<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/18-43-45-WhatsApp-Image-2022-09-07-at-20.43.32_1.jpg" alt="Pekerjaan revitalisasi Lapangan Merdeka Medan. Diskominfo Kota Medan/Antara" width="100%">
<figcaption>Pekerjaan revitalisasi Lapangan Merdeka Medan. Diskominfo Kota Medan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Medan menyebutkan pekerjaan revitalisasi Lapangan Merdeka seluas 4,88 hektare tahap pertama akan selesai di Februari.  ”Untuk tahap pertama selesai pada 16 Februari,” ujar Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Tata Ruang Kota Medan Endar Sutan Lubis seperti dilansir dari Antara di Medan, Sabtu (14/1).  Pekerjaan tahap pertama itu, lanjut dia, meliputi pemasangan bor pile atau fondasi tiang pancang dan penggalian basement atau ruang bawah tanah selesai. Hingga akhir tahun lalu, kedua pekerjaan dari revitalisasi lapangan yang merupakan titik nol Kota Medan telah mencapai 80 persen.  ”Setelah selesai, akan kita lanjutkan pekerjaan tahap kedua yang bersumber dari APBD murni 2023 dan 2024,” ucap Endar Sutan Lubis.  Dia mengaku, pemasangan bor pile sebanyak 1.800 lebih dan penggalian ruang bawah tanah merupakan kedua pekerjaan sangat penting dari revitalisasi Lapangan Merdeka.  ”Kalau pemasangan bor pile sudah selesai. Yang belum selesai penggalian ke pembuangan dan konstruksi capping beam 100 meter lagi. Tapi dalam dua hari ini 100 meter itu siap,” tutur Endar Sutan Lubis.  Endar mengatakan, tanah galian Lapangan Merdeka dimanfaatkan untuk menimbun lahan pembangunan Islamic Center, tempat pembuangan akhir, dan lapangan sepak bola di Belawan Sicanang. Namun faktor cuaca di ibu kota Provinsi Sumatera Utara cukup memengaruhi akibat curah hujan yang tinggi.  ”Sehingga pekerjaan mobilisasi tanah galian ikut turut terkendala. Target kita per hari sebenarnya 120 trip, tapi hanya bisa tercapai 90 trip. Jadi ada 30 persen kendalanya,” ungkap Endar.

Revitalisasi Lapangan Merdeka Tahap Pertama Selesai Bulan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penyelesaian-kampung-kerang-hijau-harus-win-win-solution_m_.jpg" alt="Sejumlah warga bermain dan beraktivitas di sekitaan tumpukan limbah kerang hijau di Jalan Kalibaru Timur, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (24/1)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga bermain dan beraktivitas di sekitaan tumpukan limbah kerang hijau di Jalan Kalibaru Timur, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (24/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kampung Kerang Hijau di Kelurahan Kalibiru, Cilincing, Jakarta Utara, sejak lama menjadi sorotan. Memang banyak yang menarik. Misalnya, hunian warga ada di kawasan biru dan berlandaskan kerang hijau. Beberapa pihak mendorong Pemprov DKI melakukan relokasi. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan, Pemprov DKI perlu menyelidiki lahan yang ditempati warga di sana. Bila keberadaan mereka ilegal, pemprov harus menyediakan tempat tinggal. Selain itu, tetap memberdayakan warga. "Statusnya harus klir. Kalau klir, pemerintah bisa turun ke situ. Tentu itu tanggung jawab pemerintah, termasuk memberdayakan,&rsquo;&rsquo; ucapnya kepada Jawa Pos kemarin (27/1). Gembong melanjutkan, kehadiran pemerintah akan membantu warga setempat untuk menjadi lebih maju. Termasuk dalam berbisnis kerang hijau. &rsquo;&rsquo;Kalau ilegal, mereka dipindahkan saja ke rumah programnya Pak Anies, DP 0 rupiah. Sepanjang mereka memenuhi persyaratan,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Namun, dengan penghasilan minim, menurut Gembong, sulit bagi warga setempat mendapat rumah DP 0 rupiah. Tetapi, yang terpenting, pemprov harus bisa memindahkan mereka ke tempat yang lebih layak. Di sisi lain, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menjelaskan, Kampung Kerang Hijau berdiri di atas zonasi tata ruang biru. Dia menilai, secara resmi, keberadaan kampung itu menyalahi aturan tata ruang. Karena itu, pelayanan publik tidak bisa dilaksanakan di sana. &rsquo;&rsquo;Kondisi kampung itu masalah mendasarnya. Itu yang harus jadi pertimbangan,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Menurut dia, sejak awal, Kampung Kerang Hijau menyalahi aturan. Pemprov DKI, menurut dia, harus merelokasi warga setempat. Tidak hanya legalitas, pertimbangannya juga menyangkut kesehatan dan lain sebagainya. "Umpamanya, <a href="https://jawapos.com/jpg-today/29/01/2019/menengok-kampung-kerang-hijau-di-jakarta-utara" target="_blank">kerang hijau</a> yang ditumpuk selama ini menjadi landasan hunian. Itu sehat atau tidak? Kerang hijau itu mengandung merkuri atau tidak. Jika mengandung merkuri, sebaiknya pemerintah melindungi masyarakat dengan relokasi," katanya. Jika dalam kajian lingkungan itu berbahaya untuk manusia, sambung dia, ada banyak risiko. Mulai dari air, tanah, hingga udara. Jika pemerintah memberikan, dia menyatakan keselamatan warga terabaikan. "Khususnya anak-anak. Risiko merkuri kan cepat. Bisa berdampak kecacatan. Buruk bagi anak dalam kandungan hingga yang sudah lahir," ungkapnya. Selain itu, dia mengingatkan, solusi untuk warga setempat harus adil bagi semua. Harus ada win-win solution. Jangan sampai muncul istilah penggusuran. Dia menambahkan, perhatian pemerintah kurang karena dalam tata kota tidak ada Kampung Kerang Hijau. "Kalau membantu pembangunan di lokasi tersebut, pemerintah bisa terjerat masalah hukum," ujarnya. Sementara itu, sampai berita ini ditulis, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Kelik Indriyanto belum bisa diwawancarai.&nbsp;

Penyelesaian Kampung Kerang Hijau Harus Win-Win Solution

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bangkit-usai-diguncang-gempa-dan-tsunami-palu-ditata-ulang_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Tata ruang Palu akan ditata ulang setelah porak poranda diguncang gempa dan tsunami." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Tata ruang Palu akan ditata ulang setelah porak poranda diguncang gempa dan tsunami.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dan masyarakat tidak mau larut dengan kedukaan atas bencana gempa dan tsunami yang menimba Sulawesi Tengah (Sulteng). Ke depan Palu yang merupakan ibu kota Sulteng akan digambar ulang. Nantinya tata ruang Palu beserta infrastruktur penunjang benar-benar baru. "Wapres Jusuf Kalla telah mencanangkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab dan rekon, Red) bertajuk Membangun Palu Baru," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kemarin (15/10). Basuki mengatakan, pemerintah bakal merekonstruksi total <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/11/10/2018/bangkit-dari-trauma-pedagang-pasar-di-palu-kembali-berjualan" target="_blank">wajah Kota Palu</a> yang saat ini sudah rusak dengan perencanaan lebih matang. Tim dari beberapa kementerian dan lembaga (K/L) akan dilibatkan dalam pembuatan masterplan baru untuk pembangunan kota. Saat ini, kata Basuki, beberapa K/L seperti BNPB; BMKG; Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Badan Geologi, dan gabungan pakar berada di lapangan untuk mengkaji dan menentukan pembuatan masterplan tersebut. "Nanti di bawah koordinasi Deputi Regional Bappenas," jelas Basuki. Selain itu, ada tim ahli dari Jepang. Saat ini mereka sudah berada di Palu untuk meneliti kondisi geologis Palu pascagempa dan tsunami. Dalam 1 atau 2 minggu mendatang, mereka bergabung ke Jakarta untuk membahas draf masterplan bersama pemerintah pusat. Sementara itu, Presiden Jokowi mengadakan rapat terbatas penanganan pascagempa Lombok di kantornya kemarin. Hasilnya, kepala negara setuju kebijakan penyederhanaan syarat pemberian bantuan rehab rumah untuk <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/11/10/2018/wna-yang-diusir-dari-palu-bukanlah-relawan-resmi" target="_blank">korban gempa</a> di NTB. Sebelumnya, pencairan berjalan lambat karena ada belasan persyaratan untuk mempercepat pencairan bantuan termin pertama. Setelah disederhanakan, tinggal satu syarat pencairan. Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan, dengan penyederhanaan persyaratan, warga penerima bantuan cukup menandatangani formulir untuk mencairkan anggaran.&nbsp;

Bangkit Usai Diguncang Gempa dan Tsunami, Palu Ditata Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ancam-warga-yang-persempit-jalan-pak-rw-dipenjara_m_.jpg" alt="Permukiman padat penduduk ditata ulang oleh Pemkot Makassar." width="100%">
<figcaption>Permukiman padat penduduk ditata ulang oleh Pemkot Makassar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sudirman Bugis, ketua RW 03, Kelurahan Maricayya, Kota Makassar termakan tulah dari sikapnya. Dia mengancam warga yang bangunan rumahnya memakan badan jalan. Rumah tersebut berlokasi di Jalan Gajah, Makassar dan sempat diprotes warga setempat. Bahkan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar turun tangan dan menyegel bangunan itu karena dianggap melanggar aturan. Namun pemilik bangunan bertingkat tersebut melaporkan Sudirman Bugis ke Polrestabes Makassar. Dia dianggap mengancam pemilik bangunan. Atas laporan itu, polisi menetapkan Sudirman sebagai tersangka dan langsung ditahan. Berdasar pantauan Fajar (Jawa Pos Group), bangunan itu mengambil sebagian lorong yang menjadi akses warga. Warga setempat mengungkapkan, bangunan tersebut akan dijadikan homestay dengan jumlah 400 kamar. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/08/2018/pasca-gempa-lombok-pvmbg-rekomendasikan-ubah-tata-ruang" target="_blank">Stiker penyegelan</a> masih tertempel di dinding bangunan dengan nomor penyegelan 009/203/DP. RUANG/V/2018. Meski sudah disegel, bangunan itu belum dibongkar. Warga pun mengaku kecewa karena Ketua RW 03, Kelurahan Maricayya, Sudirman Bugis justru ditahan polisi. "Tuduhannya perbuatan tidak menyenangkan karena warga ramai-ramai datang dan meminta pembangunan dihentikan," kata Erwin, putra Sudirman. Erwin menegaskan tak terima ayahnya ditersangkakan lantaran bangunan yang diprotes jelas-jelas melanggar. "Tidak ada IMB-nya. Makanya dihentikan," kata dia. Kepala Bidang Penertiban Dinas <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/08/08/2018/mewujudkan-mitigasi-lewat-tata-ruang" target="_blank">Penataan Ruang</a> Makassar Ismail Abdullah yang dihubungi membenarkan bahwa bangunan itu sudah disegel. Namun, dia tak ingin berkomentar banyak. Sementara itu, Kasatreskrim Polrestabes Makassar Kompol Diari Astetika mengakui, penyidik sudah menahan Sudirman karena mengancam pemilik bangunan. Menurut dia, perkara tersebut sudah digelarkan. Setelah diperiksa, lanjut dia, yang bersangkutan mengulangi perbuatannya. "Awalnya tidak akan ditahan, tapi terus mengulangi perbuatannya. Malah mendatangkan orang untuk membongkar atau melakukan perusakan," ucapnya. Kata Diari, pengacara tersangka juga sudah menemuinya dan sudah mendapat penjelasan bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan berulang. "Tersangka ditahan karena terpenuhi alat bukti atas sangkaan pasal 335 ayat (1) KUHP," jelasnya. Pasal itu menegaskan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 4.500.&nbsp;

Ancam Warga yang Persempit Jalan, Pak RW Dipenjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mewujudkan-mitigasi-lewat-tata-ruang_m_.jpg" alt="Salah seorang tim evakuasi mencoba masuk ke reruntuhan masjid Jami" width="100%">
<figcaption>Salah seorang tim evakuasi mencoba masuk ke reruntuhan masjid Jami</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sudah bukan hal baru kalau Indonesia disebut sebagai kawasan yang rawan gempa tektonik. Sebab, Indonesia berada di antara tiga buah lempeng bumi utama yang bergerak relatif satu sama lain. Sehingga terbentuk jalur tumbukan lempeng yang tiga kali lebih panjang dari Jepang. Juga, terbentuk banyak sekali jalur patahan/sesar aktif di seluruh penjuru wilayah. Ironisnya, para peneliti yang menekuni bidang kegempaan masih bisa dihitung dengan jari Mungkin berbanding lurus juga dengan kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah. Namun, dengan segala keterbatasan, pada 2009 para <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/07/08/2018/jumlah-pengungsi-belum-dapat-dipastikan-distribusi-bantuan-terkendala" target="_blank">ahli gempa</a> yang berjumlah sembilan orang, dikenal sebagai tim 9, dari berbagai instansi dan perguruan tinggi, bergabung. Untuk bekerja bersama-sama membuat peta sumber dan bahaya gempa Indonesia. Hasilnya sudah dipublikasikan pada 2010. Pada 2016 para ahli gempa Indonesia berkumpul lagi, tapi sudah bertambah sampai 60 orang. Tujuannya ialah merevisi dan mengembangkan peta gempa 2010. Hasil kerja keras tim yang diwadahi Kelompok Kerja PuSGeN (Pusat Studi Gempa Nasional) serta difasilitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu sudah dipublikasikan secara luas pada awal 2017. Sekarang tim PusGeN masih bekerja terus untuk merevisi SNI 1726-2012. Karena itu, mitigasi bencana gempa yang paling utama ialah mengembangkan budaya membuat bangunan yang <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/08/08/2018/korban-gempa-di-lombok-banyak-belum-mendapat-bantuan" target="_blank">tahan gempa</a>. Sesuai dengan "peta zonasi (guncangan) gempa". Bukan dengan terus menggunjingkan bagaimana meramalkan dengan pasti kapan gempa akan terjadi (karena sampai sekarang hal itu belum dapat dilakukan). Mitigasi juga bisa dilakukan dengan pengembangan tata ruang yang memperhitungkan keberadaan jalur patahan aktif atau patahan gempa serta potensi tanah longsor. Jalur patahan penting untuk sedapat-dapatnya dihindari. Sebab, apabila terjadi gempa, pada jalur itu terjadi pergeseran dan deformasi tanah. Contoh perencanaan struktur bangunan yang baik dapat terlihat sewaktu gempa Chichi berkekuatan M7,7 di Taiwan yang melintasi wilayah perkotaan. Namun, tidak ada rumah yang ambruk (karena guncangan), kecuali bangunan yang lokasinya tepat di jalur patahan. Minggu (29/7) wilayah utara Pulau Lombok diguncang gempa berkekuatan M6,4 (atau biasa disebut 6,4 skala Richter/SR) yang diikuti rentetan gempa susulan. Tepat seminggu kemudian (5/8), kita kembali dikejutkan terjadinya gempa berkekuatan M7,0 (7,0 SR) di lokasi episentrum yang berdekatan dengan gempa M6,4 sebelumnya. Tentu gempa itu tidak bisa disebut sebagai gempa susulan. Sebab, gempa susulan seharusnya mempunyai skala kekuatan tidak lebih dari 1 skala di bawah gempa utama. Artinya tidak lebih dari M5,4. Tapi, ini malah lebih besar. Jadi, sekarang kita tahu bahwa gempa M6,4 bukan yang utama atau mainshock, melainkan gempa pendahuluan atau foreshock. Gempa utama adalah yang M7,0. Gempa Lombok M7,0 bersumber pada bidang patahan naik dan mempunyai kedalaman atau berjarak sekitar 15 kilometer dari wilayah terdampak paling parah, yaitu di sekitar episentrum gempa. Apabila dihitung secara empiris, perkiraan besarnya guncangan adalah 0,4-0,5 g (g = percepatan gravitasi). Secara kasar guncangan 0,4-0,5 g ini biasanya dapat menimbulkan kerusakan yang setara dengan skala VIII sampai IX MMI (Modified Mercalli Intensity Scale). MMI adalah klasifikasi kualitatif efek (kerusakan) guncangan <a href="https://www.jawapos.com/features/08/08/2018/ke-kampung-lalu-muhammad-zohri-yang-turut-jadi-korban-gempa" target="_blank">gempa</a> yang berdasar pengamatan. Pada MMI VIII-IX, bangunan yang didesain khusus (tahan gempa) masih dapat rusak ringan sampai sedang. Sedangkan bangunan biasa banyak yang rusak parah dan ambruk total. Biasanya diikuti banyak rekahan tanah, sering kali disertai semburan pasir dari dalam tanah akibat proses likuifaksi. Apakah dalam peta sumber dan bahaya gempa Indonesia 2017 potensi guncangan sebesar 0,4-0,5 g di wilayah Lombok Utara itu sudah diprediksi dapat terjadi? Ya, sudah. Dalam peta deterministic hazard gempa terlihat wilayah tersebut berwarna "kuning", yaitu punya potensi PGA (peak ground acceleration) 0,4-0,5 g! Nilai itu juga sesuai dengan zonasi gempa pada peta probabilistic hazard gempa dengan periode ulang 2.500 tahun. Artinya, peta zonasi gempa 2017 yang baru ini cukup akurat. Gempa Lombok Utara bersumber dari satu zona patahan naik (reverse fault zone) yang berada pada wilayah busur belakang (back-arc) di utara zona gunung-gunung api aktif. Zona patahan busur belakang ini memanjang arah timur-barat di wilayah utara Kepulauan Nusa Tenggara dengan kemiringan bidang patahan ke arah selatan. Mulai Pulau Wetar-Alor-Flores-Sumbawa-Lombok sampai ke bagian utara Pulau Bali. Pada gempa Lombok M7,0 ini blok bagian selatan dari jalur patahan bergerak ke utara beberapa meter dan terangkat ke atas 1 sampai 2 meter. Jadi, jangan heran apabila sekarang perairan di utara Lombok mengalami pendangkalan. Itu bukan karena air laut yang surut, melainkan permukaan tanahnya yang naik. Sudah banyak kejadian gempa besar di zona patahan ini, termasuk gempa Flores 1992 yang membangkitkan tsunami besar dan memakan korban sampai 2.000-an orang. Peristiwa bencana gempa Lombok baru-baru ini perlu dijadikan pelajaran agar kita lebih serius dan siap untuk menghadapi bencana gempa di masa mendatang. Pembangunan infrastruktur di wilayah jalur patahan busur belakang Nusa Tenggara, khususnya berkaitan dengan pengembangan pariwisata, mau tidak mau harus memperhitungkan dan menyiasati risiko bencana gempa dan tsunami. Jalur patahan busur belakang ini tidak hanya di Nusa Tenggara-Bali, tapi menerus ke Pulau Jawa. Dikenal sebagai jalur patahan Baribis-Kendeng yang melewati Kota Surabaya, Semarang, Cirebon, dan diduga masih terus sampai ke wilayah Jakarta. Perkara meneliti dan menghitung potensi guncangan gempa di berbagai tempat itu tidak terlalu sulit. Sebab, jalur gempa tidak akan pindah ke mana-mana. Begitu pula perkara untuk meminimalkan korban dan kerusakan, pada prinsipnya tidak rumit. Asal saja bangunan dibuat sesuai dengan standar teknis tahan guncangan hasil hitungan. Namun, perkara untuk merealisasikannya tentu sangat tidak mudah. Butuh motivasi dan kerja sama berbagai kalangan. Mulai para ahli, praktisi, pemerintah, hingga masyarakat. *) Peneliti Utama LIPI dan Ketua Pokja Geologi PuSGeN dan&nbsp;Ketua Pokja Geologi PuSGeN&nbsp;

Mewujudkan Mitigasi lewat Tata Ruang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/pemindahan-ibu-kota-momentum-ciptakan-tata-ruang-yang-berkeindonesiaan_m_116806.jpeg" alt="pemindahan-ibu-kota-momentum-ciptakan-tata-ruang-yang-berkeindonesiaan" width="100%">
<figcaption>pemindahan-ibu-kota-momentum-ciptakan-tata-ruang-yang-berkeindonesiaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Palangka Raya dianggap tepat untuk menggantikan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Sebab, kota yang berada di Kalimantan Tengah itu memenuhi aspek untuk dijadikan pusat pemerintahan. Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan menuturkan, dari aspek geografis, Palangka Raya merupakan hamparan datar, boleh dikatakan tanpa gunung dan perbukitan. Nah, dengan kondisi itu, sangat ideal untuk wilayah pengembangan dan penataan ruang. Di Palangka Raya, negara bisa sepenuhnya hadir untuk menjadikan pilot project tata ruang yang berkeindonesiaan. "Tuangkan ide, cita dan gagasan dalam membangun ruang daratan, bawah tanah, maupun udara yang akan menjadi blue print sekaligus contoh tata ruang Indonesia," ujar Arteria kepada JawaPos.com, Jumat (17/3). Di samping itu, lanjut dia, Kota Palangka Raya berada di Pulau Tua yang tidak terkena ring of fire, tidak memiliki gunung api aktif, dan bukan daerah gempa. Sehingga, dapat dikatakan kota tersebut miskin ancaman kebencanaan, termasuk juga pengaruh kenaikan muka air laut, akibat pemanasan global. "Berbeda dengan Jakarta, sebaik apapun kita mengelola Jakarta, siapapun gubernurnya, akan menghadapi fenomena alam yang maha dahsyat," tutur politikus PDIP itu. Dari aspek pertahanan, Palangka Raya memiliki daratan yang sangat luas. Menurutnya, ideal dan bagus sekali untuk menjadi buffer atau benteng pertahanan. Nah, dari aspek Nawacita yakni dengan membangun Indonesia dari pinggiran, Palangka Raya sangat cocok sekali untuk membumikan cita-cita pemerintahan Jokowi itu. Kata Arteria, lokasi daerah itu dekat dengan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia. Sehingga, dapat menjadikan program pengembangan wilayah perbatasan menjadi optimal. Arteria yakin apabila ibukota pindah ke Palangka Raya, seluruh garis batas dan titik terluar wilayah Indonesia akan menjadi etalase dan serambi muka sehingga tidak hanya entikong, semua titik akan menjadi pos lintas batas negara. Sekaligus membuktikan bahwa Indonesia lebih hebat dari Malaysia. "Pastinya juga akan mengurangi tingkat kejahatan wilayah perbatasan seperti penyelundupan, perdagangan narkotika, illegal logging, illegal fishing, perdagangan manusia, terorism dan lainnya," sebut dia. Dari aspek ketersediaan lahan, Palangka Raya memiliki tanah yang luas. Luas Palangka Raya yakni 1.678,51 km2, lebih dari empat kali lipat luas Jakarta yang hanya 661,52 km2. Antisipasi perkembangan sekalipun sangat ideal dimana Palangka Raya berada di provinsi Kalimantan Tengah yang luas provinsinya dua kali luas Pulau Jawa. "Jadi sangat ideal kan, apalagi jumlah penduduknya relatif sedikit," ucap Arteria. Lagipula, ada niat baik Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, yang telah menyatakan kesediannya untuk menyiapkan 500.000 hektar sekaligus meresponse ide&nbsp; Jokowi. "Jadi klop presiden dan gubernur sama-sama visioner, dan berpikir ke depan untuk kepentingan bangsa yang lebih besar lagi," pungkas legislator asal Jawa Timur itu. (dna/JPG)

Pemindahan Ibu Kota Momentum Ciptakan Tata Ruang yang Berkeindonesiaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/62442_81498_KOTA-INDUSTRI-batam.jpg" alt="Pertumbuhan properti di Kota Batam semakin mengancam tata ruang kota itu sendiri" width="100%">
<figcaption>Pertumbuhan properti di Kota Batam semakin mengancam tata ruang kota itu sendiri</figcaption>
</figure>JawaPos.com BATAM - Kehadiran jalan raya sangat penting dalam sebuah kota. Infrastruktur ini sangat berpengaruh terhadap nilai jual bangunan di sepanjang ruas itu sendiri. Tingginya laju pertumbuhan sebuah kota, maka lebar jalan perlu dikembangkan. Bila tidak, jalan raya tidak lagi menampung volume kendaraan yang melintas sehingga akan memicu kemacetan lalu lintas. Agar jalan raya yang berpotensi terus berkembang, maka ruang milik jalan (rumija) suatu ruas jangan sampai diisi oleh bangunan baru. Hal itu ditegaskan oleh Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna. Dikatakannya, sebuah pembangunan tidak boleh mengganggu fungsi jalan. Contohnya jalan nasional atau jalan arteri primer dengan batas kecepatan hingga 60 km/jam tidak boleh di pingginya bangunan. &quot;Keberadaan bangunan di pinggirnya justru akan menurunkan kapasitas jalan itu sendiri,&quot; terang Yayat dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Minggu (6/11). Dikatakannya, seiring dengan semakin meluasnya pembangunan perkotaan, maka jalan juga akan berkembang. Rumija pasti akan terpakai mengikuti perkembangan jalan. &quot;Namun jika sudah dilakukan pembangunan di atasnya, maka jalan tidak bisa dikembangkan lagi,&quot; ungkapnya mengingatkan. Untuk itu, pemerintah harus jeli melihat peruntukan yang tepat sesuai dengan kapasitas jalan. Selain itu pemerintah harus aktif mencegah pembangunan di atas Right of way (ROW) atau daerah milik jalan (DMJ). &quot;Jangan sampai jalan nasional atau bebas hambatan ada pasar tradisional di pinggirnya,&quot; jelansya. Jika sampai ada bangunan di atas ROW jalan, maka pemerintah setempat wajib menyegelnya karena potensi buruknya sangat besar di masa yang akan datang. &quot;Harus dihentikan izinnya, dibongkar bangunannya. Tak boleh dibiarkan, nanti jadi suatu kebiasaan,&quot; jelasnya. Imbas negatifnya sudah sangat jelas karena kemacetan sudah pasti akan terjadi ditambah lagi jika bangunan tersebut tidak memiliki ruang parkir. &quot;Maka kota akan semakin semrawut karena banyak parkir liar di pinggir jalan,&quot; jelasnya. (leo/iil/JPG)

Pembangunan Kota Jangan Sampai Ganggu Pengembangan Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/62440_81496_KOTA-INDUSTRI-batam.jpg" alt="Pertumbuhan properti di Kota Batam semakin mengancam tata ruang kota itu sendiri" width="100%">
<figcaption>Pertumbuhan properti di Kota Batam semakin mengancam tata ruang kota itu sendiri</figcaption>
</figure>JawaPos.com BATAM - Pemerintah Kota (Pemkot) Batam perlu memerhatikan kondisi tata kotanya. Sebagai daerah industri, kota ini semakin diminati oleh pengembang untuk mendirikan bangunan komersial. salah satunya hotel. Namun pertumbuhan hotel ini bisa akan menjadi bencana bagi tata ruang kota. Sebab umumnya bangunan baru itu dibangun di pinggir jalan. Tentunya dengan kehadiran bangunan baru ini berdampak pada kapasitas jalan yang muaranya kemacetan lalu lintas. &quot;Pembangunan hotel di wilayah yang padat tentu akan menimbulkan kemacetan. Dan itu merupakan hal utama yang harus dipertimbangkan,&quot; ungkap Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Supriyanto dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Minggu (6/11). Salah satu hotel yang sedang dibangun cukup mengganggu Right of way (ROW) atau daerah milik jalan (DMJ), yakni Hotel Windsor. Pembangunan hotel ini melanggar tata ruang dan merusak fungsi ruang manfaat jalan (rumaja) yang melingkupi badan jalan hingga ruang milik jalan (rumija). &quot;Pada umumnya sebelum melakukan pembangunan, pengembang harus mendesain tata letak pembangunan. Jangan sampai melanggar wilayah rumaja,&quot; imbuhnya. Untuk itu dalam membangun, pengembang harus melakukan kajian untuk menentukan ruang parkir, garis buka kiri dan kanan dan seberapa jauh jaraknya dari rumaja. &quot;Hal-hal seperti desain dasar pada hakikatnya harus disertakan ketika mengajukan permohonan alokasi lahan yang tertuang dalam fatwa planologi dan setelahnya mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),&quot; ungkapnya. Supriyanto juga menjelaskan bahwa pembangunan harus melihat peruntukannya di suatu wilayah. &quot;Pembangunan hotel di wilayah yang padat tentu akan menimbulkan kemacetan. Dan itu merupakan hal utama yang harus dipertimbangkan,&quot; tandasnya. (leo/iil/JPG)

Pengembang Nakal Rusak Tata Ruang Kota, Ini Dampaknya

tata ruang kota

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tata ruang kota

Berita Terkini