<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/974db6ae-e34a-414f-a777-7ba66479d103-3106777254.jpeg" alt="Pengungkapan kasus pengeroyokan oleh debt collector oleh Polda Riau, Senin (21/4). (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Pengungkapan kasus pengeroyokan oleh debt collector oleh Polda Riau, Senin (21/4). (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kasus pengeroyokan oleh sekelompok debt collector di halaman Polsek Bukit Raya, Pekanbaru, tak hanya mengguncang karena lokasi kejadian. Lebih dari itu, peristiwa ini mengungkap praktik penarikan kendaraan bermotor secara paksa yang kerap terjadi di lapangan, padahal tidak sah secara hukum. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Asep Darmawan, menegaskan bahwa debt collector tidak memiliki kewenangan hukum untuk menyita atau menarik kendaraan nasabah. &ldquo;Debt collector tidak punya hak menarik kendaraan secara paksa. Apalagi dengan cara-cara premanisme, itu melanggar hukum,&rdquo; tegas Kombes Asep, Senin (21/4/2025). Penarikan kendaraan oleh leasing sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam hukum fidusia, pihak yang berwenang melakukan eksekusi atas objek jaminan (seperti motor atau mobil yang masih kredit) hanya pemberi dan penerima fidusia, yaitu kreditur (leasing) dan debitur (nasabah). Jika terjadi kredit macet, proses penarikan kendaraan harus melalui pengadilan. Tanpa putusan hukum, tidak ada satu pun pihak ketiga yang sah menarik kendaraan di lapangan, termasuk debt collector. Kasus di Polsek Bukit Raya menunjukkan bagaimana debt collector kerap menggunakan kekerasan untuk memaksa penarikan kendaraan, tanpa dasar hukum. &ldquo;Saya imbau kepada masyarakat, apabila ada debt collector atau pihak ketiga yang melakukan penarikan yang melanggar hukum, segera laporkan. Saya akan tangkap,&rdquo; tegas Kombes Asep. Polda Riau menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu takut menghadapi debt collector yang bertindak semena-mena. Justru, masyarakat didorong untuk melapor ke polisi jika merasa diintimidasi atau dirugikan. Dalam kasus ini, empat orang debt collector ditangkap, sementara tujuh lainnya masih buron. Mereka diduga melakukan pengeroyokan dan pengrusakan kendaraan di halaman kantor polisi. Barang bukti yang disita antara lain mobil korban, motor pelaku, batu bata, pecahan semen, dan tongkat besi. Kasus ini menjadi peringatan bahwa profesi debt collector tidak bisa berdiri di atas hukum. Penarikan kendaraan bukan tugas mereka, dan segala bentuk kekerasan yang dilakukan akan diproses secara pidana. &nbsp;

Polda Riau tegaskan debt collector tak berhak tarik kendaraan secara paksa. Penarikan sah hanya lewat proses hukum fidusia.

Polda Riau: Penarikan Motor oleh Debt Collector Tanpa Putusan Pengadilan Itu Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/TESLA-07.jpg" alt="Foto Dokumen: Pengunjung yang mengenakan masker wajah memeriksa kendaraan sport utility vehicle (SUV) Tesla Model Y buatan China di ruang pamer pembuat kendaraan listrik di Beijing, China 5 Januari 2021. ANTARA/REUTERS" width="100%">
<figcaption>Foto Dokumen: Pengunjung yang mengenakan masker wajah memeriksa kendaraan sport utility vehicle (SUV) Tesla Model Y buatan China di ruang pamer pembuat kendaraan listrik di Beijing, China 5 Januari 2021. ANTARA/REUTERS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Produsen mobil listrik Tesla Inc mengatakan akan menarik kembali 3.470 kendaraan Model Y 2022 hingga 2023 di Amerika Serikat, karena baut yang mengamankan rangka sandaran kursi baris kedua mungkin belum dikencangkan dengan aman, menurut sebuah laporan kepada regulator yang dipublikasikan pada Sabtu (4/3/2023).  Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional (NHTSA) AS mengatakan baut rangka kursi yang longgar dapat mengurangi kinerja sistem sabuk pengaman, meningkatkan risiko cedera saat terjadi kecelakaan.  Tesla mengatakan kepada NHTSA bahwa pihaknya telah mengidentifikasi lima klaim garansi sejak Desember yang mungkin terkait dengan kondisi ini. Tesla mengatakan tidak mengetahui adanya cedera atau kematian yang mungkin terkait dengan masalah penarikan kembali.  Tesla akan memeriksa baut yang mengamankan rangka kursi belakang sisi pengemudi dan penumpang baris kedua ke rangka kursi bawah dan jika perlu dikencangkan sesuai spesifikasi.  Pada Desember, pemasok Tesla menerapkan kontrol proses yang ditingkatkan bersama dengan pelatihan dan pengawasan yang ditingkatkan untuk memastikan baut diputar sesuai spesifikasi, kata pembuat mobil itu.

Tesla Tarik Kembali 3.470 Kendaraan Model Y Karena Baut Longgar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/B3944430-8F03-4D11-B7C3-328781896C2F.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan Jepang telah memerintahkan anak perusahaan Toyota Motor Corp., Hino Motors Ltd., untuk menarik kembali sekitar 20.900 truk dan bus karena pemalsuan data mesin yang terjadi sejak tahun 2003.  Dikutip dari Kyodo, Rabu, sebuah komite investigasi khusus yang terdiri dari para ahli mengatakan dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada kementerian, bahwa perusahaan telah berbohong ketika ditanya apakah ada malpraktik dalam uji emisi dan efisiensi bahan bakar 2016 untuk sertifikasi mesin.  Pembuat truk merilis laporannya sendiri pada bulan Maret yang mengatakan telah menyerahkan data emisi dan penghematan bahan bakar yang curang kepada otoritas transportasi setidaknya sejak 2016, menangguhkan pengiriman kendaraan dengan mesin yang angkanya telah diubah.  Menurut laporan pihak ketiga yang ditugaskan perusahaan, pemalsuan data termasuk tes ketahanan untuk mesin yang dilakukan di bawah peraturan emisi tahun 2003 dan pengukuran efisiensi bahan bakar di mesin setelah pengenalan peraturan emisi tahun 2005.  Komite investigasi menemukan pemalsuan telah dimulai setelah manajemen bersikeras bahwa tujuan terkait tes harus dipenuhi, mendorong bagian tingkat bawah untuk melakukan tindakan tersebut. Lebih lanjut, laporan menyatakan perusahaan juga telah mengembangkan budaya di mana para pekerja merasa tidak dapat berbicara sampai ke eselon atas.  Setelah Hino Motors menyerahkan laporan kepada Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang, Presiden Hino Motors Satoshi Ogiso meminta maaf dalam konferensi pers. "Kami benar-benar minta maaf karena menyebabkan masalah bagi banyak pelanggan," kata Ogiso.  Ogiso mengatakan dia akan "menangani" masalah ini yang merupakan tanggung jawabnya dan pejabat senior lainnya dalam kasus tersebut.  Kementerian Perhubungan; Kementerian Perekonomian, Perdagangan dan Perindustrian; dan Kementerian Lingkungan Hidup Jepang memerintahkan Hino Motors untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan memberikan penjelasan kepada pelanggan dan masyarakat, serta melakukan tindakan pencegahan.  Kementerian juga mengatakan ada lebih banyak kasus penipuan data yang melibatkan mesin untuk truk, bus, dan mesin konstruksi daripada yang dilaporkan pada bulan Maret, mengutip laporan terbaru yang disampaikan oleh Hino.  Kementerian Transportasi berencana untuk melakukan inspeksi di tempat pada pembuat truk. Dari 14 model mesin yang saat ini sedang diproduksi, pemalsuan uji ketahanan terjadi pada 12 model, termasuk empat yang gagal memenuhi standar, menurut kementerian.  Selama ujian sertifikasi, pembuat truk mengganti sistem kontrol emisi gas buang kendaraan dengan yang baru dan mengubah pengaturan untuk uji efisiensi bahan bakar untuk menghasilkan pembacaan yang lebih baik daripada data sebenarnya, menurut penyelidikan tersebut. (*)

Kemenhub Jepang Minta Hino Tarik 20.900 Kendaraan karena Penipuan Data

tarik kendaraan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tarik kendaraan

Berita Terkini

Polda Riau: Penarikan Motor oleh Debt Collector Tanpa Putusan Pengadilan Itu Ilegal

Tesla Tarik Kembali 3.470 Kendaraan Model Y Karena Baut Longgar

Kemenhub Jepang Minta Hino Tarik 20.900 Kendaraan karena Penipuan Data

Download Aplikasi JawaPos.com