<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/02/JKT_KONPERS-PENURUNAN-HARGA-TIKET-PESAWAT_HANUNG-HAMBARA_01032025-3-1933361790.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) memimpin konferensi pers terkait penurunan harga tiket pesawat saat lebaran di Terminal 2, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (01/03/2025). (Hanun" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) memimpin konferensi pers terkait penurunan harga tiket pesawat saat lebaran di Terminal 2, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (01/03/2025). (Hanun</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kabar baik bagi masyarakat yang berencana mudik Lebaran tahun ini. Pemerintah menerbitkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 6 persen. Dengan PPN DTP, tarif tiket pesawat domestik bisa turun hingga 14 persen. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, kebijakan itu berlaku selama periode perjalanan 24 Maret hingga 7 April 2025. Dia berharap, dengan kebijakan PPN DTP itu, tarif tiket ekonomi penerbangan domestik akan turun hingga 14 persen. "Secara agregat, kebijakan ini dapat menurunkan harga tiket pesawat kelas ekonomi domestik selama dua minggu mendatang di angka 13 sampai 14 persen," tegas AHY dalam konferensi pers di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, kemarin (1/3). Insentif itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dengan skema ini, pemerintah menanggung sebagian PPN tiket pesawat guna menekan harga bagi penumpang. Selain PPN DTP 6 persen, juga dilakukan penurunan biaya atau ongkos bandara. Terdiri atas penurunan harga avtur di 37 bandara serta mengurangi biaya surcharge. AHY turut mengapresiasi Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang telah meneken insentif kebijakan itu. AHY berharap kebijakan itu dapat mempermudah mobilitas masyarakat yang hendak pulang kampung saat Lebaran. &rsquo;&rsquo;Semoga insentif ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat agar perjalanan mudik menjadi lebih terjangkau dan nyaman,&rsquo;&rsquo; tambahnya. Pada kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa masyarakat sudah bisa mendapatkan insentif itu pada pembelian tiket pesawat per 1 Maret. &rsquo;&rsquo;Seluruh tiket ekonomi dalam negeri yang dibeli mulai 1 Maret hingga 7 April untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April akan dikurangi PPN-nya. Sehingga hanya membayar pajaknya 5 persen. Artinya yang 6 persen ditanggung oleh pemerintah,&rsquo;&rsquo; tutur Ani &ndash;sapaan akrab Menkeu. KAI dan Pelni KAI mencatat tingginya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan kereta api untuk mudik Lebaran 2025. Selama masa mudik Lebaran dari 21 Maret&ndash;11 April 2025 atau 22 hari, KAI menyediakan 3.443.832 tiket KA jarak jauh (JJ) dari dan ke berbagai tujuan di Pulau Jawa dan Sumatera. Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, dari total 3.443.832 tiket KA JJ, hingga 1 Maret pukul 07.00 WIB sudah terjual 1.437.124 tiket. Ini setara dengan 41,73 persen dari total kapasitas tempat duduk. &rdquo;Hingga saat ini penjualan KA JJ tertinggi terjadi pada H-3 atau pada 28 Maret 2025 dengan jumlah penjualan 99.685 tiket,&rdquo; ujarnya. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni juga telah membuka penjualan tiket mudik. Tahun ini Pelni menyediakan 781.723 tiket untuk angkutan Lebaran. Sebanyak 25 kapal penumpang disiapkan untuk melayani penumpang ke 74 pelabuhan. Ditambah 30 kapal perintis yang menjangkau 230 pelabuhan se-Indonesia. Adapun periode angkutan Lebaran Pelni dimulai pada 16 Maret hingga 16 April 2025. &rsquo;&rsquo;Tiket sudah bisa dipesan mulai H-30 untuk memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan,&rdquo; tutur Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni Nuraini Dessy. (dee/mia/idr/c19/oni)

Kabar baik bagi masyarakat yang berencana mudik Lebaran tahun ini. Tarif tiket pesawat domestik bisa turun hingga 14 persen.

Arus Mudik Lebaran 2025: Tiket Pesawat Domestik Bisa Turun hingga 14 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Penumpang-Bandara-Soekarno-Hatta-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Seorang calon penumpang pesawat berjalan di area Terminal 2E di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3/2021). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah menghapus syarat antigen dan PCR bagi penumpang dalam negeri" width="100%">
<figcaption>Seorang calon penumpang pesawat berjalan di area Terminal 2E di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3/2021). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah menghapus syarat antigen dan PCR bagi penumpang dalam negeri</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah mengizinkan maskapai tanah air menerapkan biaya tuslah bahan bakar (fuel surcharge) hingga 10 persen di atas tarif batas atas (TBA). Kebijakan tersebut diambil menyusul kenaikan harga avtur dunia.  Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkapkan, biaya tuslah itu telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2022. Isinya tentang biaya tambahan (fuel surcharge) tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri yang mulai berlaku sejak ditetapkan pada 18 April 2022.  ”Jadi, sudah diberlakukan beberapa bulan yang lalu,” jelas Adita kepada Jawa Pos kemarin (21/6).  Tarif tersebut, kata Adita, akan dievaluasi setiap tiga bulan atau jika ada perubahan signifikan terhadap biaya operasi penerbangan. Adita menjelaskan, kenaikan harga avtur dunia saat ini sangat memengaruhi biaya operasi penerbangan. Bahan bakar selama ini merupakan item tertinggi dalam cost operasional penerbangan.  ”Jika kenaikannya memengaruhi biaya operasi penerbangan hingga 10 persen lebih, pemerintah dapat mengizinkan maskapai penerbangan untuk menetapkan biaya tambahan seperti fuel surcharge. Ketentuan itu juga berlaku di negara-negara lain. Salah satunya adalah Filipina,” ungkap Adita dalam kesempatan sebelumnya.  Selain itu, kata Adita, ketentuan tersebut bersifat tidak mengikat. Maskapai penerbangan dapat menerapkan biaya tambahan atau tidak. Meski demikian, Adita menyebut bahwa pemerintah tidak sedang mengubah ketentuan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB). ”Ketentuan TBB dan TBA tidak berubah sesuai yang saat ini berlaku,” jelas Adita.  Biaya bahan bakar tuslah juga diatur berdasar jenis pesawat. Maskapai yang mengoperasikan pesawat bermesin jet diizinkan untuk menerapkan maksimal 10 persen di atas TBA. Sementara itu, pesawat udara jenis propeller dapat menerapkan maksimal 20 persen di atas TBA.  Sementara itu, Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto mengatakan, kenaikan harga tersebut terpicu oleh ketidakseimbangan antara supply dan demand di beberapa rute padat. ”Maskapai belum ada yang operasi penuh karena beban pandemi dua tahun yang lalu belum terselesaikan,” beber Bayu.  Bayu menegaskan bahwa harga tarif tiket yang tinggi saat ini disebabkan harga tiket pesawat berada di level TBA ditambah dengan tuslah fuel surcharge atau avtur. Namun, pada dasarnya, tarif pesawat yang diatur oleh Kemenhub, TBA dan TBB-nya masih berlaku seperti yang ditetapkan sejak 2019.  Terpisah, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial &amp; Trading Pertamina Irto Ginting menuturkan, Pertamina terus melakukan penyesuaian harga avtur. Penyesuaian itu dilakukan seiring dengan dinamika harga minyak dunia yang fluktuatif.  ”Harga avtur disesuaikan setiap dua minggu sekali. Bergantung fluktuasi harga minyak dunia,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (21/6).

Tarif Tuslah Pesawat Bakal Dievaluasi Tiap Tiga Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dijanjikan-20-60-persen-penurunan-tarif-pesawat-belum-di-semua-rute_c_274812.jpg" alt="Ketum INACA Ari Askhara (dua dari kanan), Direktur Niaga Garuda Fikri Ilham saat memberi keterangan terkait penerapan tarif batas atas dan tarif bawah pada maskapai penerbangan di Jakarta, Minggu (13/1)." width="100%">
<figcaption>Ketum INACA Ari Askhara (dua dari kanan), Direktur Niaga Garuda Fikri Ilham saat memberi keterangan terkait penerapan tarif batas atas dan tarif bawah pada maskapai penerbangan di Jakarta, Minggu (13/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan pembekuan izin rute penerbangan beberapa maskapai (Badan Usaha Angkutan Udara) yang telah melakukan pelanggaran penerapan tarif batas bawah (TBB). Hal itu sesuai dengan peraturan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.  Adapun sanksi pembekuan izin rute penerbangan tersebut diberikan terhadap beberapa maskapai yang melayani rute-rute Jakarta – Ujung Pandang, Jakarta – Pontianak, dan Jakarta – Kualanamu.  Direktur Jenderal Perhubungan Novie Riyanto mengatakan, pihaknya akan menindak tegas operator penerbangan yang menjual tiket kurang dari TBB atau melebihi TBA.  "Semua operator penerbangan wajib mematuhi aturan penerbangan terkait TBB dan TBA, karena peraturan ini merupakan pedoman bagi operator penerbangan dalam menjual tiket,” ujarnya, Senin (25/1).  Novie menambahkan bahwa KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Niaga Berjadwal Dalam negeri merupakan pedoman untuk menentukan tarif tiket bagi operator penerbangan yang bertujuan untuk menghindari persaingan tidak sehat antar operator penerbangan dan juga memperhatikan perlindungan konsumen.  Dari hasil pengawasan oleh inspektur penerbangan angkutan udara dilapangan, terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah operator penerbangan seperti menjual harga tiket yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  “Sesuai dengan PM 78 Tahun 2017 maka maskapai tersebut diberikan sanksi administratif berupa Pembekuan Izin Rute Penerbangan yang berlaku selama 7 (tujuh) hari,” pungkasnya.

Jual Tiket Tak Sesuai Ketentuan, Kemenhub Bekukan Izin Rute Maskapai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kronologi-geramnya-bos-airasia-yang-ogah-jual-tiket-di-traveloka_m_.jpg" alt="Ilistrasi maskapai penerbangan AirAsia" width="100%">
<figcaption>Ilistrasi maskapai penerbangan AirAsia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengguna jasa transportasi udara, khususnya pesawat berbiaya rendah alias low cost carrier (LCC), bisa mendapatkan tiket dengan harga lebih murah.  Pemerintah telah meminta maskapai penerbangan menurunkan harga menjadi 50 persen dari tarif batas atas (TBA). Itu berlaku pada rute dan jam penerbangan tertentu.  Kebijakan tersebut mengikuti penurunan TBA 12-16 persen pada pertengahan Mei lalu. Dari kebijakan itu, rata-rata TBA turun 15 persen.  Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menyatakan, hingga saat ini rata-rata harga tiket pesawat Lion Air terhadap TBA turun dari 54,2 persen menjadi 42,7 persen. Atau, secara persentase, penurunan harga tiket mencapai 11 persen. Sementara itu, tarif tiket AirAsia 38,3 persen dari TBA.  ''Dapat disimpulkan bahwa harga tiket LCC kelas ekonomi yang melayani penerbangan domestik di Indonesia dapat bergerak di bawah 50 persen dari TBA. Itu harapan kami ke depan,'' kata Susi dalam keterangan pers kemarin (1/7).  Tiket-tiket pesawat yang diklaim murah itu akan tersedia untuk penerbangan pada Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jam keberangkatannya pukul 10.00 hingga 14.00 waktu setempat. Namun, alokasi seat-nya tertentu saja dari total kapasitas pesawat. Artinya, hanya ada beberapa kursi dalam satu penerbangan yang diberi tiket dengan harga 50 persen dari TBA.  Biaya penerbangan murah tersebut akan ditanggung bersama oleh maskapai penerbangan, pengelola bandara, penyedia bahan bakar, serta AirNav. "Jadi, antara maskapai, Angkasa Pura I dan II, Pertamina, dan lain-lain itu yang akan menanggung penerbangan murah ini. Ini juga supaya maskapai tidak menanggung sendiri, supaya tidak memberatkan," jelasnya.  Mengenai jadwal flight dan sharing cost dari setiap pihak, Susi menyatakan belum klir. Pemerintah dan pemangku kepentingan berencana membahas masalah tersebut lebih lanjut pekan ini. Yang pasti, sharing cost yang ditanggung bersama tidak akan mengorbankan sisi safety dari AirNav, maskapai, maupun pengelola bandara. Pemerintah juga akan berdiskusi dengan maskapai, mana saja komponen biaya yang bisa diturunkan agar harga tiket bisa lebih murah.  Kenaikan harga tiket pesawat sejak November 2018 telah memengaruhi jumlah penumpang pesawat domestik. Tercatat, penumpang pesawat domestik Januari-Mei 2019 berjumlah 29,4 juta orang. Menurun 21,33 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 37,4 juta orang.  Respons Maskapai  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/asosiasi-logistik-minta-kebijakan-bagas-berbayar-ditinjau-ulang_m_.jpg" alt="Maskapai penerbangan CItilink. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Maskapai penerbangan CItilink. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure> Maskapai penerbangan CItilink. (Jawa Pos Photo)  &nbsp;  Hingga kemarin, sejumlah maskapai LCC belum secara konkret menjalankan imbauan untuk menurunkan harga tiket rute domestik sebagaimana yang diharapkan pemerintah. Meski begitu, mereka menyatakan bahwa perusahaan siap mengikuti keputusan pemerintah.  "Lion Air akan memberlakukan harga tiket promo sampai 50 persen dari tarif dasar batas atas (TBA). Akan diterapkan pada waktu keberangkatan dan kondisi tertentu serta mengikuti syarat dan ketentuan," ujar Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro.  Dia mengungkapkan, Lion siap memberikan diskon tiket penerbangan untuk rute-rute populer. Sebut saja Jakarta-Medan, Jakarta-Palembang, Jakarta-Solo, Jakarta-Surabaya, Jakarta-Lombok, dan Jakarta-Makassar.  Berdasar pemantauan Jawa Pos di sejumlah online travel agent, rate harga tiket rute domestik jurusan populer dari Jakarta menuju Surabaya, Jogjakarta, Denpasar, dan lainnya memang menurun jika dibandingkan dengan harga bulan lalu. Namun, harga tersebut belum mencapai 50 persen dari TBA seperti yang diharapkan pemerintah.  Untuk rute Jakarta-Surabaya, misalnya, kemarin Lion Air mematok harga tiket Rp 711.000 untuk jadwal penerbangan 8 Juli. Harga tersebut memang menurun dari harga pertengahan bulan lalu di kisaran Rp 800 ribu ke atas. Namun, jika bisa dipangkas 50 persen dari TBA, seharusnya harga bisa di angka sekitar Rp 585 ribu dengan patokan TBA Jakarta-Surabaya Rp 1.167.000.  Dimintai konfirmasi mengenai waktu pemberlakuan diskon tiket 50 persen dari TBA tersebut, pihak Lion Air enggan menjawab secara detail. "Lion Air saat ini sedang melakukan persiapan dan proses terkait penyesuaian harga jual tiket," kata Danang.  Sementara itu, maskapai AirAsia justru menyatakan bahwa harga tiket yang selama ini mereka tetapkan sudah sangat kompetitif jika dibandingkan dengan maskapai LCC lain.  "Tapi, kalau mau minta turunkan, ya akan kami ikuti," tegas Direktur Utama AirAsia Indonesia Dendy Kurniawan.  Di situs resmi AirAsia, tarif tiket yang tertera memang lebih murah daripada pesaingnya. Untuk tanggal dan rute yang sama seperti di atas, yakni penerbangan Jakarta-Surabaya pada 8 Juli, AirAsia membanderol tiket Rp 606 ribu, sedangkan Lion Air mematok Rp 711 ribu.  Dendy menjelaskan alasan pihaknya bisa menawarkan harga tiket murah. Salah satunya, AirAsia hanya mengoperasikan satu jenis pesawat, yakni Airbus A320. Sementara itu, maskapai lain yang memiliki berbagai jenis pesawat, mulai Airbus, Boeing, hingga ATR, memerlukan spesifikasi perawatan yang berbeda untuk setiap merek pesawat itu. "Dari sisi suku cadang, satu jenis tipe pesawat juga menguntungkan. Belanja AirAsia Indonesia untuk persediaan suku cadang juga lebih dimudahkan dari segi kebutuhan tenaga kerjanya," ungkap Dendy.  Mengenai kesiapan untuk mengakomodasi keinginan pemerintah tentang komitmen penurunan tiket 50 persen di bawah TBA pada jadwal dan rute tertentu, AirAsia menyatakan belum bisa berkomentar banyak. Termasuk strategi yang akan mereka ambil. "Kami tunggu detail arahan resminya dulu seperti apa ya," ujar Direktur Niaga AirAsia Indonesia Rifai Taberi.  Dugaan Kartel  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/bandara-gatot-subroto-lampung-resmi-layani-penerbangan-sipil_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Sejumlah maskapai penerbangan di bandara. (Muhammad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Sejumlah maskapai penerbangan di bandara. (Muhammad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> ILUSTRASI: Sejumlah maskapai penerbangan di bandara. (Muhammad Ali/Jawa Pos)  Pada bagian lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan bahwa pemeriksaan dugaan kartel di industri penerbangan masih berlanjut. Komisioner KPPU Guntur Saragih menyatakan bahwa semua sumber terkait sudah memenuhi panggilan KPPU. Termasuk maskapai penerbangan dan pelaku online travel agent (OTA).  "Masih pada dugaan sebelumnya bahwa memang ada indikasi kartel. Ada duopoli yang dikuasai grup Garuda dan Lion Air. Konsumen jadi tak punya pilihan karena Sriwijaya juga di bawah kendali Garuda dan AirAsia ada indikasi terboikot dari persaingan di OTA," jelasnya.  Namun, kata Guntur, KPPU belum melanjutkan kasus itu ke proses selanjutnya. Sebab, tim investigator masih mengkaji data-data yang diperoleh. "Penyelidikan belum selesai. Masalah di aviasi ini kan kompleks. Perkara yang ditegakkan KPPU harus satu per satu," tuturnya.  Sementara itu, mengenai rangkap jabatan, Dirut Garuda Indonesia Ari Askhara dapat dicopot dari posisi komisaris utama di Sriwijaya Air. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, pihaknya menghormati KPPU yang menduga Ari menyalahi UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penurunan Harga Tiket Banyak Syarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kppu-teliti-dugaan-kartel-pada-kenaikan-harga-tiket-pesawat_m_.jpg" alt="Pemerintah membuat kebiijakan untuk menurunkan tarif tiket pesawat untuk kelas LCC pada rute domestik. (Muhammad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah membuat kebiijakan untuk menurunkan tarif tiket pesawat untuk kelas LCC pada rute domestik. (Muhammad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Desakan agar harga tiket pesawat diturunkan kembali direspons pemerintah. Kali ini pemerintah berencana menurunkan tarif tiket khusus pesawat berbiaya rendah alias low-cost carrier (LCC) rute domestik. Namun, penurunan hanya berlaku pada penerbangan di hari dan jam-jam tertentu.  Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kebijakan itu berlaku efektif pekan depan.  "Yang levelnya bukan LCC, silakan jalan (maskapai medium service dan full service tetap menggunakan tarif lama, Red). Rakyat itu kan memang lebih banyak concern dan berkepentingan dengan LCC," katanya saat konferensi pers kemarin (20/6). Namun, pada jam berapa tepatnya tarif akan diturunkan, pemerintah akan mendengar usulan dari maskapai. Termasuk, skema penghitungan dasar dari penurunan tersebut, apakah didasarkan pada tarif batas atas atau yang lain.  Pada pertengahan Mei lalu, pemerintah menurunkan tarif batas atas (TBA) 12-16 persen. Dari kebijakan tersebut, rata-rata TBA turun 15 persen. Sekretaris Menko Bidang Perekonomian Susiwijono menambahkan, penurunan tarif LCC dilakukan setelah pemerintah melihat penurunan jumlah penumpang pesawat sebesar 28 persen sepanjang caturwulan pertama 2019. "Kami berusaha berpihak pada kebutuhan konsumen. Tetapi, di saat yang sama juga akan ada insentif untuk maskapai dari sisi fiskal. Itu juga masih digodok, tetapi sesegera mungkin difinalkan," ucapnya. Susi -sapaan akrab Susiwijono- menargetkan kebijakan insentif tersebut dikeluarkan pekan depan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tarif-baru-tiket-pesawat-batas-bawah-naik-5-persen_c_295751.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Dampak dari mahalnya tiket pesawat sejumlah bandara mengalami penurunan kunjungan. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)  Komponen biaya penerbangan, sambung dia, dikontribusikan oleh avtur sebesar 30-31 persen, sewa pesawat 20-24 persen, dan SDM pengelolaan 14-16 persen. Kemudian, biaya spare part dan maintenance 16-20 persen, pengelolaan bandara 0,6 persen, dan sisanya diisi biaya lain-lain. Untuk meringankan beban maskapai yang tarif tiketnya diturunkan, insentif fiskal baru berfungsi menurunkan beban pengeluaran setiap komponen tersebut.  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap penurunan tarif tiket pesawat dan insentif fiskal dapat meringankan beban kedua pihak, baik konsumen maupun maskapai.  "Keberlangsungan angkutan udara memang harus kita jaga, karena kita negara kepulauan. Oleh karenanya, seluruh pihak akan bersedia untuk turut men-support. Seperti Angkasa Pura I dan II, Airnav, dan pihak-pihak yang memberi beban cost."  Regulasi Hambat Pemain Baru  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/CITILINK-BANDARA-JOGJA-GUNTUR-AGA-TIRTANA-RADAR-JOGJA-Radar-Jogja-750x466.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Pemerintah membuat kebijakan penurunan tarif tiket pesawat untuk maskapai berbiaya rendah pada rute domestik. (GUNTUR AGA TIRTANA/JAWA POS/RADAR JOGJA)  Pasar oligopoli di industri penerbangan Indonesia dianggap menjadi salah satu faktor mahalnya tiket pesawat. Industri yang hanya dikuasai segelintir perusahaan itu dianggap menyebabkan persaingan pasar kurang sehat. Sayang, tidak mudah bagi pemain baru masuk industri tersebut. Menurut Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), penyebabnya adalah regulasi yang tidak mendukung.  Komisioner KPPU Afif Hasbullah menyebutkan, hambatan itu tidak hanya mempersulit pelaku usaha dalam negeri, tetapi juga pelaku usaha asing. "Kalau dulu, misalnya, ada aturan perusahaan harus punya minimal satu pesawat, sekarang ini kan aturannya minimal 10 pesawat. Lalu, apakah pesawat itu harus benar dimiliki atau sewa. Belum lagi ada aturan bahwa perusahaan tersebut harus menjadi perusahaan nasional," paparnya kemarin (20/6).  Aturan industri penerbangan dianggap masih mencari bentuk yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Regulasi yang ada dianggap belum bisa mempermudah peluang usaha bagi semua pihak. Termasuk bagi perusahaan asing yang ingin masuk Indonesia. Afif berharap ke depan regulasi tersebut mempermudah pemain baru, tidak hanya melindungi salah satu pihak. Proteksi ke salah satu pelaku usaha justru tidak baik untuk persaingan pasar. Seharusnya kemudahan membuka usaha dapat dinikmati semua pihak, termasuk pengusaha lokal.  Mengenai dugaan kartel di dunia penerbangan, menurut Afif, KPPU masih mencari bukti-bukti. Dia mengatakan, perlu ada kepastian mengenai komunikasi perusahaan yang bekerja sama untuk memanipulasi harga pasaran yang menyebabkan persaingan tidak sehat.

Penumpang Makin Sepi, Harga Tiket Diturunkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Bandara-Halim-Igman.jpg" alt="Situasi Bandara Halim Perdana Kusuma setelah pemberlakuan tarif batas atas (TBA) baru untuk tiket pesawat, Minggu (19/5). (Igman Ibrahim/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Situasi Bandara Halim Perdana Kusuma setelah pemberlakuan tarif batas atas (TBA) baru untuk tiket pesawat, Minggu (19/5). (Igman Ibrahim/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemenhub telah memberlakukan Tarif Batas Atas (TBA) untuk tiket pesawat. Semenjak tarif baru itu, Bandara Halim Perdana Kusuma (HPK), Jakarta Timur terpantau mulai ada peningkatan aktivitas.  Pantauan JawaPos.com Minggu (19/5), sejumlah calon penumpang terlihat ramai di terminal masuk keberangkatan. Umumnya mereka melakukan perjalanan untuk penerbangan domestik. Calon penumpang tersebut juga terlihat mengantre untuk melakukan verifikasi kartu identitas maupun pemeriksaan barang.  Keramaian penumpang juga terlihat di ruang tunggu dan jalur kedatangan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Umumnya mereka terkonsentrasi di gerai rumah makan atau pun pada titik-titik berkumpul lainnya yang letaknya tidak jauh dari pintu keberangkatan utama.  Pada siang ini, tercatat hanya maskapai Citilink, Batik Air dan Wings Air direncanakan akan melakukan perjalanan penerbangan ke sejumlah rute domestik. Di antaranya, perjalanan dari Jakarta menuju Pekanbaru, Malang, Surabaya, Jogjakarta, Solo, Bandung dan kota-kota lainnya. Keberangkatan dijadwalkan rata-rata pada pukul 11.30 sampai 14.05.  Muhammad, salah seorang calon penumpang maskapai Citilink, menyatakan bahwa harga tiket yang dibeli sedikit mengalami penurunan dibandingkan harga beberapa bulan lalu. Perubahan itu diketahui setelah melihat salah satu aplikasi penjualan online untuk tujuan penerbangan yang sama. Tepatnya untuk Jakarta-Malang. Beberapa bulann lalu dia membeli untuk tujuan penerbangan itu Rp 1,1 juta. "Perbedaanya gak jauh sih, paling beda Rp 100 ribu sampai 200 ribu," terang pria yang biasa disapa Ahmad itu.  Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Polana Pramesti mengapresiasi maskapai penerbangan nasional yang telah menyesuaikan tarif tiketnya untuk penumpang kelas ekonomi.  Meski demikian dia belum bisa mengurai lebih lanjut data arus penumpang pasca penetapan aturan baru TBA.  Sebagaimana diketahui, penyesuaian TBA yang baru diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 106 tahun 2019. Keputusan itu mulai diberlakukan sejak Sabtu (18/5) pukul 00.00 WIB.  Lebih jauh jauh Polana menyatakan, sebagai regulator penerbangan nasional pihaknya akan selalu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 3 bulan. Jika terjadi perubahan yang mempengaruhi operasional penerbangan secara signifikan, evaluasi bisa dilakukan sewaktu-waktu.  Pemantauan tersebut dilakukan supaya ada keseimbangan antara aspirasi masyarakat dan kelangsungan hidup maskapai penerbangan. "Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada maskapai penerbangan yang telah patuh melaksanakan keputusan dalam KM 106 tahun 2019 tersebut. Kami akan selalu memantau dan melakukan evaluasi sehingga aspek keadilan yang menjadi dasar dari aturan tersebut akan terlaksana dengan baik," kata Polana dalam keterangannya, Minggu (19/5).  Di sisi lain, Polana meminta masyarakat untuk mempelajari aturan KM 106/2019 tersebut. Tujuannya, agar masyarakat tidak salah paham yang berakibat terhadap hal-hal negatif.  "Masyarakat harus memahami bahwa tarif bukan harga tiket. Untuk menjadi harga tiket, tarif akan ditambah dengan komponen lain seperti asuransi wajib Jasa Rahardja, Pajak Pertambahan Nilai (ppn), tarif kebandarudaraan (PSC). Mari kita pelajari aturan tersebut dengan baik sehingga tidak timbul kesalahpahaman," ujarnya.  Dia mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi jika terjadi penyimpangan di lapangan. Menurutnya, masyarakat bisa melaporkan kepada Ditjen Perhubungan Udara sehingga bisa cepat diperbaiki.  Polana memastikan penurunan tarif penerbangan itu tidak akan mengurangi faktor-faktor substansial seperti keselamatan, keamanan dan dan juga ketepatan waktu atau on time performance (OTP) penerbangan.  Pasalnya, komponen biaya yang akan dilakukan efisiensi sehingga memberi kontribusi terhadap penurunan TBA tersebut berasal dari efektifitas operasional pesawat udara di bandara. Selain itu juga dilakukan efisiensi pada jam operasi pesawat udara dengan cara meningkatkan OTP sehingga terjadi efisiensi penggunaan bahan bakar.

Tiket Turun Rp 100 Ribu setelah Pemberlakuan Tarif Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Batik-Air-Jawa-Pos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Maskapai harus memutar otak agar bisnisnya tetap berjalan pasca penurunan tarif batas atas (TBA). Ketua Umum Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi khawatir masyarakat kembali menjadi korban atas kebijakan tersebut.  Menurut Tulus, upaya Kementerian Perhubungan untuk mendengarkan aspirasi publik agar tarif pesawat turun patut diapresiasi. "Namun, upaya menurunkan persentase TBA harus punya justifikasi yang jelas dan rasional, bukan berbasis tekanan masyarakat semata," ucap Tulus kemarin (17/5). Yang harus diperhatikan selanjutnya adalah aspek perlindungan konsumen.  Dia menjelaskan, dalam UU Penerbangan pasal 127 ayat 2, yang dimaksud perlindungan konsumen adalah melindungi konsumen atas pemberlakuan tarif tinggi oleh badan usaha angkutan udara niaga. Selain itu, melindungi konsumen dari tarif mahal akibat persaingan tidak sehat dan informasi tarif yang menyesatkan konsumen.  "Tidak ada perintah secara tersurat dan atau tersirat bahwa aspek daya beli konsumen menjadi pertimbangan dalam menentukan TBA pesawat. Pertimbangan Menhub bahwa reformulasi TBA pesawat dalam rangka mempertimbangkan aspek daya beli masyarakat adalah hal yang absurd," ungkapnya.  Tulus khawatir banyaknya anomali di balik kebijakan revisi TBA pesawat itu bisa berbuntut panjang. Apalagi jika nanti merugikan kepentingan publik. Misalnya, maskapai menutup rute-rute yang dianggap tidak menguntungkan. "Mungkin juga akan mengurangi jumlah penerbangan sekalipun untuk jalur-jalur gemuk," ucap Tulus.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tarif-baru-tiket-pesawat-batas-bawah-naik-5-persen_m_.jpg" alt="TIKET PESAWAT MAHAL: Efek dari mahalnya tiket pesawat, Persiraja Banda Aceh, klub Liga 2 terpaksa harus transit ke Kuala Lumpur ketika melakoni lag tandan. Padahal mainnya di Indonesia. (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TIKET PESAWAT MAHAL: Efek dari mahalnya tiket pesawat, Persiraja Banda Aceh, klub Liga 2 terpaksa harus transit ke Kuala Lumpur ketika melakoni lag tandan. Padahal mainnya di Indonesia. (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Suasana Counter Cek in Garuda Indonesia di Terminal 3, Bandara Soekarno Hatta, setelah Kemenhub menyatakan tarif tiket pesawat turun dan maskapai penerbangan nasional wajib menurunkan harga tiketnya untuk rute domestik. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)  Dia menambahkan, penurunan TBA bisa mengancam keselamatan penerbangan karena bisa jadi maskapai akan mengurangi biaya perawatan.  Sejalan dengan Tulus, pengamat penerbangan Alvin Lie juga mengkhawatirkan maskapai menurunkan kualitas pelayanan dan kenyamanan. Hal itu dilakukan untuk menghemat biaya operasi. "Penurunan ini tidak terlalu terasa bagi konsumen, tapi terlalu berat bagi airlines," tutur Alvin saat dihubungi Jawa Pos kemarin.  Menurut dia, kalau ingin harga tiket bisa turun, caranya dengan menaikkan acuan cost per seat per kilometer. Dengan begitu, TBA memang akan naik. Namun, airlines mampu meraih laba saat peak season dan bisa menurunkan harga ke level bawah saat low season.  "Subsidi silang menggunakan laba yang diraih saat peak season. Harga tiket bisa fleksibel lagi seperti dulu," tuturnya.  Dengan TBA yang diturunkan, bisa jadi maskapai tetap menjual tiket pada kisaran batas atas sepanjang tahun. "Harga tiket malah jadi tidak fleksibel," ungkapnya. Dia khawatir akan ada pemangkasan rute yang tidak memiliki banyak penumpang.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-TIKET-PESAWAT-WAJIB-TURUN-18-MEI-FED-1-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ILUSTRASI: Maskapai harus mulai memberlakukan tarif tiket baru untuk penerbangan domesik. (Muhamad Ali/Jawa Pos)  Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham mengungkapkan, penerbangan pada rute-rute sepi memang merugikan airlines. Dia mencontohkan penerbangan ke Maumere yang selama ini mendapatkan subsidi dari Garuda. Rata-rata penerbangan ke tempat tersebut hanya mengangkut 30 sampai 40 orang. ''Setiap penerbangan disubsidi Rp 50 juta," kata Pikri.  Namun, dia meyakinkan bahwa penurunan TBA tidak lantas menurunkan aspek keselamatan. Garuda Indonesia, lanjut Pikri, memilih memangkas biaya organisasi seperti pengurangan jumlah direksi dan komisaris. Serta, meningkatkan pendapatan lain. Misalnya, biaya pengangkutan kargo.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-TIKET-PESAWAT-WAJIB-TURUN-18-MEI-FED-1-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tarif-baru-tiket-pesawat-batas-bawah-naik-5-persen_m_.jpg" alt="TIKET PESAWAT MAHAL: Efek dari mahalnya tiket pesawat, Persiraja Banda Aceh, klub Liga 2 terpaksa harus transit ke Kuala Lumpur ketika melakoni lag tandan. Padahal mainnya di Indonesia. (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TIKET PESAWAT MAHAL: Efek dari mahalnya tiket pesawat, Persiraja Banda Aceh, klub Liga 2 terpaksa harus transit ke Kuala Lumpur ketika melakoni lag tandan. Padahal mainnya di Indonesia. (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>

Tarif Turun, Maskapai Bisa Kurangi Flight

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dolar-kembali-perkasa-rupiah-jatuh-ke-14125-ini-alasannya_m_.jpg" alt="Ilustrasi mata uang Rupiah dan Dolar AS." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mata uang Rupiah dan Dolar AS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penurunan tarif batas atas (TBA) oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memang tidak menyalahi aturan. Mereka memiliki kewenangan untuk menentukan hal tersebut. Namun, saya khawatir jika tarif itu terus ditekan pemerintah.  Masa mudik termasuk peak season. Banyak orang melakukan perjalanan. Itulah saat maskapai mengambil untung untuk menutup kerugian di bulan sebelumnya. Lalu, ketika semua naik, kenapa tarif pesawat harus diturunkan?  Setelah menurunkan TBA, tidak berarti pekerjaan rumah (PR) pemerintah selesai. Pemerintah harus menurunkan kurs dolar AS agar membantu maskapai tetap hidup. Kenapa demikian? Sebab, seluruh pembiayaan pesawat dibayarkan dengan dolar.  Pesawat terus menua. Untuk itu, perlu dilakukan pengecekan. Mungkin juga ganti onderdil. Semua dibayar dengan dolar. Begitu juga pelatihan untuk kru dan pilot yang pembayarannya dilakukan dengan dolar.  Setelah TBA turun, pemerintah harus menurunkan <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/17/05/2019/tarif-baru-tiket-pesawat-jakarta-surabaya-paling-murah-rp-408-ribu/">kurs dolar</a>. Idealnya, 1 dolar AS berada di harga Rp 12.000. Sayang, kurs dolar masih bertengger di angka Rp 14.000-an.  Lalu, bagaimana dengan harga avtur? Avtur tidak disubsidi negara. Pertamina telah menurunkan harga avtur. Sekarang ini harga avtur di Jakarta lebih murah daripada di Singapura. Namun, avtur tidak satu harga. Antara satu wilayah di Indonesia dan wilayah lainnya, harganya beda.  Untuk menurunkan tarif bandara, juga harus ada negosiasi dengan Angkasa Pura I dan II. Mereka selama ini mendapat pemasukan dari parkir dan layanan bandara lain. Apakah mau?  Penurunan TBA itu sebenarnya harus dikoordinasikan juga dengan kementerian atau lembaga lain. Kemenhub hanya bisa menentukan patokan TBA dan tarif batas bawah (TBB). Selanjutnya, mereka mengawasi maskapai agar mematuhi hal itu. Tidak lupa, Kemenhub juga harus memastikan keselamatan transportasi udara.  Semoga diturunkannya TBA ini tidak mengurangi angka keselamatan penerbangan. Jangan sampai dengan harga yang terlalu murah, akhirnya pesawat kita di-banned Uni Eropa seperti 2007 silam. Waktu itu pesawat kita dilarang terbang ke Uni Eropa lantaran dianggap mengabaikan aspek keselamatan.

PR Berikutnya: Menurunkan Kurs Dolar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-TIKET-PESAWAT-WAJIB-TURUN-18-MEI-FED-1.jpg" alt="Suasana Counter Cek in Garuda Indonesia di Terminal 3, Bandara Soekarno Hatta, setelah Kemenhub menyatakan tarif tiket pesawat turun dan maskapai penerbangan nasional wajib menurunkan harga tiketnya untuk rute domestik. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Suasana Counter Cek in Garuda Indonesia di Terminal 3, Bandara Soekarno Hatta, setelah Kemenhub menyatakan tarif tiket pesawat turun dan maskapai penerbangan nasional wajib menurunkan harga tiketnya untuk rute domestik. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan akhirnya kemarin (16/5) mengumumkan tarif baru penerbangan. Susunan tarif itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas (TBA) Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Maskapai diberi waktu dua hari untuk menyesuaikan dengan aturan baru tersebut.  Kendati "judul" regulasi itu hanya menyebutkan TBA, di dalamnya juga diatur tentang tarif batas bawah (TBB). Beberapa rute yang selama ini dikenal padat terlihat mengalami penurunan TBA dan TBB. Untuk jurusan Denpasar-Jakarta (CGK), misalnya. Sesuai aturan sebelumnya, yakni KM 72/2019, TBA-nya Rp 1.651.000 dan TBB Rp 578.000. Dalam aturan baru menjadi Rp 1.431.000 dan Rp 501.000.  Begitu juga untuk penerbangan jurusan Jakarta (CGK)-Surabaya atau sebaliknya. Semula TBA Rp 1.372.000 dan TBB Rp 480.000. Kini TBA menjadi Rp 1.167.000 dan TBB Rp 408.000. Meski demikian, maskapai-maskapai diprediksi tidak akan memasang tarif sesuai TBB, apalagi pada masa peak season seperti mendekati Lebaran atau libur nasional.  Pembahasan tentang tarif baru tersebut dimulai Senin lalu (13/5). Saat itu diadakan rapat koordinasi antara Menteri Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dalam rapat itulah diambil keputusan untuk menurunkan TBA. Penurunan berkisar 12 persen hingga 16 persen, bergantung jarak dan rute favorit. Pada Rabu malam, barulah KM 106/2019 resmi diteken menggantikan KM 72/2019.  Dirjen Perhubungan Udara Polana B. Pramesti mengungkapkan, penurunan tarif itu tetap mengedepankan faktor-faktor substansial seperti keselamatan dan on time performance (OTP). "Peningkatan OTP memberikan kontribusi terhadap efisiensi operasional pesawat udara," papar dia kemarin di Kantor Kemenhub. Dengan efektivitas operasional pesawat udara tersebut, diharapkan terjadi efisiensi bahan bakar dan jam operasi pesawat.  Ditjen Perhubungan Udara mencatat peningkatan OTP pada awal tahun hingga Maret yang mencapai 86,29 persen. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, OTP tahun ini lebih baik. Tahun lalu OTP hanya 78,88 persen.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/CITILINK-BANDARA-JOGJA-GUNTUR-AGA-TIRTANA-RADAR-JOGJA-Radar-Jogja-750x466.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Akhirnya Kemenhub mengumumkan penurunan tarif batas atas dan batas bawah untuk tiket pesawat kelas ekonomi jalur domestik.(GUNTUR AGA TIRTANA/JAWA POS/RADAR JOGJA)  Polana juga mengingatkan bahwa harga yang dibayarkan penumpang saat membeli tiket bukan hanya TBA. Namun, terdapat pula biaya pajak, jasa kebandarudaraan (PSC), jasa layanan navigasi penerbangan, asuransi, dan tuslah. Aspek itu ditentukan oleh kurs dolar. ''Saya harapkan bandara dan navigasi memberikan insentif kepada maskapai,'' ujar Polana. KM 106/2019 akan dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu jika terjadi perubahan signifikan.  Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan menyatakan, pihaknya akan terbuka jika ada usul mengenai insentif bagi maskapai penerbangan. Sebab, sebelumnya Kemenkeu berdiskusi dengan jajaran maskapai, Kementerian BUMN, dan PT Pertamina. Hasilnya, ditemukan fakta bahwa pengaruh avtur terhadap total cost structure hanya sekitar 27 persen.  Jika tarif pajak pertambahan nilai (PPN) berlaku 10 persen dari objek pajak, PPN avtur hanya berkontribusi 2,7 persen terhadap harga tiket pesawat. ''Jadi, kalau pajak avtur itu diturunkan, sebenarnya enggak akan berpengaruh signifikan karena peranannya kecil sekali,'' katanya.  Usul insentif dari sisi fiskal itu muncul karena sebelumnya maskapai mengeluhkan komponen perpajakan yang memberatkan. Antara lain, PPN avtur 10 persen dan PPN penjualan tiket pesawat 10 persen. Pihak maskapai merasa perlu ada upaya bersama dari pemerintah untuk menurunkan harga tiket. Dengan begitu, maskapai tak merasa bekerja sendiri dan hanya ditekan untuk melakukan efisiensi agar tiket bisa murah.  Pada dasarnya, tarif PPN berlaku umum atau sama rata terhadap berbagai objek pajak, termasuk tarif avtur maupun harga tiket itu sendiri. Menurut Robert, bisa saja tarif pajak diusulkan untuk dipotong dengan mengategorikan avtur dan industri penerbangan sebagai sektor strategis. Namun, harus ada perhitungan dan alasan yang kuat mengapa PPN avtur perlu diturunkan, sedangkan sejauh ini kontribusi PPN avtur terhadap harga tiket pesawat sangat kecil.  ''Makanya, komponen maskapai itu apa saja? Kalau pajak, komponennya apa. Apakah avtur, atau labour, atau PPh (pajak penghasilan) badan, atau apa. Kalau ada usul spesifik (dari maskapai), boleh saja kita cek,'' ucap Robert.  Menanggapi turunnya TBA, Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah menyatakan bahwa penurunan tersebut bisa memengaruhi laba perusahaan. Rata-rata maskapai memiliki keuntungan 2 persen tiap tahun. Menurut dia, itu sudah untung terbesar. ''Tahun lalu pendapatan Garuda Rp 60 triliun dan untungnya Rp 11 miliar,'' ujarnya.  Meski demikian, dia tidak pesimistis. Menurut dia, manajemen Garuda Indonesia sudah mempersiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan pendapatan dari sektor di luar tiket.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/baru-terbang-25-menit-lion-air-balik-ke-bandara-ini-masalahnya_c_286635-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ilustrasi pesawat Lion Air. (Dok. JawaPos.com)  Direktur Niaga AirAsia Indonesia Rifai Taberi menegaskan bahwa perusahaannya mendukung langkah pemerintah. Senada dengan Pikri, dia menyatakan optimistis bahwa penurunan TBA tak akan mengganggu bisnis dan operasional maskapai. ''Kan kami sudah tahu range penurunannya 12-16 persen. AirAsia mendukung langkah pemerintah dan optimis tak akan mengganggu bisnis penerbangan,'' ujarnya kemarin.  Rifai menambahkan, selama ini AirAsia tak pernah mematok harga tiket pesawat mendekati TBA. Menyikapi penurunan TBA tersebut, dia menjelaskan bahwa AirAsia tetap menggunakan strategi sub-class. ''Harga akan dibagi menjadi beberapa sub-class. Murah dan mahalnya tiket bergantung dari kapan konsumen membeli. Serta tentunya tetap seasonal, bisa naik-turun sesuai season,'' terangnya.  Sementara itu, Angkasa Pura II menyebutkan, penurunan tarif pesawat akan memengaruhi jumlah maskapai penerbangan yang mengajukan extraflight. Namun, untuk saat ini, dampaknya belum bisa dirasakan. ''Karena penetapan harga tiket turunnya kan baru hari ini (kemarin, Red),'' ujar Direktur Teknik Operasi Angkasa Pura II Djoko Murjatmodjo.  Sampai saat ini, penambahan extraflight memang sudah naik. Ada 68 persen maskapai yang mengajukan extraflight. Sayang, penerbangan tersebut hanya dilakukan maskapai dengan tujuan internasional.  Djoko menambahkan, memang ada banyak pertimbangan yang harus dilakukan maskapai. Sebab, ketika mudik, lebih banyak warga yang gemar menggunakan jalur darat. Angkutan udara biasanya dipilih oleh mereka yang hendak bepergian ke luar negeri, bukan mudik. Karena itu, wajar jika banyak maskapai yang memilih mengajukan extraflight dengan tujuan internasional.  ''Dulu pengajuan besar-besaran pun yang terpakai cuma 20 persen, makanya sekarang mereka banyak yang mempertimbangkan,'' tutur pria kelahiran Jogjakarta tersebut.  Karena itu, Angkasa Pura memiliki inisiatif untuk memberikan insentif kepada maskapai yang mengajukan extraflight untuk penerbangan dalam negeri. Presiden Direktur Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin menjelaskan, insentif tersebut akan berkaitan dengan biaya operasional. Misalnya, komponen landing fee dan parking fee. ''Besarannya akan kami tentukan lagi. Bisa dicek lagi nanti besaran-besarannya berapa,'' ucapnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/CITILINK-BANDARA-JOGJA-GUNTUR-AGA-TIRTANA-RADAR-JOGJA-Radar-Jogja-750x466.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/baru-terbang-25-menit-lion-air-balik-ke-bandara-ini-masalahnya_c_286635-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Tarif Baru Tiket Pesawat: Jakarta-Surabaya Paling Murah Rp 408 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tarif-baru-tiket-pesawat-batas-bawah-naik-5-persen_c_295751.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyambut baik keputusan pemerintah menurunkan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat. Mereka kini meminta maskapai penerbangan segera menyesuaikan tarif dengan keputusan tersebut.  Komisioner KPPU Chandra Setiawan menuturkan, penyesuaian TBA seharusnya berdampak pada harga tiket pesawat. "Maskapai bisa anytime (kapan saja, Red) mengubah tarifnya. Harusnya harga tiket itu turun," katanya saat ditemui di sela diskusi pemindahan ibu kota oleh President University di Jakarta kemarin (15/5).  Dengan penurunan tarif tersebut, Chandra berharap tiket pesawat lebih terjangkau masyarakat. Apalagi, saat Ramadan sampai Lebaran nanti, kebutuhan atau permintaan tiket pesawat semakin besar.  Dia menyatakan, KPPU terus memantau implementasi penerapan tarif tiket pesawat tersebut. KPPU berharap tetap ada persaingan harga tiket di antara maskapai penerbangan. Artinya, KPPU tidak mengharapkan seluruh airlines atau maskapai penerbangan kompak menerapkan tarif tertentu.  Misalnya, sama-sama memasang tarif di batas atas semua. Atau, meski tidak sampai di tarif batas atas, ada kesepakatan menetapkan tarif di angka tertentu. Chandra menegaskan hal itu dilarang. "Artinya, itu bisa dikatakan merupakan indikasi kartel. Itu dilarang undang-undang," katanya.  Dia menegaskan kepada seluruh maskapai supaya tetap bersaing secara sehat dalam mematok tarif tiket pesawat. Misalnya, tidak menjual seluruh kursi atau seat dengan harga tertentu yang mendekati batas atas. Namun, ada jatah persentase tertentu yang dijual dengan harga lebih murah.  Chandra menuturkan, KPPU saat ini menyelidiki melonjaknya harga tiket pesawat di seluruh maskapai penerbangan nasional. Sampai saat ini investigasi masih berlangsung.  Menurut dia, penurunan harga tiket pesawat oleh maskapai penerbangan bukan hal mustahil. Apalagi, sudah ada penyesuaian dalam beberapa elemen terkait dengan penerbangan. Mulai harga avtur sampai biaya yang terkait dengan layanan maskapai di bandara. "Mau tidak mau, cost (biaya, Red) bisa ditekan atau diefisienkan," ungkapnya.  Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Polana B. Pramesti menyatakan, regulasi baru tentang TBA sudah berada di meja menteri perhubungan. Pembahasan tarif baru sudah selesai. Tinggal menunggu pengesahan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.  "Mungkin (keluar, Red) hari ini. Nunggu Pak Menteri," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Perhubungan. Ketika ditanya berapa tarif yang turun dan rute mana saja, Polana enggan menjawab.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tarif-baru-tiket-pesawat-batas-bawah-naik-5-persen_m_-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ILUSTRASI: Maskapai akan menaati peraturan dari Kemenhub soal penyesuaian tarif tiket pesawat. (Muhamad Ali/Jawa Pos)  Direktur Niaga Garuda Indonesia (GI) Pikri Ilham Kurniansyah mengungkapkan, maskapainya mendukung penurunan TBA. Dia optimistis tahun ini tetap meraih laba seperti pada kuartal I 2019. Saat itu GI mendapat keuntungan USD 19,7 juta. "Kalau TBA turun, pasti ada dampak dalam pendapatan. Sebagai pebisnis, harus pandai," tegasnya kepada Jawa Pos kemarin.  Dia menyatakan, tiket bukan satu-satunya sumber pendapatan GI. Pikri menjelaskan, manajemen GI sudah melakukan antisipasi penurunan TBA. Secara organisasi, GI telah melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah direksi dan komisaris. Semula ada delapan direksi, lalu dikurangi menjadi tujuh. "Direksi sudah tidak menggunakan kendaraan dinas. Dinas keluar pun tidak ada uang perjalanan dinas," tuturnya.  GI juga mulai mengurangi fasilitas dan memilah konsumen. Untuk kelas low cost carrier (LCC), penerbangan akan diarahkan ke grup lain, Citilink atau Sriwijaya. Ada kemungkinan juga maskapai pelat merah itu mengurangi rute. Namun, rencana tersebut masih menunggu keputusan Ditjen Perhubungan Udara terkait dengan TBA anyar. "Kalau harus menutup rute dan mengurangi layanan, masyarakat harap maklum. Ini untuk jangka panjang," ucap Pikri.  Pendapatan lain yang akan digenjot adalah kargo, iklan, dan sponsor. "Dengan harga turun, ada kemungkinan demand naik," katanya.  Pikri juga berharap ada sharing dari pengusaha penginapan dan makanan ketika mereka mendapat keuntungan. "Sebelumnya omzet hotel turun, maskapai mulai untung. Sekarang hotel diharapkan naik (demand-nya). Jadi, ada sharing profit," tuturnya.  Kolaborasi juga diharapkan datang dari pemerintah. Misalnya, pemerintah membantu promosi perjalanan luar negeri. Dengan begitu, maskapai tak perlu lagi mengeluarkan biaya promosi. "Langkah bisnis yang kami lakukan tidak akan mengurangi safety dan tetap memikirkan nasib karyawan," tegasnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tarif-baru-tiket-pesawat-batas-bawah-naik-5-persen_m_-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

KPPU Pantau Tarif Baru Tiket Pesawat, Awasi Potensi Kartel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tarif tiket pesawat

Berita Terkini