<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/tung-475360537.jpg" alt="Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan obrolan singkat usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh, Kairo, Mesir." width="100%">
<figcaption>Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan obrolan singkat usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh, Kairo, Mesir.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan terhadap kinerja pemerintah di sektor pangan dan pertanian. Ia menilai, langkah awal pemerintahan saat ini sudah mengarah pada penguatan sektor strategis tersebut, namun masih diperlukan perbaikan tata kelola secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. &ldquo;Tentu kita apresiasi kinerja Presiden hampir satu tahun ini. Terlihat dari capaian-capaian seperti cadangan beras pemerintah yang mencapai target bahkan dikatakan tertinggi sepanjang masa. Program pertanian juga menjadi prioritas pemerintah dan di tahun 2026 dianggarkan lebih dari Rp40 triliun. Ini adalah langkah awal yang baik,&rdquo; kata Daniel kepada wartawan, Jumat (17/10). Daniel menegaskan, anggaran untuk sektor pertanian perlu ditingkatkan secara signifikan mengingat besarnya kebutuhan pangan nasional yang harus dipenuhi. &ldquo;Agar menjadi lebih cepat maju, kita minimal anggaran khusus pertanian setidaknya 5 persen terhadap APBN kita. Kenapa minimal 5 persen? Karena kebutuhan pangan untuk 280 juta jiwa lebih ini butuh makan, butuh minum, dan setiap hari harus disuplai,&rdquo; tuturnya. &ldquo;Bayangkan kalau sumber pangan kita terhambat, akan terjadi gejolak yang sangat besar dan berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan politik. Pangan adalah senjata sekaligus benteng pertahanan suatu negara,&rdquo; imbuhnya. Daniel juga menyoroti persoalan harga kebutuhan pokok yang masih mengalami kenaikan, terutama beras, meskipun data produksi dan cadangan pangan disebut meningkat. Ia menilai kondisi ini perlu dikaji lebih mendalam agar solusi yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek. &ldquo;Ini bentuk kritik dan masukan kepada pemerintah perihal harga-harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Salah satunya beras, beras dikatakan produksi terus meningkat, cadangan pangan tertinggi, tapi faktanya harga beras terus naik. Ada hal yang perlu dicermati terkait hal ini,&rdquo; ungkapnya. &ldquo;Supply kita tinggi sedangkan demand-nya tetap, tapi harga justru naik terus. Apakah memang ada faktor di luar supply-demand yang memengaruhi kenaikan harga beras,&rdquo; lanjutnya. Selain itu, Daniel juga meminta pemerintah melalui kementerian terkait untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga minyak goreng agar tidak kembali mengalami kelangkaan seperti sebelumnya. &ldquo;Perlu antisipasi juga jangan sampai minyak goreng langka dan meroket harganya seperti waktu lalu karena salah kebijakan. Pemerintah telah melakukan operasi pasar, itu langkah baik, tetapi sampai kapan kita intervensi pasar,&rdquo; paparnya. Lebih lanjut, Daniel menekankan pentingnya pembenahan sistem tata kelola pangan nasional secara menyeluruh, dari aspek hulu hingga hilir.&nbsp; Menurutnya, sektor hulu perlu dibenahi mulai dari sistem pertanian, pengelolaan tanah, peningkatan SDM pertanian, hingga infrastruktur. Sementara di sektor hilir, perlu penguatan dalam pengelolaan pascapanen, stok dan distribusi pangan, pemantauan harga, serta stabilisasi harga pangan. &ldquo;Ini untuk memastikan pangan kita dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dengan mutu dan kualitas yang baik,&rdquo; tegas Daniel. Ia juga menyoroti pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar lahan subur tidak beralih fungsi. &ldquo;Pemerintah harus menjalankan UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, terutama daerah yang memiliki lahan subur harus dijaga agar tidak dilakukan alih fungsi untuk kepentingan di luar pertanian,&rdquo; ucapnya. Daniel menegaskan bahwa Fraksi PKB akan terus mendukung langkah strategis pemerintah dalam membangun kedaulatan pangan nasional.&nbsp; &ldquo;PKB sangat mendukung langkah pemerintah untuk mengutamakan pembangunan pertanian, karena basis kekuatan kita adalah pertanian serta perikanan dan kelautan sebagai basis pangan tinggi protein,&rdquo; pungkasnya.

Menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo, DPR menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola pangan dari hulu ke hilir.

Jelang Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, DPR Sebut Tata Kelola Sektor Pangan Perlu Perbaikan dari Hulu ke Hilir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/21/HKiwNrIhiCAht2p7lSpdZc3fHq3BDXJ7jK0d52Zb-503348042.jpg" alt="Ilustrasi beras&nbsp;Bulog.&nbsp;(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi beras&nbsp;Bulog.&nbsp;(Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perum Bulog memiliki peran penting dalam pengelolaan pangan di Indonesia. Oleh karena itu, intervensi terhadap Bulog harus dicegah, sehingga kinerjanya bisa maksimal. Guru besar IPB University Dwi Andreas Santosa mengatakan, Bulog bekerja sesuai mandat Perpres 125 tahun 2022. Menurutnya, golden rule tata kelola pangan menempatkan lembaga penyimpan cadangan pangan negara harus bebas intervensi. Intervensi akan&nbsp;membuat Bulog kehilangan kendali dalam menjaga stok dan distribusi. Dampak buruknya yakni kenaikan harga bahan pokok. &ldquo;Tahun 2025 ini, tidak ada bulan di mana harga beras nggak naik. Naik terus, dari Januari sampai detik ini harga beras naik terus. Berarti kan ada 'something wrong', ada sesuatu yang salah,&rdquo; ujar Andreas, Minggu (31/8). Andreas mengungkap, produksi beras diperkirakan naik sekitar 5 persen, namun ketersediaan beras untuk konsumsi menjadi terendah dalam tiga tahun terakhir. &ldquo;Ketersediaan beras untuk konsumsi tahun ini terendah selama 3 tahun terakhir menjadi hanya 33,9 juta ton. Kok bisa? Ini kan pertanyaannya kok bisa?,&rdquo;&nbsp;imbuhnya. Atas dasar itu, intervensi terhadap Bulog harus dihentikan. Bulog harus dibiarkan bekerja sesuai dengan kewenangannya. &ldquo;Lembaga yang menyimpan cadangan pangan pemerintah itu seharusnya bebas intervensi dari pihak apa mana pun. Itu seharusnya. Sekarang ini Bulog menghadapi persoalan sangat besar terkait dengan stok. Harus diingat, karena begitu banyak pihak yang mencampuri urusan Bulog,&rdquo; tegas Andreas. Dia bahkan mengingatkan adanya potensi kerugian negara yang besar akibat tata kelola stok yang tidak profesional. &ldquo;Gudang-gudang filial Bulog itu berasnya sudah pada enggak karuan loh. Jadi hati-hati, nih, pemerintah. Kalau 100 ribu ton saja negara dirugikan 1,2 triliun. Harus diingat itu kan ya,&rdquo; pungkasnya.

Perum Bulog memiliki peran penting dalam pengelolaan pangan di Indonesia. Oleh karena itu, intervensi terhadap Bulog harus dicegah.

Jaga Tata Kelola Pangan, Guru Besar IPB Minta Bulog Tidak Diintervensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Puan-nanam.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan intervensi terhadap harga komoditas pangan yang terus naik sejak jelang Hari Raya Idul Adha. Harga komoditas pangan yang belum stabil cukup memberatkan masyarakat.  “Kami mendorong Pemerintah untuk segera menstabilkan harga kebutuhan pokok. Tata kelola komoditas pangan harus diperbaiki untuk mengatasi harga-harga yang terus meroket, khususnya harga cabai dan bawang merah,” ungkap Puan, (12/7).  Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) terbaru, harga cabai rawit merah di pasar tradisional di Indonesia mencapai Rp 102 ribu/kg. Bahkan di Jakarta, harga cabai rawit merah hari ini menembus Rp 160 ribu/kg.  Tak hanya cabai, harga bawang merah juga masih mengalami kenaikan menjadi Rp 80 ribu/kg dari sebelumnya Rp 40 ribu/kg dan harga daging ayam ras terus meningkat mencapai Rp39.350/kg atau lebih dari Rp 50 ribu per ekornya. Puan mengatakan harus ada upaya konkrit dari Pemerintah menjaga stabilitas harga pangan usai Idul Adha.  “Harga cabai, bawang merah, daging ayam sudah sebulan lebih naik terus. Dalam beberapa kesempatan ketika saya mengunjungi pasar-pasar tradisional di sejumlah daerah, pedagang dan pembeli mengeluhkan harga-harga yang masih tinggi,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.  Harga cabai yang terus naik pun salah satunya disebabkan karena suplai dari daerah produksi berkurang. DPR meminta Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan sistem supply and demand bahan pangan pokok.  “Dalam mengatasi persoalan ini, dibutuhkan juga koordinasi yang lebih intensif antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkait sistem logistik bahan pangan,” sebut Puan.  Mantan Menko PMK itu pun menilai operasi pasar perlu digalakkan mencegah adanya praktik-praktik nakal yang memanfaatkan keadaan. Puan menyebut, tingginya berbagai komoditas pangan dapat menyebabkan inflasi yang akan berdampak terhadap perekonomian nasional.  “Pemerintah selama ini hanya berfokus pada minyak goreng, namun komoditas pangan lainnya tidak mendapat perhatian. Padahal, kenaikan cabai dan bawang sudah terjadi cukup lama,” tegasnya.  Puan mengatakan, DPR RI akan terus melakukan pengawasan melalui Komisi IV DPR terhadap kenaikan harga komoditas pangan. Di masa reses ini pun, anggota DPR diimbau turun ke pasar-pasar tradisional di dapilnya masing-masing.  “Anggota dewan juga harus mengecek di tingkat petani untuk mengetahui permasalahan yang ada dan membantu mencarikan solusi. Termasuk mematau rantai distribusi dari petani sampai ke konsumen,” ujar Puan.  Di samping itu, DPR juga mendorong Pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan berbahan baku komoditas impor seperti kedelai dan gandum. Bahan pokok seperti mi dan tahu tempe berpotensi mengalami lonjakan harga karena adanya konflik Rusia dan Ukraina.  “Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok dasar yang mutlak harus diperhatikan pasokannya. Jangan sampai masalah tingginya harga-harga komoditas menyebabkan kelangkaan pangan yang akan berdampak terhadap kesejahteraan rakyat,” tukasnya.  “Kelangkaan pangan maupun kenaikan harga pangan akan memperberat beban hidup masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah di tengah upaya pemulihan dampak pandemi Covid-19,” imbuh Puan.

Atasi Fluktuasi Harga, DPR Dorong Perbaikan Tata Kelola Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/khudori.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>INDONESIA masih dihadapkan pada ”ritual” berulang: gejolak harga pangan. Seperti roller coaster, harga pangan tiba-tiba bisa melonjak tinggi, pada saat lain harga sontak anjlok demikian rendah. Hari-hari ini, ”ritual” berulang itu terjadi pada harga ayam broiler atau pedaging, cabai, dan gabah. Harga ayam hidup di tingkat petani jatuh jauh dari biaya produksi: Rp 19.500/kg. Itulah yang membuat mereka kembali turun jalan. Harga cabai jatuh lebih dalam: hanya Rp 6.000/kg. Padahal, harga impas Rp 12.000/kg. Di beberapa tempat, harga gabah petani jatuh di bawah harga pembelian pemerintah sejak April 2020.  Bagai pedang bermata dua, saat harga turun memukul produsen, saat harga naik menghajar konsumen. Dalam banyak kasus, negara tak berdaya. Karena itu, petani dan konsumen sering menyimpulkan negara tidak hadir saat mereka membutuhkan tangan-tangan negara. Mengapa ”ritual” tata kelola pangan seperti ini berulang?  Ada banyak sisi sebagai penjelas mengapa ini terus terjadi. Pertama, dominasi orientasi pasar kebijakan pangan. Hampir semua komoditas pangan, termasuk pangan pokok, diserahkan pada mekanisme pasar. Kalaupun diatur hanya waktu dan kuota impor. Orientasi ini tak salah kalau infrastruktur sudah baik, petani sejahtera, dan pendapatan konsumen sudah pejal pada guncangan pasar. Kenyataannya, tiga persyaratan itu jauh dari terpenuhi.  Kedua, konsentrasi distribusi sejumlah komoditas pangan di tangan segelintir pelaku. Orientasi pasar membuat swasta leluasa mengambil alih kendali tata niaga. Jalur distribusi yang konsentris dan oligopolis ini terjadi pada dua sumber pasokan pangan: produksi domestik dan impor. Ini terjadi hampir pada semua komoditas yang volume dan nilai impornya amat tinggi. Seperti gandum, gula, kedelai, beras, jagung, daging, tak terkecuali bawang (putih). Bisnis impor ini bahkan sudah menjadi political rent-seeking.  Ketiga, instrumen stabilisasi amat terbatas. Sejak Bulog mengalami ”setengah privatisasi” menjadi perum, praktis kita tidak memiliki badan penyangga yang memiliki kekuatan besar menstabilkan pasokan dan harga pangan. Bulog yang dulu amat perkasa, mengurus pangan pokok dan mendapatkan berbagai privilese, kini telah dipreteli. Menurut aturan, Bulog bisa mengelola 11 komoditas, tapi riil kini cuma mengurus beras. Itu pun dengan kapasitas terbatas setelah raskin/rastra diubah menjadi program sembako. Akhirnya, negara –lewat Bulog– tak punya kapasitas mengintervensi saat ada gejolak.  Tata kelola pangan yang karut-marut itu, diakui atau tidak, salah satunya karena kebutuhan perut ini diurus oleh banyak lembaga. Setidaknya ada 14 kementerian/lembaga yang selama ini mengurus pangan. Bukannya terurus baik, ketika pangan diurus banyak pihak justru kian tak terurus. Masing-masing K/L hanya fokus mengurus tupoksi. Tidak peduli tupoksi K/L lain.  Dalam banyak kasus, kebijakan K/L justru saling bertumbukan. Misalnya, ketika Kementerian Pertanian tengah menggenjot produksi pangan di hulu, di hilir justru terjadi obral impor. Petani disalahkan karena produknya tidak kompetitif.  Di masa lalu, pernah ada institusi khusus pengelola pangan bernama Kementerian Urusan Pangan. Sejak kementerian ini dibubarkan pada 1999, tak ada lagi lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, dan mengarahkan pembangunan pangan. Otonomi daerah membuat produksi pangan domestik diurus daerah. Padahal, elite daerah tak menjadikan pertanian dan pangan sebagai driver pencitraan.  Bahkan, peta jalan swasembada pangan dari pusat diterjemahkan beragam oleh daerah. Mustahil berharap ada inovasi pembangunan pertanian-pangan lahir dari daerah. Ini semua turut memperparah kinerja produksi pangan domestik sehingga impor pangan tak juga turun.  Dalam situasi vakum puluhan tahun seperti ini, pada 29 Juli 2021, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden No 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (BPN). BPN merupakan amanat UU 18/2012 tentang Pangan, yang semestinya dibentuk paling telat 17 November 2015.  Meski terlambat enam tahun, berjuta harapan ditumpukan pada institusi baru ini. Mengapa? Pertama, Perpres 66/2021 mendesain BPN sebagai lembaga superbodi: mengurus pangan hulu-hilir. Dari ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga, penganekaragaman konsumsi, kerawanan pangan dan gizi, serta keamanan pangan.  Kedua, BPN memiliki tiga wewenang/tugas strategis, yaitu melakukan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan pangan; koordinasi pelaksanaan kebijakan pangan; serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui BUMN di bidang pangan. Dua kata kunci adalah ”merumuskan kebijakan” dan ”koordinasi pelaksanaan kebijakan”. Selain penugasan kepada BUMN pangan oleh BPN. Ada sembilan komoditas yang diurus: beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, daging ruminansia, daging unggas, telur unggas, dan cabai. Daftar ini bisa berubah sesuai situasi.  Ketiga, ada pengalihan wewenang dan kuasa sebagian urusan pangan yang selama ini melekat di Kementan, Kemendag, dan Kementerian BUMN ke BPN (pasal 28 dan 29). Ini menyangkut kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan, ekspor-impor pangan, jumlah cadangan pangan pemerintah yang dikelola BUMN pangan, penetapan harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga, serta penugasan ke Bulog. Diakui atau tidak, urusan-urusan yang dialihkan itu selama ini menjadi biang keributan antar-K/L, yang oleh publik dibaca sebagai ego sektoral, melindungi pemburu rente dan sejenisnya.  Dengan penyerahan wewenang dan kuasa pangan di K/L ke BPN, seharusnya tata kelola pangan yang karut-marut bisa diurai satu per satu. Penyerahan itu menandai K/L legawa sebagian urusan diambil BPN. Pengalihan ke BPN semestinya membuat urusan menjadi simpel: diorkestrasi satu institusi.  Sembari merebut optimisme publik, BPN mesti menuntaskan seabrek pekerjaan rumah pemerintah sesuai amanat UU Pangan. Mulai menyusun rencana pangan, menetapkan cadangan pangan, pangan lokal dan sentra pangan lokal, serta sistem informasi pangan. Juga merumuskan ulang hubungan pusat-daerah dalam urusan pangan dan membangun data pangan yang kredibel sebagai dasar pijak kebijakan. Dengan semua itu, publik layak berharap tata kelola pangan membaik. (*)  <hr />  *) Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010–2020)

Orkestrasi Tata Kelola Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pentingnya-kelola-pangan-dan-lingkungan-hidup-untuk-masa-depan-bangsa_m_.jpg" alt="ILUSTRASI deforestasi di wilayah Tapanuli Utara, Sumut. KPK telah menjerat 20 pejabat terkait korupsi sumber daya alam." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI deforestasi di wilayah Tapanuli Utara, Sumut. KPK telah menjerat 20 pejabat terkait korupsi sumber daya alam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Minggu (17/2) malam, debat capres &ndash;cawapres akan digelar kembali dengan tema tentang tentang pangan, lingkungan hidup, energi, dan infrastruktur. Atas tema tersebut, Indonesia Coruption Watch (ICW) meminta masyarakat mencermati tema dan jawaban konkret yang dilontarkan kandidat calon kepala negara. Ini penting dilakukan karena berdasarkan penelitian yang dilakukan ICW, ditemukan indikasi kerugian Negara dalam pengelolaan impor pangan Indonesia yaitu Beras, Jagung, Kedelai, dan Daging. &ldquo;Nilai transaksi yang tidak dilaporkan mencapai SGD 1,451 miliar atau setara dengan Rp 20,324 triliun,&rdquo; kata peneliti ICW Firdaus Ilyas, Minggu (17/2). Firdaus menjelaskan, indikasi kerugian negara tersebut didapat dari besarnya volume yang terindikasi tidak dilaporkan sebesar 2.743.296 ton. &ldquo;Selama tahun 2005 &ndash; 2017, volume impor menurut data versi pemerintah (Badan Pusat Statistik) sebanyak 56.593.711 ton. Sedangkan menurut negara penjual volumenya sebanyak 59.337.007 ton,&rdquo; jelasnya. Selain sektor pangan, kata Firdaus, indikasi kerugian negara juga ditemukan dalam pengelolaan ekspor komoditas tambang yaitu batubara, timah, dan bijih nikel. Dalam kurun waktu 2007 &ndash; 2017, nilai indikasi kerugian negara dari tiga jenis tambang tersebut mencapai Rp 144,762 triliun. &ldquo;Masing-masing yaitu batubara Rp 130,334 triliun, timah Rp 7,635 triliun, dan bijih nikel Rp 6,793 triliun,&rdquo; paparnya. Senada dengan Firdaus, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan timnya, potensi&nbsp;korupsi banyak terjadi, baik di sisi minerba, kehutanan, maupun perkebunan. "Mengapa KPK&nbsp;concern&nbsp;di sektor SDA karena beberapa hal. Kita tahu sektor ini lumayan korup. Kedua, sektor ini adalah sumber APBN, banyak menghasilkan uang," ucap Syarif pada awak media, Sabtu (16/2). Syarif bahkan menyebut, sumber daya alam (SDA), jadi &lsquo;ladang basah&rsquo; suap menyuap perihal izin usaha. "Perizinan SDA rentan suap atau pemerasan. Untuk satu izin hak pengusahaan hutan dan hutan tanaman industri, potensi transaksi koruptifnya berkisar antara Rp 688 juta hingga Rp 22,6 miliar tiap tahun," paparnya. Sementara itu, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Johanes menuturkan, korupsi pada sektor SDA sangat berhubungan dengan kepentingan politik, seperti kasus PLTU Riau-1 yang diperuntukan untuk Munaslub Golkar dan pencalonan suami Eni Saragih sebagai bupati. "Kita harus curiga proyek energi skala besar, karena biasanya ada rente tersembunyi di situ, ada korupsi disiitu. Harusnya ada evaluasi proyek-proyek energi skala besar ini," ucapnya. Johanes berpandangan, massifnya korupsi pada sektor SDA membuktikan uang yang diraup untuk kepentingan politik. Sebab pengembangan sektor SDA berada pada lingkup kekuasaan. "Pola itu ditunjukkan dalam kasus PLTU Riau-1, kasus Kota Waringin Timur, kasus bupati Kutai Kartanegara dan bupati Sultra. Semua korupsi SDA berada di lingkar kekuasaan dan tahun politik," paparnya. Atas berbagai temuan ini, Syarif berharap kajian yang dilakukan pihaknya bisa dijadikan bahan debat capres &ndash; cawapres. "Kajian bukan hanya KPK, tapi dilakukan bersama dengan sejumlah pakar, dan sejumlah kementerian lembaga juga dan sejumlah rekomendasi juga jelas. Mudah-mudahan bisa dijadikan salah satu bahan (debat)," harapnya. Selain dijadikan sebagai bahan debat, dia juga berharap&nbsp;tata kelola sumber daya alam seperti tambang, perikanan diperbaiki dengan baik. "Kedua adalah proses penegakan hukum pada pihak-pihak dianggap salah melanggar regulasi. Kita berharap dijadikan salah satu poin dalam debat itu agar penegakan hukum di sektor kehutanan, pertambangan dan perikanan berjalan dengan semestinya," tandasnya. Keinginan senada juga diharapkan Firdaus. &ldquo;Siapapun yang terpilih harus melakukan perbaikan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Selama ini lingkungan hidup tidak pernah diperhatikan secara serius. sehingga berdampak semakin buruk pada kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan kesehatan warga. Perlu ada paradigma berpikir yang mementingkan generasi mendatang,&rdquo; ucapnya. Pemilihan presiden kata Firdaus, harus menjadi ajang koreksi untuk permasalahan pangan, energi, lingkungan hidup, dan infrastruktur.&rdquo; Perlu ada inovasi dan komitmen dari kedua kandidat untuk menuntaskan permasalahan,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Pentingnya Kelola Pangan dan Lingkungan Hidup untuk Masa Depan Bangsa