<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/03/83fbaf49-1839-4e2d-83f6-f08ac6dc7ffa-2424177665.jpg" alt="Kapal Ferry milik ASDP di Pelabuhan Merak. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kapal Ferry milik ASDP di Pelabuhan Merak. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kabar baik bagi pemudik lintas Jawa-Sumatera. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengumumkan bahwa penyeberangan Merak&ndash;Bakauheni resmi menerapkan kebijakan single tarif selama periode mudik Lebaran 2026. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo memastikan bahwa dengan skema itu, tidak ada perbedaan tarif layanan antara reguler dan ekspres. Semua demi menciptakan arus mudik yang lebih tertib dan lancar. Kebijakan ini berlaku untuk keberangkatan dari Pelabuhan Merak pada 13 Maret 2026 pukul 12.00 WIB hingga 20 Maret 2026 pukul 15.00 WIB. Sementara untuk keberangkatan dari Pelabuhan Bakauheni, skema diberlakukan mulai 23 Maret 2026 pukul 00.00 WIB hingga 29 Maret 2026 pukul 24.00 WIB. "Selama periode tersebut, tidak terdapat perbedaan tarif bagi layanan reguler dan ekspres. Skema single tarif dilakukan dengan menyamakan tarif layanan eksekutif dengan taraif layanan reguler pada golongan pejalan kaki dan kendaraan penumpang," kata Heru dalam keterangannya, Selasa (24/2). Lebih lanjut, Heru juga mengatakan kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari strategi nasional pengelolaan trafik dan pelayanan publik selama musim mudik. Dengan begitu, perjalanan penyebrangan akan terasa lebih meringankan. &ldquo;Melalui single tarif, kami ingin memastikan mudik Lebaran 2026 berlangsung lebih tertib, terjangkau, dan lancar. Ini adalah bentuk kolaborasi pemerintah dan BUMN untuk menghadirkan perjalanan penyeberangan yang aman sekaligus meringankan beban masyarakat,&rdquo; lanjutnya. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pola layanan operasional di dermaga akan disesuaikan dengan jadwal serta kebutuhan pengaturan trafik. Pengguna jasa akan dilayani sesuai penempatan kapal dan dermaga yang telah diatur. Di sisi lain, Corporate Secretary ASDP Windy Andale memastikan kesiapan sistem penjualan tiket, sosialisasi kepada pengguna jasa serta koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk mendukung kelancaran arus penyeberangan, masyarakat diimbau memesan tiket lebih awal melalui Ferizy yang dapat diakses sejak H-60. Sehingga jadwal perjalanan dapat direncanakan lebih pasti sekaligus menghindari antrean panjang saat periode puncak. "Pengguna jasa diwajibkan telah bertiket sebelum tiba di pelabuhan, melakukan perjalanan sesuai jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket, serta memastikan pengisian data dan identitas penumpang dilakukan secara lengkap dan benar guna mendukung kelancaran layanan selama periode Angkutan Lebaran," tutur Windy. &nbsp;

ASDP resmi berlakukan single tarif penyeberangan Merak–Bakauheni untuk mudik Lebaran 2026. Pesan tiket lebih awal agar perjalanan lebih lanc

Resmi! ASDP Terapkan Single Tarif di Penyeberangan Merak–Bakauheni Mudik Lebaran 2026, Cek Jadwalnya

<div id="m#msg-f:1789580510404735348" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/03/asdp-FERRY-2788838080-3838993345.jpg" alt="Salah satu BUMN yang menerima PMN. (ASDP)" width="100%">
<figcaption>Salah satu BUMN yang menerima PMN. (ASDP)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> JawaPos.com - Tarif penyebrangan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Penyebrangan Merak dan Bakauheni ditetapkan naik mulai 1 Februari 2024 mendatang. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan penyesuaian tarif layanan kapal ekspress ini, mengacu pada Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PR.302/4/16 PHB 2023 tanggal 15 November 2023, tentang Persetujuan Penyesuaian Tarif Jasa Kepelabuhanan Pada Layanan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Bakauheni PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengatakan, penerapan penyesuaian tarif ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan, keselamatan dan keamanan pelayaran. Selain itu, hal ini juga dilakukan demi menjaga kelangsungan industri angkutan penyeberangan dan peningkatan daya saing dengan moda lain. "ASDP terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa, kenaikan tarif tersebut tidak lain dilakukan juga untuk menunjang standar pelayanan minimum agar masyarakat dapat menyeberang dengan nyaman dan aman," kata Shelvy dalam keterangan tertulis, Rabu (31/1). Shelvy menjelaskan, selama lima tahun terakhir tarif pada layanan dermaga eksekutif Merak-Bakauheni belum pernah dilakukan penyesuaian. Namun, seiring dengan pertumbuhan biaya operasional dan investasi dalam peningkatan fasilitas serta peningkatan kualitas layanan, penyesuaian tarif menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Berdasarkan analisis yang dilakukan, besar penyesuaian tarif rata-rata untuk penumpang mencapai 8,72 persen. Penyesuaian ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan kapal dan fasilitas, serta kenaikan biaya operasional lainnya. Untuk kendaraan, penyesuaian rata-rata sebesar 4,74 persen. "Penerapan penyesuaian tarif di lintasan tersibuk cabang utama Merak-Bakauheni ini juga sejalan dengan peningkatan faktor keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa secara berkala melalui upaya peningkatkan fasilitas pelabuhan seperti access bridge dan garbarata, kapasitas dermaga, area parkir, serta fasilitas ruang tunggu penumpang," jelas Shelvy. Lebih lengkap, berikut ini tarif penyebrangan terbaru di dermaga eksekutif pelabuhan Merak-Bakauheni. Penumpang 1. Dewasa : Rp 84.800 2. Bayi : Rp 4.000 Kendaraan 1. Golongan I : Rp85.000 2. Golongan II : Rp 129.677 3. Golongan III : Rp 187.853 4. Golongan IV Kendaraan Penumpang : Rp 749.128 Kendaraan Barang : Rp 491.800 5. Golongan V Kendaraan Penumpang : Rp 1.225.928 Kendaraan Barang : Rp 904.923 6. Golongan VI Kendaraan Penumpang : Rp 2.015.985 Kendaraan Barang : Rp 1.366.620 7. Golongan VII : Rp 1.975.580 8. Golongan VIII : Rp 2.619.845 9. Golongan IX : Rp 3.998.920 &nbsp; </div> </div> </div> </div>

Penerapan penyesuaian tarif ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan, keselamatan dan keamanan pelayaran.

Mulai 1 Februari, Tarif Penyeberangan Eksekutif Merak-Bakauheni Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/09/ketapang-3-167626723.jpg" alt="ANTRE MASUK KAPAL: Kendaraan roda empat menumpuk di area parkir Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Minggu (8/7) sore." width="100%">
<figcaption>ANTRE MASUK KAPAL: Kendaraan roda empat menumpuk di area parkir Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Minggu (8/7) sore.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/asdp">ASDP</a>&nbsp;Indonesia Ferry (Persero) menyosialisasikan tarif baru pada 29 lintasan penyeberangan di seluruh Indonesia yang mulai berlaku pada 3 Agustus 2023. Corporate Secretary PT&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/asdp">ASDP</a>&nbsp;Indonesia Ferry Shelvy Arifin mengatakan, penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara. Sejumlah faktor yang mendorong penyesuaian tarif antara lain adalah kenaikan biaya bahan bakar minyak (BBM), kenaikan Upah Minimum Kota (UMK), inflasi, serta kenaikan kurs dollar yang berdampak pada biaya perawatan dan perbaikan kapal. Komponen-komponen tersebut berdampak pada peningkatan biaya layanan penyeberangan kapal, termasuk yang dikelola&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/asdp">ASDP</a>. Komponen energi salah satunya berkontribusi cukup dominan yakni sekitar 40-50 persen terhadap biaya operasional. Selain itu, penyesuaian tarif tersebut merupakan upaya untuk memenuhi standar pelayanan minimum. "<a href="https://www.jawapos.com/tag/asdp">ASDP</a>&nbsp;terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa, kenaikan tarif tersebut tidak lain dilakukan juga untuk menunjang standar pelayanan minimum agar masyarakat dapat menyeberang dengan aman, nyaman dan selamat," kata&nbsp;Shelvy Arifin, dikutip dari Antara, Minggu (23/7). Adapun besaran penyesuaian tarif angkutan secara nasional hingga sebesar 5 persen. Salah satu penerapan tarif terpadu lintas Merak-Bakauheni sebagai lintasan penyeberangan tersibuk di Indonesia, sebesar 5,26 persen. Berikut 29 lintasan penyeberangan&nbsp;ASDP yang mengalami penyesuaian tarif, mulai berlaku 3 Agustus 2023. 1.&nbsp;Merak - Bakauheni, 2. Ketapang-Lembar, 3. Jangkar-Lembar, 4. Jangkar-Kupang, 5. Ketapang-Gilimanuk, 6. Padangbai-Lembar, 7. Surabaya-Lembar, 8. Kendal-Kumai, 9. Sape-Waikelo, 10. Sape-Labuan Bajo, 11. Sape-Waingapu, 12. Tanjung Api Api-Tanjung Kalian, 13. Batam-Kuala Tungkal, 14. Batam-Mengkapan, 15. Batam-Sei Selari, 16. Karimun-Mengkapan, 17. Karimun-Sei Selari, 18. Mengkapan-Tanjung Pinang, 19. Dumai-Malaka, 20. Dabo-Kuala Tungkal, 21. Bajoe-Kolaka, 22. Balikpapan-Taipa, 23. Balikpapan-Mamuju, 24. Bitung-Ternate, 25. Bira-Sikeli, 26. Bitung-Tobelo, 27. Pagimana-Gorontalo, 28. Siwa-Lasusua, dan 29. Batulicin - Garongkong.

"Kenaikan tarif tersebut tidak lain dilakukan juga untuk menunjang standar pelayanan minimum," kata Shelvy Arifin,

Berikut Daftar 29 Lintasan Penyeberangan ASDP yang Mengalami Penyesuaian Tarif Mulai 3 Agustus 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/JKT-H-1-Jelang-Larangan-Mudik-Pelabuhan-Merak-Salman-Toyibi-2.jpg" alt="Foto udara kendaraan pemudik tujuan Sumatera antre memasuki kapal Roro di Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (5/5/2021) dini hari. Jelang larangan mudik pada 6 Mei 2021, Pelabuhan Merak mengoperasikan 29 kapal roro untuk melayani penyeberangan penumpang menuju" width="100%">
<figcaption>Foto udara kendaraan pemudik tujuan Sumatera antre memasuki kapal Roro di Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (5/5/2021) dini hari. Jelang larangan mudik pada 6 Mei 2021, Pelabuhan Merak mengoperasikan 29 kapal roro untuk melayani penyeberangan penumpang menuju</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) <a href="https://www.jawapos.com/tag/bambang-haryo-soekartono/">Bambang Haryo Soekartono</a> meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyesuaikan tarif penyeberangan. Penyesuaian itu untuk menjaga pelayanan operator pelayaran penyeberangan tetap sesuai standar operasional prosedur (SOP).  Menurut BHS-begitu Bambang disapa, saat ini <a href="https://www.jawapos.com/tag/tarif-penyeberangan/">tarif penyeberangan</a> mengalami kenaikan 11 persen. Namun, tarif itu dinilai Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sangat memberatkan masyarakat. Padahal, tarif penyeberangan saat ini masih jauh di bawah harga pokok produksi (HPP).  Harga layanan yang diberikan operator penyeberangan saat ini masih di bawah HPP. Kondisi ini membuat banyak pengusaha pelayaran mengalami kesulitan, bahkan beberapa di antara mereka bangkrut. "Semua itu terjadi di lintas komersial akibat tarif penyeberangan yang tertinggal sangat jauh dari perhitungan break event point yang dilakukan oleh pemerintah," ujar BHS kepada JawaPos.com, Sabtu (7/1).  Padahal, kata BHS, Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Ferry (Gapasdap) pada 2021 telah mengajukan kenaikan tarif sebelum ada kenaikan BBM. Pengajuan itu dibahas dengan melibatkan sejumlah stakeholder. Mulai dari YLKI, <a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-asdp/">PT ASDP</a>, operator pelayaran, asuransi, dan pemerintah, bahkan Kemenko Marvest.  ”Mengacu kepada janji Kemenhub untuk melakukan kenaikan tarif secara bertahap setiap 6 bulan. Lalu disetujui sebagaimana yang diatur dalam KM 172 Tahun 2022," ujar BHS.  Anggota Komisi V DPR periode 2014-2019 itu menyebut Menhub BKS membatalkan tarif yang sudah disosialisasikan ke publik dengan besaran 11 persen. Bersamaan satu minggu sebelumnya terjadinya kenaikan BBM sebesar 32 persen. Sehingga, kesulitan dari pengusaha menjadi bertambah berat sebelum kenaikan BBM.  “Bukti dari kesulitan pengusaha untuk memenuhi standar keselamatan dan pelayanan minimum pernah disurvei langsung oleh tim Gapasdap," ujarnya.  Hasil survei itu menyebutkan bahwa dua kapal di masing-masing lintasan rata-rata terdapat sekitar 20-30 item kekurangan keselamatan dan pelayanan minimum. Hal itu membahayakan keselamatan dan menjadi preseden buruk layanan ferry di Indonesia. Fakta itu dikhawatirkan akan dinilai oleh dunia internasional.  Ketua Dewan Penasihat DPP <a href="https://www.jawapos.com/tag/gapasdap/">Gapasdap</a> itu menilai pernyataan Menhub yang mengatakan kenaikan tarif ferry 11 persen sangat membebani masyarakat tidak berdasar. Dia mencontohkan perhitungan secara ekonomi truk pengangkut beras. Truk itu membawa 30 ton di lintas Merak-Bakauheni. Tarifnya saat ini Rp 974.278. Jika tarifnya naik, maka akan mengalami kenaikan sebesar Rp 194.855. Sehingga, per kilogram beras akan mengalami kenaikan harga sebesar Rp 6,4.  ”Jika harga beras adalah Rp 10.000/kg, maka kenaikannya hanya sebesar 0,064 persen saja. Bahkan jika tarif angkutan penyeberangan dinaikkan sesuai dengan kekurangan perhitungan yang seharusnya yaitu 35,4 persen, maka dampaknya hanya 0,11 persen atau Rp 11,4/kg beras,” ucap BHS.  Senior Investigator KNKT 2008-2014 itu menambahkan, seharusnya Menhub paham jumlah transportasi publik dan logistik yang menggunakan ferry jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak menggunakan angkutan ferry. Seperti misal lintas Merak-Bakauheni sebagai lintasan penyeberangan yang terpadat. Salam satu hari menyeberangkan 5.000 truk. Sedangkan jumlah truk yang ada di Indonesia sekitar 6,5 juta unit.  ”Apa yang dikatakan oleh Menhub untuk melindungi masyarakat justru akan menjadi bumerang yang akan menjadi bencana yang besar bagi keselamatan transportasi penyeberangan," tandasnya.

Optimalkan Pelayanan, MTI Minta Kemenhub Sesuaikan Tarif Penyeberangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/pelabuhan-ketapang.jpg" alt="SEPI: Ketatnya aturan masuk ke Bali berdampak terhadap aktivitas kendaraan di Pelabuhan Penyebrangan ASDP Ketapang. (Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar Banyuwangi)" width="100%">
<figcaption>SEPI: Ketatnya aturan masuk ke Bali berdampak terhadap aktivitas kendaraan di Pelabuhan Penyebrangan ASDP Ketapang. (Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar Banyuwangi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyesuaian tarif juga berlaku untuk angkutan penyeberangan. Kemarin PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menetapkan tarif baru di 53 lintasan penyeberangan. Untuk lintasan komersial, kenaikan rata-rata mencapai 11 persen.  Ke-53 lintasan penyeberangan itu terdiri atas Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Lembar–Padangbai, Bajoe–Kolaka, Tanjung Kelian–Tanjung Api-Api.  Berikutnya, Balikpapan–Taipa, Balikpapan–Mamuju, Bitung–Ternate, Bira–Sikeli, Sape–Waikelo, Sape–Labuan Bajo, Pagimana–Gorontalo, Siwa–Lasusua.  Lalu, Surabaya–Lembar, Bitung–Tobelo, Batam–Mengkapan, Karimun–Mengkapan, Sape–Waingapu, Batam–Kuala Tungkal, Dumai–Malaka, Mengkapan–Tanjung Pinang, Batam–Sei Seleri, Karimun–Sei Seleri, dan Ketapang–Lembar.  Kemudian, Batulicin–Garongkong, Jangkar–Lembar, Jangkar–Kupang, Patimban–Trisakti, Patimban–Dwikora, Marisa–Dolong, Singkil–Gunung Sitoli, Paciran–Garongkong, Dabo–Kuala Tungkal, Tambelan–Sintete, Serasan–Sintete, Gorontalo–Wakai, Paciran–Bahaur, dan Kendal–Kumai.  Selain itu, Tarakan–Toli-toli, Jampea–Marapokot, Jampea–Labuan Bajo, Tual–Kaimana, Wahai–Fakfak, Wahai–Waigama, Gag–Gebe, Wasior–Nabire, Biak–Manokwari, Banggai–Taliabu, Natuna–Sintete, Sorong–Gebe, Numfor–Manokwari, Namlea–Sanana, dan Sanana–Teluk Bara.  Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin menyampaikan, kenaikan itu mengacu Keputusan Menteri Perhubungan No 184 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kepmenhub No 172 Tahun 2022 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.  Menurut dia, penyesuaian tarif tersebut wujud komitmen pemerintah dalam mendukung keberlanjutan bisnis angkutan penyeberangan pasca kenaikan harga BBM.  Shelvy mengakui, kenaikan harga BBM berdampak nyata pada layanan penyeberangan, termasuk yang dikelola ASDP. Pasalnya, komponen BBM berkontribusi sekitar 40–50 persen terhadap biaya operasional.  ”Alhamdulillah, setelah sempat tertunda, pada 28 September 2022 telah disahkan regulasi penyesuaian tarif penyeberangan dan berlaku Sabtu (1/10) pukul 00.00 (menyesuaikan zona),” ujarnya di Jakarta.  Penyesuaian tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antarprovinsi dan antarnegara ini juga berdasar Permenhub Nomor 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan. Pada pasal 11 ayat 1, disebutkan bahwa dalam hal terjadi kenaikan bahan bakar minyak, tarif angkutan penyeberangan dapat dilakukan penyesuaian sebelum harga pokok penjualan (HPP) mencapai 100 persen.  Dengan adanya penyesuaian tarif tersebut, lanjut dia, lintasan komersial mengalami kenaikan rata-rata 11 persen. Sedangkan lintasan perintis mencapai 5 persen.

Imbas Kenaikan BBM, Tarif 53 Lintasan Penyeberangan Naik 11 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Aktifitas-Bongkar-Muat-Pelabuhan-Sunda-Kelapa-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="ILUSTRASI BONGKAR MUAT DI PELABUHAN (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI BONGKAR MUAT DI PELABUHAN (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengusaha angkutan penyeberangan masih menunggu kepastian tarif dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun Kemenko Maritim dan Investasi. Sudah 1,5 tahun draf tarif itu dibahas namun belum ada juga penetapan.  Bambang Haryo Soekartono selaku anggota Dewan Penasihat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menyebut, kedua kementerian itu masih lempar tanggung jawab soal tarif angkutan penyeberangan.  Dia menuding dua lembaga pembantu presiden tersebut tidak profesional dan konsisten dalam menjalankan regulasi dan undang-undang.  “Kemenhub sudah mengundur-undur evaluasi tarif penyeberangan hingga 1,5 tahun. Kini 3 tahun tidak pernah disesuaikan. Sekarang kembali terganjal dengan alasan belum ada data untuk dikaji,” kata Bambang Haryo Soekartono dalam keterangan persnya, Jumat (23/1).  Anggota DPR periode 2014-2019 itu mengaku sudah bertemu langsung dengan pejabat di Kemenko Maritim. Dari pertemuan itu staf Ahli Menko Maritim tidak mengerti maritim dan baru pertama kali membahas soal penyeberangan. "Dia bilang masih menunggu data sehingga belum bisa mengkaji usulan tarif dari Kemenhub,” ujar Bambang.  Menurut Bambang Haryo, Menko Maritim tidak percaya dengan usulan tarif dari menhub. Sehingga, perlu dikaji lagi secara detail. Keterlibatan Menko Maritim dalam evaluasi tarif penyeberangan baru pertama kali, menyusul penerbitan Inpres No. 7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.  “Inpres itu seharusnya untuk kemudahan usaha. Kenyataannya mempersulit usaha dan perizinan," imbuh dia.  Lebih jauh Dewan Penasihat Gapasdap itu menuturkan, kondisi usaha penyeberangan sudah kritis dan terancam berhenti operasi dalam waktu dekat.  Berdasarkan hitungan Bambang Haryo, kenaikan tarif penyeberangan sekaligus pun dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap harga barang. Yakni, sekitar 0,15 persen. Artinya, barang seharga Rp 10.000 per kilogram kemungkinan naik Rp 15 per kilogram apabila tarif dinaikkan sekaligus.  “Kenaikan harga itu mungkin relatif kecil, tetapi sangat besar artinya bagi kelangsungan usaha penyeberangan serta menjamin keselamatan nyawa dan barang publik," kata dia.

Gapasdap Sebut Operasional Angkutan Penyeberangan Terancam Terhenti