingga 10,08 persen di sektor industri tembakau dan menurunnya serapan tenaga kerja di perkebunan tembakau hingga 17,16 persen. Untuk itu, jika pasal-pasal tembakau di RPP Kesehatan ini diterapkan, Pemerintah perlu bersiap untuk menghadapi gelombang pengangguran besar, yang tentunya akan akan memicu konsekuensi ekonomi maupun sosial. Di kesempatan berbeda, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Sahminuddin, menjelaskan bahwa PP Nomor 109 Tahun 2012 yang merupakan peninggalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memberikan pukulan bagi nasib para petani tembakau, dan Presiden Jokowi berpotensi mengulanginya lagi. Dijelaskan Sahminuddin, PP Nomor 109 Tahun 2012 yang ditetapkan pada Desember oleh Presiden SBY menandai sebagai Desember Kelabu bagi para petani tembakau. "Jika RPP Kesehatan ini disahkan, maka Presiden Jokowi akan mengulang Desember Kelabu Kedua," ungkapnya. Diketahui, Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah sentra penghasil tembakau varian virginia. Sementara, perwakilan dari Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI), Ketut Budiman, menekankan bahwa suara petani cengkeh seringkali tidak didengarkan oleh Pemerintah, padahal sebanyak 95&nbsp;persen produksi cengkeh diserap oleh industri tembakau, dan kehadiran pasal-pasal tembakau dalam RPP Kesehatan akan berdampak pada penyerapan cengkeh tersebut.&nbsp;"Cengkeh jadi yang terdampak pertama karena kebutuhan rokok kretek hanya dapat terpenuhi dari produksi dalam negeri," ujar Budiman. "(pasal-pasal tembakau) RPP Kesehatan selayaknya jangan terlalu terburu-buru disahkan dan perlu dibahas lebih lanjut secara terpisah," tutupnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/12/tembakau-dijemur-2606826597.jpg" alt="ILUSTRASI Tembakau dijemur." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Tembakau dijemur.</figcaption>
</figure> Dampak ke ekosistem tembakau Asisten Deputi Pengembangan Industri Deputi V Kementerian Perekonomian, Eko Harjanto menuturkan, ada beberapa substansi yang masih pada tahap pembahasan pemerintah dalam RPP Kesehatan tersebut antara lain, penetapan kadar TAR dan nikotin produk tembakau, bahan tambahan, jumlah produk dalam kemasan, penjualan produk tembakau, peringatan kesehatan, iklan promosi dan sponsor. Sebagai stabilisator perekonomian negara, pemerintah sudah seharusnya menghindari regulasi yang memberikan 'efek kejut' bagi ekosistem industri tembakau. "Efek kejut bagi ekosistem tembakau tersebut berpotensi menurunkan optimalisasi sektor hulu yang berdampak pada kesejahteraan petani, penurunan pendapatan negara, penurunan sektor industri periklanan, penurunan sektor distributor dan ritel, penurunan sektor UMKM tembakau, dan dampak lainnya," kata Eko. Eko menilai bahwa industri tembakau merupakan salah satu sektor industri strategis yang secara konsisten memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional melalui cukai. Tak hanya itu, sektor industri tembakau juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja, serta kesejahteraan bagi petani tembakau. Adapun, rantai pasok sektor industri tembakau menyerap hingga 6,5 juta orang, mulai dari petani tembakau, petani cengkeh, tenaga kerja buruh industri, distribusi ritel, dan lainnya. Dirinya juga menilai bahwa sektor industri tembakau merupakan industri padat karya dan padat regulasi. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam mengatur regulasi bagi sektor tersebut karena berimplikasi pada peredaran rokok ilegal yang justru akan meningkatkan prevalensi merokok anak. Dampak negatif dari rokok ilegal bukan hanya dari kerugian cukai dan berkurangnya pendapatan negara, melainkan juga dari sisi sosial dan persaingan usaha yang tidak sehat antar industri. Koordinator Tanaman Semusim Kementerian Pertanian, Haris Darmawan turut menggarisbawahi pengaturan pada zat adiktif dapat dipisah dari RPP sehubungan dengan dampak yang ditimbulkan terhadap kesejahteraan petani tembakau. "Setidaknya terdapat beberapa dampak RPP Kesehatan terhadap petani diantaranya menurunnya daya serap industri terhadap hasil tembakau petani, hilangnya mata pencaharian bagi sejumlah petani, buruh tani tembakau, maupun petani cengkeh, dan meningkatkan pengangguran yang berasal dari petani, buruh tani tembakau, dan petani cengkeh," paparnya. Dijelaskan Haris, pada dasarnya, rokok tidak bisa hilang dari peredaran meskipun petani dilarang menanam tembakau.

Kajian terkini Indef menyimpulkan bahwa negara akan menanggung kerugian puluhan triliun rupiah jika pasal-pasal tembakau tersebut disahkan.

Kajian Indef: Penerimaan Perpajakan Berpotensi Amblas Rp 52,08 Triliun jika Pasal-pasal Tembakau dalam RPP Kesehatan Disahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/perbaikan_uu.jpg" alt="TAUHID AHMAD, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef). (JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TAUHID AHMAD, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef). (JAWA POS)</figcaption>
</figure>PENERBITAN Perppu Cipta Kerja diklaim pemerintah menjadi salah satu upaya untuk mendorong investasi masuk dan mendongkrak ekonomi RI. Awalnya, UU Ciptaker dilahirkan untuk mempercepat fasilitasi kemudahan berusaha maupun mendorong investasi.  Padahal, tanpa adanya UU Ciptaker atau Perppu Ciptaker, investasi yang masuk ke Indonesia sebetulnya sudah cukup besar.  Kita lihat saat regulasi itu diberlakukan, investasi yang masuk sudah tinggi. Kementerian Investasi/BKPM mencatat, hingga pertengahan Desember 2022, realisasi investasi yang masuk sudah lebih dari Rp 1.000 triliun. Dengan jumlah itu, bukan tidak mungkin realisasi sepanjang 2022 bisa menembus target yang ditetapkan, yakni Rp 1.200 triliun. Artinya, investor tetap ada dan membuktikan bahwa tanpa adanya perppu investasi tetap bisa berjalan.  Pemerintah seharusnya tinggal mengikuti putusan MK. Bahwa MK memberikan waktu dua tahun untuk pemerintah memperbaiki <a href="https://www.jawapos.com/tag/uu-ciptaker/">UU Ciptaker</a>. Kepastian hukum dan kepastian usaha itu bukan hanya soal ada atau tidaknya UU atau perppu. Tapi, juga menitikberatkan pada kesepahaman bersama dari stakeholder, buruh, pemangku kepentingan, dan para pekerja.  Dari sisi kepastian hukum dan berusaha, seharusnya pemerintah mengikuti amanat dari MK untuk memperbaiki UU Ciptaker. Biarlah kesempatan memperbaiki itu menjadi momen untuk dibahas bersama dengan publik. Sehingga masyarakat pun bisa tahu bahwa amanat dari MK dipenuhi pemerintah.  Kegaduhan pasca terbitnya <a href="https://www.jawapos.com/tag/perppu-ciptaker/">Perppu Ciptaker</a> justru memperlihatkan banyaknya pihak yang kontra dibandingkan yang pro. Sebab, perppu terbit dengan alasan kegentingan memaksa. Itu mengada-ada.  Ekonomi Indonesia saat ini aman-aman saja. Tidak resesi. Kecuali saat momen pandemi beberapa waktu lalu. Saat ini sudah fase pemulihan ekonomi. Indikatornya, inflasi stabil. Pertumbuhan ekonomi juga masih 5 persen. Kondisi ekonomi global yang sedang dalam tekanan jangan dijadikan alasan penerbitan perppu itu.  Perbaikan pada UU Ciptaker itu lebih baik. Memberikan kepastian berusaha. Proses itu perlu waktu, kematangan, dan partisipasi publik.  Saat ini banyak elemen masyarakat yang mengajukan judicial review. Menurut saya, itu berdampak meski kecil. Sebab, investasi tetap tumbuh. Faktor regulasi itu hanya sebagian saja kalau dibanding elemen lainnya. Dampak pro dan kontra yang berlanjut dengan judicial review terhadap investasi yang masuk akan tetap kecil. Sebab, secara umum, sebetulnya ekonomi Indonesia saat ini sudah mengalami pemulihan.  *) TAUHID AHMAD, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef)  **) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Dinda Juwita

Perbaikan UU Ciptaker Beri Kepastian Berusaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/pabrik_baterai.jpg" alt="BANGGA: Jokowi mencoba mesin charger mobil listrik setelah groundbreaking pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, kemarin. (AGUS SUPARTO/SETPRES)" width="100%">
<figcaption>BANGGA: Jokowi mencoba mesin charger mobil listrik setelah groundbreaking pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, kemarin. (AGUS SUPARTO/SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Wacana pengembangan kendaraan listrik alias electric vehicle (EV) di Indonesia semakin gencar dilakukan pemerintah jelang helatan G20 pada November mendatang. Salah satunya, imbauan kepada pemerintah pusat dan daerah yang harus menjadi role model dalam penggunaan kendaraan listrik.  Lebih jauh, wacana kendaraan listrik juga akan didorong bisa digunakan oleh masyarakat. Ini dilakukan sebagai bagian dari transisi energi dari fosil ke listrik demi mencapai target Net Zero Emission (NZE) atau nol emisi karbon pada 2060.  Terkait itu, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad, mengatakan ada beberapa hal yang harus dibenahi oleh pemerintah sebelum penerapan kendaraan listrik secara luas. Di antaranya adalah sumber energi, industri manufaktur, dan insentif.  "Pertama itu sumber energinya, saat ini paling besar pengembangannya paling besar adalah berbasis nikel. Saya kira problemnya adalah bagaimana kita mempercepat energi nikel ini menjadi sumber baterai. Memang rencananya 2026 paling cepat, sementara ini kan masih impor," kata Tauhid dalam Dialog Menapak Peta Jalan Pemanfaatan Kendaraan Listrik Nasional, Selasa (11/10).  Ia menjelaskan, jika proses pengembangan sumber energi ini dipercepat maka akan memberikan multiplier effect atau efek ganda terhadap ekonomi. Mulai dari pembangunan industri manufaktur di dalam negeri hingga penyerapan tenaga kerja.  Kedua adalah industri manufaktur. Ini perlu dibenahi untuk mengurangi impor agar komponen-komponen yang dibutuhkan untuk kendaraan listrik bisa dipenuhi di dalam negeri.  "Kalau kita bisa berhasil membangun manufakturnya di sini (Indonesia) terutama kendaraan listrik bukan yang small car tapi Electric Vehicle (EV) yang marketnya 250-400 juta itu pasti multiplier (berefek ganda)," jelasnya.  Lebih jauh ia menerangkan, dampak dari keberadaan manufaktur ini tidak hanya berdampak untuk penyerapan tenaga kerja. Namun, akan berdampak pada kebutuhan industri pendukung lain, salah satunya logam.  Adapun catatan lainnya yang harus dibenahi, yaitu soal insentif. Artinya, kata dia, pemerintah harus memastikan biaya pengisian daya kendaraan listrik tetap ekonomis, tidak terpaut jauh dengan harga bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil.  Sebab, menurut riset yang dilakukan INDEF, nilai ekonomis masih menjadi poin pertimbangan masyarakat untuk bisa beralih ke kendaraan listrik. Sekalipun, alasan dari transisi ini untuk lingkungan yang lebih berkelanjutan.  "Problemnya, jika harga BBM kita masih termasuk murah, maka pilihan konsumen tentu saja tidak mudah untuk beralih ke kendaraan listrik. Meski kita mengubah mindset bahwa ini untuk lingkungan, tapi konsumen pasti melihat dari sisi ekonomis," tuturnya.  Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi role model penggunaan kendaraan listrik, menyusul telah diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.  ’’Inpres no 7 ini perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga dan juga Pemda, sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan langkah-langkah kongkrit dan strategis, untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik di instansinya masing-masing,” ujar Menhub saat menghadiri Webinar “Upaya Percepatan Penerapan Kebijakan Kendaraan Listrik” yang diselenggarakan Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kemenhub pada Kamis (6/10).  Menhub menjelaskan, Kemenhub telah mengimplementasikan terlebih dahulu penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas sejak tahun 2021 sebelum adanya Inpres no. 7 tahun 2022.  Lebih lanjut Menhub menjelaskan, untuk mendorong implementasi kendaraan listrik, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan peta jalan (roadmap) KBLBB. “Kebijakan roadmap KBLBB, baik untuk kendaraan operasional pemerintah dan angkutan jalan telah ditetapkan dari tahun 2021 sampai 2030, yang dikoordinatori oleh Kemenkomarves,” kata Menhub.  Menhub mengungkapkan tiga hal utama yang harus dilakukan untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia yaitu: membuat baterai dengan kualitas yang baik, memperbanyak tempat pengisian daya atau penggantian baterai, dan meningkatkan kualitas produk kendaraan listrik dalam negeri agar harganya semakin ekonomis namun kualitasnya bagus. (*)

Terapkan EV secara Nasional, Ini yang Harus Dibenahi Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/tauhid-ahmad.jpg" alt="tauhid ahmad" width="100%">
<figcaption>tauhid ahmad</figcaption>
</figure>PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional bersyarat berpotensi memunculkan kebingungan.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim bahwa peraturan turunan dari UU Ciptaker tetap berlaku. Tapi di satu sisi, aturan itu harus diperbaiki paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan. Artinya, ini membuat investor bingung.  Bagaimana kekuatan hukumnya selama dua tahun itu? Mengingat, di dalamnya mengatur soal upah tenaga kerja, investasi, lokasi, hingga fasilitas perpajakan yang didapat investor. Imbasnya, para investor akan wait and see. Mereka akan menahan investasinya ke Indonesia. Setidaknya selama dua tahun ke depan. Sampai jelas dasar hukum yang digunakan. Investor pasti khawatir jika investasinya tidak berhasil. Terutama yang berskala besar.  Penanaman modal asing saya kira akan menurun. Sebab, mereka sangat memperhatikan regulasi yang ada di suatu negara. Selama ini investasi asing menyumbang 15 persen dari 30 persen PDB (produk domestik bruto). Nah, putusan MK soal UU Ciptaker akan menurunkan sumbangan investasi swasta pada pertumbuhan ekonomi. Khususnya asing. Tapi, dalam jangka pendek.  Penanaman modal dalam negeri dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) saya kira tidak akan terganggu. Sebab, keduanya tidak dihadapkan pada regulasi yang rumit.  Terkait ketenagakerjaan, pemerintah bisa mengaktifkan forum dialog atau tripartit antara buruh, pemerintah, dan pelaku dunia usaha untuk merespons UU Ciptaker. Termasuk menyuarakan kepentingan masing-masing. Karena kalau berhadap-hadapan, tidak akan ketemu.  Memang betul peraturan pemerintah (PP) tentang pengupahan; perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja; serta penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan tidak berpihak kepada para pekerja atau buruh.  Tapi, yang harus dipastikan adalah situasi ini tidak mengganggu jalannya perekrutan lapangan pekerjaan baru.  Serahkan kembali ke pemerintah. Misalnya, PP 36 mengenai upah minimum. Memang terlalu kecil kalau kenaikannya hanya 1 persen. Skala upahnya juga tidak dibuka. Misalnya, upah buruh yang baru bekerja setahun dan yang sudah bekerja puluhan tahun kenaikannya berapa? Dengan demikian, buruh-buruh yang sudah lama bekerja ini tidak terganggu. Ini yang harus dikomunikasikan. Agar mereka terwadahi kepentingannya.  Pada saat yang sama, pemerintah harus merevisi, baik secara materi maupun nonmateri. Jadi, hasilnya sudah berupa paket yang telah disepakati tripartit itu, yakni buruh, pengusaha, dan pemerintah.  Putusan MK harus dihormati. Namun, seharusnya juga ada revisi menyangkut materi. Bukan hanya soal proses perundang-undangannya yang punya catatan. Tapi, materinya juga seharusnya bisa digugat. Sebab, yang ditakutkan bukan pada level undang-undang, tapi PP. Itu tidak ada kesempatan di luar pemerintah untuk melakukan revisi.  *) TAUHID AHMAD, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance  **) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto

Investasi Bisa Tertahan Kejelasan Regulasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/tauhid-ahmad.jpg" alt="tauhid ahmad" width="100%">
<figcaption>tauhid ahmad</figcaption>
</figure>HASIL merger bank-bank badan usaha milik negara (BUMN) syariah dengan nama Bank Syariah Indonesia punya potensi yang sangat besar untuk berkembang. Asetnya mencapai Rp 230 triliun. Selain itu, penguatan perbankan syariah akan menjadi pilar penting bagi pengembangan ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia.  Saat ini potensi pasar perbankan syariah baru sekitar 6 persen dibandingkan pasar bank konvensional.  Beberapa tahun terakhir, pertumbuhan pasar perbankan syariah hanya bergerak sekitar 1 persen. Itu sangat lambat. Dengan aset yang dimiliki Bank Syariah Indonesia, pasar yang bisa digarap akan sangat luas. Dengan adanya merger, terjadi akumulasi modal, akumulasi sumber daya, serta akumulasi cabang dan unit usaha.  Dilakukannya konsolidasi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan syariah. Masyarakat mulai aware bahwa perbankan syariah bukan perbankan yang kecil. Kepercayaan publik itu sangat penting karena akan membuat masyakarat lebih lepas untuk memanfaatkan keberadaan bank syariah.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/20/08/2019/menjawab-perlambatan-ekonomi/">Menjawab Perlambatan Ekonomi</a>  Bank Syariah Indonesia juga punya peran untuk mengefisienkan internal di dalam bank-bank syariah yang sebelumnya berdiri di bawah induk masing-masing. Tentu saja, dalam wadah instansi yang lebih besar, akan terjadi proses trade up dan adaptasi teknologi. Dengan demikian, bisa saling melengkapi kekuatan masing-masing.  Lebih jauh lagi mengenai peran perbankan syariah, saat ini pemerintah juga sedang mendorong pertumbuhan <a href="https://www.jawapos.com/tag/industri-halal/">industri halal</a> Indonesia. Dalam hal ini, perbankan syariah akan menjadi pilar penting. Seperti diketahui, dalam ekonomi syariah ada tujuh pilar utama. Di antaranya, halal food, fashion food, dan perbankan syariah.  Di antara pilar-pilar itu, yang paling ketinggalan adalah perbankan syariah. Itu jika dibandingan dengan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang lain. Berbeda halnya dengan halal food yang menjadi paling besar karena penduduk Indonesia memang banyak. Untuk pilar-pilar selain perbankan, kita bisa ada di peringkat keempat atau kelima. Tapi, untuk perbankan syariah, masih ada di ranking kesepuluh.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/12/11/2020/laba-3-bank-syariah-bumn-tumbuh-positif-hanya-bni-syariah-yang-turun/">Kinerja Bank Syariah BUMN Positif</a>  Syarat untuk bisa jadi pilar, harus ada peran yang total pada keuangan nasional secara mendasar. Bank Syariah Indonesia juga harus mampu menunjukkan kontribusi proses intermediary dari perekonomian. Indikator intermediary dapat dilihat dari jumlah orang yang menggunakan dana dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/bank-syariah/">bank syariah</a> untuk kegiatan ekonominya.  Bicara soal tantangan, tentu saja proses konsolidasi membutuhkan waktu dan proses yang cukup rumit. Internal harus segera menyatukan budaya organisasi yang berbeda dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/15/10/2020/bank-syariah-bumn-pascamerger/">Bank Syariah BUMN Pascamerger</a>  Tantangan lain adalah meningkatkan pemahaman masyarakat akan nilai tawar perbankan syariah. Perbankan syariah juga harus mengejar tren 4.0 di mana semua sektor meningkatkan adaptasi tek_nologi digital. Bank Syariah Indonesia harus siap masuk ke ekosistem bisnis fintech, bersaing dengan OVO, Gopay, LinkAja, dan sebagainya. Dengan begitu, orang juga punya pilihan untuk perbankan syariah dalam bertransaksi.  *) <a href="https://www.jawapos.com/tag/tauhid-ahmad/">TAUHID AHMAD</a>, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef)  **) Disarikan dari wawancara dengan Agfi Sagittian  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hmxz8hTfIuA

Perbankan Syariah Pilar Industri Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/tauhid-ahmad.jpg" alt="tauhid ahmad" width="100%">
<figcaption>tauhid ahmad</figcaption>
</figure>SAYA kira ini hal positif. Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang masa restrukturisasi kredit hingga 31 Maret 2022 untuk berjaga-jaga.  Pertama, memitigasi potensi peningkatan risiko kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) ketika periode relaksasi tidak diperpanjang.  Kedua, mempertimbangkan kondisi arus kas keuangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang secara umum belum pulih.  Harus dilihat lagi pada sektor atau karakteristik UMKM tertentu.  Dalam situasi pagebluk Covid-19, ada beberapa UMKM yang berjalan positif. Yang seperti itu akan menjadi capital expenditure atau investasi untuk penguatan permodalan dalam fase transisi saat ini. Bisa juga melalui restrukturisasi kredit. Pengusaha bisa menambal kerugian di awal-awal masa pandemi.  Di sisi lain, memang kalau kita lihat market masih belum pulih. Indeks keyakinan konsumen (IKK) Bank Indonesia pada September tercatat masih di level 83,4. Belum 100, yang artinya masih pesimistis. Terus, kinerja penjualan riil juga belum mencapai titik 0. Masih minus 9,2 persen dibandingkan tahun lalu (year-on-year/yoy).  Tentu memang negatifnya, saat ini permintaan kredit sedang dalam tren menurun. Sebab, pengusaha masih memanfaatkan fasilitas yang ada dulu. BI mencatat pertumbuhan penyaluran kredit pada September hanya 0,12 persen. Lebih rendah dari Agustus yang mencapai 1,04 persen.  Menurut saya, restrukturisasi kredit merupakan hal penting. Tapi jangan gebyah uyah. Agar tidak disalahgunakan untuk hal lain yang bukan untuk memperkuat permodalan. Sebenarnya, mungkin para pengusaha UMKM punya uang, tapi tidak berani menambah modal dan barang karena demand (permintaan) rendah. Otomatis, mereka memilih menyimpan dananya. Baik berupa tabungan maupun deposito jangka pendek. Makanya, dana pihak ketiga (DPK) perbankan naik. Dari 11,64 persen yoy pada Agustus menjadi 12,88 persen yoy. Artinya, lebih banyak masyarakat yang menabung. Tapi, itu akan berubah ketika pemulihan ekonomi nasional berlangsung cepat.  Apa syarat demand kembali tumbuh? Ya ekonomi harus kembali normal. Kuncinya, pemerintah harus benar-benar fokus menyelesaikan secepatnya persebaran Covid-19 ini. Itu tentu bukan perkara mudah. Banyak hal yang harus dilakukan. Misalnya mempercepat pengadaan vaksin hingga distribusinya yang harus tepat sasaran.  Memang tidak mudah karena jumlah penduduk Indonesia banyak sekali. Makanya, perlu membangun infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar. Sebab, ketika angka kasus harian berhasil ditekan, daya beli masyarakat akan naik. Orang-orang akan percaya diri keluar belanja tanpa khawatir terpapar virus.  Di samping itu, bantuan sosial (bansos) menjadi hal yang sangat strategis. Itu harus diperpanjang. Jangan hanya sampai Desember 2020. Begitu pula, nominal bansos berupa uang tunai harus diperbesar. Jangan cuma Rp 600 ribu per bulan. Setidaknya Rp 1–1,5 juta. Sebab, proses pemulihan di masyarakat menengah bawah ini tidak cepat. Pandemi membuat mereka kehilangan pendapatan. Ditambah saving money yang sangat tipis. Jadi, susah untuk mengatrol daya beli kelompok masyarakat tersebut kalau nyatanya kemampuan bertahan mereka satu hingga tiga bulan saja.  Saya juga melihat realisasi restrukturisasi kredit tidak terlalu besar. Sebab, masih banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki akses ke perbankan maupun lembaga pembiayaan. Pertama, mungkin tidak terdata. Kedua, mereka tidak bankable dan belum terkoneksi dengan sistem digital, itu juga problem.  Berdasar data OJK hingga 28 September, realisasi restrukturisasi perbankan untuk sektor UMKM sebesar Rp 359,98 triliun kepada 5,82 juta debitor. Angka tersebut kapitalisasinya kecil dibanding sektor non-UMKM dengan nilai Rp 544,31 triliun kepada 7,5 juta debitor. Menurut saya, sasaran restrukturisasi itu harus bisa diperluas. Terutama untuk kelompok nasabah di atas Rp 10 miliar. Tapi dengan syarat yang agak ketat. Sebab, hotel, restoran, mal, dan sektor perdagangan lainnya banyak yang hancur.  Jalan terbaiknya, pemerintah perlu instrumen moneter di tengah situasi saat ini. BI sudah menurunkan suku bunga acuannya dari 5 persen menjadi 4 persen. Namun, transmisinya ke suku bunga pinjaman perbankan menjadi masalah yang berkisar 10 hingga 11 persen. Ini yang tak jalan. Biasanya memang tidak langsung. Ada net interest margin yang masih diminta tinggi sekitar 4 persen. Seharusnya bisa diturunkan.  Intinya, saya setuju UMKM prioritas. Tapi, jika melihat keseimbangan ekonomi agar pemulihan ekonomi cepat, industri besar harus kena sasaran. Kalau tidak, akhirnya perusahaan swasta nasional banyak meminjam modal ke luar negeri. Mayoritas meminta bantuan Singapura karena bunganya lebih rendah. Akibatnya, utang luar negeri membengkak.  *Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto  **) Direktur eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=v9LCVcQZTqM&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Sasaran Bantuan Perlu Diperluas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/tauhid-ahmad.jpg" alt="tauhid ahmad" width="100%">
<figcaption>tauhid ahmad</figcaption>
</figure>KEBUTUHAN pendanaan untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mau tidak mau memerlukan biaya besar. Hal itu berdampak pada defisit APBN yang dipastikan melebar. Dalam menanggulangi pandemi Covid-19, pemerintah membutuhkan tambahan pembiayaan mencapai Rp 903,46 triliun. Angka tersebut berasal dari pelebaran defisit yang mencapai Rp 1.039,2 triliun atau setara dengan 6,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).  Nah, kemampuan pendanaan melalui pinjaman, penerbitan surat berharga negara (SBN), dan lainnya itu paling-paling hanya bisa memenuhi sekitar Rp 300 triliun. Tentu pemerintah memerlukan tambahan dana untuk memenuhi pembiayaan pandemi.  Pemerintah pun melakukan berbagai solusi untuk menambal defisit. Saat ini langkah yang diambil pemerintah adalah berbagi beban atau burden sharing dengan Bank Indonesia (BI) untuk pembiayaan dampak pandemi. Tanpa adanya pembagian beban itu, akan berat dan sulit membiayai program PEN yang menyedot dana cukup besar.  Memang tidak mudah bagi BI menerima beban ini. Tapi, saya kira, dalam situasi seperti ini, kehadiran BI diperlukan dan sangat penting. Sehingga BI bisa ikut bertanggung jawab menanggung beban ekonomi yang tidak bisa dipenuhi otoritas fiskal semata.  Pemerintah juga sudah menjelaskan bahwa kebutuhan pembiayaan ini terbagi dalam dua kategori yang beban bunga utangnya akan dibagi bersama. Dua kategori itu adalah public goods sebesar Rp 397,56 triliun dan non-public goods senilai Rp 505,8 triliun. Kategori public goods ini mencakup pembiayaan di sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan sektoral sekaligus pemerintah daerah. Sementara itu, non-public goods untuk UMKM, korporasi non-UMKM, dan lainnya.  Saya kira apa yang sudah disepakati Kementerian Keuangan dan BI untuk burden sharing adalah kebijakan yang bagus. Mau tidak mau memang burden sharing adalah langkah yang positif, tapi jangan sampai nanti bisa menggerus kepercayaan dunia internasional pada independensi BI. Karena tetap saja independensi menjadi poin penting.  Selain itu, jangan sampai ada dampak pada operasi moneter yang dilakukan BI, harus hati-hati. Terutama pada nilai tukar dan inflasi. Jangan sampai burden sharing dengan BI ini malah membuat nilai tukar terdepresiasi. Inflasi juga jangan sampai terlalu tinggi.  Kemudian, burden sharing juga harus dibarengi efektivitas program PEN itu sendiri. Itu penting. Sebab, burden sharing ini kan dilakukan secara bertahap. Tidak mungkin semua nominal yang dibebankan ke BI akan langsung terserap. Itu semua akan mengikuti implementasi di lapangan. Saat ini ada persoalan di implementasi. Jadi, harus betul-betul dipastikan efektivitasnya. Kalau sudah burden sharing lalu efektivitasnya rendah, kita akan rugi dua kali.  Menurut saya, defisit yang mencapai 6,34 persen itu harus dioptimalisasi. Jangan sampai beban utang dan pokok utang yang dikeluarkan tidak setimpal dengan efektivitas program PEN. Burden sharing ini juga kan ada beban biaya yang besar, beban yang harus ditanggung ke neraca BI ini kan besar juga.  Kalau pemulihan ekonominya bagus ya harus disyukuri. Tapi, kalau tidak, ya akibatnya nanti ada beban pemulihan yang harus dibayar pada tahun-tahun mendatang. Sehingga pada 2021 dan 2022 tetap defisit. Tahun depan pun stimulus tetap dibutuhkan karena banyak recovery yang belum bisa rampung tahun ini.  *Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Dinda Juwita  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5gAOtre8hV0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=oG127OxtQ6Y  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6xFtXGz8724  &nbsp;

Berbagi Beban Tanggulangi Dampak Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/tauhid-ahmad.jpg" alt="tauhid ahmad" width="100%">
<figcaption>tauhid ahmad</figcaption>
</figure>PENERIMAAN maupun belanja negara dirancang mengalami peningkatan dalam RAPBN 2020. Sementara sisi pembiayaan ditargetkan menurun. RAPBN 2020 cukup istimewa karena akan menjadi "amunisi" awal bagi kabinet baru pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.  Namun, itu juga penuh tantangan lantaran disusun di tengah situasi perekonomian yang sedang mengalami perlambatan. Karena itu, formulasi strategi dan postur RAPBN 2020 yang akan dieksekusi kabinet baru harus menjawab tantangan perlambatan ekonomi.  Laju volume perdagangan global semakin menyusut seiring proteksi yang meningkat akibat memanasnya perang dagang. Outlook International Monetary Fund (IMF) memperkirakan, volume perdagangan global hanya akan tumbuh 2,5 persen pada 2019 setelah tahun lalu berhasil tumbuh 3,7 persen. Meski 2020 diproyeksi dapat kembali ke angka 3,7 persen, perkiraan IMF itu masih sangat sementara. Sebab, ketegangan kembali terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.  Bagi Indonesia, situasi tersebut semakin menyulitkan untuk mengelola neraca transaksi perdagangan. Hal itu akibat penurunan impor yang tidak sepadan dengan laju ekspor. Apalagi, di saat bersamaan, perekonomian dunia turun sehingga permintaan komoditas yang merupakan andalan ekspor Indonesia juga ikut turun.  Kecenderungan inflasi rendah bukan suatu prestasi karena pertumbuhan ekonomi memang rendah. Sasaran inflasi 3,1 persen pada asumsi makro RAPBN 2020 akan sulit terealisasi.  "Pendarahan" pada defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) belum mampu dihentikan sehingga melebar ke 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Itu merupakan alarm bagi stabilitas nilai tukar rupiah di tengah situasi global yang tanpa kejelasan arah.  Tanpa upaya serius mengatasi pelebaran defisit, nilai tukar rupiah dapat berfluktuasi liar melawan USD.  Sementara itu, meski bertema penguatan inovasi dan SDM, RAPBN 2020 tetap harus menjadi salah satu stimulus fiskal yang efektif dalam mencegah perlambatan ekonomi. Penting bagi pemerintah untuk mendorong dunia usaha domestik dan investasi secara keseluruhan agar laju ekonomi Indonesia tetap "tegak" di tengah gencarnya perang dagang.  Pemerintah juga perlu mengubah skenario pendapatan negara, khususnya perpajakan serta bagian laba BUMN. Diperlukan juga percepatan realisasi penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 25 persen menjadi 20 persen agar dunia usaha lebih cepat berkembang.  *) Direktur eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

Menjawab Perlambatan Ekonomi

Tauhid Ahmad

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tauhid Ahmad

Berita Terkini