<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-a:r-6334186412283251742" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/IMG-20251216-WA0020-399024427.jpg" alt="Direktur Keuangan Jasa Raharja Bayu Rafisukmawan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Keuangan Jasa Raharja Bayu Rafisukmawan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-a:r-6334186412283251742-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Jasa Raharja melakukan transformasi tata kelola keuangan. Perusahaan resmi mengimplementasikan Sentralisasi Pembayaran Transaksi Keuangan pada 1 Oktober 2025. Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan memperkuat pelayanan masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sentralisasi ini sudah dijalankan sejak Februari 2025. Program ini mensentralisasi seluruh transaksi keuangan, baik santunan maupun non-santunan, ke Kantor Pusat, guna mewujudkan proses pembayaran yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sentralisasi ini lebih dari perubahan sistem, karena merupakan bagian dari transformasi menyeluruh untuk menciptakan proses bisnis yang lebih efisien, terintegrasi, serta berorientasi pada pelayanan publik yang unggul,&rdquo; ujar Direktur Keuangan Jasa Raharja Bayu Rafisukmawan, Rabu (16/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan sistem ini, maka seluruh persetujuan pembayaran klaim dilakukan terpusat oleh kantor pusat Jasa Raharja. Kantor Wilayah dan Cabang difokuskan pada aspek kelengkapan dokumen, keabsahan dokumen, serta optimalisasi pendapatan dan pelayanan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/016964233/operasi-robotik-minim-risiko-dibanding-metode-konvensional-pasien-lebih-nyaman-dan-minim-efek-samping">Operasi Robotik Minim Risiko Dibanding Metode Konvensional, Pasien Lebih Nyaman dan Minim Efek Samping</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sistem ini juga memungkinkan pemantauan transaksi secara real-time melalui dashboard digital dan analisis data, sehingga pengawasan serta pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Selain itu, sistem terbaru ini bisa memperkuat tata kelola perusahaan dengan sistem pengawasan melekat dan audit berbasis risiko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan sistem yang tersentralisasi dan terdigitalisasi, seluruh proses keuangan dapat dilakukan lebih transparan dan efisien. Hal ini akan memperkuat kontrol internal serta memastikan penyaluran santunan dan layanan kepada masyarakat berlangsung tepat waktu,&rdquo; jelas Bayu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jasa Raharja juga meminta kepada para pegawainya beradaptasi dengan sistem baru. Sehingga proses pelayanan masyarakat bisa maksimal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penerapan sistem sentralisasi ini memberikan kontrol yang lebih kuat terhadap arus kas Perusahaan dan memastikan perencanaan keuangan berjalan lebih akurat dan efisien. Dengan basis data yang terintegrasi, kami dapat mengambil keputusan keuangan secara lebih cepat dan tepat, yang pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat," pungkasnya.&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div id="m#msg-a:r-6334186412283251742-footer" class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Jasa Raharja melakukan transformasi tata kelola keuangan. Perusahaan resmi mengimplementasikan Sentralisasi Pembayaran transaksi.

Dirkeu Jasa Raharja Bayu Rafisukmawan: Pembayaran Klaim Dilakukan Terpusat Agar Lebih Efisien dan Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/sjamsul-nursalim-gugat-bpk-ke-pn-tangerang_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung BPK. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung BPK. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bersama International Federation of Accountants (IFAC) melakukan kunjungan kehormatan (courtesy visit) ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi baik di tingkat nasional maupun global. Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam menunjukkan komitmen untuk aktif berkontribusi pada ekosistem profesi akuntansi dan audit internasional. Kunjungan kehormatan ini diterima oleh Ketua BPK, Dr. Isma Yatun dan jajaran. Sementara itu, delegasi IAI-IFAC dipimpin Jean Bouquot (Presiden IFAC) dan Dr. Ardan Adiperdana (Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI. Kunjungan ini menegaskan peran Indonesia yang semakin penting dalam diskusi global profesi akuntansi dan standard setting internasional. Dalam pertemuan itu, Ketua BPK menyampaikan apresiasi atas kunjungan Presiden IFAC ke BPK. Ketua BPK menekankan pentingnya kolaborasi antara BPK, IFAC, dan IAI pada level nasional maupun global yang sejalan dengan komitmen BPK dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ketua DPN IAI, Ardan Adiperdana menyampaikan bahwa kemitraan antara IAI, BPK, dan IFAC merupakan pilar penting untuk memperkuat daya saing profesi akuntan Indonesia. &ldquo;IAI sebagai anggota pendiri IFAC terus berkomitmen mengadopsi dan mengadaptasi standar internasional agar sesuai dengan konteks Indonesia. Kerja sama IAI dengan BPK telah berlangsung lama dalam berbagai inisiatif peningkatan kapasitas, harmonisasi standar, dan penguatan peran akuntan dalam sektor publik,&rdquo; tegas Ketua DPN IAI. Pada pertemuan itu, Ardan menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas peran strategis BPK dalam memperkuat pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara. Apalagi, pada saat ini terdapat sejumlah pimpinan di BPK yang aktif menjadi pengurus di IAI, baik sebagai Anggota DPN maupun Dewan Pengawas. Di seluruh Indonesia, saat ini lebih dari 20% pegawai BPK telah menjadi anggota IAI dan pengurus di IAI wilayah. Pertemuan ini sekaligus mempertegas bahwa Indonesia memiliki posisi strategis dalam percaturan global. IFAC memandang BPK sebagai Supreme Audit Institution (SAI) yang memiliki reputasi internasional kuat, sementara IAI berperan sebagai motor penggerak profesi akuntan nasional. Kolaborasi ketiganya diyakini akan menghasilkan praktik terbaik dalam praktik akuntansi, standar hingga pelaporan keberlanjutan. &nbsp;

Kolaborasi BPK, IFAC, dan IAI sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

IFAC, IAI dan BPK RI Sepakat Perkuat Akuntabilitas dan Peran Indonesia dalam Tata Kelola Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/06/AKUNTAN-06-1303807992.jpg" alt="Ketua Dewan Penasihat IAI, Prof. Moermahadi Soerja Djanegara, Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Ardan Adiperdana dan Wakil Ketua BPK RI, Budi Priyono berfoto bersama di Hari Ulang Tahun ke-67 IAI." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Penasihat IAI, Prof. Moermahadi Soerja Djanegara, Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Ardan Adiperdana dan Wakil Ketua BPK RI, Budi Priyono berfoto bersama di Hari Ulang Tahun ke-67 IAI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Globalisasi menuntut profesi akuntan bekerja profesional dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan. Tidak sekedar menjaga integritas laporan keuangan, Akuntan juga memastikan keputusan keuangan memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik. Dengan pendekatan berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG), akuntan berkontribusi dalam menciptakan ketahanan ekonomi nasional yang tangguh dan inklusif, sejalan dengan prinsip keberlanjutan global. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Budi Priyono, dalam keynote speech-nya pada Seminar Internasional Peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta. Pada kesempatan itu, Budi Priyono menyoroti pentingnya kontribusi akuntan profesional dalam mendukung tata kelola keuangan yang tidak hanya mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan. &ldquo;Keputusan keuangan yang baik harus berdampak nyata bagi masyarakat dan membangun kepercayaan publik di masa depan,&rdquo; ujarnya. Ia menambahkan bahwa adopsi tata kelola berbasis ESG adalah langkah strategis yang harus diintegrasikan ke dalam laporan keuangan. Dengan pendekatan ini, organisasi tidak hanya fokus pada keuntungan finansial tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan yang positif. &ldquo;Keberlanjutan kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Akuntan berada di garis depan untuk mendorong organisasi mengadopsi praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan,&rdquo; tegas Wakil Ketua BPK. Budi menambahkan, sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara, BPK RI telah menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sustainable Development Goals (SDGs). Sejak 2018, BPK secara aktif melakukan pemeriksaan atas kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan SDGs dan mempresentasikan hasilnya di forum internasional, seperti High-Level Political Forum di New York. Budi Priyono menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan keberlanjutan. Pemerintah, sektor swasta, dan profesi akuntan perlu bersinergi untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan berbasis prinsip keberlanjutan. Melalui langkah-langkah strategis ini, BPK bersama para akuntan profesional terus berupaya memperkuat tata kelola keuangan yang berintegritas, mendorong keberlanjutan, dan membangun ketahanan ekonomi yang kokoh untuk Indonesia.

Pendekatan ESG memungkinkan akuntan berkontribusi menciptakan ketahanan ekonomi nasional yang tangguh sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Globalisasi Menuntut Akuntan Kedepankan Tata Kelola Keuangan Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dari-hobi-ngopi-generasi-milineal-bisa-cicil-beli-vila_m_224287.jpeg" alt="Ilustrasi: generasi milenial bisa membeli vila dari sisihkan uang minum kopi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: generasi milenial bisa membeli vila dari sisihkan uang minum kopi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat ini Indonesia akan menghadapi bonus demografi dengan populasi milenial mencapai sepertiga atau 34 persen dari total populasi. Namun, generasi milenial disebut hanya mampu mengalokasikan pengeluarannya untuk ditabung kurang dari 10 persen.  Pengaruh gaya hidup yang dinamis ditambah minimnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan menjadi tantangan bagi generasi milenial untuk mengatur keuangan. Lantas, apakah ada perubahan jika para milenial mengerti bagaimana cara mengatur uangnya?  General Manager Kredivo Lily Suriani mengatakan bahwa peningkatan kapasitas milenial dalam pengelolaan keuangan mampu menjadi stimulan penggerak roda ekonomi negara. Sebab, sepertiga generasi milenial dari jumlah populasi Indonesia yang sekitar 260 juta jiwa bukanlah angka kecil.  "Salah satu faktor pendukung untuk menjadikan sebuah negara sehat secara ekonomi adalah masyarakatnya yang harus sehat secara finansial. Kami melihat generasi milenial untuk menerapkan sistem keuangan yang sehat dan pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan tidak hanya bagi individu, namun juga pertumbuhan ekonomi negara yang berkualitas," kata dia, Rabu (29/1).  Menurutnya, dampak yang paling nyata jika generasi tersebut mengerti tata kelola keuangan adalah dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebab, milenial akan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan dan mudah mendapatkan akses layanan finansial, seperti kredit usaha, asuransi dan instrumen investasi lainnya.  "Terlebih ketika generasi ini sudah memiliki pemahaman berbagai macam instrumen investasi yang dapat menjadi nilai lebih bagi kemampuan finansial mereka sendiri, bekal pendapatan di masa depan yang dimiliki pun semakin bertambah. Hal ini membuat kemandirian secara ekonomi dan harapan hidup yang berkualitas di masa depan, terutama saat di usia yang sudah tidak produktif," tambah dia.  Tentunya, hal tersebut juga diiringi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Kemampuan untuk melek keuangan berdampak langsung kepada peningkatan kualitas SDM, ketika individu tersebut belajar bagaimana menganalisis masalah, membuat keputusan dan mengukur risiko dalam permasalahan ekonomi yang ada.  "Lambat laun kemampuan setiap individu ini dapat berdampak pada akselerasi angka Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) Indonesia, khususnya pada kelompok masyarakat usia produktif," terang Lily.  Keuntungan lainnya adalah mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Peningkatan literasi keuangan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kondisi ekonomi, terutama bagi generasi milenial yang menjadi penggerak ekonomi bangsa.  "Melihat besarnya potensi dampak strategis dari terciptanya milenial yang melek keuangan, inovasi-inovasi di bidang keuangan yang dapat mendorong edukasi maupun perluasan akses terhadap produk dan layanan keuangan perlu digalakkan, terutama melalui adopsi teknologi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan milenial masa kini," tutupnya.

Dampak Positif Bagi Indonesia jika Generasi Milenial Melek Keuangan