<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1811627363265556742" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/30/Screenshot_2024-09-30-23-39-47-461_comgoogleandroidgm-edit-305686462.jpg" alt="Ketua Fraksi NasDem MPR Taufik Basari alias Tobas dalam acara Laporan Kinerja Fraksi NasDem MPR RI bertajuk &lsquo;Masa Depan Cita Kedaulatan Rakyat &amp; Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia&rsquo; di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi NasDem MPR Taufik Basari alias Tobas dalam acara Laporan Kinerja Fraksi NasDem MPR RI bertajuk &lsquo;Masa Depan Cita Kedaulatan Rakyat &amp; Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia&rsquo; di Jakarta</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Fraksi NasDem MPR Taufik Basari alias Tobas menegaskan, pembicaraan konstitusi tidak boleh hanya pembicaraan yang terjadi di kalangan elit-elit politik saja, tetapi juga harus melibatkan banyak pihak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015146591/buka-suara-terkait-cuitan-denis-malhotra-yang-ungkit-kematian-eril-ridwan-kamil-tolong-bayangkan-jadi-saya">Buka Suara terkait Cuitan Denis Malhotra yang Ungkit Kematian Eril, Ridwan Kamil: Tolong Bayangkan Jadi Saya!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Tobas dalam acara Laporan Kinerja Fraksi NasDem MPR RI bertajuk &lsquo;Masa Depan Cita Kedaulatan Rakyat &amp; Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia&rsquo;.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini adalah di penghujung penugasan kita sebagai pimpinan dari fraksi NasDem MPR RI sebagai bagian dari budaya diskusi, budaya diskursus yang memang selalu dikembangkan oleh fraksi Nasden MPR RI terkait dengan konstitusi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,&rdquo; kata Tobas, Senin (30/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tobas menekankan, persoalan konstitusi itu tidak hanya pembicaraan pada tingkatan elite. Melainkan harus menjadi pembicaraan di berbagai kalangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hanya di kalangan elite penguasa tapi juga harus membumi, dibicarakan di berbagai tempat didiskusikan bersama, termasuk mengenai gagasan amandemen,&rdquo; tegas Tobas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita dalam rapat sidang paripurna memberikan 5 syarat bahwa ketika kita ingin melakukan amandemen harus dahulu dengan evaluasi yang menyeluruh yang melibatkan seluruh pihak,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, pakar hukum tata negara&nbsp;</div> <div dir="auto">Prof Jimly Asshiddiqie menyatakan,</div> <div dir="auto">negara demokrasi dan prinsip negara hukum, harus terus dibangun kualitasnya dari waktu ke waktu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Partai NasDem saya lihat punya potensi besar apalagi dalam waktu singkat, melesat. Sekarang sudah 69 kursi, dari 2019 lima puluh sembilan, naik sepuluh kursi. Ini artinya kepercayaan rakyat pada NasDem ini luar biasa,&rdquo; tutur Jimly.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jimly mengungkapkan, salah satu yang membuat orang percaya kepada NasDem, karena ide-ide yang dibangunnya untuk pentingnya restorasi, pentingnya perubahan, dalam makna perbaikan meskipun tetap dalam kesinambungan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya rasa itu sunnatullah hukum alam diperlukan perbaikan sistem kenegaraan kita ke depan meskipun dalam kesinambungan dan apa yang kita diskusikan tadi itu saya meyakini begitu juga sikap Pak Ketua Umum (Surya Paloh,&rdquo; ucapnya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Tobas menegaskan, pembicaraan konstitusi tidak boleh hanya pembicaraan yang terjadi di kalangan elit-elit politik saja

Akhiri Masa Tugas, Fraksi Nasdem MPR Pastikan Pembahasan Konstitusi Harus Membumi

<div id="m#msg-f:1784615422136547642" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/taufik-basari.jpg" alt="Ketua DPP NasDem Taufik Basari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP NasDem Taufik Basari. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp; Tak hanya PDI Perjuangan, Fraksi Partai NasDem DPR RI kini menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden. Hal itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013448152/yura-yunita-sampaikan-pesan-khusus-tentang-kulit-sehat-di-hadapan-puluhan-ribu-pengunjung">Yura Yunita Sampaikan Pesan Khusus Tentang Kulit Sehat di Hadapan Puluhan Ribu Pengunjung</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar kami menolak gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden," kata anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari kepada wartawan, (6/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Taufik yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai NasDem itu menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," tegas Taufik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, jika Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara maka statusnya sama dengan daerah lain yang berhak ada perwakilan tingkat kota/kabupaten</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang kemarin (RUU DKJ) baru perumusan dan kemudian persetujuan sebagai usul inisiatif DPR lalu akan dikirim ke Presiden. Presiden akan kirim Surpres beserta DIM. Kemudian pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama pemerintah," ucap Taufik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">PDIP sebelumnya juga berubah sikap soal Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang memicu polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, RUU DKJ ini mengatur bahwa gubernur dan wakil gubernur Jakarta ke depan akan dipilih dan diberhentikan oleh presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PDIP yang sebelumnya sepakat dengan ketentuan ini, kini berubah sikap agar gubernur dan wakil gubernur tetap dipilih rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDIP&nbsp;Hasto&nbsp;Kristiyanto mengakui pihaknya berubah sikap setelah mencermati dan mendengarkan masukan dan usulan dari masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, kita kan terus kemudian mendengar aspirasi rakyat, jadikan politik ini dinamis terjadi beberapa perubahan-perubahan konstelasi sehingga di dalam melihat perubahan konstelasi itu, pedoman kita terpenting adalah suara rakyat rakyat ingin agar gubernur di DKI itu dapat dipilih (oleh rakyat)," ucap&nbsp;Hasto&nbsp;di Gedung High End, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (6/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto&nbsp;menegaskan, hukum tertinggi adalah kedaulatan rakyat termasuk dalam menentukan dan memilih pemimpin. Karena itu, keistimewaan DKI Jakarta tidak harus diwujudkan dengan mengubah ketentuan dalam undang-undang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Inilah kemudian kami terus mereka-mereka yang mengkritisi itu adalah suara rakyat, itu yang harus ditangkap termasuk oleh PDIP bahwa kepala daerah di DKI itu ya sebaiknya itu dipilih oleh rakyat karena rakyatlah yang berdaulat," tegas&nbsp;Hasto.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui,&nbsp;RUU DKJ telah resmi menjadi inisiatif DPR RI, setelah disahkan dalam rapat paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12). Sebanyak delapan fraksi menyetujui RUU DKJ tersebut, yakni fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi NasDem, fraksi Demokrat, fraksi PKB, fraksi PAN, dan fraksi PPP. Hanya fraksi PKS menolak pengesahan itu.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Pasal 10 bab IV RUU DKJ mengatur jabatan gubernur dan wakil gubernur bakal ditetapkan oleh Presiden RI alias tidak melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada).</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD," demikian bunyi pasal 10 ayat (2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">RUU DKJ mengatur jabatan gubernur dan wakil gubernur selama lima tahun, dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, jabatan wali kota atau bupati, akan diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. Dalam RUU DKJ juga</div> <div dir="auto">menjelaskan, gubernur dan DPRD di Provinsi DKJ dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah akan tetap dibantu oleh perangkat daerah, yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah, dan kota administrasi/kabupaten administrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013448111/cerita-mencekam-pendaki-yang-selamat-dari-erupsi-gunung-marapi-sumbar-berkat-sembunyi-di-balik-batu">Cerita Mencekam Pendaki yang Selamat dari Erupsi Gunung Marapi Sumbar, Berkat Sembunyi di Balik Batu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah disusun berdasarkan beban kerja dan berbasis kinerja serta bersifat fleksibel," bunyi pasal 12 ayat (4). (*)</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Partai NasDem DPR RI kini menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden

Bukan Hanya PDIP, Kini Partai NasDem Juga Tolak Penunjukan Gubernur Jakarta Oleh Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/taufik-basari.jpg" alt="Ketua DPP NasDem Taufik Basari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP NasDem Taufik Basari. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengatakan kasus intimidasi terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang, harus direspons serius oleh aparat kepolisian. Hal ini penting, dalam menyikapi proses demokrasi di Indonesia.</p> <p>"Apa yang sedang dialami oleh BEM UI, termasuk ketuanya adalah lonceng bagi demokrasi yang sedang berjalan saat ini. Ketika langkah kritis yang dilakukan berbuah adanya intimidasi, hal itu semakin menunjukan bahwa demokrasi kita sedang terancam," kata Taufik kepada wartawan, Rabu (15/11).</p> <p>Politikus Partai NasDem ini menyebut jika tindakan intimidasi seperti itu dibiarkan, akan semakin membuat masyarakat tidak lagi punya harapan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Karena itu, informasi yang disampaikan oleh Melki itu harus ditindaklanjuti secara serius oleh pihak kepolisian dengan mengusut tuntas siapa yang melakukan intimidasi dan mengungkapkannya kepada publik.</p> <p>"Ini penting untuk menunjukan bahwa aparat penegak hukum tidak membiarkan itu terjadi," tegas Taufik.</p> <p>Sebaliknya, apabila tidak ada tindakan dari kepolisian maka dapat menimbulkan asumsi negatif, baik kepada aparat penegak hukum mampun pemerintah. Lebih lanjut, ia menegaskan, tidak boleh ada tindakan represif seperti gaya Orde Baru yang gemar membungkang suara-suara kritis.</p> <p>"Kita harus membuka seluas-luasnya ruang bagi semua pihak yang ingin menyampaikan pendapat kepada publik," jelasnya.</p> <p>Menurut Taufik, semua pihak termasuk pemerintah dan aparat harus memberikan peluang dan kesempatan kepada mahasiswa, untuk tetap kritis dalam menyampaikan aspirasinya, dan Melki merupakan contoh yang sangat baik bagi kalangan mahasiswa.</p> <p>&ldquo;Di tengah banyak kritikan kepada mahasiswa yang dinilai pragmatis, Melki adalah salah satu yang patut diapresiasi dengan gerakan yang ia lakukan sebagai penjaga moral bangsa," imbuhnya.</p> <p>Taufik juga berharap apa yang disampaikan Melki dapat membuka kesemptaan bagi pihak lain atau mahasiswa yang mengalami peristiwa intimidasi dari aparat untuk berbicara, karena kalau diam akan semakin tertindas.</p> <p>"Karena itu, harus bangkit melawan jika ada intimidasi," ujar Taufik.</p> <p>Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyatakan bahwa dirinya mengalami intimidasi dari berbagai pihak, setelah mengkritisi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Melki mengaku bahwa upaya tersebut dilakukan tidak hanya untuk pribadinya, tapi juga pada keluarga.</p> <p class="class-paragraph">Melki bercerita kalau ibundanya telah didatangi oleh aparat keamanan, mulai dari oknum TNI hingga Polri.</p> <p>"Ibu saya di rumah didatangi aparat keamanan ada dari TNI, ada dari Polri menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan? Melki itu dulu kalau di rumah ngapain aja? Ibu komunikasinya gimana dengan Melki?," ungkap Melki, Rabu (8/1).</p> <p>Melki berujar, tindakan intimidasi datang setiap kali BEM UI mengadakan acara diskusi. Dia mengaku selalu ditelepon aparat yang meminta diskusi ditunda atau dialihkan.</p> <p>"Terkait acara ini apakah bisa dialihkan apakah konsepnya bisa online atau bisa diredam atau bisa dialihkan ke ruang aja jangan di publik,&rdquo; ucap Melki.</p> <p>Namun, Melki menegaskan bahwa intimidasi yang menyasar dirinya adalah bentuk jalan kebenaran yang tengah dijalaninya. Ia pun menilai saat ini pemerintah sudah dalam kondisi mengkhawatirkan.</p> <p>&ldquo;Teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing kondisi, kekuasaan makin mengkhawatirkan,&rdquo; pungkas Melki.</p>

"Ini penting untuk menunjukan bahwa aparat penegak hukum tidak membiarkan itu terjadi," tegas Taufik.

Anggota Komisi III DPR Desak Polisi Usut Tuntas Dugaan Intimidasi Terhadap Ketua BEM UI

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/taufik-basari.jpg" alt="Ketua DPP NasDem Taufik Basari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP NasDem Taufik Basari. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani adalah hal yang wajar. Hal itu, kata&nbsp;Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari, sepanjang rencana pertemuan tersebut tidak dalam rangka pembubaran koalisi.</p> <p>Taufik menilai&nbsp;rencana pertemuan AHY dan Puan merupakan bagian dari komunikasi politik antarpartai menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.<br /><br />"Komunikasi politik antarpartai yang terjalin saat ini masih dalam kondisi bagus," kata Taufik di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari Antara Selasa (13/6).</p> <p>Ketika Demokrat membuka komunikasi dengan PDI Perjuangan itu, kata dia, sebagai bagian dari perjalanan politik.<br /><br />Menurut dia, wajar-wajar saja&nbsp;sepanjang tetap berkomitmen bahwa pertemuan-pertemuan itu bukan dalam rangka untuk membubarkan koalisi, bukan dalam rangka untuk berpindah dukungan.</p> <p>Taufik menyebut Demokrat telah berkomitmen bersama dengan NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Oleh karena itu, dia yakin rencana pertemuan AHY dan Puan tidak akan membubarkan koalisi.</p> <p>"Dan tentunya Demokrat dan PKS pun tidak akan kemudian salah langkah atau gegabah, ya, untuk keluar dari kesepakatan bersama ini. Saya yakin Demokrat dan PKS juga partai yang memegang teguh komitmen yang telah diberikan," kata Taufik.</p> <p>Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Puan Maharani akan bertemu dengan AHY.</p> <p>"Nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog," ujar Hasto kepada wartawan di Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (10/6).</p> <p>Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal DPP PDI Perjuangan Utut Adianto mengatakan bahwa saat ini partainya tinggal menunggu kesiapan dari Puan Maharani dan AHY untuk melakukan pertemuan.</p> <p>"Kami sedang mengupayakan. Kalau tanggalnya, tentu menunggu kesiapan kedua beliau (Puan dan&nbsp;AHY) itu untuk berjumpa dan berdialog," ujar Utut di LPP TVRI, Jakarta Pusat, Senin (12/6).</p> <p>Sesuai dengan tahapan Pemilu 2024, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.</p> <p>Saat ini terdapat 575 kursi di parlemen&nbsp;sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.<br /><br /></p>

"Komunikasi politik antarpartai yang terjalin saat ini masih dalam kondisi bagus," kata Taufik di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta

Ketua DPP NasDem Sebut Rencana Pertemuan AHY-Puan Wajar Asal Koalisi Tak Bubar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pihak-gereja-khawatir-sekolah-minggu-terjebak-birokratisasi-pendidikan_m_.jpg" alt="Ilustrasi politikus anggota DPR RI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi politikus anggota DPR RI. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari berharap, pembahasan RUU Perampasan Aset didasarkan pada perdebatan hukum, bukan perdebatan politis atau bersandar pada isu populer ataupun emosional. Sebab, selama ini narasi yang dibangun adalah seolah DPR menghambat atau menolak pembahasan RUU Perampasan Aset.</p> <p>Faktanya, naskah RUU tersebut masih ada di pemerintah dan baru beberapa hari ini diserahkan ke DPR.</p> <p>&rdquo;Saya khawatir perdebatan hukum yang terjadi malah dipolitisasi kembali seolah-olah perdebatan yang nanti terjadi karena ada penolakan. Padahal, semata hal tersebut adalah perdebatan hukum untuk memastikan UU tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum,&rdquo; kata Taufik kepada wartawan, Selasa (9/5).</p> <p>Politikus Partai Nasdem itu mengakui, baru menerima surat dari presiden beserta naskah RUU Perampasan Aset yang telah dikirimkan kepada DPR pada Kamis (4/5). Dalam surat itu, Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, menjadi wakil pemerintah dalam pembahasan RUU Perampasan Aset bersama DPR.</p> <p>Komisi III DPR berharap agar, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana berfokus pada perdebatan hukum, bukan perdebatan politis. Pembahasan RUU tersebut dinilai perlu hati-hati agar tidak melanggar proses hukum yang adil, peradilan yang jujur dan adil, dan asas praduga tidak bersalah.</p> <p>Dia mengaku, belum mengetahui substansi dari naskah RUU Perampasan Aset yang baru dikirim pemerintah. Menurut Taufik, selama ini yang menjadi diskursus terkait isu hukum perampasan aset adalah pada pengaturan mekanisme hukum perampasan asetnya.</p> <p>&rdquo;Yang akan jadi perdebatan hukum adalah RUU itu nanti menerapkan&nbsp;<em>non-conviction based asset forfeiture</em>&nbsp;(NCB-AF) atau perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau tidak,&rdquo; papar Taufik Basari.</p> <p>Taufik menegaskan, perdebatan itu bukan berarti penolakan terhadap NCB-AF mendukung kejahatan korupsi dan tidak mendukung pemberantasan korupsi. Namun, hal itu terkait persoalan prinsip hukum dan hak asasi manusia tentang jaminan terhadap proses hukum yang sesuai prinsip peradilan yang jujur dan adil, serta asas praduga tak bersalah.</p> <p>&rdquo;Apabila diterapkan, selain berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum ini juga jika tidak hati-hati dapat membuka kesempatan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum ataupun dengan alasan politis,&rdquo; tutur Taufik.</p> <p>Karena itu, Taufik mengharapkan RUU Perampasan Aset harus secara ketat mengatur dan memastikan agar jaminan terhadap proses hukum dan peradilan yang jujur dan adil menjadi dasarnya.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Selain itu, harus diatur pula mekanisme pengujian (<em>challenge</em>) atas tindakan perampasan aset yang sewenang-wenang atau jika terdapat kesalahan untuk melindungi orang yang tidak bersalah,&rdquo; ucap Taufik Basari.</p> <p>&nbsp;</p>

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari berharap, pembahasan RUU Perampasan Aset didasarkan pada perdebatan hukum, bukan perdebatan politis

Terima Surat dari Presiden, DPR Segera Bahas RUU Perampasan Aset dengan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/bima-1178922409.jpg" alt="Tangkapan layar Instagram Awbimax Reborn, pemuda yang viral mendapat ancaman pelaporan polisi dan intimidasi setelah mengkritik Provinsi Lampung." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Instagram Awbimax Reborn, pemuda yang viral mendapat ancaman pelaporan polisi dan intimidasi setelah mengkritik Provinsi Lampung.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Bima Yudho Saputro, pelajar asal Lampung di Australia menyita perhatian publik setelah video kritikan terhadap pemerintah daerah Lampung viral.</p> <p>Sayangnya, kritikan dari <em>content creator</em>&nbsp;itu berujung ke polisi. Dia dilaporkan ke polisi. Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo bahwa dikabarkan memanggil ayah Bima yang merupakan seorang PNS.</p> <p>Bima terancam terkena masalah hukum usai dipolisikan. Kini sejumlah pihak berama-ramai memberikan pembelaan. Selain penulis novel Bungkam Suara, J.S. Khairen, anggota DPR Taufik Basari juga muncul membela Bima.</p> <p>Politikus Partai Nasdem itu menilai kritikan Bima seharusnya memicu Pemerintah Daerah Lampung melakukan perbaikan, bukan malah bereaksi secara kontraproduktif.</p> <p>"Pesan Bima adalah aspirasi. Tangkaplah aspirasinya, jangan orangnya. Bima adalah kita, keluhannya adalah keluhan rakyat yang mengharapkan Lampung lebih baik lagi. Bima sedang memberikan pesan dan itu adalah aspirasi. Karena itu tangkaplah aspirasi itu, jangan berpikir untuk menangkap orangnya," ujar Taufik Basari dalam unggahannya di Twitter.</p> <p>Taufik Basari yang merupakan anggota DPR RI dari Dapil Lampung 1 tahu betul kondisi Lampung. Dia pun menyebut keluhan Bima sejatinya merupakan keluhan banyak orang di sana.</p> <p>"Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Lampung 1, setiap kali saya berkeliling bertemu warga masyarakat, masalah infrastruktur adalah keluhan yang paling utama dan selalu ditanyakan. Persoalan jalan rusak selalu ada dalam aspirasi warga yang disampaikan kepada saya," katanya.</p> <p>Taufik Basari memberikan kesaksian atas pengalaman nyata yang dialaminya usai turun ke pelosok-pelosok, naik turun gunung dan lembah, masuk keluar hutan, menyusuri pesisir pantai, hingga masuk ke daerah terpencil di Lampung.</p> <p>Menurutnya, medan di Lampung memang sangat sulit untuk ditempuh mengingat banyak jalanan rusak. Dia pun menganggap keluhan warga Lampung terkait kondisi jalan di sana bukan lah ilusi apalagi hoaks.</p> <p>"Saya mengafirmasi keluhan masyarakat, yang juga dikeluhkan Bima, yakni masih sangat banyak jalan rusak yang menyulitkan akses kehidupan masyarakat," paparnya.</p> <p>"Jalan yang rusak ataupun belum terbangun secara memadai ini mulai dari jalan desa, jalan kabupaten, dan jalan provinsi. Ada beberapa jalan negara yang rusak di beberapa tempat namun tidak banyak, mayoritas masih baik," imbuhnya.</p> <p>Lebih lanjut, Taufik Basari memahami bahwa membangun atau memperbaiki jalan membutuhkan dana dalam jumlah besar. Kendati demikian, aspirasi Bima dan seluruh masyarakat Lampung ini tidak boleh dijawab dengan sekedar jawaban kesulitan anggaran sebagai pembenaran.</p> <p>"Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Lampung perlu memikirkan politik anggaran yang memiliki strategi ekonomi jangka panjang atas infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang selama ini seringkali dalam politik anggaran dilihat dari kacamata proyek saja, harus diubah cara pandangnya. Manfaat ekonomi masyarakat sebagai efek bola salju dari terbangunnya infrastruktur jalan yang baik harus selalu melekat dalam perumusan kebijakan infrastruktur," jelasnya.</p> <p>Dalam rapat Komisi III DPR RI bersama Polda Lampung dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Lampung pada Jumat 14 April 2023, Taufik Basari mengaku telah menyampaikan pesan kepada Polda Lampung. Dia meminta laporan polisi terhadap Bima yang melayangkan krktikan tidak perlu ditindaklanjuti atau diproses secara hukum.</p> <p>"Terlalu banyak membuang energi yang tidak perlu jika memproses persoalan seperti ini. Justru sebaliknya kita semua yang menjalankan amanah rakyat Lampung harus melihat ini sebagai aspirasi sekaligus pengingat agar kita bekerja lebih baik. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika merespon positif, masukan yang saya sampaikan," tuturnya.</p> <p>Dia pun menaruh harapan besar semua pemangku kebijakan di Lampung menjadikan keluhan yang disampaikan Bima sebagai penyemangat untuk selalu mendengar, mengkaji dan merespon berbagai keluhan dengan tindakan konkret.</p>

Bima Yudho Saputro, pelajar asal Lampung di Australia menyita perhatian publik setelah video kritikan terhadap pemerintah daerah Lampung.

Bima Dipolisikan Usai Mengkritik Pemda Lampung, DPR: Tangkaplah Aspirasinya Bukan Orangnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/taufik-basari.jpg" alt="Ketua DPP NasDem Taufik Basari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP NasDem Taufik Basari. (Istimewa)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menegaskan bahwa pasal terkait perzinaan dan kohabitasi, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan delik aduan absolut.<br /> <br /> "Konsep dalam pasal perzinaan dan kohabitasi itu adalah delik aduan absolut," kata Taufik Basari ditemui usai acara MKD Awards 2022 di Jakarta, Senin.<br /> <br /> Sebagai delik aduan, lanjutnya, maka itu tidak menjadi pidana apabila tidak ada aduan dari pihak seperti diatur dalam undang-undang tersebut, yakni istri atau suami bagi yang menikah atau orangtua dan anak bagi yang tidak menikah.<br /> <br /> Dia mengatakan sudah terdapat tambahan penjelasan pula terkait pasal tersebut agar tidak disalahartikan oleh masyarakat atau pemerintah daerah, sebagaimana yang dibahas saat pengambilan keputusan Tingkat I RKUHP pada Kamis (24/11) lalu.<br /> <br /> Taufik menjelaskan dalam penjelasan Pasal 412 disebutkan bahwa ketentuan itu sekaligus mengesampingkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur mengenai hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau istimewa.<br /> <br /> "Kecuali, bagi yang khusus mengatur tentang itu. Ini maksudnya untuk Aceh," tambahnya.<br /> <br /> Oleh karena itu, dia menegaskan peraturan daerah (perda) yang kiranya mengatur tentang perzinaan atau kohabitasi tidak boleh keluar dari ketentuan konsep tersebut.<br /> <br /> "Harus delik aduan absolut. Jadi, tidak boleh ada perda yang mengatakan Satpol PP boleh merazia hotel, boleh merazia kamar kos, dan sebagainya. Memang ada pengecualian, pengecualian di Aceh," tegasnya.<br /> <br /> Pengecualian untuk Aceh itu, menurut dia, karena merujuk pada undang-undang yang diatur Pemerintah Provinsi Aceh terkait dengan kesepakatan (MoU) Helsinki.<br /> <br /> Dengan adanya tambahan penjelasan itu, Taufik pun berharap pemerintah daerah dapat benar-benar memahami pasal terkait perzinaan dan kohabitasi dalam KUHP baru guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.<br /> <br /> "Untuk mencegah adanya persekusi, penggerebekan, dan razia, baik itu tidak boleh diatur bahwa memberikan kewenangan itu di perda-nya atau sebaliknya melakukan pelarangan-pelarangan," katanya.<br /> <br /> Dia bahkan menyebut jika ada persekusi terhadap orang yang dianggap melakukan perbuatan perzinaan dan kohabitasi oleh masyarakat, maka justru persekusi itulah yang menjadi pelanggaran hukum.<br /> <br /> Pasal terkait perzinaan dan kohabitasi juga bukan merupakan delik publik atau umum, sehingga masyarakat tidak memiliki hak untuk masuk ke dalamnya.<br /> <br /> "Delik ini adalah delik kejahatan terhadap perkawinan, karena tadi kalau terkait perkawinan hanya suami istrinya saja yang punya kepentingan di situ, atau delik terhadap lembaga keluarga, keluarga kalau misalnya dia tidak terikat perkawinan," ujar Taufik.

DPR Tegaskan Pasal Perzinaan dalam KUHP Delik Aduan Absolut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/taufik-basari.jpg" alt="Ketua DPP NasDem Taufik Basari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP NasDem Taufik Basari. (Istimewa)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari meragukan adanya dugaan aliran uang dari mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Isu tersebut berhembus berdasarkan pernyataan Indonesia Police Watch (IPW).<br /> <br /> "Saya tidak tahu apakah ada hal seperti itu, yang jelas kalau dari segi waktu sepertinya tidak mungkin," kata Taufik Basari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).<br /> <br /> Menurut Taufik, kasus pembunuhan itu terjadi pada masa reses anggota DPR. Dia memastikan, masa reses itu juga membuat legislator belum bisa berkomentar terkait dengan peristiwa berdarah tersebut.<br /> <br /> "Kemudian DPR dianggap tidak bersuara di kasus ini. Karena ketika peristiwa itu terjadi kita sedang masa reses, ketika masa reses dan kita tidak bisa melakukan panggilan rapat secara formal," tegas Taufik.<br /> <br /> Politikus Partai Nasdem itu tak memungkiri adanya kejanggalan dari kasus tersebut. Informasi pada awal-awal kasus itu mencuat harus menjadi perhatian terkait pentingnya memverifikasi peristiwa.<br /> <br /> "Kita merasa harus berhati-hati dan tidak mau gegabah dengan informasi yang gegabah ini. Sehingga, kita menunggu tambahan informasi dan sikap-sikap resmi yang menjadi institusi sebagai mitra," ucap Taufik.<br /> <br /> Sebelumnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengaku memiliki informasi aliran uang dari Ferdy Sambo ke sejumlah lembaga terkait kasus kematian Brigadir J. Salah satunya DPR. "Ini ada informasi DPR juga mendapatkan. Menjadi pertanyaan seperti Pak Mahfud (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD), apakah DPR itu dapat guyuran dana," ujar Sugeng beberapa waktu lalu.<br /> <br /> Namun, Sugeng menyebut informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Dia menegaskan, informasi tersebut bukan hanya sekedar tuduhan. "Ini pertanyaan ya, bukan tuduhan. Kenapa DPR diam? Apakah mendapat guyuran dana," pungkas Sugeng. <strong>(*)</strong>

Anggota Komisi III DPR Meragukan Ada Aliran Uang dari Ferdy Sambo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ibu-minta-ganja-medis-buat-anaknya-ist.jpg" alt="Andien bersama Santi, ibu yang bawa poster" width="100%">
<figcaption>Andien bersama Santi, ibu yang bawa poster</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem Taufik Basari menyatakan, pihaknya bersama pemerintah akan segera merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait ketentuan legalisasi ganja untuk keperluan medis. Menurut Taufik, MK menyebutkan bahwa legalisasi ganja merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan Pemerintah.<br /> <br /> "Saya berpandangan Pemerintah dan DPR wajib menindaklanjuti pertimbangan Putusan MK tersebut dengan menjadikan materi tentang pemanfaatan ganja sebagai layanan kesehatan atau terapi dalam pembahasan revisi UU Narkotika yang sedang berlangsung," kata Taufik kepada wartawan, Rabu (20/7).<br /> <br /> Taufik menyebut, terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan DPR dan pemerintah dalam menyikapi putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020 terkait uji materi Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika. Pertama, kebijakan narkotika khususnya dalam hal narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau terapi, MK menyatakan hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang atau open legal policy.<br /> <br /> Kedua, lanjut Taufik, MK menegaskan agar pemerintah segera menindaklanjuti putusan tersebut khususnya berkenaan dengan pengkajian dan penelitian jenis narkotika golongan I untuk keperluan pelayanan kesehatan dan/atau terapi. Hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam menentukan kebijakan, termasuk dalam hal ini dimungkinkannya perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang, guna mengakomodir kebutuhan dimaksud.<br /> <br /> "MK memberikan penekanan pada kata 'segera' dalam putusannya dengan memberikan huruf tebal menunjukkan urgensi terhadap hasil pengkajian yang dilakukan pemerintah," ucap Taufik.<br /> <br /> Dalam pengkajian tersebut, Taufik pun menyarankan agar pemerintah juga merujuk pada kajian yang telah ada di tingkat internasional termasuk kajian dari Expert Committee on Drugs Dependence (ECDD). Pasalnya, Tahun 2019, ECDD merekomendasikan kepada the Commission on Narcotics Drugs (CND) yang dibentuk UN Ecosoc dan WHO, agar menjadikan cannabis atau ganja sebagai golongan narkotika yang dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan.<br /> <br /> "Rekomendasi itu mengubah Convention on Narcotics Drugs tahun 1961 dan telah disetujui melalui mekanisme voting di CND. Dengan demikian, kajian dapat dilakukan dengan segera sesuai penegasan putusan MK," imbuh Taufik.<br /> <br /> Lebih lanjut, Taufik mengatakan pembahasan materi legalisasi ganja untuk medis pada revisi UU Narkotika akan dilakukan pengaturan yang komprehensif merujuk pada pertimbangan hukum Putusan MK. Menurut dia, pelarangan, pengendalian dan pemanfaatan narkotika jenis tertentu untuk kepentingan medis dapat dimuat normanya dalam UU.<br /> <br /> "Sementara ketentuan teknis lainnya dapat diatur dalam aturan turunannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus berjalan. Dengan begitu maka beberapa narkotika yang memiliki sifat ketergantungan tinggi tetap bisa dikontrol dengan ketat sembari dimanfaatkan untuk pelayanan Kesehatan dengan mekanisme yang ketat pula," ujar Taufik.<br /> <br /> Taufik juga menuturkan, masalah yang dihadapi para pemohon uji materil di MK terutama Santi Warastuti dan Dwi Pertiwi serta peristiwa yang pernah dialami Fidelis beberapa tahun lalu merupakan masalah kemanusiaan. Bahkan, kata dia, penggunaan ganja untuk kebutuhan terapi mungkin juga banyak yang membutuhkan sehingga perlu dicarikan solusi dan jalan keluarnya.<br /> <br /> "Karena itu langkah segera pasca Putusan MK ini harus dilakukan dengan tetap berpikiran terbuka dan berpedoman pada perkembangan ilmu pengetahuan," pungkas Taufik.<br /> <br /> Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Uji materi tersebut berkaitan dengan penggunaan ganja medis untuk kesehatan.<br /> <br /> "Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan dalam siaran daring, Rabu (20/7).<br /> <br /> Dalam pertimbangannya, MK menilai tidak berwenang mengadili materi yang dimohonkan, karena hal itu bagian dari kebijakan terbuka atau open legal policy pembuat undang-undang, yakni DPR dan pemerintah. MK juga meminta dilakukan pengkajian secara mendalam apakah benar ganja memang bisa digunakan untuk medis.<br /> <br /> Uji materi ini diajukan Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM).<br /> <br /> Para pemohon dalam permohonannya meminta MK mengubah Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika agar memperbolehkan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan medis atau ganja untuk medis. Mereka juga meminta MK untuk menyatakan Pasal 8 ayat (1) inkonstitusional. Pasal itu berisi larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan kesehatan.

DPR Segera Sikapi Putusan MK yang Tolak Legalisasi Ganja untuk Medis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Temuan-Komnas-HAM-Kasus-Tewasnya-6-Laskar-FPI-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menunjukkan barang bukti berupa serpihan bagian mobil dalam konferensi pers perkembangan penyelidikan dan hasil temuan Komnas HAM RI atas peristiwa kematian enam laskar FPI di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menunjukkan barang bukti berupa serpihan bagian mobil dalam konferensi pers perkembangan penyelidikan dan hasil temuan Komnas HAM RI atas peristiwa kematian enam laskar FPI di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan adanya pelanggaran HAM pada empat anggota laskar FPI yang meninggal dunia. Terkait temuan tersebut, pihak kepolisian pun harus menindaklanjuti hasil dari investigasi Komnas HAM.<br /> <br /> Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III DPR Taufik Basari. "Pihak kepolisian hendaknya menjadikan hasil investigasi Komnas HAM sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut terhadap peristiwa penembakan terhadap enam anggota FPI ini," ujar Taufik kepada wartawan, Sabtu (9/1).<br /> <br /> Politikus Partai Nasdem ini mengatakan, hasil investigasi Komnas HAM merupakan dokumen hukum yang harus ditindaklanjuti. Karena Komnas HAM adalah lembaga negara yang bekerja berdasarkan UU.<br /> <br /> <strong>Baca Juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/01/2021/komnas-ham-akan-laporkan-hasil-tewasnya-6-anggota-laskar-fpi-ke-jokowi/">Komnas HAM Akan Laporkan Hasil Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI ke Jokowi</a><br /> <br /> Menurut Taufik, hasil investigasi Komnas HAM menemukan bahwa benar terjadi peristiwa penyerangan bersenjata terhadap aparat kepolisian yang sedang bekerja sehingga mengakibatkan tewasnya dua orang Laskar FPI. Sementara terdapat empat orang lainnya yang ditembak di dalam mobil yang dibawa Polisi. Sehingga terdapat dua peristiwa dalan konteks yang berbeda.<br /> <br /> "Khusus untuk penembakan empat orang di dalam mobil mesti didalami oleh pihak kepolisian dengan penyelidikan lanjutan mengenai bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi dengan menggunakan metode scientific investigation," katanya.<br /> <br /> Oleh karena itu pihak Polda Metro Jaya harus melakukan pengujian lanjutan dengan mengkaji hasil otopsi terhadap tubuh empat korban dan mengkaji hasil uji balistik.<br /> <br /> "Kejelasan mengenai peristiwa penembakan 4 orang di dalam mobil inilah yang dibutuhkan untuk memastikan apakah terdapat <em>unlawfull killing</em> dalam peristiwa tersebut," tuturnya.<br /> <br /> "Saya berharap koordinasi antara pihak kepolisian dengan Komnas HAM dapat dilanjutkan dan dapat berjalan dengan baik demi memastikan terang dan jelasnya peristiwa ini," tambahnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan dari enam Laskar FPI ada empat yang merupakan pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, Komnas HAM merekomendasikan empat anggota Laskar FPI yang meninggal dunia tersebut bisa dibawa ke pengadilan.<br /> <br /> Empat Laskar FPI yang meninggal merupakan pelanggaran HAM karena mereka saat dibawa ke Polda Metro Jaya masih dalam keadaan hidup. Namun akhirnya meninggal timbak polisi.<br /> <br /> "Kasus ini bisa dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran materil lebih lengkap demi menegakan keadilan," tuturnya.<br /> <br /> Sementara Anam menjelaskan dua Laskar FPI meninggal dunia bukan merupakan pelanggaran HAM karena saat peristiwa di Tol Jakarta-Cikampek Km 50 polisi dan laskar FPI saling adu tembak.<br /> <br /> "Bahwa dua orang itu meninggal karena peristiwa saling serempet dan saling serang antarpetugas dengan laskar FPI dengan menggunakan senjata api," katanya.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=BVZIrKWQQY8

Politikus Nasdem: Kepolisian Mesti Tindaklanjuti Temuan Komnas HAM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#taufik basari

Berita Terkini