<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/BANK-INDONESIA-21-3149052384.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketidakpastian perekonomian global masih tinggi. Sejalan dengan dinamika negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Bank Indonesia (BI) akan mengoptimalkan strategi operasi moneter yang pro-pasar dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan, berbagai indikator menunjukkan kebijakan tarif AS berdampak pada melambatnya perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju juga dalam tren menurun, seperti Eropa dan Jepang, di tengah ditempuhnya kebijakan fiskal ekspansif dan pelonggaran kebijakan moneter di negara tersebut. Perekonomian Tiongkok juga melambat akibat menurunnya ekspor. Terutama ke AS di tengah perlambatan permintaan domestiknya. Sedangkan ekonomi India diprakirakan tumbuh baik didorong oleh masih kuatnya investasi. "Dengan perkembangan tersebut, prospek pertumbuhan ekonomi dunia 2025 tetap sebesar 3 persen," kata Perry dalam paparan hasil rapat dewan gubernur (RDG), Rabu (18/6). Sementara itu, tekanan inflasi AS menurun. Sejalan dengan perekonomian yang melambat. Meskipun terjadi kenaikan inflasi pada kelompok barang akibat kebijakan tarif. Hal itu memperkuat ekspektasi terhadap arah penurunan Fed funds rate (FFR) ke depan. Di pasar keuangan global, pergeseran aliran modal dari AS ke aset yang dianggap aman dan juga ke aset keuangan emerging market terus terjadi. Sehingga mendorong berlanjutnya pelemahan indeks mata uang dolar AS (USD) terhadap mata uang negara maju (DXY) dan negara berkembang (ADXY). Perry memperkirakan, perekonomian global masih akan tetap tinggi. Akibat masih berlangsungnya negosiasi tarif antara AS dan sejumlah negara serta eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. "Kondisi ini memerlukan kewaspadaan dan penguatan respon serta koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri," ucap lulusan Iowa State University itu. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus didorong. Kegiatan ekonomi triwulan II 2025 menunjukkan kinerja ekspor nonmigas yang lebih baik dipengaruhi front loading ekspor ke AS. Sebagai respon antisipasi eksportir terhadap kebijakan tarif AS. "Sumber pertumbuhan permintaan domestik melalui konsumsi rumah tangga dan investasi perlu semakin ditingkatkan," terangnya. Dari sisi pemerintah, kebijakan fiskal dilakukan untuk mempercepat belanja melalui pemberian gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) dan subsidi transportasi. Serta penebalan bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Dari sisi bank sentral, penurunan suku bunga dan pelonggaran likuiditas dilakukan melalui kebijakan moneter. Dibarengi peningkatan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit pembiayaan ke sektor-sektor prioritas. "Ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan akan membaik pada semester II 2025, dan secara keseluruhan, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 berada pada kisaran 4,6 sampai 5,4 persen," jelas Perry. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan, di tengah risiko ekonomi global yang tinggi, instrumen keuangan Indonesia masih memberikan imbal hasil (yield) yang menarik bagi investor. Tecermin dari meningkatnya inflow pada bulan Juni, khususnya untuk surat berharga negara (SBN) yang mencapai sekitar Rp 11 triliun. Sementara itu, outflow pada pasar saham juga sudah berkurang. Meski masih terjadi dengan nilai relatif kecil sekitar Rp 3 triliun. Untuk SRBI (sekuritas rupiah Bank Indonesia) terjadi outflow sebesar Rp 5 triliun. "Tapi, overall inflow kalau kita lihat inflow yang masuk ke SBN sudah mencapai Rp 43,5 triliun. Ini memang cukup menambah suplai valas kita di pasar," ungkapnya. Peningkatan likuiditas ini juga tercermin dari transaksi harian di pasar yang terus naik. Per April, rata-rata transaksi harian di pasar likuiditas sekitar Rp 5,76 triliun. Namun pada 16 Juni, transaksi harian sudah mencapai sekitar Rp 6,22 triliun. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rupiah mengalami penguatan secara kuartalan sebesar 1,72 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. "Pergerakan rupiah sejajar dengan pergerakan kelompok negara peers group," ujarnya. Destry menegaskan, akan terus mengoptimalkan operasi pasar terbuka yang pro-market. Yakni, akan selalu siap masuk di non-deliverable forward (NDF). Selain itu, secara domestik BI terus melakukan triple intervention secara kontinu di pasar DNDF, pasar spot, dan pasar SBN. "Karena memang kita masih melihat ada beberapa risiko yang patut kita waspadai. Kami sebagai bagian dari strategi stabilisasi pasar. Selain menjaga stabilitas rupiah, tentunya kita juga ingin menambah likuiditas di pasar. Terlihat dari pembelian SBN yang dilakukan BI mencapai Rp 124 triliun," tandasnya.

Bank Indonesia mengoptimalkan strategi operasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Merespons Kebijakan Tarif AS, BI Optimalkan Operasi Moneter Pro-Pasar Hadapi Ketidakpastian Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/PAM-JAYA.jpg" alt="Ilustrasi unit pengolahan air bersih PAM Jaya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi unit pengolahan air bersih PAM Jaya</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) akan menaikkan tarif layanan mulai Januari 2025. Kenaikan tarif itu sesuai Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya. Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin menjelaskan, kenaikan tarif hanya berlaku bagi pelanggan yang menggunakan air di atas 10 m3 atau 10.000 liter. Tarif akan diterapkan secara progresif ketika konsumsi air pada rentang lebih dari 10 m3 hingga 20 m3 dan di atas 20 meter kubik. Penetapan itu sesuai dengan ketetapan standar kebutuhan pokok air minum per kepala keluarga sebesar 10 m3 per bulan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). &ldquo;Jika pelanggan rumah tangga menggunakan air secara bijak dengan konsumsi di angka 10 m3, maka tidak ada perubahan tarif yang akan dirasakan oleh pelanggan. Mengingat tarif pada kebutuhan 0&ndash;10 m3 masih tetap di angka yang relatif sama," ujar Arief, Rabu (25/12). Arief menjelaskan, penerapan tarif baru merupakan upaya untuk mewujudkan pemenuhan air minum secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Apalagi, tarif air minum di Jakarta selama 17 tahun tidak pernah mengalami kenaikan. Padahal, biaya untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air minum terus meningkat.&nbsp;Kenaikan tarif juga dilakukan untuk mengejar target 1 juta sambungan rumah (SR) pada akhir 2030.&nbsp;&nbsp; "Sehingga target ketersediaan layanan air minum perpipaan yang konsisten, berkualitas, dan terjangkau bagi warga Jakarta segera terpenuhi. Nantinya, sepanjang 7.000 kilometer tambahan jaringan perpipaan akan terpasang di seluruh wilayah Jakarta&rdquo;, jelas Arief. PAM Jaya juga meluncurkan sejumlah program untuk meringankan masyarakat. Yakni melalui program Kartu Air Sehat, juga program aktivasi bantuan pendamping penerapan tarif baru, untuk pelanggan kelompok rumah tangga kode tarif 2A1 (sangat sederhana), 2A2 (sederhana). Program ini efektif dimulai pada Januari 2025, berlaku selama 1 tahun, dan akan dilakukan evaluasi secara berkala. Pelanggan yang mendapatkan Kartu Air Sehat akan mendapatkan bantuan berupa tarif promo. Antara lain: - Pelanggan 2A1 akan mendapatkan tarif flat sebesar Rp 1.000 per m3 untuk seluruh pemakaian air setiap bulannya. - Pelanggan 2A2 akan mendapatkan tarif flat sebesar Rp 3.550 per m3 untuk pemakaian 1&ndash;20m3 pertama setiap bulannya. Pemegang Kartu Air Sehat juga akan mendapatkan layanan berupa bantuan pengiriman air melalui mobil tangki PAM Jaya secara gratis. Manfaat lain dari Kartu Air Sehat adalah asuransi gangguan pelayanan.&nbsp; Pelanggan 2A1 dan 2A2 yang mengalami gangguan suplai air mati dapat melaporkan ke contact center PAM Jaya (1500223). Pelanggan akan mendapatkan santunan/penggantian kerugian sesuai besaran manfaat yang sudah ditetapkan per kelompok tarif maksimal 1 x per bulan. "Komitmen PAM Jaya terhadap program sambungan baru gratis bagi pelanggan kelompok rumah tangga kode tarif 2A1 dan 2A2 juga terus berlanjut hingga 2025," imbuh Arief.

PAM Jaya akan menaikkan tarif layanan mulai Januari 2025, untuk pelanggan dengan pemakaian di atas 10 meter kubik per bulan.

Siap-siap, PAM Jaya Bakal Naikkan Tarif Air Mulai Januari 2025, Pengguna di Atas 10 Meter Kubik Kena Tarif Progresif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/tarif-parkir-car-free-night-ugal-ugalan-naik-100-persen_m_178546.jpeg" alt="PARKIR: Salah seorang warga menunjukkan karcis parkir sebagai tanda penutupan kendaraan, Minggu (31/12)." width="100%">
<figcaption>PARKIR: Salah seorang warga menunjukkan karcis parkir sebagai tanda penutupan kendaraan, Minggu (31/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penerapan tarif parkir kendaraan pada malam pergantian tahun di Kota Solo naik ugal-ugalan. Tidak tanggung-tanggung, kenaikan tarif parkir mencapai 100 persen. Jika biasanya tarif parkir hanya dikenakan Rp 2000, tetapi untuk kali ini tarif parkir mencapai Rp 4.000 bahkan hingga Rp 5.000. Salah seorang pengunjung Car Free Night (CFN), Fajar, 35, mengatakan, jika dirinya diminta membayar Rp 5.000 untuk sekali parkir. Juru parkir berdalih, kenaikan tarif ini karena adanya event berupa CFN. "Ya saya terpaksa membayarnya, padahal biasanya cuma Rp 2.000 saja," terangnya kepada JawaPos.com, Minggu (31/12). Hal yang sama diungkapkan pengunjung lainnya asal Kabupaten Sukoharjo, Vester, 25. Tetapi, tarif parkir yang diterapkan kepadanya lebih murah Rp 1.000 dibandingkan dengan tarif parkir yang dibayar Fajar. Vester mengatakan, saat membayar parkir, dirinya memberikan uang Rp 10.000 dan mendapat kembalian Rp 6.000 saja. "Saya tidak bertanya tarifnya, tapi cuma diberi kembalian segitu," ucapnya.&nbsp; Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo, Hari Prihatno mengatakan jika kejadian ini sudah diprediksinya sejak awal. Padahal, sebelumnya Dishub sudah melakukan antisipasi dengan mengumpulkan para pengelola parkir yang ada di Kota Solo. "Kami sudah mengimbau agar memberlakukan tarif parkir sesuai dengan ketentuan saja," terang Hari. Tetapi, ternyata masih banyak juru parkir yang nekad menerapkan tarif parkir secara ugal-ugalan. Hari menambahkan, sebenarnya penerapan tarif parkir seperti ini tidak melanggar aturan. Sepanjang Jukir memberikan keterangan jam masuk kendaraan dan jam keluar kendaraan. "Karena semua zona parkir ini sudah diberlakukan tarif progresif. Tapi kalau tidak ada keterangannya ya ini merupakan pelanggaran," katanya. Dengan adanya kejadian ini, pihaknya berencana untuk memanggil kembali para pengelola parkir guna dimintai kejelasannya. "Nanti akan kami lakukan evaluasi," tandasnya.

Tarif Parkir Car Free Night Ugal-ugalan, Naik 100 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/pikirkan-tarif-untuk-pns-pemkot_m_128583.jpeg" alt="PARKIR TEPI JALAN: Petugas sedang menata sepeda motor di kompleks kantor Pemkot Surabaya. Dinas perhubungan kini sedang merancang kebijakan tarif parkir untuk PNS." width="100%">
<figcaption>PARKIR TEPI JALAN: Petugas sedang menata sepeda motor di kompleks kantor Pemkot Surabaya. Dinas perhubungan kini sedang merancang kebijakan tarif parkir untuk PNS.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Salah satu permasalahan dalam pembahasan tarif progresif parkir yang belum tuntas adalah perlakuan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) dan pelanggan di kompleks pemkot. Selama ini durasi parkir mereka cukup lama dan berlangsung setiap hari. Tarif parkir yang dikenakan otomatis masuk kategori maksimal.   Sebenarnya tujuan kebijakan tarif progresif adalah menjunjung tinggi asas keadilan. Artinya, mereka yang menggunakan jasa parkir lebih lama harus dikenai tarif lebih besar. Namun, ada dua tipikal pengguna parkir di sekitar kompleks pemkot. Yakni, mereka yang memiliki kepentingan di pemkot serta PNS yang kesehariannya bekerja di lokasi tersebut.  Kepala UPT Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya Tranggono Wahyu Wibowo mengatakan sedang memikirkan jalan tengah untuk masalah tersebut. Dia sudah belajar dari beberapa lokasi parkir swasta yang menggunakan tarif progresif. Ada dua cara yang digunakan di tempat tersebut. &rsquo;&rsquo;Memberikan ruang khusus atau memberlakukan kartu member,&rsquo;&rsquo; tuturnya.   Tetapi, cara itu tidak bisa serta-merta diterapkan di lokasi yang dikelola pemerintah saat ini. Sebab, rancangan peraturan tarif parkir progresif yang akan diusulkan ke wali kota tidak menyebut dua cara itu. Apalagi, pemkot wajib memperlakukan semua masyarakat dengan status yang sama. Untuk PNS, pelanggan, atau masyarakat biasa, diberlakukan aturan yang sama.   Tranggono masih mencari jalan keluar yang tepat. Masalah itu juga sudah disampaikan ke tim yang membahas tarif tersebut. Tujuannya, ada usulan dari internal tim untuk menjembatani masalah itu.   Menurut dia, PNS parkir di kompleks pemkot rata-rata selama lima jam. Mereka dikenai batas maksimal. Apabila batas maksimal ditetapkan Rp 6 ribu untuk sepeda motor, PNS bersangkutan harus mengeluarkan Rp 30 ribu dalam sepekan.   Jumlah itu bisa bertambah. Terutama saat PNS mendapat tugas luar dan harus kembali ke kantor. Pada hari yang sama, dia dikenai tarif progresif dua kali. Penerapan kebijakan seperti itu akan memunculkan masalah baru.   Kepala Dishub Surabaya Irvan Wahyudrajad yakin tim bisa mengatasi masalah tersebut. Apalagi, sudah banyak contoh dan gambaran yang bisa ditiru. Yang penting, apa pun sistem yang diterapkan harus dikonsultasikan terlebih dahulu. &rsquo;&rsquo;Tujuannya, tidak memunculkan masalah baru di kemudian hari,&rsquo;&rsquo; ucapnya.   Faktor keberatan PNS bisa memicu adanya gugatan terhadap aturan parkir tarif progresif. Apabila itu terjadi, program pemkot yang akan diterapkan pada Juni tersebut bisa terganggu. (riq/c7/git/sep/JPG)

Pikirkan Tarif untuk PNS Pemkot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/tarif-progresif-ditargetkan-juni_m_128461.jpeg" alt="Around 1 LEBIH MAHAL Tarif parkir di tepi jalan umum segera menerapkan sistem progresif." width="100%">
<figcaption>Around 1 LEBIH MAHAL Tarif parkir di tepi jalan umum segera menerapkan sistem progresif.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Di beberapa kawasan parkir di Surabaya akan diberlakukan tarif progresif. Saat ini draf peraturan wali kota (perwali) yang menjadi dasar penetapan tarif itu sedang disusun. Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya menggandeng Universitas Negeri Surabaya untuk menentukan besaran tarif yang akan diterapkan.  Kawasan parkir yang bakal menggunakan tarif progresif, antara lain, Park and Ride Mayjen Sungkono, Siola, Jalan Jimerto, dan Jalan Sedap Malam. Saat ini tarif di kawasan tersebut masih flat. Nanti pengguna jasa parkir dikenai akumulasi sesuai durasi mereka parkir di kawasan tersebut.  Besaran akumulasi masih dibahas. Dishub menargetkan pada akhir Mei bisa tuntas dan segera dibawa ke meja wali kota. Harapannya, awal Juni tarif parkir progresif mulai berlaku.  Kepala Dishub Surabaya Irvan Wahyudrajad menyatakan, tarif progresif menggunakan asas keadilan. Masyarakat yang menggunakan jasa parkir lama dikenai tarif lebih mahal. Selain itu, pola pikir masyarakat bisa diubah secara perlahan. Mereka tidak akan berlama-lama di satu tempat. &rdquo;Setelah keperluannya selesai, pengguna jasa parkir langsung keluar,&rdquo; kata dia. Kondisi saat ini berbeda. Pengguna jasa parkir kurang dari sejam dikenai biaya sama dengan mereka yang parkir berjam-jam. Sering ditemui pula kendaraan parkir yang ditinggal pemiliknya. &rdquo;Mereka memanfaatkan ruang parkir yang sebenarnya dikhususkan untuk pengunjung,&rdquo; imbuh Irvan.   Irvan yakin, tarif progresif akan menghilangkan praktik tersebut. Pemilik kendaraan harus berpikir dua kali apabila ingin parkir lama. Dia harus segera pindah agar lebih hemat. Durasi parkir bisa menjadi pertimbangan bagi pengunjung yang hanya seperlunya saja berada di lokasi tersebut.   Lalu, bagaimana dengan nasib pegawai yang harus lama-lama berada di satu lokasi? Misalnya, pegawai pemkot yang bekerja di kompleks perkantoran Jalan Jimerto. Mereka parkir pagi dan pulang sore. Durasi parkir sangat lama, biaya yang dikenakan masuk kategori maksimal.  Apabila ketentuan biaya maksimal untuk motor Rp 5 ribu, pegawai pemkot harus mengeluarkan anggaran parkir minimal Rp 140 ribu sebulan. Angka itu belum termasuk hitungan apabila PNS bersangkutan harus keluar masuk karena dinas di luar kantor. Beban parkir yang ditanggung juga semakin besar.   Permasalahan itu hingga kini masih dibahas. Aturan yang ditetapkan dishub tidak boleh memisahkan antara PNS dan masyarakat biasa. Tarif progresif juga tidak boleh dibedakan antara PNS dan masyarakat. Karena itu, dishub masih mencari jalan keluar agar kebijakan itu tidak memberatkan PNS yang sehari-hari menggunakan jasa parkir di Jalan Jimerto. &rdquo;Kami belum bisa komentar terkait masalah itu,&rdquo; tegas Irvan.  Dia hanya menyampaikan, hasil pembahasan akan disampaikan kepada masyarakat. Tentu setelah ditetapkan oleh perwali. &rdquo;Kami akan sosialisasikan sekaligus uji coba penerapan di kawasan parkir progresif itu,&rdquo; ucapnya. (riq/c10/oni/sep/JPG)

Tarif Progresif Ditargetkan Juni

tarif progresif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tarif progresif

Berita Terkini

Merespons Kebijakan Tarif AS, BI Optimalkan Operasi Moneter Pro-Pasar Hadapi Ketidakpastian Global

Siap-siap, PAM Jaya Bakal Naikkan Tarif Air Mulai Januari 2025, Pengguna di Atas 10 Meter Kubik Kena Tarif Progresif

Tarif Parkir Car Free Night Ugal-ugalan, Naik 100 Persen

Pikirkan Tarif untuk PNS Pemkot

Tarif Progresif Ditargetkan Juni

Download Aplikasi JawaPos.com