<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230125_1430081.jpg" alt="Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membatalkan kenaikan tarif parkir di luar badan jalan dan tarif air yang disuplai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening. Hal tersebut dilakukan guna mencegah inflasi.  Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, pembatalan tarif parkir sudah diputuskan berdasar Keputusan Wali Kota Bandung (Kepwal) Nomor 551/kep.551-Dishub/2023. Sedangkan keputusan pembatalan kenaikan tarif air masih dalam proses.  ”Untuk penundaan parkir sudah ditandatangani, kalau penundaan untuk PDAM masih ada di Bagian Hukum, karena menyumbang 1,77 persen (inflasi) month to month,” kata Yana seperti dilansir dari Antara di Bandung, Rabu (25/1).  Dia menjelaskan, PDAM Tirtawening sebelumnya merencanakan kenaikan tarif air. Sebab, rencana itu telah ada sejak 10 tahun lalu. Rencananya kenaikan penyesuaian tarif air berkisar antara 30-40 persen dari tarif sekarang.  Selain itu, lanjut Yana, Pemkot Bandung juga sebelumnya berencana untuk menaikkan tarif parkir agar masyarakat dapat beralih menuju transportasi publik.  Menurut Yana, sebelumnya rencana kenaikan sejumlah tarif itu diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur transportasi publik yang aman, nyaman, dan tarifnya pun terjangkau. Tetapi, pada 2022 terjadi inflasi di Kota Bandung sebesar 7,54 persen.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1), berpesan agar para kepala daerah berhati-hati terhadap penerapan tarif yang ditetapkan keputusan kepala daerah.  Perhitungan kenaikan tarif tersebut harus benar-benar memperhitungkan kemampuan rakyat sebagai pelanggan. Apabila terpaksa dinaikkan, masih diperbolehkan tetapi harus sekecil mungkin.  ”Saya berikan contoh saja tarif PDAM (perusahaan daerah air minum). Hati-hati. Kalau urusan listrik itu urusan kita, urusan BBM urusan kita, tapi daerah tarif angkutan misalnya tarif PDAM menentukan itu bisa menjadikan inflasi naik,” kata Presiden Jokowi.

Pemkot Bandung Batalkan Kenaikan Tarif Parkir dan Air Cegah Inflasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/pelayanan-di-PDAM1.jpg" alt="Pelayanan di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Pelayanan di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surabaya melakukan survei dan verifikasi lapangan kepada kelompok rumah tangga secara door to door menindaklanjuti kenaikan tarif air minum yang berlaku 1 Januari.  Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Arief Wisnu Cahyono mengatakan, data pelanggan yang dimiliki PDAM Surya Sembada pada kelompok pelanggan rumah tangga adalah 500 ribu pelanggan.  "Kami akan sampaikan kepada pelanggan, satu per satu setiap rumah mulai Januari 2023. Kami targetkan satu bulan. Mungkin akhir Januari nanti sudah (selesai), kami akan bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri, mungkin nanti Februari sudah bisa jalan (selesai verifikasi),” kata Wisnu seperti dilansir dari Antara.  Saat pelaksanaan verifikasi lapangan, lanjut dia, PDAM Surya Sembada akan memberikan kuesioner dan melakukan sosialisasi tarif baru.  ”Kami sudah punya data tinggal verifikasi, karena kami butuh data pelanggan yang baru, nama siapa, nomor yang bisa dihubungi berapa, jika ada keluhan mereka menyampaikan di kanal aduannya di mana,” ujar Arief Wisnu Cahyono.  Nanti, lanjut dia, dalam pelaksanaan survei dan verifikasi kelompok pelanggan rumah tangga, PDAM Surya Sembada akan bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi negeri di Kota Surabaya. ”Kami libatkan mahasiswa dari perguruan tinggi negeri, ada identitas khusus, kami bekali surat tugas juga dari perguruan tinggi dan PDAM,” tutur Arief Wisnu Cahyono.  Diketahui, harmonisasi atau kenaikan tarif air minum telah diberlakukan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya pada 1 Januari. Dalam harmonisasi tarif air tersebut, PDAM Surya Sembada menggratiskan penggunaan air rumah tangga di bawah 30 meter kubik dengan kriteria lebar jalan kurang dari 3 meter, daya listrik terpasang kurang dari 900 VA, luas bangunan kurang dari 45 meter persegi, dan nilai jual objek pajak (NJOP) persil kurang dari Rp 100 juta. Namun untuk penggunaan di atas 30 meter kubik dikenakan tarif Rp 2.600.  Harmonisasi tarif baru ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Selain itu, ada pula Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/775/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum bagi BUMD Kabupaten/Kota.  Dua peraturan itu kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 123 Tahun 2022 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. Dengan tarif yang baru itu, subsidi tersebut akan lebih tepat sasaran.  ”Para pelanggan akan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setiap kelompok itu, tarifnya disesuaikan dengan beberapa klasifikasi. Mulai lebar jalan di depan persil pelanggan, luas bangunan, penggunaan persil, pemakaian listrik (daya listrik terpasang), dan nilai jual objek pajak (NJOP) persil,” terang Wisnu.

PDAM Surabaya Verifikasi Lapangan Soal Kenaikan Tarif Air

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/AIR-BERSIH-SURABAYA.jpg" alt="Petugas PDAM Surya Sembada memasang saluran air ke rumah warga. Frizal/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Petugas PDAM Surya Sembada memasang saluran air ke rumah warga. Frizal/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos,com- Setelah tertunda selama dua tahun, PDAM Surya Sembada Surabaya akhirnya resmi memberlakukan tarif baru per 1 Januari 2023. Tarif baru layanan air itu menuai kritik dewan karena kenaikannya mencapai 400 persen.  Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya Mochamad Machmud mengatakan, kenaikan tarif air PDAM menjadi kabar buruk di awal 2023. Pelanggan harus siap-siap merogoh kocek lebih dalam untuk membayar kenaikan tarif air. ”Ini kado pahit di tahun baru,” ucap Machmud kemarin (2/1).  Menurut Machmud, dalam penyesuaian tarif, PDAM selalu beralasan menempuh subsidi silang. Artinya, pelanggan dari kalangan tidak mampu disubsidi oleh kelompok pelanggan di atasnya.  Meski demikian, kata Machmud, pelanggan dari keluarga tidak mampu juga bisa terdampak. Konsumen dengan luas bangunan ≤ 45 meter persegi (m²) contohnya. Pemakaian 0–10 meter kubik (m³) memang diberlakukan gratis. ]  Tapi, mereka akan langsung membayar Rp 2.600 setelah pemakaian di atas 30 m³. Padahal sebelum penyesuaian, tarifnya hanya Rp 600. ”Artinya, kenaikan sampai 400 persen lebih. Bagaimana kalau (pemakaian air, Red) lebih dari itu. Tentu sangat memberatkan,” tegasnya.  Belum lagi pelanggan di sejumlah wilayah yang airnya sulit keluar. Harus dibantu dengan mesin pompa air yang membutuhkan listrik. ”Jadi bayar dobel. Ya, bayar air dan listrik,” papar Machmud.  Di luar pelanggan kelompok 1, pelanggan lain diberlakukan tarif progresif. Tarif terendah Rp 1.700 per m³ untuk pemakaian air 0–10 m³. Paling tinggi Rp 7 ribu dengan pemakaian air di atas 20 m³. ”Pelanggan yang merasakan subsidi silang juga sangat terbatas. Jadi, saya mempertanyakan tepat sasaran atau tidak,” paparnya.  Menurut dia, daripada menaikkan tarif, PDAM bisa menempuh upaya lain. Misalnya, dengan menahan dividen untuk tidak disetor ke pemkot. Dividen tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan investasi. Di antaranya, perbaikan pipa. Langkah lainnya adalah dengan meminimalkan angka kebocoran pipa.  DPRD sebetulnya tidak keberatan dengan harmonisasi tarif tersebut. Asalkan tidak memberatkan masyarakat. Hanya, kenaikan tarif tersebut sampai 400 persen. Ketua Komisi B Luthfiyah menyampaikan, kenaikan harga itu bisa memberatkan masyarakat di tengah pemulihan kondisi perekonomian. ”Terus kami belum diberi tahu kalau kenaikan sampai 400 persen,” ucap Luthfiyah.  ---  PERINCIAN TARIF BARU PDAM SURABAYA  Pelanggan kelompok 1 dapat subsidi silang <ul> 	<li>Pemakaian 0–10 m³ gratis</li> 	<li>Pemakaian 11–20 m³ Rp 600</li> 	<li>Pemakaian 21–30 m³ Rp 1.200</li> 	<li>Pemakaian di atas 30 m³ Rp 2.600</li> </ul> Tarif progresif berlaku untuk pelanggan kelompok 2 <ul> 	<li>Tarif terendah Rp 1.700 untuk pemakaian 0–10 m³</li> 	<li>Tertinggi Rp 7 ribu di atas 20 m³</li> </ul> Alasan PDAM Naikkan Tarif <ul> 	<li>Tarif air PDAM tidak naik sejak 2005</li> 	<li>Selama ini mengeluarkan subsidi Rp 50 miliar–60 miliar per tahun</li> </ul> Sumber: PDAM Surya Sembada

Tarif PDAM Surabaya Naik 400 Persen, Kado Pahit di Tahun Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/6B5084AD-1ABE-44F7-859F-8B88F2B0CD82.jpg" alt="Ilustrasi PDAM. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PDAM. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya bakal menggratiskan air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Surya Sembada bagi warga miskin atau masyarakat kurang mampu. Kebijakan itu segera diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ketika tarif air bersih PDAM mulai disesuaikan.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, sejak 2005, tarif air PDAM Surya Sembada tidak pernah mengalami kenaikan, yakni untuk batas bawah sebesar Rp 600 per meter kubik. Besaran tarif yang sama antar pelanggan kelompok I tersebut, tentu merugikan warga miskin.  ”Karena harga PDAM warga miskin atau pra miskin (pendapatan rendah) dengan warga pendapatan tinggi itu tidak ada bedanya, bedanya sedikit. Padahal, terkait NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) antara rumah perkampungan dengan rumah klaster itu selisihnya jauh,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Minggu (27/11).  Wali Kota Eri Cahyadi sepakat dengan rencana penyesuaian tarif air bersih PDAM Surya Sembada. Sebab, selama puluhan tahun, tarif air PDAM tidak pernah mengalami kenaikan yang justru dinilainya merugikan warga miskin.  ”Jadi selama ini ke balik, orang tidak mampu mensubsidi orang mampu. Berarti ke depan, warga yang mampu mensubsidi warga tidak mampu. Warga mampu harusnya bayar lebih mahal dari warga kurang mampu, ini yang saya minta ke PDAM,” ujar Eri.  Eri pun mempersilakan Direksi PDAM Surya Sembada untuk menyesuaikan tarif air bersih. Namun, dia juga kembali menekankan agar penyesuaian tarif air bersih dapat diklasifikasikan antara warga mampu dan tidak mampu.  ”Saya kemarin meminta ke PDAM untuk membuat beberapa kriteria. Saya sampaikan, kalau kita mau subsidi orang tidak mampu itu sulit ketika satu orang dikasih Rp100 ribu atau Rp 50 ribu. Karena itu saya minta untuk warga miskin digratiskan air PDAM,” ungkap Eri.  Nah, untuk menentukan kategori warga miskin atau tidak Eri menyebutkan, pemkot melalui PDAM Surya Sembada, berpedoman kepada Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kepmen Kimpraswil) No 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat. Juga, berpedoman pada 14 kriteria kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS).  ”Untuk yang mampu ya silakan dibayar, jangan mengandalkan warga tidak mampu, kasihan. Inilah yang membuat Surabaya gotong-royong dan guyub-rukun. Jadi yang warga mampu ya membayar sewajarnya,” tutur Eri.  Eri menyebut warga miskin dengan luasan rumah 45 meter persegi tidak mungkin menggunakan air PDAM sampai melebihi 30 meter kubik. Jika ada, bisa jadi air PDAM itu digunakan untuk usaha atau dijual.  ”Inilah maka saya harus menerapkan sistem keadilan bagi masyarakat tidak mampu yang harus saya kunci warga tidak mampu ini seperti apa. Nah, tadi ada Kepmen Kimpraswil tentang Rumah Sehat dan 14 kriteria kemiskinan yang dikeluarkan BPS,” terang Eri.  Sedangkan untuk tarif bagi pelanggan atau masyarakat yang lain Eri meminta agar dapat mengikuti sesuai aturan yang berlaku. Yakni, berdasar Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Serta, SK Gubernur Jatim Nomor 188/775/KPTS/013/2021 tentang Pedoman Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi BUMD kabupaten/kota se-Jawa Timur 2022.  ”Ada aturan Permendagri terkait penyesuaian harga tarif PDAM. Surat Edaran Bu Gubernur juga sudah berbunyi, seluruh PDAM termasuk Surabaya itu ditetapkan harganya Rp 2.656. Tapi kemarin saya tentukan agar dibulatkan menjadi Rp 2.600 saja, sedangkan warga miskin gratis dengan ketentuan tadi,” ujar Eri.  Eri menyebutkan, penyesuaian tarif baru air bersih PDAM itu mulai diterapkan di Kota Surabaya pada awal Januari 2023 atau akhir November 2022. Saat ini, Direksi PDAM Surya Sembada tengah menggodok penyesuaian tarif baru air bersih termasuk dengan klasifikasi untuk bidang usaha atau rumah tangga.  ”Rencananya pada awal Januari 2023 mulai diterapkan. Tetapi kalau memungkinkan dan Direksi PDAM sudah siap, akhir November 2022 disahkan,” ucap Eri.

Dalam Waktu Dekat, Warga Miskin Surabaya Tak Perlu Bayar PDAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/image_6483441-4.jpg" alt="Pria asal Bandung, Andyras, menjadikan saham sebagai mahar dalam meminang pujaan hatinya. " width="100%">
<figcaption>Pria asal Bandung, Andyras, menjadikan saham sebagai mahar dalam meminang pujaan hatinya. </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menyesuaikan harga tarif penggunaan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada dalam waktu dekat.  Direktur Utama (Dirut) PDAM Arief Wisnu Cahyono mengatakan, penyesuaian tarif air PDAM itu tidak akan memberatkan warga miskin. Rencana penyesuaian tarif penggunaan air itu berdasar klasifikasi.  Untuk luas bangunan 36 meter persegi yang kini dinaikkan menjadi 45 meter persegi, dengan lebar jalan kurang dari 3 meter dan menggunakan daya listrik 900 watt. Penggunaan air 0-10 meter kubik saat ini digratiskan. Kemudian, penggunaan air mulai dari 11-20 meter kubik, yang dulu dikenakan biaya Rp 600 sekarang menjadi gratis.  Sementara itu untuk penggunaan air mulai dari 21-30 meter kubik dengan luas bangunan sama, yang dulu membayar biaya Rp 900 kini menjadi hanya Rp 600 per meter kubik.  ”Secara rata-rata, yang dibayarkan itu harganya turun,” jelas Arief, Minggu (27/11).  Klasifikasi berikutnya, kelompok rumah yang jalan depan rumahnya selebar 3-5 meter dengan luas bangunan rumah 36-45 tetapi kurang dari 120 meter persegi, yang dulu penggunaan air mulai dari 0-10 per meter kubik senilai Rp 500, sekarang menjadi gratis. Masih dengan ukuran luas bangunan yang sama, penggunaan air 11-20 per meter kubik yang dulu dikenakan biaya Rp 1.200 kini turun menjadi Rp 900 per meter kubik.  Berikutnya, penggunaan air di atas 20-30 per meter kubik yang dulu dikenakan biaya Rp 1.900, kini menjadi Rp 1.200. Secara rata-rata, rumah yang luasnya mencapai 45 akan tetapi kurang dari 120 meter persegi, baik itu depan rumah jalannya berukuran 3-5 meter itu harganya juga turun.  ”Ini (klasifikasi) yang akan disesuaikan dengan SK Gubernur,” ujar Arief.  Di luar dari kelompok yang disebutkan itu, Arief menambahkan, harga akan disesuaikan dengan nominal tarif Rp 10.000 per meter kubik. Harga tersebut hanya dikhususkan untuk bangunan komersial seperti bandara dan pelabuhan. Nanti harga paling rendah, semua akan menjadi Rp 2.600 per meter kubik.  ”Jadi harga di luar kelompok yang di luar subsidi akan menjadi Rp 2.600 untuk harga terendahnya,” tambah Arief.  Sebelumnya, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, klasifikasi dalam menaikkan harga penggunaan air PDAM itu akan disesuaikan dengan daya listrik, lebar jalan dan luas bangunan rumah dari masing-masing pengguna pelayanan air PDAM. ”Jadi jangan sampai, orang tidak mampu mensubsidi warga yang mampu. Ketika ada orang mampu, membayar sesuai dengan kemampuannya. Berbeda dengan orang tidak mampu, kita subsidi,” kata Eri Cahyadi.  Wali Kota Eri juga menjelaskan, penyesuaian tarif untuk pelanggan itu berdasar Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Serta, SK Gubernur Jatim Nomor 188/775/KPTS/013/2021 tentang Pedoman Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum bagi BUMD Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2022.  ”Ada aturan permendagri terkait penyesuaian harga tarif PDAM. Surat Edaran Bu Gubernur juga sudah berbunyi bahwa seluruh PDAM termasuk Surabaya itu ditetapkan harganya Rp 2.656. Tapi kemarin saya tentukan agar dibulatkan menjadi Rp 2.600 saja, sedangkan warga miskin gratis dengan ketentuan tadi,” ucap Eri.

Tarif Air PDAM Surabaya Naik, Warga Miskin Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1669109934737.jpg" alt="Ilustrasi pelayanan PDAM. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelayanan PDAM. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mendesak Pemkot Surabaya untuk melakukan kenaikan tarif air bersih. Ada tiga hal penting yang menjadi acuan kajian akademis terhadap kenaikan tarif berkeadilan.  Guru Besar ITS Surabaya Joni Hermana melihat sejak 17 tahun lalu, PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Surya Sembada Kota Surabaya belum melakukan penyesuaian tarif atau kenaikan tarif air bersih. Dia khawatir biaya pemeliharaan jaringan pipa dan instalasi tak bisa berjalan lancar.  ”Apalagi jaringan PDAM di Kota Surabaya sepanjang 6.200 kilometer panjang pipa dengan 608.000 jumlah pelanggan,” ujar Joni Hermana.  Joni mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Serta, SK Gubernur Jatim Nomor 188/775/KPTS/013/2021 tentang Pedoman Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi BUMD kabupaten/kota se-Jawa Timur pada 2022.  Joni mempertanyakan apakah tarif pelanggan yang diberlakukan saat ini sudah cukup adil untuk diterima masyarakat.  ”Pelanggan penerima air atau penerima subsidi apakah telah menggunakan air secara adil tidak,” ujar Joni.  ”Secara prinsip karena murah dan mereka adalah keluarga miskin, dalam perhitungan yang wajar, seharusnya penggunaannya sedikit. Tapi ada beberapa yang (penggunaan air) tinggi. Lalu ada yang sudah berubah statusnya, nah ini harus disesuaikan,” tambah dia.  Menurut dia, keberadaan sumber daya air di wilayah Jawa Timur saat ini sudah mencapai kondisi mendekati water crisis (krisis air). Sehingga harus dikelola secara bijak. Tugas PDAM adalah melayani kebutuhan air dan bukan menjual air, harus mengontrol dan mengendalikan air supaya masyarakat menggunakan air secara hemat untuk menjaga keberlanjutan dari sumber daya air.  ”Ketiga, adalah aspek pemeliharaan. Kita ada 6.200 kilometer jaringan pipa plus instalasinya, itu butuh pemeliharaan yang dilakukan secara wajar, agar bisa berjalan jangka panjang. Ini yang menurut saya harus diperhatikan agar proses pelayanan air bisa berlangsung,” papar Joni Hermana.  Dia menjelaskan, dengan adanya penyesuaian kenaikan tarif air bersih itu diharapkan mampu membuat masyarakat menjadi lebih bijak dalam penggunaan air.  Joni berpesan kepada PDAM Surya Sembada, kualitas air harus menjadi lebih baik karena pemeliharaan betul-betul dilakukan secara lebih baik.  ”Sudah waktunya dilakukan proses kenaikan, lalu mengaculah kepada SK Gubernur. Karena SK Gubernur harus menjadi referensi, mana tarif bawah dan tarif atas. Dan catatan saya karena PDAM melayani harga paling murah se-Indonesia bahkan tolong dipertahankan. Karena yang lain sudah disesuaikan,” ucap Joni.  Sementara itu, Direktur Utama PDAM Surya Sembada Arief Wisnu mengatakan, pihaknya selalu berkonsultasi dan meminta arahan dari kalangan akademisi.  PDAM Surya Sembada harus menaikkan tarif karena telah selaras dengan SK Gubernur Jatim Nomor 188/775/KPTS/013/2021 tentang Pedoman Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum bagi BUMD kabupaten/kota se-Jawa Timur pada 2022.  ”Angka sudah ada, yakni Rp 2.659 per meter kubik (batas bawah) dan angka itu yang menjadi referensi kami. Keputusan akhir siapa yang disubsidi dan berapa besar subsidi itu menjadi hak sepenuhnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Kapan ditetapkan itu juga hak beliau, karena batas akhir penetapan adalah akhir November,” terang Arief Wisnu.

Guru Besar ITS Minta Pemkot Surabaya Naikkan Tarif PDAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/eri-saat-peresmian-master-meter.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mencoba air PDAM beberapa waktu lalu. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mencoba air PDAM beberapa waktu lalu. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tarif air bersih milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya tidak pernah naik selama puluhan tahun. Tarif PDAM selama ini, sama antara rumah kecil dan rumah besar.  Menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, hal itu terbalik. Seharusnya ada perbedaan tarif, misalnya rumah di klaster perkampungan dengan klaster rumah mewah.  ”Wong bayar PBB (Pajak Bumi Bangunan)-nya juga beda. Ini harus diubah, jangan pernah takut. Kalau begini terus akhirnya si miskin mensubsidi yang kaya,” ujar Wali Kota Eri seperti dilansir dari Antara.  Wali kta juga menyinggung keluhan warga Kampung Blauran Kidul Gang 1 yang tidak mendapatkan air PDAM sejak 10 tahun, karena jaringan pipa rusak. ”Kawasan Blauran menjadi prioritas dan ini menjadi catatan nanti ke teman-teman PDAM,” ujar Eri.  Lebih lanjut, Eri mengatakan, PDAM Surabaya punya kontrak kinerja dengan wali kota seiring dengan terpilihnya direktur utama PDAM Surya Sembada yang baru, Arif Wisnu Cahyono. ”Kami punya target pada 2023 tidak ada lagi wilayah di Surabaya yang tidak teraliri air PDAM. Itu janji Dirut PDAM,” ujar dia.  Eri menambahkan, ada beberapa penyebab di beberapa titik wilayah tidak bisa teraliri air PDAM, misalnya tidak ada pipa utama, kemudian tidak ada pipa kecil-kecil yang masuk ke kampung. Berdasar keterangan dari pihak PDAM Surya Sembada, kehilangan air akibat kebocoran dan kerusakan pipa cukup tinggi.  ”Kalau pipa itu segera diganti akan meniadakan kebocoran air, sehingga wilayah lain bisa teraliri,” terang Eri.  Menurut Eri, untuk perbaikan itu PDAM bisa mengundang investor untuk berinvestasi, sehingga tidak pakai uang PDAM. ”Makanya kami bilang cobalah pakai investasi. Dengan itu bisa dibayarkan dan itu bisa menjadi pertimbangan,” ucap Eri.

Puluhan Tahun Tarif PDAM Tak Pernah Naik, Ini Kata Wali Kota Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/pdam-surabaya.jpg" alt="PAPARAN: Direktur Utama PDAM Surya Sembada Surabaya Arief Wisnu Cahyono (kanan) didampingi Direktur Operasional PDAM Nanang Widyatmoko saat berdiskusi dengan redaksi Jawa Pos di ruang rapat Graha Pena. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PAPARAN: Direktur Utama PDAM Surya Sembada Surabaya Arief Wisnu Cahyono (kanan) didampingi Direktur Operasional PDAM Nanang Widyatmoko saat berdiskusi dengan redaksi Jawa Pos di ruang rapat Graha Pena. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kenaikan tarif air PDAM dirancang untuk tetap memenuhi asas keadilan. Untuk pelanggan dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), misalnya, mereka diberi skema subsidi. Dengan begitu, harga yang dibayar pun jauh lebih rendah daripada tarif batas bawah.  Itu disampaikan Direktur Utama PDAM Surya Sembada Surabaya Arif Wisnu Cahyono Kamis (9/12). Sesuai hasil harmonisasi, tarif bagi pelanggan rumah tangga MBR ditetapkan Rp 1.210 per meter kubik (m³). Nilai itu lebih kecil daripada tarif batas bawah Rp 2.659 per m³. ’’Jadi, saya kira tidak akan memberatkan,’’ kata Arif.  Dia menjelaskan, rumah tangga MBR termasuk dalam golongan pelanggan kelompok I. MBR termasuk yang mendapatkan tarif bersubsidi dengan nilai lebih rendah daripada biaya dasar. Kelompok pelanggan itu juga termasuk untuk kepentingan sosial. Misalnya, tempat ibadah, panti asuhan, dan panti sosial. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 21/2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.  ’’Justru penyesuaian tarif ini akan memperbesar subsidi silang,’’ imbuh Arif.  Bukan hanya MBR. Arif mengungkapkan, kelompok pelanggan rumah tangga sederhana juga mendapat tarif lebih rendah daripada harga batas bawah. Nilainya Rp 1.145 per m³. Rumah tangga sederhana memiliki bangunan rumah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) kurang atau sama dengan Rp 50 juta. Untuk rumah tangga menengah, ditetapkan tarif harmonisasi Rp 2.325 per m³. Rumah tangga mewah Rp 3.383 per m³. Serta, rumah tangga sangat mewah mencapai tarif Rp 5.873 per m³. Tarif air PDAM untuk kalangan niaga dan industri sebesar Rp 9.492 per m³.  Menurut Arif, kebijakan baru itu mulai disosialisasikan ke masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial maupun media massa. Pihaknya optimistis berbagai pelanggan akan memaklumi kenaikan tarif tersebut. Baik pelanggan rumah tangga maupun kelompok industri dan niaga. ’’Kenaikan ini kita ikuti dengan pengembangan pelayanan yang lebih prima. Saya kira tidak akan keberatan,’’ tegas Arif.  Di bagian lain, wakil rakyat menyoroti kenaikan tarif air PDAM tersebut. Wakil Ketua DPRD Reni Astuti menilai langkah PDAM menaikkan tarif tersebut kurang bijak. Alasannya, pandemi belum usai. Tidak sedikit kelompok masyarakat yang terdampak. Saat ini ekonomi mulai bergerak dari keterpurukan akibat pandemi. ’’PDAM kan baru mendapat komandan anyar. Seharusnya fokus dulu menunjukkan kinerja. Bukan malah menggenjot tarif ke pelanggan,’’ tegas Reni.  Perbaikan pelayanan, antara lain, berupa cakupan air ke pelanggan yang ditingkatkan lagi. Kemudian, memastikan kualitas air yang lebih baik. Serta, upaya mitigasi ketika terjadi gangguan pelayanan. ’’Seperti air mati. Ini harus dicarikan solusinya,’’ imbuh dia.  Sejauh ini, PDAM memang dinilai cukup cepat menginformasikan kepada pelanggan jika ada gangguan. Namun, BUMD itu dianggap lambat dalam memitigasi masalah. Misalnya, mengatasi masalah yang butuh waktu lama. ’’Atau, terkait distribusi bantuan air ketika layanan terganggu,’’ jelas Reni. <h3>TARIF AIR PDAM SURABAYABERDASAR KELOMPOK PELANGGAN</h3> Kelompok Sosial = Rp 1.021  Kelompok RT MBR= Rp 1.210  Kelompok RT sederhana = Rp 1.145  Kelompok RT menengah = Rp 2.325  Kelompok RT mewah = Rp 3.383  Kelompok RT sangat mewah = Rp 5.873  Kelompok Industri dan niaga = Rp 9.492  Kelompok Pemerintahan = Rp 4.170  Keterangan:  RT = rumah tangga  Sumber: PDAM Surya Sembada Surabaya

Tarif Air PDAM Surabaya untuk MBR Lebih Rendah dari Batas Bawah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tarif PDAM

Berita Terkini