<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/15/IMG_4265-4212629207.jpeg" alt="Seorang pria menyaksikan kobaran api yang membubung dari fasilitas penyimpanan minyak setelah diduga terkena serangan Israel di Teheran, Iran, Minggu (15/6/2025), dini hari. (AP News)" width="100%">
<figcaption>Seorang pria menyaksikan kobaran api yang membubung dari fasilitas penyimpanan minyak setelah diduga terkena serangan Israel di Teheran, Iran, Minggu (15/6/2025), dini hari. (AP News)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menyikapi perkembangan situasi akibat eskalasi konflik antara Iran dengan Israel, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Syamsu Rizal mendesak pemerintah segera mengambil langkah antisipatif. Khususnya untuk evakuasi WNI dari wilayah rawan konflik. Berdasar laporan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), saat ini masih ada 386 Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Iran. Sebagian besar di antara mereka adalah mahasiswa yang tinggal di kota Qom dengan jumlah 258 orang dan Teheran sebanyak 90 orang. Sementara WNI lainnya tersebar di kota yang berbeda. &rdquo;Keselamatan 386 WNI yang kini berada di zona konflik, terutama mahasiswa di Qom dan Teheran, harus menjadi prioritas. Pemerintah, melalui Kemlu dan KBRI Teheran harus segera meningkatkan status kewaspadaan dan membuka jalur evakuasi aman,&rdquo; kata Syamsul Rizal pada Senin (16/6).&nbsp; Politikus asal Sulawesi Selatan tersebut meminta Kemlu, TNI, dan lembaga terkait membentuk satuan tugas evakuasi (task force) secepatnya. Termasuk menyiapkan transportasi darat atau udara untuk membawa WNI ke negara netral untuk mengantisipasi serangan lanjutan dari Israel yang bisa berdampak pada mereka. &rdquo;Saya juga dorong agar komunikasi darurat dipastikan 24 per 7, agar setiap WNI bisa melaporkan keberadaan, kondisi, dan kebutuhan mereka secara real time,&rdquo; imbuhnya. Menurut Syamsul Rizal, pemerintah harus segera mendiskusikan evakuasi tersebut dengan negara-negara tetangga dan mitra diplomatik di sekitar Iran untuk mendapatkan bantuan logistik serta izin transit. Mantan Wakil Wali Kota Makassar itu menekankan bahwa keselamatan WNI di kawasan konflik wajib menjadi prioritas. Dalam situasi yang sangat berbahaya seperti saat ini, keselamatan WNI tidak bisa ditawar. Pemerintah melalui Kemlu dan Perwakilan Indonesia di kawasan, lanjut dia, harus segera melakukan langkah-langkah konkret. Syamsul menegaskan bahwa potensi dampak kemanusiaan dari konflik Israel dengan Iran sangat besar. &rdquo;Kita tidak bisa menunggu hingga situasi benar-benar memburuk. Pemerintah harus memiliki rencana kontinjensi yang jelas dan memastikan komunikasi aktif dengan para WNI di wilayah terdampak,&rdquo; ujarnya. Selain itu, dia menyatakan bahwa ini momentum menjadi ujian awal bagi TNI yang baru saja mendapat mandat tambahan. Yakni memberikan perlindungan WNI di luar negeri sebagaimana aturan yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) TNI yang belum lama direvisi.&nbsp;

Anggota DPR mendesak pemerintah untuk segera evakuasi 386 WNI dari Iran, fokus pada mahasiswa di Qom dan Teheran.

Komisi I Desak Pemerintah Bentuk Task Force untuk Evakuasi WNI di Iran, Imbas Peningkatan Eskalasi Konflik Iran dengan Israel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/WhatsApp-Image-2024-01-30-at-152703-996519201.jpeg" alt="Kepala Otorita IKN Bambang Suhartono." width="100%">
<figcaption>Kepala Otorita IKN Bambang Suhartono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan. Otorita IKN memastikan ada tiga motor penggeraknya. Yakni, APBN, investor lokal, dan perencanaan yang matang. Kepala Otorita IKN Bambang Suhartono menuturkan, pihaknya masih on the track dalam membangun IKN. Bahkan, berbagai target yang ada dalam regulasi telah terlampaui. &rdquo;Seperti Presiden Jokowi sebutkan bahwa IKN merupakan transformasi menuju Indonesia Emas. Menciptakan budaya baru, budaya kerja, budaya belajar, dan menjadi bangsa berpenghasilan tinggi,&rdquo; paparnya dalam acara Informasi Ibu Kota Nusantara Terkini di Kemenkominfo kemarin. Dia menjelaskan, salah satu motor penggerak IKN adalah APBN. Hal tersebut untuk menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam pembangunan IKN. Berikutnya adalah investor lokal. Mereka lebih mengerti manajemen risiko di IKN. &rdquo;Investor asing membutuhkan hire investor lokal untuk mengetahui risikonya,&rdquo; terangnya. Motor ketiga adalah perencanaan IKN. Dia mengatakan, perencanaan penting untuk membentuk international confident atau kepercayaan masyarakat internasional. &rdquo;Bahwa perencanaan IKN bukan ecek-ecek. Sangat serius dan bisa menguntungkan,&rdquo; urainya. Terkait perencanaan itu, dia membantah tudingan deforestasi atau penggundulan hutan. Menurut dia, IKN merupakan kota pertama yang memiliki peta perubahan iklim. Sekaligus akan membuat hutan tropis kembali beraneka ragam. &rdquo;Jadi, tudingan deforestasi itu salah, totally wrong,&rdquo; tegasnya. Dia menerangkan, saat ini IKN dalam tahap penjajakan pasar. Untuk memberikan kepastian bahwa berinvestasi di IKN pasti menguntungkan. &rdquo;Karena itu kami kerja sama dengan Kadin membentuk task force IKN. Lalu, dengan kedutaan besar negara lain share apa agenda-agenda yang bisa dijalankan di IKN,&rdquo; tuturnya. (idr/c17/fal)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan. Otorita IKN memastikan ada tiga motor penggeraknya. Yakni, APBN, investor lokal.

Tarik Investor untuk Pembangunan Ibu Kota, Otorita IKN Bentuk Task Force

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/luhut-1-1920337604.jpg" alt="Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan." width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akan memimpin tim satuan tugas (task force) khusus untuk mempercepat realisasi investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan, task force tersebut dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antara Otorita IKN dengan kementerian/lembaga terkait percepatan investasi di IKN Nusantara. &rdquo;Untuk peningkatan koordinasi antara OIKN dan para K/L disertai dengan identifikasi masalah yang komprehensif, rencana kerja dan target penyelesaian yang jelas,&rdquo; kata Jodi Mahardi seperti dilansir dari Antara, Senin (15/5). Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengungkapkan, pemerintah membentuk task force khusus untuk mengkoordinir antar kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat investasi di IKN. &rdquo;Dibentuk juga tim task force khusus yang diketuai Menko Marves Pak Luhut yang akan mengkoordinir interdept dan juga semua lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien lagi,&rdquo; kata Bambang, Senin (15/5). Pemerintah, lanjut Bambang, juga membentuk tim task force di bidang pertanahan. Hal itu dilakukan agar lahan yang ditawarkan kepada investor sudah clean and clear. &rdquo;Jadi yang akan ditawarkan kepada investor adalah tanah-tanah yang sudah matang dan kita ketahui harganya sehingga mereka bisa langsung menghitung berdasar kondisi topografi, geologi, akses, dan sebagainya,&rdquo; jelas Bambang. Bambang berharap kejelasan tentang tanah itu akan membuat investor IKN bisa merumuskan rencana bisnis yang lebih tajam. Di samping itu, investor juga bisa mendapatkan harga paling baik dilandasi data dan informasi terkini. Badan Otorita juga diminta untuk membuat satu one stop shop yang terdiri atas kementerian dan lembaga terkait untuk memudahkan investor mendapatkan informasi. &rdquo;Jadi satu pintu saja investor ke kami (Badan Otorita) atau ke BKPM, sama saja. Karena kita merupakan bagian dari satu online sistem yang dimiliki BKPM,&rdquo; ungkap Bambang.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan akan memimpin tim satuan tugas (task force) khusus untuk mempercepat realisasi investasi IKN Nusantara

Luhut Pimpin Satuan Tugas Percepatan Investasi di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/bioskop-buka-lagi.jpg" alt="BERJARAK: Bioskop di Jakarta kemarin kembali beroperasi dengan pembatasan penonton maksimal 25 persen dari total kapasitas. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERJARAK: Bioskop di Jakarta kemarin kembali beroperasi dengan pembatasan penonton maksimal 25 persen dari total kapasitas. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejak tim Task Force Covid-19 Kementerian Kesehatan turun ke 12 provinsi prioritas, sejumlah perbaikan telah terlihat. Misalnya, adanya penambahan jumlah rumah sakit rujukan. Jumlah keterisian tempat tidur ruang isolasi dan ICU untuk pasien Covid-19 juga turun hingga di bawah 60 persen.  ”Jika dibandingkan dengan sebelum tim diterjunkan, sekarang angka kesembuhan meningkat dan angka kematian di beberapa provinsi menurun,” tutur Sekjen Kemenkes Oscar Primadi kemarin (21/10).  Dua belas provinsi yang menjadi prioritas tim Task Force Covid-19 tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Papua. Lalu, Banten, Aceh, dan Riau. ’’Dua belas provinsi ini yang kasus Covid-19 signifikan,’’ ungkapnya.  Oscar menjelaskan, tim melakukan pendampingan agar daerah punya pola intervensi penanganan Covid-19 yang sama dengan pusat. Tim terjun sejak pertengahan September lalu. Pada tahap kedua, tim melakukan pendampingan pada 5 hingga 12 Oktober. ’’Kunjungan ketiga akan dilakukan akhir Oktober,’’ ungkap Oscar.  Bentuk pendampingan dari tim tersebut adalah memetakan cara menurunkan angka kasus baru Covid-19. Juga, menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan pasien Covid-19.  Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Herlin Ferliana menyatakan, pihaknya telah memetakan penyebab kematian pasien Covid-19 di wilayahnya. Sebanyak 95 persen pasien meninggal karena komorbid. Biasanya karena penyakit paru-paru atau diabetes. ”Karena penyakit bawaan akan lebih sulit untuk recovery kondisi kesehatan,” tuturnya.  Penyebab lain adalah pasien terlambat datang ke fasilitas kesehatan. Antisipasi yang dilakukan, Dinkes Jawa Timur memperbolehkan pasien positif Covid-19 yang tanpa gejala menjalani isolasi di rumah. ”SDM dan alkes aman tiga bulan ke depan,” katanya.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/10/2020/4-301-positif-covid-19-sumbar-kasus-harian-tertinggi-setelah-jakarta/">4.301 Positif Covid-19, Sumbar Kasus Harian Tertinggi setelah Jakarta</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/10/2020/tambah-4-267-kasus-covid-19-per-hari-prof-wiku-ingatkan-klaster-demo/">Tambah 4.267 Kasus Covid-19 per Hari, Prof Wiku Ingatkan Klaster Demo</a></li> </ul> Sementara itu, terkait vaksinasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuturkan, tidak semua masyarakat jadi sasaran vaksinasi. Terutama pada tahap awal. Sebab, tujuan yang dikejar adalah memperoleh herd immunity atau kekebalan komunitas. Artinya, 70 persen populasi harus mendapat vaksinasi Covid-19. ”Ini dengan asumsi seluruh penduduk punya tingkat kerentanan atau level keterancaman terhadap wabah sama. Asumsinya, viral load-nya merata dan sama,” tuturnya.  Namun, bila dilihat dari kasus yang ada di Indonesia, tidak semua daerah memiliki viral load sama. Pada tingkat satu provinsi saja, viral load hanya terpusat di beberapa kota. Itu pun tidak seluruh bagian kota memiliki viral load tinggi. Karena itu, nanti dilakukan pemetaan secara detail bagaimana kondisi di lapangan, termasuk viral load masing-masing, sebelum dilakukan vaksinasi. ”Kalau viral load-nya tinggi, bisa 70 persen divaksin,” katanya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=R2na7gdVDyg&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Task Force Turunkan Kasus Baru Covid-19 di 12 Provinsi Prioritas

Task Force

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Task Force

Berita Terkini

Komisi I Desak Pemerintah Bentuk Task Force untuk Evakuasi WNI di Iran, Imbas Peningkatan Eskalasi Konflik Iran dengan Israel

Tarik Investor untuk Pembangunan Ibu Kota, Otorita IKN Bentuk Task Force

Luhut Pimpin Satuan Tugas Percepatan Investasi di IKN

Task Force Turunkan Kasus Baru Covid-19 di 12 Provinsi Prioritas

Download Aplikasi JawaPos.com