<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/03/menag-kkhi-4-565922870.jpg" alt="Menang Nasaruddin Umar (biru) dan anggota Amirul Hajj Taruna Ikrar saat mengunjungi pasien di KKHI Makkah. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menang Nasaruddin Umar (biru) dan anggota Amirul Hajj Taruna Ikrar saat mengunjungi pasien di KKHI Makkah. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) kerap kali menjadi periode yang paling mengkhawatirkan bagi penyelenggara haji. Suhu ekstrem, kepadatan jemaah, serta aktivitas fisik yang tinggi membuat risiko kesehatan meningkat drastis. Bahkan, sejumlah prediksi, termasuk dari sistem kecerdasan buatan (AI) yang digunakan pemerintah Arab Saudi, menyebutkan bahwa ratusan jemaah Indonesia berpotensi wafat dalam fase tersebut. Namun, prediksi itu tidak menjadi kenyataan. Justru sebaliknya. Hingga Sabtu malam (7/6), jumlah jemaah Indonesia yang wafat saat fase Armuzna, khususnya di hari wukuf di Arafah pada Kamis (5/6), tercatat ada sembilan orang. Jumlah ini jauh lebih rendah dari ekspektasi. "Menurut ekspektasi artificial intelligence pemerintah Saudi seharusnya kemarin ada ratusan yang wafat. Tapi lewat doa semuanya, ada 9 tambahan yang meninggal," ungkap Prof. Taruna Ikrar, anggota Amirul Hajj yang juga Kepala BPOM RI, dalam keterangannya di Mina. Ia menyebutkan bahwa puncak ibadah haji yang melelahkan itu justru mampu dilalui dengan baik oleh sebagian besar jemaah. Salah satu faktornya adalah keberhasilan tim kesehatan dan manajemen haji dalam menerapkan pendekatan preventif dan edukatif sebelum jemaah memasuki Armuzna. &ldquo;Petugas kesehatan betul-betul bekerja sampai titik yang penghabisan. Bahkan mereka mengabaikan kepentingan pribadinya,&rdquo; kata Taruna dengan penuh apresiasi. Menurut dia, data Siskohat menunjukkan bahwa mayoritas jemaah yang wafat justru terjadi sebelum fase Armuzna dimulai. Dengan kata lain, potensi risiko tertinggi yang semula diprediksi terjadi saat wukuf dan mabit, berhasil diredam dengan berbagai langkah persiapan dan layanan kesehatan yang memadai. &ldquo;Sebagian besar yang meninggal itu sebelum wukuf. Jadi mereka wafatnya sebelum Armuzna, bukan saat puncak haji,&rdquo; ujarnya. Dari data siskohat juga diketahu pada 2024 yang meninggal saat di Arafah sebanyak 11 jemaah haji. Sedangkan pada 2023, jemaah yang meninggal saat Wukuf di Arafah sebanyak&nbsp;13 jemaah wafat. Keberhasilan ini, lanjut Taruna, juga tidak lepas dari strategi Pemerintah Indonesia melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, yang mengedepankan layanan promotif dan preventif. Petugas memberikan edukasi berkala kepada jemaah, membagikan suplemen dan vitamin, serta memastikan jemaah dengan komorbid atau berisiko tinggi mendapatkan prioritas dalam evakuasi. &ldquo;Tetap ada risiko, tapi kali ini berhasil ditekan. Itu luar biasa,&rdquo; ucap Taruna. Sebagai informasi, pada musim haji 2025 ini, suhu di kawasan Armuzna tercatat menembus 50 derajat Celsius. Selain edukasi kesehatan, faktor teknis seperti jadwal keberangkatan yang diatur malam hari dan pengendalian mobilitas jemaah juga berperan besar dalam menekan angka kelelahan dan potensi heat stroke. Per Sabtu (7/6) pukul 23.00 waktu Arab Saudi, total jemaah haji Indonesia yang wafat tercatat sebanyak 175 orang. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu pada periode operasional yang sama, yakni 190 orang selama hari ke-8 musim haji. Fakta bahwa fase Armuzna yang selama ini disebut-sebut sebagai &ldquo;zona merah&rdquo; haji justru tidak menyumbang lonjakan kematian, menjadi bukti bahwa sistem perhajian Indonesia semakin baik. Ke depan, pengalaman ini bisa menjadi standar baru bagi manajemen risiko dan perlindungan jemaah haji lansia maupun rentan.

Prediksi banyak jemaah wafat saat puncak haji tak terjadi. Armuzna 2025 justru tunjukkan hasil positif berkat mitigasi dan kerja petugas.

Diprediksi Ratusan Wafat Saat Puncak Haji, Tapi Angka Kematian Jemaah di Arafah Lebih Terkendali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/nasar-kkhi-697211643.jpg" alt="Menteri Agama Nasaruddin Umar (dua dari kanan) dan Prof. Taruna Ikrar berinteraksi dengan pasien yang dirawat di KKHI Makkah. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Nasaruddin Umar (dua dari kanan) dan Prof. Taruna Ikrar berinteraksi dengan pasien yang dirawat di KKHI Makkah. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan ibadah haji 1446 H/2025 M, terutama menjelang fase puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Dengan jumlah jemaah Indonesia mencapai 221.000 orang, sebagian besar lansia dan berpenyakit penyerta (komorbid), jumlah petugas medis yang tersedia sangat timpang. &ldquo;Jumlah dokter kita hanya sekitar 100 orang. Sementara tenaga kesehatan secara keseluruhan ada 1.050 orang. Itu berarti satu dokter harus menangani hingga 800 sampai 1.000 jemaah,&rdquo; ungkap Prof. Taruna Ikrar, anggota Amirul Hajj dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), saat ditemui di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah, Selasa (3/6). Dengan proporsi sebesar itu, tidak mungkin sistem layanan kesehatan hanya bersifat pasif. Taruna menegaskan, strategi utama yang dilakukan adalah jemput bola. &ldquo;Kami tidak hanya menunggu di klinik. Kami turun ke lapangan, mendampingi langsung jemaah, termasuk di tenda-tenda Armuzna.&rdquo; Pendekatan aktif dilakukan agar kasus-kasus gawat darurat bisa langsung ditangani sebelum memburuk. &ldquo;Dalam kondisi-kondisi darurat, dokter bisa langsung membantu dan tim kesehatannya juga bisa langsung bertindak,&rdquo; jelas Taruna. Strategi ini disebut sangat penting, mengingat banyak jemaah enggan melapor saat merasa lemah, dan lebih memilih menahan diri. Menurut Taruna, keberadaan petugas medis yang hadir secara aktif di tengah jemaah akan sangat menentukan, apalagi dalam kondisi suhu ekstrem yang bisa mencapai 50&deg;C di Arafah. Selain pengawasan kesehatan, keberadaan petugas juga penting untuk deteksi dini gejala dehidrasi, heatstroke, hingga gangguan jantung. Untuk memperkuat respons darurat, sebanyak 14 ambulans baru telah disiagakan. Uniknya, masing-masing ambulans memiliki dua sopir yang bekerja secara bergiliran. &ldquo;Alhamdulillah, satu ambulans dua sopir. Jadi mereka bisa istirahat. Supaya sopirnya juga tidak berbahaya, tidak kelelahan.&rdquo; Ambulans-ambulans ini tidak hanya berfungsi sebagai angkutan medis, tetapi juga sebagai unit tanggap bergerak cepat untuk menjemput jemaah yang collapse di lapangan. Selain itu, Taruna menyebutkan bahwa tim kesehatan telah membawa berbagai peralatan penting seperti alat bantu jantung, oksigen, hingga alat terapi darurat lainnya. Selain KKHI sebagai pusat layanan, Taruna menyebut klinik-klinik sektor juga telah disiapkan dengan kapasitas tanggap darurat. Koordinasi lintas lembaga dilakukan secara intensif antara Kementerian Kesehatan, Pusat Kesehatan Haji, dan Badan POM untuk memastikan rantai layanan tidak terputus. &ldquo;Ini masa-masa yang sangat kritis. Kami dari tim kesehatan, bersama Ibu Dirjen dan Kepala Pusat Kesehatan Haji, bekerja keras agar semua jemaah bisa mendapatkan akses medis yang cepat dan adil,&rdquo; ujarnya. Taruna menyebut lima hari menjelang dan setelah wukuf sebagai periode paling berat bagi petugas. &ldquo;Kami ditugaskan langsung oleh Pak Menteri Agama untuk memastikan layanan kesehatan berjalan maksimal di masa paling krusial ini. Mohon doanya agar semua berjalan lancar.&rdquo; Ia menegaskan bahwa kerja keras ini dijalankan bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai bentuk pengabdian. &ldquo;Kami bekerja secara ikhlas dan maksimal. Ini kerja mulia untuk melayani tamu Allah. Semoga bisa menjadi amal jariyah bagi seluruh tim.&rdquo;

Tim medis haji siaga hadapi puncak ibadah. Satu dokter tangani 1.000 jemaah, 14 ambulans disiagakan, strategi jemput bola diterapkan.

Antisipasi Puncak Haji, 14 Ambulans dan 1.050 Nakes Disiagakan di Armuzna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/02/taruna-1137910551.jpg" alt="Kepala BPOM sekaligus anggota Amirul Hajj, Prof. Taruna Ikrar (kanan) di Makkah. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPOM sekaligus anggota Amirul Hajj, Prof. Taruna Ikrar (kanan) di Makkah. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menjelang wukuf di Arafah pada Kamis, 5 Juni mendatang, seluruh lini pelayanan kesehatan haji Indonesia memutar otak menghadapi tantangan besar. Dari suhu ekstrem hingga keterbatasan tenaga, semua membutuhkan strategi cerdas. Anggota Amirul Hajj sekaligus Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Prof. Taruna Ikrar, saat ditemui di Makkah, Minggu (1/6), menjelaskan bahwa strategi kesehatan di puncak haji harus komprehensif. &ldquo;Di Arafah nanti, kami siapkan posko khusus untuk menangani kasus darurat, termasuk heat stroke,&rdquo; jelas Taruna. Posko-posko ini akan dilengkapi petugas kesehatan yang siaga penuh selama masa Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina). Selain posko, armada ambulans juga disiapkan sebagai bagian dari sistem evakuasi estafet. &ldquo;Ambulans sudah disiapkan, baik untuk rujukan ke rumah sakit setempat maupun untuk menangani langsung di lapangan,&rdquo; imbuhnya. Taruna mengungkapkan, tantangan utama justru muncul ketika jemaah enggan dirujuk ke rumah sakit Saudi karena faktor bahasa dan minimnya pendampingan. &ldquo;Banyak pasien kita merasa lebih nyaman ditangani oleh dokter Indonesia di klinik-klinik PPIH. Itulah kenapa koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi kemarin menjadi penting, supaya kita tetap bisa memberikan layanan di klinik sendiri,&rdquo; jelasnya. Namun, Taruna juga membawa wacana besar untuk masa depan: pembangunan rumah sakit Indonesia di Arab Saudi. &ldquo;Kita perlu punya RS Indonesia di sini, khusus untuk jemaah kita. Sebab pelayanan kesehatan tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga soal kenyamanan psikologis pasien,&rdquo; katanya serius. Dia menekankan bahwa pendirian RS Indonesia di Saudi bukan hanya mimpi kosong, melainkan sebuah kebutuhan nyata yang bisa memperkuat pelayanan haji di tahun-tahun mendatang. &ldquo;Kalau ada RS sendiri, semua akan lebih mudah: bahasa, budaya, dan sistem penanganannya,&rdquo; ujarnya. Sementara untuk musim haji tahun ini, Taruna memastikan seluruh tim kesehatan sudah menyiapkan skema terbaik. Termasuk, kata dia, edukasi masif kepada jemaah agar memahami gejala awal penyakit, menjaga hidrasi, dan tidak memaksakan diri. &ldquo;Kami ingin semua jemaah pulang dengan selamat, membawa haji mabrur,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Kesiapan puncak haji: posko darurat, ambulans, hingga gagasan RS Indonesia di Saudi jadi fokus strategi kesehatan jemaah 2025.

Taruna Ikrar Dorong Pendirian RS Indonesia di Saudi demi Layanan Haji Lebih Optimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/02/taruna-1137910551.jpg" alt="Kepala BPOM sekaligus anggota Amirul Hajj, Prof. Taruna Ikrar (kanan) di Makkah. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPOM sekaligus anggota Amirul Hajj, Prof. Taruna Ikrar (kanan) di Makkah. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Musim Haji 2025 memasuki masa-masa krusial. Puncak ibadah wukuf di Arafah yang direncanakan berlangsung Kamis, (5/6), hanya tinggal tiga hari lagi. Namun di balik persiapan ibadah, ada tantangan besar yang mengintai: suhu ekstrem, dominasi jemaah lansia, dan terbatasnya jumlah tenaga kesehatan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sekaligus anggota Amirul Hajj, Prof. Taruna Ikrar, saat ditemui di Makkah, Minggu (1/6). &ldquo;Kita ingin memaksimalkan potensi yang kita miliki untuk melayani para jemaah haji kita yang jumlahnya terbesar di dunia, yaitu 25 persen dari seluruh jemaah haji di Mekah adalah dari Indonesia,&rdquo; ujarnya. Taruna menegaskan, tugas melayani jemaah Indonesia bukan pekerjaan ringan. &ldquo;Ada tiga challenge: suhu panas, hampir 50 persen jamaah adalah usia lanjut, dan adanya perubahan regulasi. Ini tantangan besar,&rdquo; tegasnya. Menurut dia, idealnya dalam satu grup pelayanan, minimal 100 orang jemaah didampingi satu dokter dan satu perawat. Namun, untuk skala jemaah Indonesia yang mencapai lebih dari 200 ribu, dibutuhkan lebih dari 2.000 petugas kesehatan, sementara jumlah yang tersedia jauh lebih sedikit. &ldquo;Melaksanakan haji itu tidak mudah, selain spiritual, membutuhkan kekuatan fisik. Tawaf tambah sa&rsquo;i itu butuh 7 kilometer jalan, ditambah suhu panas, itu kan tantangan,&rdquo; jelas Taruna. Karena itu, kesiapsiagaan tenaga kesehatan harus ekstra. Apalagi, saat puncak Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina), risiko melonjak. Taruna menggambarkan kondisi di Arafah nanti sebagai ujian luar biasa. &ldquo;Kita berada di Padang Arafah nanti, luar biasa tantangannya, menginap di Mina dengan jutaan orang juga luar biasa,&rdquo; katanya. Meski begitu, dia memuji semangat tim kesehatan haji Indonesia yang tetap teguh menghadapi medan sulit. &ldquo;Tantangan ini tidak membuat para tenaga kesehatan berkecil hati. Kita punya semangat besar lewat koordinasi yang baik,&rdquo; imbuhnya. Tak hanya fokus pada tenaga medis, Taruna juga menyoroti pentingnya peran jemaah untuk menjaga kesehatan diri, mulai dari menjaga hidrasi, mengikuti instruksi petugas, hingga mengenali tanda-tanda awal masalah kesehatan. &ldquo;Keselamatan jemaah adalah prioritas, dan itu harus diupayakan bersama,&rdquo; tegasnya. Dengan waktu tinggal tiga hari menuju puncak ibadah, semua pihak kini bekerja keras mempersiapkan pelayanan sebaik mungkin. Taruna menyebut, koordinasi lintas sektor terus diperkuat, mulai dari tim kesehatan, logistik, hingga petugas perlindungan jemaah. Harapannya, seluruh jemaah Indonesia bisa menunaikan puncak ibadah dengan selamat dan pulang membawa predikat haji mabrur. &nbsp;

Tantangan haji 2025: suhu ekstrem, jemaah lansia, dan tenaga kesehatan terbatas jadi fokus kesiapan jelang wukuf 5 Juni.

Taruna Ikrar: Kesehatan Jemaah adalah Prioritas, Semua Tim Siap Siaga Hadapi Puncak Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/01/Menag-hilman-4010156990.jpg" alt="Menag Nasaruddin Umar (kanan) dan Dirjen PHU Hilman Latief di Grand Hajj Simposium ke-49 di Jeddah, Minggu (1/6). (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Menag Nasaruddin Umar (kanan) dan Dirjen PHU Hilman Latief di Grand Hajj Simposium ke-49 di Jeddah, Minggu (1/6). (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Arab Saudi menyampaikan kekhawatiran atas angka kematian jemaah haji Indonesia yang cukup tinggi tahun ini. Menteri Kesehatan Arab Saudi, dalam pertemuan resmi dengan Menteri Agama (Menag) sekaligus Amirulhaj Indonesia Nasaruddin Umar, Minggu (1/6), bahkan secara khusus mempertanyakan kesiapan tim medis Indonesia dalam mendampingi para jemaah. &ldquo;Mereka mempertanyakan berapa jumlah dokter yang kita bawa, berapa perawatnya, dan apakah sistem penyeleksian kesehatan sebelum keberangkatan sudah seketat tahun lalu,&rdquo; kata Nasaruddin usia Grand Hajj Simposium ke-49 di Jeddah, Minggu (1/6). Hingga Minggu pukul 17.00 waktu Arab Saudi (WAS), data Siskohat mencatat jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia mencapai 115 orang. Sebanyak 71 di antaranya laki-laki, sedangkan perempuan 44 orang. Jika dilihat dari rentang usia, kelompok lansia mendominasi dengan 64 jemaah (55,65 persen), sementara kelompok usia 41&ndash;64 tahun menyumbang 51 kematian (44,3 persen). Dua embarkasi dengan jumlah jemaah wafat terbanyak adalah SOC Solo dan SUB Surabaya, masing-masing mencatat 17 jemaah meninggal. Menariknya, jika dibandingkan dengan data periode yang sama di hari ke-31 pelaksanaan haji, angka tahun ini lebih tinggi dibanding 2024 (98 jemaah), meski lebih rendah dibanding 2023 (131 jemaah). Menurut Menag, salah satu persoalan krusial adalah hambatan komunikasi di rumah sakit Arab Saudi. Banyak jemaah menolak dirujuk ke rumah sakit karena kesulitan bahasa dan ketidaknyamanan tanpa pendamping. &ldquo;Jangankan bahasa Arab, bahasa Inggris saja mereka sulit. Bahasa Indonesia pun kadang harus pakai bahasa lokal,&rdquo; ungkap Nasaruddin. Di sinilah peran penting dokter-dokter Indonesia di lapangan, termasuk Prof. Taruna Ikrar, anggota Amirulhaj sekaligus Kepala BPOM, yang ikut mengoordinasikan upaya negosiasi. &ldquo;Tadinya memang dokter kita dilarang melakukan observasi atau perawatan di balai klinik kita, tapi setelah dijelaskan Prof. Taruna soal masalah komunikasi ini, akhirnya ada kesepakatan,&rdquo; kata Menag. Menurut Nasaruddin, hasil pertemuan dengan Menteri Kesehatan Arab Saudi menghasilkan terobosan penting: tim medis Indonesia kini diperbolehkan menangani jemaah langsung di klinik-klinik sektor tanpa harus langsung dirujuk ke rumah sakit, kecuali untuk kasus kegawatdaruratan. &ldquo;Ini membuat jemaah lebih nyaman dan stres mereka berkurang. Mereka merasa lebih tenang ditangani dokter Indonesia,&rdquo; jelasnya. Menag menyebutkan, meskipun Saudi menunjukkan sikap sangat kooperatif, Indonesia harus melakukan introspeksi. &ldquo;Kami harus catat semua ini untuk pembelajaran tahun-tahun berikutnya. Termasuk soal persiapan kesehatan, jumlah tenaga medis, dan bagaimana menjamin kualitas layanan di lapangan,&rdquo; tegasnya. Dalam konteks yang lebih luas, diplomasi kesehatan yang dilakukan tim Amirulhaj, termasuk Prof. Taruna Ikrar, menjadi kunci penting untuk menjaga keselamatan jemaah, terutama menjelang puncak haji 5 Juni nanti. Dengan suhu yang diperkirakan mencapai 50&deg;C, fokus pemerintah bukan hanya melindungi secara spiritual, tetapi juga menjaga ketahanan fisik para tamu Allah.

Arab Saudi soroti angka kematian jemaah RI. Diplomasi kesehatan Taruna Ikrar buka jalan perbaikan layanan medis haji.

Angka Kematian Jemaah Haji Indonesia Disorot Saudi, Peran Dokter Taruna Ikrar Jadi Kunci Diplomasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/31/81C3D836-D99A-46FB-99F0-30E47243D221-864149973.jpeg" alt="Anggota Amirul Hajj Indonesia sekaligus Kepala BPOM Taruna Ikrar (kiri) bertemu dengan President of the Saudi Food and Drug Authority (SFDA), Prof. Dr. Hisham bin Saad Aljadhey. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Anggota Amirul Hajj Indonesia sekaligus Kepala BPOM Taruna Ikrar (kiri) bertemu dengan President of the Saudi Food and Drug Authority (SFDA), Prof. Dr. Hisham bin Saad Aljadhey. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Amirul Hajj Indonesia sekaligus Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, mengadakan pertemuan bilateral dengan President of the Saudi Food and Drug Authority (SFDA), Prof. Dr. Hisham bin Saad Aljadhey, pada Sabtu (31/5). Pertemuan ini berlangsung di Kantor Urusan Haji Indonesia di Makkah. Pertemuan kedua tokoh penting ini bertujuan memastikan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh petugas dan jemaah&nbsp;haji Indonesia pada musim haji 1446 H/2025 M memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi. Prof. Taruna Ikrar menyampaikan apresiasi atas kerja sama baik antara otoritas Arab Saudi dan Indonesia dalam pengawasan pangan dan obat selama penyelenggaraan ibadah haji. Ia menekankan pentingnya standar keamanan yang tinggi, mengingat besarnya jumlah jemaah&nbsp;haji Indonesia tahun ini, yaitu sebanyak 241.000 orang. &ldquo;Kami sangat menghargai komitmen Saudi Food and Drug Authority dalam menjaga kualitas konsumsi jemaah. Ini sangat penting untuk menjamin ibadah berlangsung lancar, sehat, dan khusyuk,&rdquo; ujar Taruna. Sementara itu, Prof. Hisham bin Saad Aljadhey menyambut baik sinergi antara SFDA dan BPOM RI. Kolaborasi ini memastikan produk makanan, minuman, dan obat-obatan yang beredar selama haji telah memenuhi regulasi yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Menanggapi hal ini, Menteri Agama RI, Prof. Dr. H. Nazaruddin Umar, memberikan apresiasi atas langkah aktif yang diambil Prof. Taruna Ikrar dalam memastikan kualitas konsumsi jemaah&nbsp;haji Indonesia. Menurutnya, pengawasan ketat terhadap makanan, minuman, dan obat-obatan adalah bentuk nyata pelayanan prima kepada jemaah. &ldquo;Kami sangat menekankan pentingnya aspek kesehatan dalam ibadah haji. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi jemaah&nbsp;Indonesia telah melalui proses pengawasan yang ketat dan sesuai standar internasional. Kolaborasi BPOM dengan SFDA adalah langkah strategis demi keselamatan dan kenyamanan jemaah,&rdquo; ujar Menteri Agama. Pertemuan ini menjadi langkah nyata diplomasi teknis antara dua lembaga pengawas yang sama-sama berperan penting dalam melindungi kesehatan publik, khususnya dalam konteks penyelenggaraan haji berskala internasional. Prof. Taruna Ikrar juga menambahkan bahwa pengawasan menyeluruh akan terus dilakukan selama masa puncak haji. Hal ini untuk memastikan seluruh produk konsumsi jemaah, mulai dari katering, minuman kemasan, hingga obat-obatan, benar-benar aman, terstandarisasi, dan layak konsumsi.

Taruna Ikrar temui Presiden Saudi FDA, pastikan makanan, minuman, dan obat jemaah haji Indonesia aman, sesuai standar internasional.

Taruna Ikrar Temui Presiden Saudi FDA, Pastikan Makanan Jemaah Haji Indonesia Aman dan Terstandar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/31/IMG_6158-1673759546.jpeg" alt="Jemaah menggunakan payung saat berjalan di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Selasa (27/5/2025). Suhu di Makkah bisa mencapai 43 derajat celcius. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Jemaah menggunakan payung saat berjalan di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Selasa (27/5/2025). Suhu di Makkah bisa mencapai 43 derajat celcius. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Musim haji 2025 memasuki fase krusial. Dalam hitungan lima hari menuju wukuf di Arafah, Kamis 5 Juni mendatang, ancaman suhu ekstrem di Arab Saudi menjadi perhatian serius seluruh pihak. Anggota Amirul Hajj Indonesia sekaligus Kepala BPOM, Prof. Taruna Ikrar, menyampaikan imbauan tegas terkait bahaya heat stroke atau sengatan panas bagi jemaah&nbsp;maupun petugas haji. &ldquo;Heat stroke adalah kondisi medis serius yang bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani,&rdquo; ujar Prof. Taruna dalam pernyataannya, Sabtu (31/5). Menurutnya, suhu udara di Makkah diperkirakan bisa menembus lebih dari 45&deg;C, terutama pada siang hari. Kondisi ini sangat berbahaya bagi jamaah lanjut usia, penderita penyakit kronis, serta mereka yang melakukan aktivitas fisik tinggi saat melaksanakan ibadah. Heat stroke terjadi ketika tubuh kehilangan kemampuan untuk mengontrol suhu, membuat suhu tubuh naik hingga mencapai 40&deg;C atau lebih. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini bisa memicu kerusakan otak, organ vital, hingga menyebabkan kematian. Gejalanya meliputi sakit kepala hebat, mual, kulit memerah dan panas, denyut nadi cepat, kebingungan mental, hingga kehilangan kesadaran. Prof. Taruna menekankan pentingnya pendekatan pencegahan sejak awal. Yakni, memastikan asupan cairan cukup setiap hari. Menghindari aktivitas berat, terutama antara pukul 10.00&ndash;15.00 waktu setempat. Menggunakan pelindung seperti payung atau topi lebar. Mengenali gejala awal heat stroke dan segera melapor ke petugas jika merasa tidak sehat. &ldquo;Selain itu, penting adanya sinergi antar petugas dan edukasi berkelanjutan kepada jemaah&nbsp;agar ibadah dapat dijalankan secara aman dan optimal,&rdquo; ujarnya. <h3>Tim Kesehatan Disiagakan di Titik-Titik Layanan</h3> Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bersama tim kesehatan haji Indonesia telah menyiapkan unit-unit layanan darurat di berbagai lokasi strategis. Penanganan cepat akan diberikan bagi jemaah&nbsp;yang mengalami heat stroke maupun gangguan kesehatan lain selama puncak haji. Menteri Agama Nazaruddin Umar yang memimpin delegasi Amirul Hajj 2025, juga menegaskan pentingnya fokus perlindungan maksimal kepada jemaah. Dalam arahannya, Menag meminta seluruh jajaran petugas haji Indonesia untuk bekerja dengan profesional, penuh empati, dan tanggap terhadap kondisi darurat. &ldquo;Haji adalah ibadah yang sangat mulia dan berat. Oleh karena itu, negara wajib hadir sepenuhnya untuk memastikan jemaah dapat menjalankannya dengan tenang, aman, dan nyaman,&rdquo; tegas Menag Nazaruddin. Delegasi Amirul Hajj 2025 terdiri dari tokoh-tokoh nasional lintas bidang, mulai dari akademisi, ormas keagamaan, hingga pejabat strategis. Hadirnya Prof. Taruna Ikrar, seorang ahli neurologi sekaligus Kepala BPOM, memperkuat perhatian terhadap aspek kesehatan jemaah. Dengan suhu yang diperkirakan terus meninggi, kesiapsiagaan menghadapi risiko heat stroke kini menjadi salah satu ujian besar. Edukasi, kewaspadaan, dan koordinasi lintas sektor diharapkan mampu memastikan puncak haji 2025 berlangsung aman, lancar, dan membawa berkah bagi seluruh jemaah.

Jemaah haji 2025 diimbau waspada heat stroke. Suhu 45°C, jaga hidrasi, hindari aktivitas berat siang hari, layanan darurat siap siaga.

Suhu Mekkah Tembus 45°C, Taruna Ikrar: Jemaah Haji Harus Jaga Hidrasi dan Kesehatan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/27/ara-erick-1046148102.jpg" alt="Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara saat kunjungan TOD Apartemen didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (27/11). (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara saat kunjungan TOD Apartemen didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (27/11). (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersinergi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM), dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),&nbsp;dan berhasil mencapai sejumlah kemajuan penting dalam berbagai sektor yang berdampak langsung pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sinergi ini dilakukan dalam rangka melaksanakan 100 Hari Kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Berkat kolaborasi ini, berbagai kebijakan strategis telah diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor UMKM, serta meningkatkan kualitas dan keamanan produk konsumsi. Semua kebijakan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Erick Thohir dalam keterangannya, dikutip Minggu (26/1), mengaskan bahwa kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo. "Jadi, BUMN siap berkolaborasi dengan intensif dengan berbagai kementerian, badan, dan lembaga dalam mewujudkan program untuk pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional," ujar Erick Thohir. 1. Akselerasi Program 3 Juta Rumah Dalam 100 hari kerja pemerintahan, Menteri BUMN Erick Thohir bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, telah mempercepat pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian BUMN bersama Perumnas berhasil membangun dan menyediakan hunian layak, nyaman, dan terjangkau yang berkonsep Transit Oriented Development (TOD), yang berlokasi di beberapa wilayah strategis. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/one-on-one-2683802889.jpg" alt="Pertamina UMK Academy berupaya memperkuat sektor UMK Indonesia dengan pendekatan pembinaan intensif melalui one-on-one coaching di Rumah BUMN. (Pertamina)" width="100%">
<figcaption>Pertamina UMK Academy berupaya memperkuat sektor UMK Indonesia dengan pendekatan pembinaan intensif melalui one-on-one coaching di Rumah BUMN. (Pertamina)</figcaption>
</figure> Diantaranya, Samesta Mahata Margonda yang menyediakan 940 unit dan satu&ndash;satunya hunian yang menyatu dengan Stasiun KRL Pondok Cina. Lalu, Samesta Mahata Serpong yang menyiapkan 1.861 unit dan terintegrasi dengan Stasiun Rawabuntu. Samesta Mahata Tanjung Barat yang membangun 1.216 unit hunian yang juga menempel dengan Stasiun Tanjung Barat, serta Samesta Parayasa yang merupakan satu&ndash;satunya hunian memiliki konsep TOD Landed, dan tergabung dengan Stasiun Lumpang Parayasa. Bahkan, Kementerian BUMN melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk juga menyediakan pembiayaan terjangkau dengan merancang skema kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor hingga 30 tahun. 2. Dorong Industri Kreatif dan Penguatan UMKM Dalam merealisasikan komitmen terhadap Asta Cita, khususnya dalam bidang Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meluncurkan sinergi program untuk mendorong kewirausahaan dan pengembangan industri kreatif di Indonesia. Langkah strategis ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menciptakan lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat di berbagai daerah. Program ini melibatkan seluruh BUMN yang tergabung di "Rumah BUMN" sebagai mitra strategi dalam pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi bagi pelaku usaha mikro hingga kreator lokal. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/26/bpom-bumn-3650003380.jpg" alt="Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga dalam 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran. (dok. BUMN)" width="100%">
<figcaption>Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga dalam 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran. (dok. BUMN)</figcaption>
</figure> Dengan memanfaatkan jaringan dan sumber daya BUMN, inisiatif ini dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM, sehingga mereka memiliki daya saing lebih berkompetisi di pasar domestik maupun global. Selain itu, Menteri BUMN bersama-sama dengan Menteri UMKM melalui Bank Himbara yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN) melakukan akselerasi dalam Program Penghapusan Piutang Macet UMKM. 3.&nbsp;Tingkatkan Daya Saing UMKM&nbsp;melalui Sertfikasi Produk Menteri BUMN menggandeng Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan kerja sama strategis dalam peningkatan daya saing dan kualitas UMKM melalui program Sertifikasi bagi pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM). Kolaborasi yang dilakukan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk, khususnya produk&ndash;produk yang diproduksi oleh UMKM, sehingga UMKM dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Dalam kerja sama ini BPOM memberikan pendampingan kepada UMKM dalam proses sertifikasi produk dan pengawasan produk yang diproduksi oleh pelaku UMKM, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan, pangan, dan kosmetik. Kementerian BUMN juga melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian, dan PNM bersama-sama memberikan dukungan penuh terhadap program sertifikasi produk BPOM melalui program pembiayaan dan pendampingan serta edukasi kepada pelaku UMKM yang ingin mengikuti proses sertifikasi produk BPOM. Bank Rakyat Indonesia menyediakan pembiayaan bagi pelaku UMKM yang akan melakukan proses Sertifikasi Produk BPOM, Pegadaian menyediakan pembiayaan mikro untuk pelaku UMKM, serta PNM membantu UMKM dalam akses pembiayaan dan pelatihan. Program pembiayaan ini diharapkan dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas produk mereka serta memenuhi standar yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi BPOM. 4. Transformasi dan Kolaborasi Antar-Instansi Keberhasilan 100 hari kerja ini juga mencerminkan sinergi antar-instansi yang semakin solid. Perusahaan-perusahaan BUMN tidak hanya berperan sebagai penggerak pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui sektor UMKM dan memastikan kualitas produk yang beredar melalui BPOM. Keberhasilan sinergi dan kolaborasi ini menjadi pendorong untuk langkah berikutnya. Menteri BUMN bersama Menteri PKP, Menteri UMKM, dan BPOM akan melanjutkan komitmen demi memperluas jangkauan program-program yang telah dilaksanakan.

Erick menyebut, Kementeriannya siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo.

Capaian 100 Hari Kerja: Menteri BUMN Gandeng Kementerian UMKM, PKP, hingga BPOM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/26/taruna-ikrar-1841832290.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar memantau kapasitas sejumlah lab uji klinik. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar memantau kapasitas sejumlah lab uji klinik. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - BPOM mengatakan bahwa pada Februari, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akan datang guna mengecek kesiapan Indonesia untuk bergabung salah satu otoritas terdaftar mereka. Sehingga pihaknya bersiap dengan memantau kapasitas sejumlah lab uji klinis. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, menjelaskan, kemampuan melakukan uji klinis adalah salah satu yang menjadi bahan pertimbangan organisasi internasional itu, selain praktik kebijakan serta produksi obat-obatan yang baik. Saat ini, katanya, Indonesia baru mencapai maturitas level 3 dari WHO NRA Benchmarking, dan RI ingin naik jadi tingkat maturitas 4 atau 5. "Bulan depan untuk menggapai posisi itu, kita akan dikunjungi langsung dari tim, dari WHO ke Indonesia, ke Jakarta. Kan ini sudah beberapa bulan, hampir 5-6 bulan sudah tiap saat melakukan asesmen lewat online," kata Taruna, dikutip Minggu (26/1). Pihaknya berkunjung ke sejumlah laboratorium uji klinis, salah satunya milik Equilab, guna mengecek kesiapan kapasitas uji klinis, misalnya untuk uji kosmetik. Equilab, katanya, memiliki reputasi yang sangat bagus di Asia Tenggara. Berdasarkan pengamatannya, lab tersebut sesuai dengan standar BPOM. Taruna menilai, selain untuk meraih status WLA, uji klinis adalah salah satu komponen penting dalam menarik investasi. Dengan uji klinis yang baik, investor akan tertarik pada Indonesia, dan mempercayakan produksinya. Berbagai regulasi dibuat untuk kemudahan berinvestasi, namun BPOM tetap mengikat perusahaan dengan ketentuan transfer teknologi setelah lima tahun di Indonesia. "Yang kedua dengan cara seperti ini juga bisa menurunkan harga obat," katanya. Kemudian, kata Taruna, uji klinis yang bagus dapat meningkatkan potensi obat-obatan herbal Indonesia menjadi produk obat herbal terstandar. Saat ini ada lebih dari 17 ribu obat asli Indonesia, namun yang diuji secara klinis baru 97, dan yang menjadi obat 21. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Equilab International Ronal Simanjuntak mengatakan, pihaknya mendukung BPOM dalam meraih status WHO, seperti dengan cara menghasilkan produk-produk yang bermutu, pengujian vaksin. Sebagai organisasi riset klinis, kata Ronal, mereka berupaya menguji berbagai produk, seperti fitofarmaka, vaksin, dan produk terapeutik guna memperkuat sektor farmasi nasional.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut, kemampuan melakukan uji klinis adalah salah satu yang menjadi bahan pertimbangan WHO.

Bersiap Sambut WHO Listed Authority Bulan Depan, BPOM Cek Kapasitas Lab Uji Klinis

<div> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/5922e7e3-560f-4762-af96-cc545f7007d4JPG-4197780065.jpg" alt="Kepala BPOM Taruna Ikrar (tiga dari kanan) menemui Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada Jumat (10/1). (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPOM Taruna Ikrar (tiga dari kanan) menemui Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada Jumat (10/1). (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menemui Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada Jumat (10/1). Dalam kesempatan itu, BPOM meminta dukungan dan bantuan Polri untuk melaksanakan arahan dan tugas dari Presiden Prabowo Subianto. Yakni mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).&nbsp; Informasi tersebut disampaikan oleh Taruna Ikrar usai pertemuan dengan Jenderal Sigit dan jajarannya. &rdquo;Beberapa poin yang kami bicarakan, pertama ada tugas juga dari presiden seperti yang sudah saya sampaikan. Bahwa BPOM juga harus berkontribusi untuk meningkatkan peran terhadap UMKM,&rdquo; terang dia di hadapan awak media.&nbsp; Berdasar data milik BPOM, saat ini ada 66 juta pelaku UMKM di Indonesia. Secara spesifik, UMKM yang berhubungan dengan makanan, minuman, dan obat-obatan sebanyak 18 juta pelaku. Sementara jumlah yang terdaftar di BPOM sampai awal 2025 sebanyak 4,7 juta pelaku UMKM. Karena itu, BPOM butuh bantuan dari Polri untuk melaksanakan tugas tersebut.&nbsp; &rdquo;Kami punya unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia jumlahnya 76, kemudian kita punya pegawai di seluruh Indonesia 6.700. Tentu beda dengan Polri sebagai pengayom masyarakat. Sampai kepada yang terdepan ada polsek, polres, polresta, polda dan setingkat nasional yang jumlahnya ratusan ribu,&rdquo; terang dia.&nbsp; Dengan kerja sama BPOM dan Polri, lanjut Taruna Ikrar, pihaknya percaya tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo akan terlaksana dengan baik. UMKM di seluruh Indonesia bisa naik kelas dan secara tidak langsung memberikan efek positif terhadap perekonomian nasional.&nbsp; Di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh kebutuhan BPOM. &rdquo;Untuk terus mengembangkan dan mendukung UMKM. Oleh karena itu, Polri dilibatkan untuk melakukan pendampingan sehingga pencapaian target UMKM bisa bertambah dan UMKM bisa naik kelas,&rdquo; ungkapnya. </div> <div>&nbsp;</div>

Kepala BPOM Taruna Ikrar menemui Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada Jumat (10/1). Yakni mendorong pertumbuhan UMKM.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Taruna Ikrar

Berita Terkini