<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Pajak-Mobil.jpg" alt="Pembebasan pajak Mobil" width="100%">
<figcaption>Pembebasan pajak Mobil</figcaption>
</figure> Pajak kendaraan di Indonesia masih dilinai tinggi oleh masyarakat. (Ilustrasi). <div align="left"> JawaPos.com - Pajak kendaraan bermotor (PKB) di Indonesia menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik mobil maupun motor. Namun, belakangan muncul sorotan bahwa pajak kendaraan dinilai cukup tinggi sehingga membebani masyarakat, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. </div> Kepemilikan kendaraan di Indonesia tidak hanya soal harga beli, tetapi juga beban pajak yang kian meningkat. Dari pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga bea balik nama kendaraan (BBN-KB), pemilik mobil dan motor merasakan beratnya kewajiban finansial yang harus dibayarkan setiap tahun. Beberapa pihak menilai, tarif pajak kendaraan di Indonesia termasuk tertinggi di Asia Tenggara.&nbsp; <div align="left"> Tingginya Tarif Pajak Kendaraan </div> <div align="left"> Melihat data Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa tarif PKB di Indonesia berkisar antara 1% hingga 12% dari nilai jual kendaraan, tergantung jenis, kapasitas mesin, dan daerah tempat kendaraan terdaftar. Untuk kendaraan bermesin besar atau mobil mewah, persentase pajak bisa lebih tinggi, sehingga biaya total kepemilikan kendaraan menjadi signifikan. </div> <div align="left"> Selain PKB, pemilik kendaraan baru harus membayar BBN-KB, yang dihitung berdasarkan persentase harga jual kendaraan. Di beberapa wilayah, bea ini bisa mencapai 10&ndash;20% dari harga beli kendaraan. Hal ini membuat biaya awal pembelian kendaraan di Indonesia cukup tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia atau Thailand, di mana pajak kendaraan lebih rendah. </div> <div align="left"> Komponen Pajak Kendaraan Bermotor </div> Pajak kendaraan bermotor diatur oleh pemerintah daerah, sehingga setiap provinsi memiliki tarif berbeda. Besaran pajak dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan dan bobot yang menggambarkan tingkat kerusakan jalan serta pencemaran lingkungan. Selain itu, ada pula biaya tambahan seperti: <div align="left"> <ul> <li dir="ltr">Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Tarif ini berbeda-beda antar daerah. Misalnya di DKI Jakarta, kendaraan pertama dikenakan tarif 2% dari NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).</li> <li dir="ltr">Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB): Tarif bervariasi, tergantung jenis kendaraan dan wilayah pendaftaran. Ini dilakukan saat terjadi jual beli atau balik nama.</li> <li dir="ltr">Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ): Biaya ini digunakan untuk dana kecelakaan lalu lintas jalan yang dikelola oleh Jasa Raharja.</li> <li dir="ltr">Biaya Administrasi: Termasuk penerbitan STNK dan TNKB serta denda keterlambatan bila tidak membayar tepat waktu.</li> </ul> </div> Kombinasi komponen tersebut membuat total biaya yang harus ditanggung pemilik kendaraan terasa cukup besar, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. <div align="left"> Beban bagi Pemilik Kendaraan </div> <div align="left"> Kombinasi PKB dan BBN-KB membuat biaya kepemilikan kendaraan di Indonesia relatif tinggi. Misalnya, mobil 1.500 cc bisa menelan pajak tahunan hingga puluhan juta rupiah, sedangkan motor 250 cc dapat mencapai beberapa juta rupiah setiap tahun. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat memilih kendaraan bekas atau motor kecil untuk mengurangi beban pajak. Alasan Pemerintah </div> <div align="left"> Pemerintah menjelaskan bahwa tingginya pajak kendaraan bertujuan untuk: </div> <ul> <li dir="ltr">Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional untuk pembangunan infrastruktur transportasi.</li> <li dir="ltr">Mengendalikan kepadatan kendaraan di kota-kota besar.</li> <li dir="ltr">Mencatat kendaraan secara resmi, memastikan standar keselamatan dan lingkungan terpenuhi.</li> </ul> <div align="left"> Selain itu, pemerintah memberikan insentif untuk kendaraan listrik, termasuk pengurangan PKB dan BBN-KB, untuk mendorong kendaraan ramah lingkungan. </div> <div align="left"> Respons Publik </div> <div align="left"> Masyarakat menilai pajak kendaraan terlalu memberatkan. Keluhan sering muncul di media sosial, terutama bagi pemilik mobil dengan nilai jual tinggi. Komunitas otomotif bahkan mendorong pemerintah memberikan insentif lebih banyak bagi kendaraan listrik agar biaya kepemilikan lebih terjangkau. </div>

Belakangan muncul sorotan pajak kendaraan dinilai cukup tinggi sehingga membebani masyarakat, khususnya di tengah kondisi ekonomi melemah.

Pajak Kendaraan di Indonesia Dinilai Tinggi, Bebani Pemilik Mobil dan Motor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/06/IMG-20250805-WA0057-1973420636-1250606415.jpg" alt="Plt Sekda Pati Riyoso mengklarifikasi insiden pengambilan donasi pengunjuk rasa yang akan berdemo menentang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan. (Radar Kudus)" width="100%">
<figcaption>Plt Sekda Pati Riyoso mengklarifikasi insiden pengambilan donasi pengunjuk rasa yang akan berdemo menentang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan. (Radar Kudus)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat Pati Bersatu menggalang dana untuk melaksanakan aksi unjuk rasa atas kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng) sebesar 250 persen. Namun hasil galang donasi untuk aksi unjuk rasa tersebut malah disita oleh Satpol PP pada Selasa (5/8). Keributan pun pecah.&nbsp; Kelompok warga yang bernaung di bawah Masyarakat Pati Bersatu marah karena hasil galang donasi yang dilaksanakan di depan Kantor Bupati Pati sejak 1 Agustus lalu diambil paksa oleh Satpol PP. Dalam rekaman video yang beredar di sosial media, tampak adu mulut antara kelompok masyarakat dan petugas Satpol PP tersebut.&nbsp; Dikutip dari Radar Kudus pada Rabu (6/8), aksi galang donasi tersebut dilakukan di sebelah barat Alun-Alun Pati. Masyarakat Pati Bersatu berhasil mengumpulkan ratusan dus air mineral dari warga yang melintas. Mereka kemudian menata dus-dus air mineral itu di sepanjang pagar barat Kantor Bupati hingga nyaris menutup seluruh sisi pagar.&nbsp; Rencananya, hasil galang donasi itu akan digunakan untuk aksi unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Masyarakat Pati Bersatu berusaha menyuarakan kritik atas kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati Sudewo. Persisnya kebijakan menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen. Mereka menilai kebijakan itu memberatkan masyarakat.&nbsp; Atas keributan yang sempat viral tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj) Sekda Pati Riyoso menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP sudah sesuai prosedur. Dia menyebut, Satpol PP bertindak dengan dasar surat tugas resmi. Dia tidak menampik bahwa &nbsp;penyampaian aspirasi adalah hak warga, namun dia ingin itu dilakukan secara tertib dan tidak memicu provokasi.&nbsp; Apalagi dalam waktu dekat akan berlangsung Kirab Boyongan Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati dan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Kedua agenda tersebut sangat penting. Sehingga Riyoso mengingatkan agar warga yang hendak menyampaikan aspirasi melakukan aksi secara tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. &rdquo;Aspirasi itu tidak masalah. Tapi, kalau sampai muncul kata-kata seperti &lsquo;pembohong&rsquo; atau &lsquo;penipu&rsquo;, saya khawatir itu bisa memicu provokasi dan berujung pada bentrok antar kelompok,&rdquo; kata dia. <h2>Masyarakat yang Keberatan PBB Naik Diminta Ajukan Keringanan</h2> Berkaitan dengan keluhan masyarakat soal kenaikan tarif PBB-P2, Riyoso menyampaikan bahwa saat ini sudah lebih dari 35 desa di Kabupaten Pati yang melunasi PBB tersebut. Dia pun mengingatkan bahwa masyarakat yang merasa keberatan dengan kebijakan itu dapat mengajukan permohonan keringanan secara prosedural.&nbsp;&rdquo;Kalau merasa keberatan, bisa mengajukan keringanan dengan kewajaran,&rdquo; imbuhnya. Dari lokasi aksi, salah satu inisiator aksi bernama Husein menyayangkan upaya pembubaran posko galang donasi oleh Satpol PP. Dia menyebut bahwa keberadaan posko tersebut merupakan bentuk respons masyarakat terhadap tantangan Bupati Sudewo. Dia memastikan aksi tersebut sudah berizin dan tidak dilakukan sembarangan.&nbsp; &rdquo;Kenapa sudah kami beri pemberitahuan, tapi masih mau diusir? Kalau kami tidak boleh di sini, Sudewo suruh pulang saja. Saya di sini sudah izin,&rdquo; ungkap Husein kepada petugas Satpol PP yang mendekati posko galang donasi tersebut.&nbsp; &nbsp;

Masyarakat Pati Bersatu menggalang dana untuk aksi unjuk rasa, namun hasil donasi disita Satpol PP, memicu keributan.

Masyarakat Pati Marah Tarif Pajak Naik 250 Persen, Galang Donasi untuk Aksi Demonstrasi Malah Disita Satpol PP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/prabowo-mau-turunkan-tarif-pajak-pengamat-gimana-gaji-guru-rp20-juta_m_.jpg" alt="Calon Presiden Nomor 02 Prabowo Subianto" width="100%">
<figcaption>Calon Presiden Nomor 02 Prabowo Subianto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto begitu lantang menyatakan janjinya untuk menurunkan tarif pajak. Ia berkeinginan tarif pajak Indonesia bisa rendah seperti di Singapura. Saat ini, tarif pajak penghasilan (PPh) badan di Indonesia sebesar 25 persen. Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analisys (CITA) Yustinus Prastowo menilai janji tersebut tidak masuk akal. Apalagi, Prabowo juga menargetkan rasio pajak yang tinggi. "Prabowo baru saja mengkritik bahwa tax ratio kita rendah. Artinya penerimaan pajak menurutnya kurang besar. Tapi kok malah mau menurunkan tarif pajak? Bukannya pembayaran pajak akan lebih kecil dan tax ratio juga semakin rendah? Lalu darimana mencari penambal kekurangan penerimaan pajak?," ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (24/11). Ia mempertanyakan keputusan Prabowo yang tak konsisten dalam sektor perpajakan. Menurut dia, tanpa memperluas basis pajak dan membangun sistem yang handal, penerimaan pajak Indonesia akan terjun bebas. "Tahukah bahwa tarif pajak efektif (dengan berbagai insentif berupa pengurang) di Singapura bahkan bisa jauh lebih rendah, sekitar 6-7 persen bahkan untuk kondisi tertentu bisa 0 persen?," kata dia. Jika itu dilakukan, lanjutnya, janji lainnya seperti membiayai kenaikan gaji guru hingga Rp 20 juta per bulan hanya akan jadi angan-angan. Sebab, penerimaan berkurang dan tidak bisa memperkuat pembiayaan sektor lainnya. "Wah, lantas darimana uang untuk membiayai rencana kenaikan gaji guru menjadi Rp 20 juta per bulan, membiayai PNS yang diangkat dari seluruh honorer, dan menggratiskan iuran BPJS?," tandasnya.

Prabowo Mau Turunkan Tarif Pajak, Pengamat: Gimana Gaji Guru Rp20 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/prabowo-mau-turunkan-tarif-pajak-pengamat-gimana-gaji-guru-rp20-juta_m_-1.jpg" alt="Calon Presiden Nomor 02 Prabowo Subianto" width="100%">
<figcaption>Calon Presiden Nomor 02 Prabowo Subianto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto begitu lantang menyatakan janjinya untuk menurunkan tarif pajak. Ia berkeinginan tarif pajak Indonesia bisa rendah seperti di Singapura. Saat ini, tarif pajak penghasilan (PPh) badan di Indonesia sebesar 25 persen. Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analisys (CITA) Yustinus Prastowo menilai janji tersebut tidak masuk akal. Apalagi, Prabowo juga menargetkan rasio pajak yang tinggi. "Prabowo baru saja mengkritik bahwa tax ratio kita rendah. Artinya penerimaan pajak menurutnya kurang besar. Tapi kok malah mau menurunkan tarif pajak? Bukannya pembayaran pajak akan lebih kecil dan tax ratio juga semakin rendah? Lalu darimana mencari penambal kekurangan penerimaan pajak?," ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (24/11). Ia mempertanyakan keputusan Prabowo yang tak konsisten dalam sektor perpajakan. Menurut dia, tanpa memperluas basis pajak dan membangun sistem yang handal, penerimaan pajak Indonesia akan terjun bebas. "Tahukah bahwa tarif pajak efektif (dengan berbagai insentif berupa pengurang) di Singapura bahkan bisa jauh lebih rendah, sekitar 6-7 persen bahkan untuk kondisi tertentu bisa 0 persen?," kata dia. Jika itu dilakukan, lanjutnya, janji lainnya seperti membiayai kenaikan gaji guru hingga Rp 20 juta per bulan hanya akan jadi angan-angan. Sebab, penerimaan berkurang dan tidak bisa memperkuat pembiayaan sektor lainnya. "Wah, lantas darimana uang untuk membiayai rencana kenaikan gaji guru menjadi Rp 20 juta per bulan, membiayai PNS yang diangkat dari seluruh honorer, dan menggratiskan iuran BPJS?," tandasnya.

tarif pajak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tarif pajak

Berita Terkini

Pajak Kendaraan di Indonesia Dinilai Tinggi, Bebani Pemilik Mobil dan Motor

Masyarakat Pati Marah Tarif Pajak Naik 250 Persen, Galang Donasi untuk Aksi Demonstrasi Malah Disita Satpol PP

Prabowo Mau Turunkan Tarif Pajak, Pengamat: Gimana Gaji Guru Rp20 Juta

Prabowo Mau Turunkan Tarif Pajak, Pengamat: Gimana Gaji Guru Rp20 Juta

Download Aplikasi JawaPos.com