<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/TAUFIQURRAHMAN.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><div class="content-wrapper"><section class="content"> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <div class="box flat box-primary"> <div class="box-body"> <div class="form-group">  TEKNOLOGI kecerdasan buatan (KB) belakangan ini menarik perhatian banyak orang secara global. Sejak tiga bulan lalu, orang-orang di media sosial ramai membicarakan sebuah robot percakapan (chatbot) bernama ChatGPT yang dirilis oleh OpenAI pada November 2022. Robot ini memiliki kemampuan untuk merespons pertanyaan atau permintaan kita secara tepat dan kontekstual sesuai dengan set data yang dimiliki.  Sebelumnya, jagat maya juga dihebohkan oleh pernyataan Nando de Freitas di Twitter. Direktur Riset DeepMind itu mengatakan bahwa ’’Permainan ini telah usai! Ini tinggal membuat modelnya lebih besar, lebih aman, bisa berhitung secara efisien, lebih cepat dalam membuat sampel, memorinya lebih pintar, dengan modalitas yang lebih banyak”.  Pernyataan Freitas itu menanggapi pesimisme sebagian orang terhadap agen robotik bernama Gato yang ia kembangkan bersama timnya di DeepMind. Pada Mei 2022, tim DeepMind merilis sebuah laporan yang menyatakan bahwa Gato sebagai agen generalis sudah memiliki tingkat kecerdasan seperti manusia. Ia tidak hanya bisa melakukan satu tugas tertentu, tetapi sudah terlatih dengan banyak tugas sebagaimana manusia.  Perkembangan ini menimbulkan beragam respons. Beberapa orang optimistis bahwa perkembangan teknologi KB akan mendorong pada efisiensi. Namun, beberapa orang lainnya khawatir perkembangan ini akan mengarah pada distopia teknologis seperti yang sudah digambarkan dalam beberapa film fiksi sains.  Kekhawatiran tersebut mendorong beberapa institusi untuk merumuskan etika KB (AI ethics) yang mengatur bagaimana sebaiknya teknologi KB dikembangkan dan digunakan. Sejak 2016, berdasar catatan Schiff dkk (2020), terdapat lebih dari 80 dokumen etika KB yang telah dibuat oleh berbagai institusi, mulai UNESCO, OECD, dan Uni Eropa hingga Microsoft, Google, dan IBM. Hal tersebut dilandasi oleh pandangan bahwa perkembangan KB harus diatur oleh prinsip-prinsip etis agar tidak menjadi bumerang bagi manusia.  Namun, beberapa ahli mengkritik upaya tersebut. Prinsip-prinsip etis saja tidak cukup untuk mengatur pengembangan dan penggunaan teknologi KB (Mittelstadt, 2019). Prinsip-prinsip etis ini sering kali diabaikan dalam praktiknya karena kalah oleh pertimbangan ekonomi. Para insinyur dan pengembang teknologi KB juga jarang yang dididik untuk menaruh perhatian terhadap persoalan-persoalan etika (Hagendorff, 2020). Karena itu, Munn (2022) bahkan menyatakan bahwa etika KB ini sebenarnya tidak berguna.  Semisal, salah satu prinsip etis yang selalu disebutkan dalam banyak dokumen etika KB adalah prinsip keadilan (principle of fairness). Prinsip ini menyatakan bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang ditinggalkan dalam perkembangan teknologi KB ini. Untuk menerapkan prinsip ini, misalnya, teknologi KB harus didesain agar dapat digunakan oleh semua orang dan set datanya harus sangat beragam agar terhindar dari berbagai bias, seperti bias gender, etnis, dan abilitas.  Para insinyur dan pengembang KB, dengan alasan agar produknya dipercaya oleh masyarakat, mungkin saja memenuhi prinsip ini. Mereka akan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan menurut prinsip keadilan. Namun, membuat desain yang aksesibel untuk semua orang dan set data yang beragam itu belum memadai untuk mewujudkan keadilan.  Persoalan keadilan tidak cukup diatasi hanya dengan solusi teknis. Sebab, perkembangan teknologi KB ini juga memunculkan persoalan-persoalan lain yang bersifat nonteknis. Semisal, persoalan ketenagakerjaan. Suka atau tidak, perkembangan AI ke depan akan mendisrupsi pasar tenaga kerja.  Laporan World Economic Forum (WEF) pada 2020 memperkirakan, sebelum 2025, sebanyak 85 juta pekerjaan akan hilang digantikan oleh mesin dan 97 juta pekerjaan baru akan muncul. Sekilas ini memang menjanjikan bagi para tenaga kerja karena jenis pekerjaan baru yang akan muncul lebih banyak daripada jenis pekerjaan yang akan hilang.  Namun, pekerjaan baru yang akan muncul itu memerlukan keterampilan khusus yang umumnya hanya dimiliki oleh orang-orang berpendidikan tinggi. Hal ini akan terbentur oleh fakta bahwa ternyata lebih dari separo tenaga kerja kita hanya berpendidikan tingkat dasar. Artinya, sebagian besar tenaga kerja yang ada saat ini akan kesulitan memperoleh pekerjaan baru ketika apa yang diperkirakan oleh WEF itu sungguh terjadi.  Itu salah satu bukti bahwa memenuhi prinsip-prinsip etis saja tidak membuat teknologi KB sepenuhnya menguntungkan bagi kita semua. Di luar persoalan teknis, perkembangan teknologi KB juga akan banyak mengubah lanskap kehidupan manusia, yang itu tidak bisa ditangani dengan prinsip-prinsip etis yang mengatur aspek teknis semata. Apalagi di era ini, sebagaimana dikatakan oleh sosiolog Jerman Ulrich Beck, etika itu seperti rem sepeda di badan pesawat. Artinya, ia tidak akan berpengaruh sama sekali pada laju pesawat yang kita tumpangi.  Tentu kita tetap memerlukan prinsip-prinsip etis sebagai dasar untuk membuat keputusan moral. Namun, prinsip etis itu bukan segalanya. Ia masih perlu diterjemahkan dan diintegrasikan ke dalam satu sistem ekonomi, politik, hukum, dan kebudayaan yang lebih konkret dan punya daya koersif. Dengan demikian, prinsip etis tidak akan lagi menjadi rem sepeda di badan pesawat atau kata-kata bijak yang hanya indah dipajang di laman media sosial. (*)  <hr />  *) TAUFIQURRAHMAN, Dosen Filsafat UGM dan direktur Antinomi Institute  </div> </div> </div> </div> </div> </section></div>

Rem Sepeda di Badan Pesawat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-16.jpg" alt="Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset berupa tanah seluas 2,2 hektar di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Tanah yang terdiri dari sembilan bidang itu disita tim penyidik KPK menyangkut dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman.  "Penyitaan berdasarkan izin Dewan Pengawas terhadap berbagai dokumen kepemilikan aset-aset dan tanah dengan total luas sekitar 2,2 Ha yang terdiri dari sembilan bidang tanah yang berlokasi di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dengan taksiran nilai pembelian tahun 2014 sekitar Rp4,5 miliar," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (14/9).  Ali menyampaikan, menindaklanjuti penyitaan itu tim penyidik lembaga antirasuah telah memasang plang penyitaan di lokasi tersebut. Menurutnya, penyidik juga tengah menelusuri aset-aset Taufiqurrahman lainnya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.  "Penyidik akan terus melakukan verifikasi terkait dugan kepemilikan aset lainnya berupa tanah yang terdapat pada satu hamparan dengan empat bidang tanah dengan luas sekitar 1 Hektar dan harga pembelian aset tahun 2014 sekitar Rp 2,3 miliar," ucap Ali.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyebut, tim penyidik bakal terus mengumpulkan alat bukti untuk menyelesaikan berkas penyidikan kasus dugaan pencucian uang Taufiqurrahman ini. Penyidik tealh memeriksa sedikitnya 17 orang saksi untuk meneyelesaikan berkas perkara. "Sebelumnya 17 orang saksi telah diperiksa terkait dugaan kepemilikan aset tersangka TR (Taufiqurrahman)," tandas Ali  KPK telah menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka TPPU pada 8 Januari 2018. Dalam pengembangan perkara, KPK menemukan dugaan penerimaan-penerimaan lain yang dilakukan oleh Taufiqurrahman terkait fee proyek, fee perizinan dan fee promosi atau mutasi jabatan selama periode 2013-2017 dengan nilai sekitar Rp 5 miliar.  Taufiqurrahman diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang di atas namakan orang lain, tanah dan uang tunai serta dalam bentuk lainnya. Taufiqurrahman disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK Sita Tanah 2,2 Hetar Milik Mantan Bupati Nganjuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/kpk-sita-dua-mobil-mewah-bupati-nganjuk_m_175270.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai menetapkan Bupati Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Taufiqurrahman sebagai tersangka, penyidik KPK bergerak cepat melakukan serangkaian tindak hukum lain. Adapun tindakan hukum tersebut, yakni melakukan penyitaan terhadap beberapa benda bergerak milik Taufiqurrahman yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. &ldquo;Disita 1 unit mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D Tahun 2012 warna abu-abu, 1 unit mobil Smart Fortwo warna abu-abu tua,&rdquo; terang juru bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta Jumat(16/12). Terkait penyitaan terhadap harta benda milik Taufiqurrahman, Febri belum menjelaskan secara rinci apakah kedua mobil tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dilakukan penyitaaan. Yang pasti kata Febri, penyitaan yang dilakukan pihaknya dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Selain melakukan penyitaan terhadap harta benda milik Taufiqurrahman, penyidik juga mengajukan surat pencegahan terhadap Ita Triwibawati, istri Taufik, serta pihak lainnya. Mereka dicegah selama enam bulan ke depan untuk kepentingan penyidikan. Sebelumnya, KPK kembali menetapkan Bupati Kabupaten Nganjuk, Jatim, Taufiiqurrahman sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap orang nomor satu di Kabupaten Nganjuk tersebut, menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, karena penyidik menemukan dua bukti permulaan yang cukup perihal dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp 2 miliar dari dua rekanan kontraktor di Nganjuk. "Masing-masing satu miliar terkait pembangunan infrastruktur di Nganjuk tahun 2015 dan diduga menerima pemberian lain terkait mutasi, promosi jabatan di Kabupaten Nganjuk sebelumnya, dan juga di proyek Kabupaten Nganjuk periode 2016-2017," papar mantan aktivis antikorupsi tersebut. Atas perbuatannya itu, Taufiqurrahman disangka melanggar Pasal 12 huruf B UU 31/1999 sebagimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Sebelumnya, lanjut Febri, KPK sudah menangani Taufiqurrahman dalam penyidikan dua kasus di 2016 lalu. Namun kemudian, putusan praperadilan memerintahkan kasus tersebut untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. Pada September 2017, sesuai putusan praperadilan, KPK melimpahkan perkara Bupati Nganjuk itu ke Kejaksaan. Adapun dalam kasus sebelumnya, Taufiqurrahman diduga menerima suap dari proyek pembangunan jembatan Kedung Ngias, proyek rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, proyek perbaikan Jalan Sukomoro Kecubung, proyek rehabilitasi saluran pembuangan Ganggangmala, proyek perbaikan berkala Jalan Mrengket Kabupaten Nganjuk.&nbsp; Lalu, penerimaan gratifikasi dari 2008-2014 dengan dugaan penerimaan sekitar Rp 18,5 M. Diduga terkait satu dana penyanggahan tahun 2008. Kemudian pengaturan paket lelang 2009-2010 dan paket penunjukan langsung pada 2010-2014. "Jadi dua kasus tersebut kita limpahkan ke Kejaksaaan berdasarkan putusan praperadilan saat itu," pungkas Febri.&nbsp;

KPK Sita Dua Mobil Mewah Bupati Nganjuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/kpk-cegah-istri-bupati-nganjuk-ke-luar-negeri_m_175249.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan surat pencegahan ke luar negeri terhadap Ditjen Imgrasi Kemenkumham atas nama Ita Triwibawati. Istri Bupati Nganjuk, Jatim, Taufiqurrahman tersebut diajukan pencegahan untuk kepentingan penyidikan untuk perkara kasus yang melilit suaminya. &ldquo;Mengajukan surat pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan sejak 27 Oktober 2017 hingga 27 April 2018 atas nama Ita Triwibawati," terang Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (14/12). Selain mencegah Ita, penyidik juga mengajukan surat pencegahan ke luar negeri terhadap beberapa pihak lainnya. Mereka antara lain Nurrosyid Hussein Hidayat (PNS pada pemerintah Kabupaten Nganjuk, Bagian Protokoler, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditugaskan sebagai Ajudan Bupati Nganjuk), Achmad Afif alias Didik (Swasta), Syaiful Anam (Kepala Desa Sidoarjo), dan Sekar Fatmadani (PNS pemerintah Kabupaten Nganjuk). "Untuk kepentingan pemeriksaan di penyidikan atas perkara gratifikasi ini, kami mencegah mereka," imbuh mantan aktivis antikorupsi tersebut. Sebelumnya, KPK kembali menetapkan Bupati Kabupaten Nganjuk, Jatim, Taufiiqurrahman sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap orang nomor satu di Kabupaten Nganjuk tersebut, menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, karena penyidik menemukan dua bukti permulaan yang cukup perihal dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp 2 miliar dari dua rekanan kontraktor di Nganjuk. "Masing-masing satu miliar terkait pembangunan infrastruktur di Nganjuk tahun 2015 dan diduga menerima pemberian lain terkait mutasi, promosi jabatan di Kabupaten Nganjuk sebelumnya, dan juga di proyek Kabupaten Nganjuk periode 2016-2017," papar mantan aktivis antikorupsi tersebut. Atas perbuatannya itu, Taufiqurrahman disangka melanggar Pasal 12 huruf B UU 31/1999 sebagimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Sebelumnya, lanjut Febri, KPK sudah menangani Taufiqurrahman dalam penyidikan dua kasus di 2016 lalu. Namun kemudian, putusan praperadilan memerintahkan kasus tersebut untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. Pada September 2017, sesuai putusan praperadilan, KPK melimpahkan perkara Bupati Nganjuk itu ke Kejaksaan. Adapun dalam kasus sebelumnya, Taufiqurrahman diduga menerima suap dari proyek pembangunan jembatan Kedung Ngias, proyek rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, proyek perbaikan Jalan Sukomoro Kecubung, proyek rehabilitasi saluran pembuangan Ganggangmala, proyek perbaikan berkala Jalan Mrengket Kabupaten Nganjuk.&nbsp; Lalu, penerimaan gratifikasi dari 2008-2014 dengan dugaan penerimaan sekitar Rp 18,5 M. Diduga terkait satu dana penyanggahan tahun 2008. Kemudian pengaturan paket lelang 2009-2010 dan paket penunjukan langsung pada 2010-2014. "Jadi dua kasus tersebut kita limpahkan ke Kejaksaaan berdasarkan putusan praperadilan saat itu," pungkas Febri.&nbsp;

KPK Cegah Istri Bupati Nganjuk ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/resmi-ditahan-kpk-bupati-nganjuk-minta-maaf_m_164984.jpeg" alt="Bupati Nganjuk Taufiqurrahman meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan pada Selasa 24 Januari 201, lalu." width="100%">
<figcaption>Bupati Nganjuk Taufiqurrahman meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan pada Selasa 24 Januari 201, lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman dan empat tersangka lain dalam kasus dugaan suap terkait pengisian jabatan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Penahanan dilakukan setelah lima tersangka menjalani pemeriksaan intensif 1x24 jam pasca operasi tangkap tangan (<a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/26/164819/ditangkap-kpk-bupati-nganjuk-berharta-fantastis" target="_blank">OTT</a>) pada Rabu (25/10). Lima tersangka keluar gedung KPK sekitar pukul 23.00 WIB. Saat keluar gedung KPK, Taufiqurrahman yang merupakan kader PDI-P itu meminta maaf kepada masyarakat Nganjuk, Jawa Timur. "Saya minta maaf kepada masyarakat Nganjuk dan saya harus menghormati hukum," kata Taufiqurrahman di depan Gedung KPK, Kamis (26/10). Saat ditanya soal pemberian uang yang diduga terkait jual-beli jabatan di Pemkab Nganjuk, dia enggan menjelaskannya. "Saya enggak tahu," ujarnya. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Taufiqurrahman dan empat tersangka lainnya ditahan di lokasi rumah tahanan berbeda. Mereka ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari pertama. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngajuk, Ibnu Hajar ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur. Kepala Sekolah SMPN 3 Ngronggot Kabupaten Nganjuk Suwandi ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan. Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, Mokhammad Bisri ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Harjanto ditahan di Rutan Salemba. "TFR (Taufiqurrahman) ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK," kata Febri saat dikonfirmasi. KPK menangkap Taufiqurrahman dalam OTT bersama 19 orang lainnya. Turut dalam penangkapan istri Taufiq, Ita Triwibawati. Usai dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK akhirnya menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka penerima suap. Selain Taufiqurrahman, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Sebagai penerima, KPK menetapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngajuk Ibnu Hajar dan Kepala Sekolah SMPN 3 Ngronggot Kabupaten Nganjuk Suwandi. Sementara sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, Mokhammad Bisri dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Harjanto sebagai tersangka. Kemudian 15 orang lainnya termasuk sang istri, Ita Triwibawati dipulangkan dan berstatus saksi. Taufiq, Ibnu Hajar, dan Suwandi diduga menerima suap sebesar Rp 298 juta dari Bisri dan Harjanto. Suap diberikan melalui beberapa orang kepercayaan Taufiqurrahman terkait perekrutan dan pengelolaan Aparat Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017. Diduga bupati melalui orang-orang kepercayaannya meminta uang kepada pegawai di sejumlah SKPD di Nganjuk terkait perekrutan, pengangkatan, promosi, mutasi, dan alih status kepegawaian di Kabupaten Nganjuk.

Resmi Ditahan KPK, Bupati Nganjuk Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kpk-dalami-dugaan-keterlibatan-istri-bupati-nganjuk_m_164925.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarief" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarief</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan keterlibatan Ita Triwibawati, istri Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, dalam kasus suap terkait jual-beli jabatan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Hal itu mengingat Ita turut serta dibawa tim satgas KPK saat operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (25/10) kemarin. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Ita yang juga Sekda Jombang itu diketahui akan maju sebagai calon bupati Nganjuk bersama seorang inisial SA, lurah di Kabupaten Nganjuk. SA diketahui juga ikut terciduk dalam OTT. Meski demikian, kata Basaria, KPK masih akan mendalami apakah uang suap yang diterima Taufiqurrahman juga turut mengalir untuk pencalonan istrinya. Saat ini, Ita dilepaskan usai pemeriksaan 1x24 jam pasca OTT dan berstatus sebagai saksi. "IT istri Bupati menurut Informasi akan nyalon bersama SA sebagai wakilnya. Tapi apakah uang tersebut juga diberikan untuk (pencalonan bupati), itu masih pengembangan," kata Basaria dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/10). Menurut Basaria, saat ini KPK menduga suap yang diterima Taufiqurrahman akan digunakan sebagai operasional selama berada di Jakarta. Diketahui, sehari sebelum penangkapan, Taufiqurrahman menghadiri pertemuan 500 kepala daerah bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara. "Mungkin uangnya hanya untuk biaya operasional selama istri di Jakarta," ujar Basaria. "Untuk sementara dari pemeriksaan tim, nggak ada keterlibatan istri di sini. Kalau ada pengembangan itu lain hal," imbuhnya.&nbsp; Rabu (25/10) kemarin, KPK menangkap Taufiqurrahman dalam OTT bersama 19 orang lainnya. Turut dalam penangkapan istri Taufiq, Ita Triwibawati.&nbsp; Usai dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK akhirnya menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka penerima suap.&nbsp; Selain Taufiqurrahman, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka.&nbsp;Sebagai penerima, KPK menetapkan tersangka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk, Ibnu Hajar, dan Kepala Sekolah SMPN 3 Ngronggot Kabupaten Nganjuk Suwandi.&nbsp; Sementara sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan tersangka Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, Mokhammad Bisri dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Harjanto sebagai tersangka. Taufiq, Ibnu Hajar, dan Suwandi diduga menerima suap sebesar Rp 298 juta dari Bisri dan Harjanto. Suap diberikan melalui beberapa orang kepercayaan Taufiqurrahman terkait perekrutan dan pengelolaan Aparat Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017.&nbsp; Diduga bupati melalui orang-orang kepercayaannya meminta uang kepada pegawai di sejumlah SKPD di Nganjuk terkait perekrutan, pengangkatan, promosi, mutasi, dan alih status kepegawaian di Kabupaten Nganjuk.

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Istri Bupati Nganjuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kpk-sebut-bupati-nganjuk-nekat-ini-alasannya_m_164911.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarief" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarief</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menilai praktik suap terkait jual-beli jabatan yang diduga dilakukan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman merupakan sebuah kenekatan. Sebab, ini bukan kali pertama Taufiqurrahman dijerat KPK sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Menurut Basaria, Taufiqurrahman juga tidak mengindahkan peringatan dari Presiden Joko Widodo. Sebab, Selasa (24/10) presiden mengadakan pertemuan dengan 500 kepala daerah di Istana Negara dan memperingatkan soal bahaya korupsi. "Kalau ditanya siapa yang salah, yang pasti tersangka, enggak mungkin presiden yang salah. Sudah diingatkan nekat juga. Ya nekat banget gitu, lho," kata Basaria dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/10). Tak hanya itu, Basaria menyayangkan kasus yang menjerat Taufiqurrahman kali ini tak berselang lama dari kasusnya terdahulu. Meskipun, dia menang di praperadilan melawan KPK atas penetapan tersangka dugaan korupsi dalam lima proyek pembangunan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2009. "Posisinya selesai praperadilan, kita serahkan ke kejaksaan. Di sana lidik, masih nekat juga. Ya itu kita bingung," ujar Basaria. Diketahui, pada 2016 lalu, KPK menetapkan Taufiqurrahman dalam kasus dugaan korupsi dalam lima proyek pembangunan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2009. Tak terima ditetapkan tersangka, Taufiqurrahman kemudian mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. PN Jaksel lalu menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Taufiqurrahman. Akhirnya, KPK melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung. Rabu (25/10) kemarin, KPK menangkap Taufiqurrahman dalam OTT bersama 19 orang lainnya. Turut dalam penangkapan istri Taufiq, Ita Triwibawati. Usai dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK akhirnya menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka penerima suap. Selain Taufiqurrahman, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka.&nbsp;Sebagai penerima, KPK menetapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk, Ibnu Hajar, dan Kepala Sekolah SMPN 3 Ngronggot Kabupaten Nganjuk Suwandi.&nbsp; Sementara sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, Mokhammad Bisri dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Harjanto sebagai tersangka. Taufiq, Ibnu Hajar, dan Suwandi diduga menerima suap sebesar Rp 298 juta dari Bisri dan Harjanto. Suap diberikan melalui beberapa orang kepercayaan Taufiqurrahman terkait perekrutan dan pengelolaan Aparat Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017.&nbsp; Menurut Basaria, KPK telah menemukan indikasi praktik suap yang dilakukan Taufiqurrahman ini telah berlangsung lama di Nganjuk.&nbsp; "Diduga bupati melalui orang-orang kepercayaannya meminta uang kepada pegawai di sejumlah SKPD di Nganjuk terkait perekrutan, pengangkatan, promosi, mutasi, dan alih status kepegawaian di Kabupaten Nganjuk," papar Basaria.&nbsp;

KPK Sebut Bupati Nganjuk Nekat, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kronologis-ott-bupati-nganjuk-ditangkap-di-sebuah-hotel-di-jakarta_m_164883.jpeg" alt="Ilustrasi: Gedung KPK Merah Putih" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KPK Merah Putih</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologis operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Nganjuk Taufiqurrahman yang dilakukan pada Rabu (25/10). Dalam operasi senyap tersebut, KPK menangkap 20 orang di Jakarta dan Nganjuk, Jawa Timur. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan, pihaknya telah mengetahui keberadaan Taufiqurrahman di Jakarta sejak Selasa, 24 Oktober 2017. Dia mengikuti pertemuan dengan Presiden Joko Widodo bersama bupati seluruh Indonesia di Istana Negara. "Selesai kegiatan TFR bermalam di suatu hotel daerah lapangan Banteng," kata Basaria dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/10). Menurut Basaria, istri Taufiqurrahman, Ita Triwibawati menyusul ke hotel malam harinya. Ita yang juga Sekda Jombang datang bersama ajudannya ke hotel tempat Taufiqurrahman menginap. Tak lama kemudian, rombongan lain menyusul, yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Nganjuk Ibnu Hajar (IH), Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot Nganjuk Suwandi (SUW), dan B seorang wartawan media online tiba di Jakarta sekitar pukul 24.00 WIB. Mereka bermalam di hotel yang lain di daerah Gambir, Jakarta. Keesokan harinya, IH, SUW, dan B langsung menuju hotel yang ditempati Taufiqurrahman. Secara bersamaan, rombongan lain yaitu SA seorang lurah di Kabupaten Nganjuk, S mantan Kepala Desa, dan J seorang Sekretaris Camat Tanjung Anom tiba di hotel tersebut. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB, sepuluh orang tersebut bertemu di restoran di hotel tempat Taufiqurrahman menginap. "Diduga IH dan SUW, akan menyerahkan Rp298,02 juta yang dimasukan ke dalam tas warna hitam," papar Basaria. Setelah melakukan pertemuan, sekitar pukul 11.30 WIB, Taufiqurrahman dan istrinya dikawal masing-masing ajudannya akan meninggalkan hotel. Sementara itu, lima orangnya lainnya masih berada di hotel, dan tas berisi uang itu dititipkan kepada IH. Sebelum Taufiq meninggalkan hotel, tim KPK langsung menghentikan mobil yang ditumpangi pasangan suami-istri itu. Pada saat bersamaan, tim KPK menangkap lima orang yang masih berada di dalam hotel beserta tas berisi Rp 289 juta. "Lalu semuanya dibawa ke kantor KPK," tutur Basaria. Dalam penangkapan itu, tim KPK turut mengamankan Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Nganjuk Mokhammad Bisri (MB) sore harinya di sebuah hotel di Jalan Jenderal Sudirman. Secara terpisah di Kabupaten Nganjuk, tim KPK menangkap delapan orang lainnya, yakni T selaku Kepala Sekolah SMP 1 Tanjung Anom, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Harjanto, SUT selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Nganjuk. Selain itu, CSE selaku Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Nganjuk, SUR selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Nganjuk, OHP selaku ajudan Bupati Nganjuk, Direktur RSUD Kertosono TFY, dan SUM seorang sopir. "Kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polres Nganjuk. Terhadap T dan H diberangkatkan siang ini ke Jakarta," ujar Basaria. KPK akhirnya menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya Taufiqurrahman, Ibnu Hajar, Suwandi, Mokhammad Bisri dan Harjanto. Diduga Taufiqurrahman menerima suap sebesar Rp 289 juta. Pemberian suap itu dilakukan terkait perekrutan dan pengelolaan posisi ASN atau PNS di daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2017. Uang sebesar Rp 289,02 juta yang diduga untuk Taufiqurrahman itu berasal dari Ibnu Hajar Rp 149, 12 juta dan dari Suwandi Rp 148,9 juta.

Kronologis OTT, Bupati Nganjuk Ditangkap di Sebuah Hotel di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/usai-diperiksa-kpk-resmi-tetapkan-bupati-nganjuk-sebagai-tersangka_m_164882.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) dan Laode M Syarif (kiri)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) dan Laode M Syarif (kiri)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya resmi menetapkan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sebagai tersangka penerima suap terkait pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Penetapan tersangka itu menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 20 orang yang dilakukan tim satgas KPK pada Rabu (25/10) kemarin. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan lima orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (26/10). Selain Taufiqurrahman, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Sebagai penerima, KPK menetapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngajuk, Ibnu Hajar, dan Kepala Sekolah SMPN 3 Ngronggot Kabupaten Nganjuk Suwandi. Menurut Basaria, Suwandi diketahui merupakan orang dekat dari Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Sementara, sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, Mokhammad Bisri, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Harjanto sebagai tersangka. Basaria menjabarkan, Taufiq, Ibnu Hajar, dan Suwandi diduga menerima suap sebesar Rp 298 juta dari Bisri dan Harjanto. Suap diberikan melalui beberapa orang kepercayaan Taufiqurrahman terkait perekrutan dan pengelolaan Aparat Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017. Menurut Basaria, KPK telah menemukan indikasi praktik suap yang dilakukan Taufiqurrahman ini telah berlangsung lama di Nganjuk. "Diduga bupati melalui orang-orang kepercayaannya meminta uang kepada pegawai di sejumlah SKPD di Nganjuk terkait perekrutan, pengangkatan, promosi, mutasi, dan alih status kepegawaian di Kabupaten Nganjuk," papar Basaria. Atas perbuatannya sebagai pihak penerima, Taufiqurrahman, Ibnu Hajar, dan Suwandi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sementara sebagai pihak pemberi, Bisri dan Harjanto disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Sebelumnya, KPK menangkap 20 orang dalam OTT di Nganjuk dan Jakarta. 12 orang ditangkap di Jakarta, sementara 8 orang ditangkap di Nganjuk. Saat ini, 15 orang lain terjaring OTT berstatus saksi.

Usai Diperiksa, KPK Resmi Tetapkan Bupati Nganjuk sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/ini-daftar-9-pejabat-yang-terjaring-ott-kpk-di-nganjuk_m_164867.jpeg" alt="Salah seorang petugas KPK di Mapolres Nganjuk" width="100%">
<figcaption>Salah seorang petugas KPK di Mapolres Nganjuk</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang dilakukan Bupati Nganjuk, Jawa timur <a href="https://www.jawapos.com/read/2015/10/01/5498/taufiqurrahman-laporkan-balik-sarpin-ke-bareskrim" target="_blank">Taufiqurrahman</a>, juga menyeret beberapa pejabat dinas setempat. Rencananya, hari ini KPK akan menerbangkan mereka ke Jakarta. Berdasar data yang diperoleh JawaPos.com, ada sembilan orang yang diperiksa di Mapolres Nganjuk. Lima di antaranya diketahui pejabat di lingkungan dinas Kabupaten Nganjuk.&nbsp; Mereka adalah Kadis Lingkungan Hidup HA, Kabid Ketenagakerjaan Disdikpora CSE, Kabid Dikdas Disdikpora SU, Kepala Sekolah SMAN 7 Nganjuk TS, serta SU sopir Kadis Lingkungan Hidup. Informasi yang diterima, sembilan orang tersebut sudah meninggalkan Mapolres Nganjuk, Kamis pagi (26/10), sekitar pukul 07.00 WIB. Mereka diangkut dengan tiga mobil. Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Frans Barung Mangera membenarkan bahwa mereka sudah dibawa KPK.&nbsp; "Informasi yang kami terima memang KPK sudah selesai meminjam ruangan di Mapolres Nganjuk," ujar Barung kepada JawaPos.com. Hanya saja, Barung tidak mengetahui apakah rombongan tersebut transit terlebih dahulu ke Mapolda Jatim atau langsung menuju bandara Juanda.&nbsp; "Sejauh ini belum ada komunikasi lebih lanjut dengan KPK," tutur alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1992 tersebut. Meskipun demikian, Barung menegaskan bahwa pihaknya siap berkordinasi dengan lembaga antirasuah tersebut. Baik apabila KPK transit di Mapolda Jatim atau bila langsung ke bandara. &ldquo;Kalaupun langsung ke Juanda kami siap untuk membantu pengawalan," tegasnya.

Ini Daftar 9 Pejabat yang Terjaring OTT KPK di Nganjuk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#taufiqurrahman

Berita Terkini