<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/09/tpl-09-b-200895070.jpg" alt="Seminar" width="100%">
<figcaption>Seminar</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir 2025 dipicu oleh curah hujan ekstrem yang jauh melampaui ambang normal, di tengah perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi dan intensitas hujan lebat. Namun demikian, dampak bencana dapat ditekan secara signifikan melalui pengelolaan lanskap yang baik, perlindungan daerah aliran sungai (DAS), serta kolaborasi lintas sektor berbasis sains. Hal tersebut mengemuka dalam Seminar &ldquo;Hutan, Air, dan Hukum: Orkestrasi Ilmu untuk Ketahanan Bencana di Sumatera&rdquo; yang diselenggarakan Dewan Profesor Universitas Padjadjaran, Rabu (7/1/2026) di Bale Rumawat, Universitas Padjajaran Bandung. Seminar menghadirkan pakar lintas disiplin untuk membedah bencana dari perspektif hidrologi, geologi, dan hukum. Guru Besar Hidrologi Hutan dan Pengelolaan DAS Universitas Padjajaran, Profesor Chay Asdak, menegaskan bahwa hujan ekstrem yang terjadi pada 25&ndash;26 November 2025 mencapai lebih dari 300 mm per 24 jam, atau dua kali lipat dari kategori hujan ekstrem yang digunakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Seminar &ldquo;Hutan, Air, dan Hukum: Orkestrasi Ilmu untuk Ketahanan Bencana di Sumatera&rdquo; yang diselenggarakan oleh Dewan Profesor Universitas Padjajaran pada Rabu, 7 Januari 2026 di Bale Rumawat, Bandung, Jawa Barat. &ldquo;Curah hujan setinggi itu adalah faktor alam yang tidak bisa kita kendalikan. Namun, yang bisa kita kelola adalah seberapa besar dampak negatifnya. Dengan lanskap yang terkelola baik, banjir tetap terjadi, tetapi tidak berubah menjadi banjir bandang berlumpur yang merusak,&rdquo; ujar Chay. Perubahan Tutupan Lahan Perburuk Dampak Bencana Menurut Chay, banjir bandang dan longsor merupakan hasil kombinasi cuaca ekstrem dan faktor antropogenik, khususnya perubahan tutupan hutan. Data menunjukkan penyusutan hutan yang signifikan di Sumatera dalam tiga dekade terakhir, yang berimplikasi pada meningkatnya limpasan permukaan, erosi, dan sedimentasi sungai. Mengutip Hasil Jurnalisme Data Harian Kompas, 12 Desember 2025, Chay menyebutkan, dalam kurun waktu antara tahun 1990 &ndash; 2024, terjadi penyusutan luas hutan di Aceh sebesar 379.309 hektar, di Sumatera Utara seluas 500.404 hektar, dan di Sumatera Barat sebesar 354.651 hektar. &ldquo;Saya melihat bencana Sumatera dengan perspektif hidrologi hutan. Kalau landscape berubah, maka berubah juga perilaku hidrologinya, aliran air permukaan, infiltrasi utamanya dan ketika ini terganggu maka terjadi banjir dan tanah longsor,&rdquo; kata Chay. Hutan, menurutnya, bukan sekadar penutup lahan, namun juga sistem hidrologi alami. &ldquo;Ketika hujan jatuh, energi kinetiknya diredam oleh tajuk, air meresap ke tanah, dan aliran permukaan berkurang,&rdquo; jelas Chay. Tutupan yang Terjaga di Kawasan Konsesi Dalam seminar tersebut, Chay juga memaparkan praktik pengelolaan lanskap yang dinilai baik dan bisa dipelajari, yakni dari Hutan Tanaman Industri yang dikelola PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL). Saat diundang oleh TPL, Chay melihat perusahaan ini berada di wilayah hulu DAS di Sumatera Utara dan dalam pengelolaan hutan tanaman industri, TPL menerapkan fingerstyle forest plantation management. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/09/TPL-09-3029608349.jpg" alt="Fingerstyle Forest Plantation Management, strategi penataan ruang di kawasan Hutan Tanaman Industri yang dikelola oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk." width="100%">
<figcaption>Fingerstyle Forest Plantation Management, strategi penataan ruang di kawasan Hutan Tanaman Industri yang dikelola oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk.</figcaption>
</figure> Fingerstyle Forest Plantation Management, strategi penataan ruang di kawasan Hutan Tanaman Industri yang dikelola oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk. Berdasarkan pengamatan di lapangan, Chay mengatakan bahwa di kawasan konsesi ini, tutupan vegetasi terjaga, juga terdapat zona penyangga (buffer zone) di sepanjang aliran sungai, serta area lindung yang jelas, serta tidak terlihat adanya kerusakan parah meski berada dalam wilayah yang terdampak hujan ekstrem. &ldquo;Lokasinya itu sekitar 150 km dari banjir di (Aceh) Singkil, di sana (TPL) ada tanaman fast-growing species (eukaliptus), tutupan hutannya masih bagus, dan kawasan lindung menjadi area yang berfungsi melindungi aliran air, sehingga erosi kalaupun terjadi di tempat itu, akan tercegat oleh buffer zone tadi,&rdquo; papar Chay. Restorasi Lansekap DAS Dalam upaya pengendalian banjir dan tanah longsor, salah satu strategi yang penting dilakukan adalah restorasi lansekap DAS. Sebagai konteks, DAS adalah wilayah yang menyuplai air ke sungai dan anak sungainya, dan perubahan dalam pengelolaan DAS bisa mempengaruhi kemampuan tanah untuk menyerap air, yang akhirnya memengaruhi pola aliran air dan potensi bencana. Chay menampilkan hasil penelitian di DAS Citarum Hulu. Dari hasil permodelan yang dilakukan peneliti, disimpulkan bahwa dibutuhkan minimal tutupan hutan sebesar 40 persen agar tidak menjadi kritis secara hidrologi. &ldquo;Dalam bahasa sehari-hari, diperlukan minimal 40 persen tutupan hutan untuk mencegah banjir dan erosi,&rdquo; ujarnya. Oleh sebab itu, ia mendorong adanya kebijakan yang dapat meningkatkan luasan tutupan hutan minimal 40 persen agar dapat mengurangi limpasan air permukaan (runoff) dan erosi tanah, sehingga potensi bencana hidrometeorologi dapat ditekan. Profesor Chay juga menyarankan untuk mulai mengidentifikasi wilayah-wiayah DAS kritis (dengan tutupan kurang dari 40 persen) untuk segera dilakukan reforestasi atau dikelola dalam konsep agroforestry yang baik. Dari sebuah riset di Tahun 2020, agroforestry efektif menurunkan runoff dan erosi-sedimentasi, serta meningkatkan keanekaragaman hayati. Menurut Profesor Hendarmawan, Guru Besar di Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjajaran yang juga menjadi pembicara seminar, &ldquo;Risiko banjir dan tanah longsor akan jauh lebih rendah jika kita bisa menjaga kondisi hulu DAS dengan baik. Jika kawasan hulu terjaga, aliran air akan terkontrol dengan lebih baik, dan dampak bencana akan bisa diminimalkan.&rdquo; Terkait dengan perlindungan DAS, menurut Direktur TPL, Anwar Lawden, mereka menjadikan sebagian besar konsesinya sebagai area konservasi. Dari total 167.912 hektar konsesi HTI yang dimiliki TPL, 48.000 hektar di antaranya dijadikan sebagai kawasan konservasi dan lindungan lingkungan. Sedangkan 46.293 hektar digunakan untuk penanaman pohon produksi yang mendukung keberlanjutan ekosistem. Hal ini menurut Anwar, merupakan upaya untuk mendukung restorasi lansekap DAS, yang bertujuan mengembalikan fungsi ekologis dan hidrologis DAS, sehingga tidak hanya mengurangi risiko bencana tetapi juga memastikan keberlanjutan pasokan air untuk masyarakat dan ekosistem sekitar. Pentingnya peran korporasi dalam pemulihan lingkungan ditekankan oleh Profesor Lastuti Abubakar, Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Ia menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap keuntungan, tetapi juga terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. &ldquo;Korporasi harus menjalankan proses bisnisnya dengan mengedepankan etika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan,&rdquo; pungkasnya.

Banjir bandang dan longsor merupakan hasil kombinasi cuaca ekstrem dan faktor antropogenik, khususnya perubahan tutupan hutan.

Pelajaran dari Banjir Sumatera: Penguatan Lanskap dan Tata Kelola Berbasis Ilmiah Mendesak Dilakukan

Tata Kelola Berbasis Ilmiah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tata Kelola Berbasis Ilmiah

Berita Terkini

Pelajaran dari Banjir Sumatera: Penguatan Lanskap dan Tata Kelola Berbasis Ilmiah Mendesak Dilakukan

Download Aplikasi JawaPos.com